Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menyambangi Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PMW), Jakarta Pusat, Senin (7/10). Keduanya tidak datang secara bersamaan. Cawagub Jakarta, Suswono, tiba terlebih dahulu sebelum disusul dengan RK beberapa saat kemudian.

Selama sowan ke PWM, RK mengaku dirinya dan Suswono diterima secara terbuka. Bahkan pasangan RIDO ini sempat berdiskusi dengan para pengurus perihal keumatan dan Jakarta. Hadir pula Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid.

Dalam pertemuan, RK juga sempat bercerita ketika kecil pernah bersekolah di Aisyiyah yang merupakan jaringan sekolah Muhammadiyah.

“Saya ini dulu di Bandung, lulusan taman kanak-kanak, Aisyiyah yang menjadi jaringan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi kalau mungkin ada orang nanya, ini Pak Ridwan ini kreativitasnya darimana, saya sekian persen akan mendedikasikan kreativitas saya itu waktu saya sekolah TK,” ungkap RK usai mengunjungi Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), Jakarta Pusat, Senin (7/10).

“Saking bahagianya itu hobinya gambar gitu, terus gambar jadi arsitek, arsitek ya berkatnya sampai seperti sekarang. Jadi kami menghaturkan terima kasih,” sambungnya.

Dari sowan ini, RK harap para pengurus wilayah Muhammadiyah dapat melihat komitmen pasangan RIDO yang sejalan dengan visi-misi Muhammadiyah mengenai pengangkatan status kaum dhuafa melalui pendidikan, kesehatan dan usaha.

Apabila nantinya terpilih, RK juga berencana akan melibatkan komitmen ini dengan berkolaborasi membangun Jakarta baru dan Jakarta maju bersama Muhammadiyah.

“Saya kira kalau nanti terpilih kita bisa bermitra, berpartner, berkolaborasi membangun Jakarta baru Jakarta maju bersama Muhammadiyah,” ucap Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Cawagub Suswono juga bercerita telah menerima banyak nasihat dari para pengurus. Suswono cukup yakin dari pengalaman RK sebagai Gubernur Jawa Barat dan dirinya sebagai Menteri Pertanian Era SBY dapat menjadi bekal untuk merealisasikan nasihat yang telah diberikan.

“Ya tentu kita dapat masukan-masukan dan nasihat yang saya kira dengan pengalamannya yang segudang, saya kira baik untuk bekal kami berdua ketika Allah takdirkan memimpin Jakarta,” kata Suswono.

Sabtu ini (21/9), UNISA Yogyakarta berhasil mencatatkan rekor baru di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Sebanyak 2.115 mahasiswa baru berpartisipasi dalam kegiatan infaq menggunakan QRIS, menjadikan UNISA sebagai universitas pertama yang mencatat rekor infaq terbanyak dengan metode QRIS di Indonesia.

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam pengembangan teknologi finansial untuk tujuan sosial, menunjukkan bahwa transaksi akhirat kini bisa semudah transaksi dunia.

“Sekarang transaksi dunia itu mudah dengan QRIS, maka transaksi akhirat juga harus mudah dengan QRIS. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi amal jariyah buat kita semua,” kata Moh. Ali Imron, Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Urusan Internasional UNISA, saat memberikan sambutan.

Rekor Kedua dalam Dua Bulan

Ini adalah rekor MURI kedua yang berhasil diraih UNISA dalam dua bulan terakhir. Pada Agustus lalu, universitas ini juga memecahkan rekor penuangan cairan eco-enzym terbanyak oleh perguruan tinggi di Indonesia. Dengan dua rekor baru ini, UNISA kini memegang total empat rekor MURI, menjadikannya salah satu universitas yang inovatif dalam menggabungkan teknologi dan kepedulian sosial.

“Kegiatan ini tidak hanya untuk mencetak rekor, tapi juga membawa manfaat jangka panjang. Kami berkolaborasi dengan Lazismu untuk menyalurkan dana infaq ini kepada mahasiswa yang membutuhkan melalui program beasiswa,” jelas Lukmanul Hakim, Koordinator Acara MATAF UNISA 2024.

Lebih dari Sekadar Rekor: Infaq untuk Beasiswa

Dana infaq yang terkumpul dalam kegiatan ini tidak hanya tercatat sebagai rekor, tapi juga akan dialokasikan untuk beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dengan total donasi mencapai Rp 30 juta, UNISA dan Lazismu bekerja sama dalam penyeleksian mahasiswa penerima beasiswa.

“Donasi ini akan digunakan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian dari mahasiswa untuk mahasiswa. Harapannya, ini bisa menjadi langkah berkelanjutan untuk menciptakan lebih banyak kesempatan bagi para mahasiswa di masa depan,” tambah Lukmanul Hakim.

Antusiasme Mahasiswa Baru: Bersedekah dengan Teknologi

Kegiatan ini tidak hanya mengukir rekor, tapi juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa baru UNISA. Dengan semangat berbagi, para mahasiswa menggunakan QRIS untuk berinfaq, merasakan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan amal.

“Dengan kegiatan hari ini, saya merasa senang bisa berbagi dan membantu UNISA memecahkan rekor MURI. Ini pengalaman yang sangat positif,” ujar salah satu mahasiswa baru dengan penuh antusias.

MURI: UNISA Buktikan Kepedulian Sosial yang Inovatif

Perwakilan MURI, Sri Widayati, mengumumkan bahwa rekor ini resmi tercatat dan memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh UNISA dalam mengajak mahasiswa untuk peduli melalui teknologi modern.

