JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, timeline pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN (Ibu Kota Nusantara) perlu dilakukan penyesuaian.Sebelumnya pengamat memproyeksikan, pembangunan IKN bakal berjalan lebih lambat ketimbang periode Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," ujar AHY di Kantor Kementerian PU Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Sebab dikatakan AHY yang akan menjadi atensi pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur kedepan tidak hanya untuk IKN. Namun akan lebih mengarah untuk mendorong fasilitas pendidikan, kesehatan, mendukung ketahanan pangan dan energi. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan kualitas hidup masayrakat.

"Karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah," kata AHY.

"Kedepannya untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," tambahnya.

Lebih jauh, AHY menjelaskan, pembangunan IKN ke depan masih dalam rangka memenuhi infrastruktur dasar hingga melengkapi fasilitas kota sebagai Ibukota negara. Mulai dari penyediaan ruang perkantoran, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mensukseskan pemindahan pusat pemerintahan.

"Kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan. Nah tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY.

Sehingga menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru akan bisa dilakukan setelah penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas dan ruang-ruang perkantoran pemerintah rampung.

"Paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo) ke depan itu, utamakan itu (kelengkapan infrastruktur kota) dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," pungkas AHY.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku akan menemui sejumlah menteri senior di kabinet sebelumnya. Termasuk menemui Luhut Binsar Pandjaitan sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

"Ya tentu pertama saya harus segera mempelajari tugas apa saja yang menjadi kewenangan sekaligus juga wilayah koordinasi yang harus saya jalankan," kata Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan , AHY di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih jauh, AHY mengatakan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini merupakan wilayah kerja baru di Kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran. Sehingga menurutnya masih memerlukan banyak koordinasi dan belajar dengan berbagai pihak, agar tugas dan fungsinya berjalan optimal.

"Mulai hari ini saya akan menemui sejumlah tokoh mantan menteri , menteri senior, karena kan sebelumnya tidak ada yang jadi Menko Infra. Siang ini saya akan ketemu pak Luhut, beliau jadi Menko Marves cukup banyak mengendalikan proyek strategis nasional," katanya.

Sebelumnya AHY mengungkapkan setidaknya ada 5 Kementerian Teknis yang berada dibawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, Kementerian Perumahan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.

AHY mengaku dalam 1 minggu kedepan pihaknya akan belanja masalah terlebih dahulu dari 5 Kementerian tersebut. Caranya, dengan menemui setiap menteri-menteri di 5 Kementerian di bawah koordinasinya.

"Saya rasa waktu terbaik untuk belanja masalah di minggu pertama, saya akan keliling ke Kementerian tadi, karena secara langsung bisa mendengarkan paparan sekaligus masukan," kata AHY.

"Karena kalau Kemenko ini benar-benar baru, jadi saya harus menata dari awal supaya ajeg terlebih dahulu, tapi juga tidak menunggu selesai baru kita bekerja, kita harus turun ke lapangan, saya rasa itu yang paling baik untuk kita lakukan sekarang," pungkas AHY.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan lokasi kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) baru yang dipimpinnya tersebut. Direncanakan, AHY bakal memakai gedung bekas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ( Kemenko Marves ).

"Ini direncanakan di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang lalu," kata AHY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

AHY mengatakan, mulai hari ini timnya tengah bergegas untuk mengecek bangunan gedung yang akan menjadi kantor Kemenko baru itu, yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

"Kami akan gabung ke sana. Oleh karena itu, maka mulai hari ini saya akan cek dulu lokasinya seperti apa karena mesti tahu kondisi awal," tambahnya.

Sejalan dengan itu, AHY mengaku saat ini juga tengah merancang nomenklatur, seperti pengisian jabatan setingkat eselon I, II, dan III yang akan menjadi pembantunya. Rencananya, nomenklatur ini sebagian diambil dari kedeputian yang sebelumnya ada di Kemenko Marves, maupun Kemenko Ekonomi.

"Selebihnya kita akan fokus pada penyusunan strukturnya. Struktur baru ini sekali lagi masih dalam tahapan awal, paling tidak kita sudah dapat kejelasan lebih dulu dari KemenPAN RB, mana saja yang bisa jadi digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini. Saya tahu ada deputi di Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi," kata AHY.

Setelah nomenklatur terbentuk, barulah menunjuk sosok yang akan mengisi jabatan tersebut. AHY menyebut, bisa mengambil dari ASN yang sudah ada, atau membuka opsi rekrutmen baru.

"Kemudian kita bicarakan orangnya. Apakah sudah ada yang eksisting atau tidak. Kemudian kalau kosong harus dilakukan rekrutmen," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrastruktur) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinatornya.

Kelima kementerian teknis tersebut yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( Kementerian ATR/BPN ), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

?Ada lima kementerian teknis yang ada di bawah koordinator Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,? ujar Menko Agus saat saat serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian ATR/BPN, Senin (21/10/2024).

AHY memang baru dilantik sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi tadi.

Pasca pelantikan, AHY bakal tancap gas untuk menyambangi kelima kementerian teknis tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengenal lebih dekat, sekaligus mempelajari masalah yang ada di masing-masing wilayah koordinasinya.

?Kami ingin memulai langkah baru ini dengan berupaya mempelajari tugas-tugas, belajar masalah, sekaligus semakin mengenal lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur ini,? paparnya.

