REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal ambang batas pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, harus dituangkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurut dia, PKPU merupakan tata tertib dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Doli menyebut, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat terhadap peraturan-peraturan lainnya.

"Nah tentu ini akan ya akan mengubah dari perspektif politik akan mengubah konstelasi, tapi persoalannya apakah dalam tujuh hari tersisa ini akan baik atau tidak, makanya kita akan pelajari," kata Doli saat ditemui dalam acara Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sejauh ini, menurut Doli, masih menunggu putusan lengkap dari MK tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Menurut dia, Komisi II DPR bersama KPU pun perlu mencermati putusan itu karena perubahan yang terjadi adalah aturan yang sangat mendasar.

"Kadang-kadang kan putusan itu kalau nanti nggak tahu ada frasa-frasa apa di dalamnya, sampai akhir, nanti yang kita ketahui pada akhirnya apakah memang ini bisa harus diberlakukan sekarang atau tidak," kata Doli.

Dia pun menilai, putusan MK itu untuk kesekian kalinya selalu mengejutkan. Setelah menerima kabar itu, Doli pun langsung berkoordinasi dengan Ketua KPU Mochammad Afifuddin untuk menanggapi putusan MK tersebut.

Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (treshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon.

Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. "Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat, Selasa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar tak ada kaitannya dengan permasalahan hukum. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung membantah keras spekulasi di publik dan di berbagai platform media, yang mengaitkan pengunduran diri tersebut sebagai ‘barter nasib’ Airlangga terkait status hukumnya dalam sejumlah penanganan perkara.

"Enggak lah. Nggak ada itu," ucap Doli saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Ahad (11/8/2024) malam WIB. Doli mengatakan, pengunduran diri Airlangga tersebut, murni karena alasan pribadi yang didasarkan sikapnya untuk mempertahankan keutuhan dan soliditas internal partai.

Selain itu, kata Doli, keputusan pribadi tersebut diambil dengan pertimbangan peran Airlangga di pemerintahan yang sebentar lagi akan melakukan transisi kepemimpinan nasional. Menurut dia, Airlangga sebagai menteri koordinator bidang perekonomian tentu memiliki tugas berat agar masa transisi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto tak diwarnai dengan ada turbulensi.

"Jadi, ya ini sebenarnya lebih pada masalah keputusan pribadi Pak Airlangga, di mana beliau lebih memilih untuk berkonsentrasi sebagai menko perekonomian, di dalam menjalankan atau melancarkan proses transisi pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo," ujar Doli.

Di lain sisi, menurut Doli, Airlangga pun mempertimbangkan saran dari keluarga besarnya dalam mengambil jalan mundur tersebut. Hasilnya, disepakati Airlangga meletakkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Golkar.

"Saya kira, Pak Airlangga sudah mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya, untuk Partai Golkar, dan itu harus kita hormati. Karena dalam mengambil keputusan itu, pun beliau mempertimbangkan saran dan musyawarah dari keluarganya, adik-adiknya, anak-anaknya, yang akhirnya beliau memutuskan seperti itu," kata Doli.

Oleh sebab itu, Doli meminta, agar penyebab Airlangga mengundurkan diri dari kursi ketum Partai Golkar tak dikait-kaitkan dengan masalah yang berada di ranah luar sikap pribadinya dan profesionalitasnya sebagai pejabat publik. Pun tidak disangkutpautkan dengan statusnya sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu.

"Menurut saya, kita tidak perlu lagi mengkait-kaitkan apa alasannya (Airlangga mundur). Apalagi dikait-kaitkan dengan masalah yang lain (hukum). Enggak lah. Karena beliau sudah mengambil keputusan (mengundurkan diri). Dan keputusan itu, harus kita hormati," ucap Doli.

Masalah hukum...

Terkait masalah hukum, nama Airlangga memang pernah terseret-seret dalam skandal korupsi pemberian izin ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) 2021-2022. Kasus yang dikenal sebagai mafia minyak goreng itu ditangani oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung).

