Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut bahwa pemanfaatan teknologi pada sektor pertanian hingga saat ini belum masif dilakukan di Tanah Air.

Perencana Ahli Madya di Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Zulfriandi, menyebut, terdapat sejumlah tantangan dalam menerapkan teknologi di sektor pertanian di antaranya, keterbatasan lahan, pembiayaan, dan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengoperasikan teknologi tersebut.

“Menyangkut lahan, petani di sini itu rata-rata punya lahan yang terbatas, mungkin 0,3 hektare atau 0,5 hektare untuk petani,” kata Zul dalam diskusi pameran teknologi pangan dan pertanian AFTEA 2024, Kamis (8/8/2024).

Mengenai hal tersebut, Zul menilai perlu ada konsolidasi lahan. Dalam hal ini, pemerintah melihat perlunya pembentukan korporasi di tingkat petani, baik dalam bentuk koperasi maupun Perseroan Terbatas (PT) dengan pemilik mayoritas adalah petani.

Dengan adanya koperasi, menurutnya potensi untuk konsolidasi lahan akan sangat mungkin terjadi sehingga pemanfaatan agrotech ke depannya akan lebih cepat dilakukan.

Selain lahan yang terbatas, permodalan atau biaya untuk agrotech juga menjadi kendala. Zul mengakui, biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi di sektor ini cukup mahal sehingga memerlukan semacam lembaga pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan korporasi petani.

“Memang cukup mahal teknologinya,” ungkapnya.

Tantangan lainnya yakni kapabilitas SDM yang akan mengelola teknologi tersebut. Apalagi saat ini tidak banyak yang bekerja di bidang pertanian meski banyak sekali perguruan tinggi negeri (PTN) yang memiliki fakultas pertanian. Hal ini lantas menjadi perhatian pemerintah.

“Mungkin politeknik lebih dibutuhkan saat ini yang mana nanti mereka lulus bisa langsung jadi job seeker atau job creator,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak (ASTTA) Indra Permana sepakat dengan tantangan-tantangan tersebut.

Kendati begitu, dia menilai bahwa kurang efektif jika para petani diminta untuk membentuk suatu korporasi. Alih-alih mendorong para petani untuk membentuk korporasi, Indra menyarankan agar teknologi tersebut diberikan kepada, misalnya, penjual pupuk di daerah pelosok.

“Kita kasih dronenya ke penjual pupuk di pelosok itu. Petani, ketika dia butuh pupuk, dia sekaligus minta jasa penyemprotannya ke penjual pupuknya. Penjual pupuknya ini nyemprot dengan drone. Jadi petani itu cukup tahu bahwa lahanya sudah di semprot dan mereka itu urunan satu kelompok,” tuturnya.

Menurutnya, cara ini lebih menguntungkan. Berdasarkan penelitiannya, Indra menuturkan bahwa di lahan 12 hektare yang disiram menggunakan drone, hasil panennya meningkat 7% dan penggunaan pestisidanya menurun sebesar 30%.

“Kenapa? Karena ketika kita nyemprot dengan drone, itu penyemprotannya lebih merata, pasti, dan nyemprotnya lebih efektif, penggunaannya lebih berkeseluruhan,” pungkasnya.

Platform digital agrikultur karya anak bangsa, Padigital mulai merambah pasar Malaysia. Hal itu ditandai pembentukan perusahaan Bersama Malaysia BAV Sdn Bhd yang Bernama Padigital Sdn Bhd (Padigital Malaysia).

CEO BAV Sdn Bhd, Noor Shazreena Ishak mengatakan pihaknya tertarik untuk dapat bersinergi dan mengoperasikan platform Padigital di wilayah Malaysia. Dia juga mengatakan bahwa model bisnis syariah sangat cocok bisa diterapkan di Malaysia.

Platform Padigital sendiri menghubungkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Dengan platform ini petani bisa melakukan budidaya tanpa harus mengkhawatirkan biaya, risiko gagal panen, serta penyerapan hasil panen nya.

Sistem platform ni memciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Dengan platform ini pula, rantai pasokan menjadi lebih sederhana sehingga dapat menciptakan harga yang lebih murah di Tingkat konsumen akhir.

Platform Padigital memberikan solusi pertanian dengan menciptakan ekosistem close loop yang lebih baik dan berdampak kepada harga bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat yaitu sekitar 20% - 30% lebih rendah dibandingkan harga acuan.

Menurut CEO & Co-Founder PADIGITAL Pamrihadi Wiraryo, bahwa dengan kehadiran platform ini, warga di beberapa daerah di Indonesia dapat membeli beras dengan harga yang sangat terjangkau.

"Sekitar 20%-30% lebih rendah dari harga pasar. Hal ini dimungkinkan karena PADIGITAL dapat menghubungkan petani budidaya dengan investor yang melakukan pembiayaan dengan pola kemitraan dan bagi hasil, seperti layaknya pembiayaan pertanian dengan model Syariah," terangnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Patrick M.A Director International Partnership PADIGITAL mengatakan bahwa sampai dengan saat ini sudah ada beberapa calon investor di beberapa negara yang tertarik untuk bekerjasama dengan PADIGITAL untuk dapat mengoperasikan Digital Platform Agriculture ini di negara nya masing-masing.

"Mereka sangat terkesan karena adanya platform tersebut memungkinkan seluruh stake holder akan mendapatkan manfaat sesuai dengan porsinya masing-masing," tambahnya.