?Dan melalui rapat rapat koordinasi dan melalui kunjungan langsung ke kementerian dan lapangan,? beber dia.

AHY juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa pembangunan infrastruktur di Tanah Air merupakan hal paling esensial. Karena itu, infrastruktur ke depan dibangun bukan hanya tepat sasaran, tapi juga bisa berdampak bagi perekonomian masyarakat.

?Kita kurangi ketimpangan dan kita fokus pada penguatan infrastruktur pendukung swasembada pangan, swasembada energi, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita,? ucap AHY.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, bakal segera mempelajari tugas-tugas yang diberikan sebelum terjun ke lapangan.

AHY mengatakan, Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah merupakan instansi baru sehingga masih perlu mempelajari lebih jauh terkait masalah-masalah soal infrastruktur dan pengembangan wilayah serta langkah penyelesaiannya.

"Mudah-mudahan segera setelah pelantikan ini saya bisa segera turun ke lapangan, tentunya mempelajari tugas-tugas dulu karena ini Kementerian Koordinator yang baru," ujar Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan , AHY usai Pelantikan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (21/10/2024).

Meski demikian, AHY mengaku belum mendapatkan arahan spesifik dari Presiden Prabowo Subianto terkait target kerja yang harus diselesaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

"Secara khusus tadi tidak ada penyampaian secara langsung kepada masing-masing menteri, yang jelas pak Prabowo menyampaikan, selamat bertugas, tantangan dan harapan masyarakat tentu besar," kata AHY.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi melantik Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, dan pejabat setingkat Menteri, Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta. Terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat Menteri, serta 55 orang wakil menteri.

Pelantikan para pembantu Presiden Prabowo itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Kemudian pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 135P tahun 2024. Selanjutnya, jajaran pejabat setingkat menteri pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 134 P tahun 2024.

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi sinyal perpisahan kepada seluruh jajaran dan staff di Kementerian yang dipimpinnya selama lebih dari 8 bulan terakhir.

Dengan nada haru, ia mengucapkan rasa syukur dan rasa terimakasih karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian ATR/BPN serta mengaku tidak akan melupakan kebersamaan di Hari Agraria dan Tata Ruang yang digelar pada Selasa (15/10/2024) malam tadi.

"Patut bagi kami terus bersyukur atas apa yang telah dilalui bersama walaupun saya begitu singkat, cepat sekali waktu bergerak, 8 bulan tidak terasa tetapi saya mensyukurinya sebagai sebuah kebersamaan suka cita bersama keluarga besar ATR/BPN seluruh Indonesia dan saya bangga menjadi bagian ini semua dan tentunya berharap agar ATR BPN bisa semakin maju semakin sukses, semakin melayani rakyat terhadap urusan pertanahan dan tata ruang," kata AHY.

"Saya ingin terus menjadi bagian dari perjuangan ini, dimana pun nanti pada saatnya penugasan baru dimanapun itu, tapi saya tidak akan pernah melupakan kebersamaan ini, saya juga ingin berjuang bersama jajaran para sahabat yang di ATR/BPN," lanjutnya.

Namun begitu, meski sinyal perpisahan telah diberikan, anak sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu masih enggan untuk mengungkapkan tugas baru yang akan diembannya pada era pemerintahan Prabowo Subianto . Ia meminta agar menunggu pengumuman oleh presiden terpilih.

"Lebih baik kita tunggu pernyataan dan pengumuman resmi dari bapak Prabowo Subianto. Saya rasa beliau yang akan mengumumkan dan menjelaskan secara langsung. Saya hanya ingin menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dimana pun dan dalam posisi peran apapun dan saya rasa kita menyadari urusan pertanahan dan tata ruang ini sangat mendasar, banyak sekali masyarakat yang menggantungkan harapannya ke Kementerian ATR BPN ini dan sekali lagi, perlu terus dilanjutkan kerja keras kerja bersama dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan ke depan," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara ( IKN ) yang diteken 5 Agustus lalu.Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia untuk mengetuai Satgas tersebut.

Sementara Wakilnya, Presiden menunjuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Secara menyeluruh, struktur organisasi Satgas Percepatan Investasi IKN ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Anggota Pelaksana, dan Sekretariat.

"Satuan Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden," tulis pasal 2 Kepres tersebut, dikutip Rabu (7/8/2024).

Adapun untuk posisi Sekretaris, Presiden Jokowi menunjuk Wakil Kepala OIKN yang saat ini dijabat oleh Raja Juli Antoni dan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Kejagung, Firdaus Dewilmar.

Sementara untuk susuan Anggota Satgas tersebut terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Selanjutnya Susunan Anggota Pelaksana akan diisi oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Pengembangan, Kemenko Marves, Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dirjen Tata Ruang, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN.

Selain itu ada Sekjen KLHK, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dirjen Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dan Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Kementerian Keuangan.Anggota lain dari unsur Kementerian PUPR terdiri dari Dirjen Cipta Karya, Dirjen Perumahan, Dirjen SDA, dan Dirjen Bina Marga.

Anggota unsur Kementerian Investasi/BKPM terdiri dari Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis.

Adapun unsur OIKN terdiri dari Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan.

Selain itu anggota juga meliputi Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Kejaksaan Agung, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).