Pada Juli 2023, penyidik pernah memeriksa Airlangga sebagai saksi. Kasus yang berawal dari kelangkaan minyak goreng tersebut, pun berujung di pengadilan tindak pidana korupsi (PN Tipikor) dengan memenjarakan lima orang sebagai terdakwa.

Dua yang dihukum, di antaranya mantan dirjen perdagangan luar negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana yang dipidana tiga tahun penjara dan mantan staf ahli sekaligus tim asistensi Airlangga di Kemenko Perekonomian, Lin Che Wie.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Airlangga Hartarto dikabarkan langsung menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai mengundurkan diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar. Airlangga yang menjabat menko perekonomian itu langsung terbang ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Ahad (11/8/2024) siang WIB.

Jokowi dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu memang mempersiapkan rapat kabinet perdana di IKN menjelang peringatan 17 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, situasi politik di internal partai beringin tak menghalangi tanggung jawab Airlangga untuk menghadiri rapat.

Karena itu, kata Doli, setelah menyampaikan pengunduran resminya, Airlangga fokus pada perannya di pemerintahan. "Beliau ke IKN. Kan besok, mau ada rapat kabinet. Dan nanti malam, ada dinner dengan Pak Presiden," ujar ketua Komisi II DPR itu saat ditemui di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Ahad (11/8/2024).

"Pak Jokowi mengundang semua anggota kabinet, kalau gak salah juga dengan para gubernur. Jadi beliau mempersiapkan rapat kabinet besok di IKN," ucap Doli menjelaskan.

Dia pun membantah pertemuan Airlangga dan Jokowi akan membahas situasi internal Golkar. Pasalnya, di internal Golkar tidak ada persoalan yang mengaitkan mundurnya Airlangga dengan Jokowi. Menurut dia, perihal pengunduran diri Airlangga sebagai ketua umum, murni sebagai agenda politik internal.

Doli menegaskan, Golkar membutuhkan regenerasi. Hal itu sekaligus untuk memastikan Airlangga bisa semakin fokus pada jabatannya di pemerintahan. Dia juga menyebut, dasar pertimbangan Airlangga mundur sebagai ketua umum partai adalah untuk menjaga soliditas Golkar.

"Keutuhan Partai Golkar dalam menghadapi agenda-agenda ke depan, termasuk agenda transisi pemerintahan yang baru. Jadi Pak Airlangga lebih memilih untuk konsentrasi sebagai Menko Perekonomian, karena banyak program-progam yang memang harus disesuaikan," ujar Doli.

Pleno penunjukan plt...

Setelah ini, menurut Doli, Golkar akan melaksanakan rapat pleno penunjukkan pelaksana tugas (plt) sebagai penanggung jawab dalam agenda pemilihan ketua umum defenitif. Dia menyatakan, rapat pleno penunjukkan plt baru akan dilaksanakan di internal Golkar pada Selasa (13/8/2024).

Doli pun membantah spekulasi yang beredar perihal plt yang sudah menunjuk nama tertentu, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia. "Nanti kita tentukan. Ada mekanisme organisasi setelah ketua umum mengundurkan diri, nanti akan ada rapat pleno untuk menunjuk plt," ujar Doli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golongan Karya (Golkar) membantah anggapan adanya upaya untuk menjegal langkah Anies Rasyid Baswedan untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Partai berlogo beringin itu hanya ingin fokus mengusung M Ridwan Kamil menjadi calon gubernur (cagub) Jakarta.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, partainya sama sekali tak memiliki niat untuk melawan kotak kosong pada Pilgub Jakarta. Apalagi, sampai ingin menjegal bakal calon tertentu untuk maju dalam kontestasi politik.

"Jadi tidak ada niat sedikit pun kami mau ada pretensi mau buat kotak kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami saja. Mengurusi partai kami," kata Doli saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).

Ketua Komisi II DPR tersebut mengatakan, saat ini, Golkar telah mantap untuk mengusung Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta. Namun, Golkar tak bisa mengusung pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) tanpa dukungan partai lain di Jakarta.

Golkar hanya memiliki 10 kursi di DPRD Jakarta periode 2024-2029. Dengan begitu, Golkar butuh tambahan 12 kursi untuk bisa mengusung kadernya maju Pilgub Jakarta 2024.

Karena itu, Golkar mengajukan proposal kepada partai politik lain untuk berkoalisi. Keputusan untuk menerima atau menolak proposal yang diberikan Partai Golkar sepenuhnya ada di tangan partai politik lain. "Itu kami serahkan kepada otoritas atau kedaulatan masing-masing partai politik," ujar Doli.

Dia mengatakan, tidak ada satu pun partai politik yang tak ingin menang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Untuk memperoleh kemenangan, kata Doli, setiap partai berupaya untuk mendapatkan dukungan dari partai lain. "Golkar paham posisi. Di Jakarta ini kami tidak punya kemewahan. Kami cuma 10 kursi."

Karena itu, menurut Doli, Golkar berupaya meyakinkan partai politik lain, khususnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung kadernya maju. Bahkan, dukungan dari partai lain juga diperlukan agar bisa menjadi KIM Plus.

"Nah, jadi itu yang kami lakukan sekarang. Kami meyakinkan teman-teman partai politik yang adalah KIM, kami melakukan partai politik mana saja, untuk memberikan dukungan. Itu dikembalikan otoritasnya kepada partai politik masing-masing," ujar Doli.

Konsisten usung Airin...

Ahmad Doli menegaskan, Golkat tetap konsisten mengusung kadernya, yaitu Airin Rachmi Diany untuk maju Pilgub Banten 2024. Dia menilai, mantan wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu memiliki bekal yang cukup untuk maju sebagai cagub Banten.

Doli mengatakan, partainya sejak lama telah memiliki niat untuk mengusung Airin di Banten. Bahkan, rencana untuk menjadikan Airin sebagai gubernur Banten periode 2024-2029 telah disiapkan sejak tiga hingga empat tahun yang lalu.

"Bahkan kami sudah melakukan prose, tahapan tahapan pengujian terhadap Ibu Airin," kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis.

Doli menyebutkan, salah satu ujian yang telah dilalui Airin adalah menjadi calon anggota DPR RI. Menurut dia, Airin berhasil lolos dalam ujian itu dengan suara yang cukup signifikan, yaitu sekitar 350-an ribu suara. Artinya, sambung dia, elektabilitas Airin sudah tak perlu diragukan.

Atas dasar itu, Golkar menilai Airin layak untuk menjadi cagub Banten. Karena itu, kata Doli, Golkar akan konsisten mengusung Airin pada Pilgub Banten.

Menurut Doli, partai pimpinan Airlangga Hartarto tersebut telah berupaya membangun komunikasi dengan partai lain untuk mengusung Airin. Komunikasi tak hanya dilakukan dengan partai yang tergabung dalam KIM, tapi juga partai di luar koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Nah, tapi kan itu tergantung pada akhirnya keputusan atau kedaulatan dari masing-masing partai politik. Ada yang menerima alhamdulillah, yang tidak menerima dan kemudian mengusung nama yang lain juga tidak ada masalah," kata Doli.

Ihwal kabar koalisi dengan PDIP untuk mengusung Airin pada Pilgub Banten, Doli belum mau memastikannya. Dia mengatakan, telah berkomunikasi dengan semua partai politik yang ada.

"Sekarang juga kami masih berkomunikasi dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Ini kan masih ada sisa dua puluhan hari lagi ya, mana tau kan ada perubahan, kami bisa bersama-sama lagi gitu. Itu tentu menjadi harapan kita gitu," ujar Doli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan sinyal untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Artinya, PKS siap untuk mengusung M Ridwan Kamil sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyambut baik apabila PKS benar-benar akan bergabung dengan KIM Plus. Menurut dia, dukungan berbagai partai akan makin memantapkan langkah Ridwan Kamil untuk maju pada Pilgub Jakarta 2024

"Alhamdulillah kalau proposal kami diterima dengan baik, direspon dengan positif, apalagi kalau nanti betulnya dukungan kepada sodara Ridwan Kamil," kata Doli soal sinyal positif yang diberikan PKS di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).

Kendati demikian, Doli belum mau memastikan posisi cawagub DKI untuk PKS. Menurut dia, nama cawagub yang akan diusung nantinya akan diputuskan bersama partai koalisi lainnya.

"Soal wakilnya siapa, nanti kan seperti yang saya katakan tadi, akan dibicarakan di seluruh pimpinan partai politik yang sepakat mengusung Ridwan Kamil," ujar Doli.

Menurut Doli, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait nama cawagub yang akan mendampingi Ridwan Kamil. Dia menilai, Golkar terbuka dengan sosok cawagub yang akan dicalonkan, termasuk dari PKS. "Siapa yang diputuskan jadi wakilnya, Golkar menerima dengan senang hati," kata ketua Komisi II DPR tersebut.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, tenggat waktu untuk memastikan pasangan calon yang akan diusung makin dekat. Karena itu, ia berharap, ada partai lain yang akan bergabung untuk mengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Mohamad Sohibul Iman (Aman).

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tak ada partai yang berkoalisi untuk mengusung pasangan itu, sambung dia, PKS sudah menyiapkan sejumlah strategi cadangan. Pasalnya, PKS juga tak ingin dukungannya kepada Anies tak kunjung mendapat kepastian.

"Kalau sudah ada tenggat waktu, kami akan bisa melakukan langkah-langkah plan B, C. Kalau partai kan enggak boleh tidak mendukung, tidak boleh tidak mengusung. Harus, kalau enggak kena sanksi," kata Khoirudin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golongan Karya (Golkar) telah memutuskan untuk membawa M Ridwan Kamil untuk menjadi bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Namun, hingga saat ini belum dapat dipastikan nama pasangan yang akan mendampingi gubernur Jawa Barat (Jabar) periode 2018-2023 itu di di Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya belum melakukan pembahasan untuk menentukan nama kandidat pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut dia, tahap pertama yang harus dilakukan adalah memutuskan cagub yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Nah alhamdulillah secara informal sepertinya nama Ridwan Kamil sudah diterima (Koalisi Indonesia Maju)," kata Doli di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024).

Doli mengaku telah mendorong partai dalam KIM untuk memunculkan kadernya untuk dijadikan cawagub DKI Jakarta. Menurut dia, nama-nama yang telah muncul antara lain Kaesang Pangarep dari PSI, Jusuf Hamka dari Partai Golkar, Zita Anjani dari PAN, bahkan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

Pun jika nanti partai lain, semisal PKS menyodorkan kadernya, jika cocok bisa saja mendampingi Ridwan Kamil. "Nah nanti nama-nama itu mungkin juga termasuk yang akan digodok di dalam pembahasan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernurnya Pak Ridwan Kamil," kata ketua Komisi II DPR itu.

Doli menambahkan, partainya sangat membuka diri untuk mengusung kader partai di luar KIM untuk menjadi pasangan Ridwan Kamil. Keputusannya nanti akan ditentukan bersama partai pengusung lainnya. "Ya kami membuka diri (cawagub dari PKS). Kan Golkar sudah mengusung calon gubernurnya, nah kami lebih menyerahkan lah kepada partai-partai politik yang lain," kata dia.

Menurut dia, saat ini, Golkar masih dalam proses komunikasi agar semua partai politik yang menerima Ridwan Kamil untuk diusung pada Pilgub DKI Jakarta. Bukan hanya diterima oleh partai yang tergabung dalam KIM, melainkan juga partai lainnya.

"Mudah-mudahan nanti jadi proposalnya KIM, ditambah juga nanti oleh teman-teman partai politik yang lain," ujar Doli.

Setelah proses itu selesai, menurut Doli, Golkar akan berkomunikasi untuk menentukan cawagub yang akan diusung. Proses penentuan itu tentunya akan dibahas bersama partai yang tergabung dalam KIM Plus.