“Hari ini, UNISA Yogyakarta secara resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia dengan infaq melalui QRIS oleh mahasiswa baru terbanyak, 2.115 peserta. Ini adalah pencapaian yang luar biasa!” ungkap Sri Widayati.

Kepedulian dan Teknologi, Masa Depan Bersama di UNISA

Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Urusan Internasional UNISA, Moh. Ali Imron, dalam sambutannya juga mengungkapkan bahwa rekor ini menunjukkan bagaimana teknologi seperti QRIS dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan membangun kepedulian di kalangan mahasiswa.

“UNISA tidak hanya menjadi institusi pendidikan, tapi juga menjadi pelopor dalam menggabungkan teknologi dengan nilai-nilai sosial, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mahasiswa dan masyarakat,” pungkas Ali Imron.

Masa Taaruf (MATAF) Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta tahun 2024 resmi dimulai pada hari ini Selasa (17/9) pagi dan akan berlangsung sampai Kamis (19/9). Acara ini diikuti oleh 2.350 mahasiswa baru dari berbagai daerah di Indonesia, yang terpilih dari total 6.240 pendaftar.

MATAF merupakan kegiatan pengenalan kampus yang bertujuan mempermudah adaptasi mahasiswa baru dan memberikan bekal untuk memulai perjalanan akademik mereka.

Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah, Siti Aisyah, saat memberikan sambutan menggarisbawahi pentingnya UNISA sebagai bagian dari upaya Aisyiyah dan Muhammadiyah dalam mencerdaskan umat melalui pendidikan.

Ia menegaskan bahwa UNISA adalah salah satu dari sepuluh perguruan tinggi yang didirikan oleh Aisyiyah dan memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda.

“Kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada ananda semua yang telah menetapkan pilihannya untuk bergabung dengan salah satu perguruan tinggi yang dimiliki oleh gerakan perempuan berkemajuan, Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” ujar Siti Aisyah, Selasa (17/9) pagi.

Rektor UNISA Yogyakarta, Warsiti, dalam sambutannya menekankan pentingnya Masa Taaruf sebagai pintu awal bagi mahasiswa baru untuk memahami budaya kampus serta melewati masa transisi dari dunia sekolah ke perkuliahan.

“Program pengenalan kampus ini kami harapkan menjadi bekal kecakapan hidup agar mahasiswa lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru,” ujarnya.

Warsiti juga dengan tegas menyatakan bahwa Masa Taaruf ini bukanlah ajang balas dendam seperti yang sering dikhawatirkan para mahasiswa baru.

“Saya pastikan, sekali lagi, bahwa Masa Taaruf ini bukan ajang balas dendam senior kepada junior. Sebaliknya, ini adalah momen yang harus menggembirakan, penuh kehangatan, persaudaraan, dan rasa kebersamaan,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa tema yang diusung, "Generasi Muda Berilmu, Memajukan Peradaban Bangsa," diharapkan dapat menjadi landasan bagi mahasiswa baru untuk berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat.

Selain itu, Warsiti menyampaikan bahwa mahasiswa baru UNISA 2024 berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Ia juga menekankan bahwa kehadiran mahasiswa dari berbagai fakultas, termasuk Fakultas Kedokteran yang baru bergabung, memperkuat posisi UNISA sebagai kampus yang terus berkembang dan berinovasi.

“Mahasiswa baru UNISA ini berasal dari 34 provinsi, dari mulai provinsi paling ujung Aceh sampai provinsi Papua semuanya ada. Kecuali Papua Barat Daya yang tahun ini memang kita belum mendapatkan mahasiswa dari sana. Insya Allah Mahasiswa UNISA ini adalah miniatur Indonesia,” tuturnya.

Presiden Mahasiswa UNISA Yogyakarta, Esa Joko Budi Angkoso, turut memberikan motivasi kepada para mahasiswa baru. Ia mengingatkan bahwa mahasiswa adalah simbol perubahan dan harapan.

“Di pundak kalian sebagai mahasiswa melekat tanggung jawab besar untuk menjadi agen perubahan di masa depan. Jadilah versi terbaik dari diri kalian setiap harinya,” pesan Esa.

Sementara, Ketua MATAF, Rafhikah, menjelaskan bahwa acara ini dirancang untuk membantu mahasiswa baru mengenal lingkungan kampus dengan lebih baik dan membangun jaringan sosial yang kuat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mempermudah adaptasi mahasiswa baru, mempererat tali persaudaraan, serta memotivasi mereka untuk meraih prestasi akademik,” tuturnya.

MATAF 2024 juga menghadirkan 3 pembicara tamu, diantaranya Staf Khusus Presiden RI, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, menyampaikan materi tentang "Kesehatan Lingkungan sebagai Pilar Menuju Indonesia Emas."

Selain itu, Kapolda DIY, Irjen Pol Suwando Nainggolan, memberikan paparan terkait "Penguatan Ideologi Pancasila, Ketertiban Berkendara, dan Bersosial," sedangkan Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Ahmad Muttaqin, menjelaskan tentang "Sistem Perguruan Tinggi dan Implementasi Nilai-Nilai AIK."

Setelah MATAF selama 3 hari, seluruh mahasiswa baru UNISA juga akan mengikuti acara malam Inagurasi pada Sabtu (21/9) nanti.

UNISA Yogyakarta kini resmi menjadi kampus Aisyiyah pertama di Indonesia yang memiliki Fakultas Kedokteran, setelah mendapatkan izin operasional pada 23 Juli 2024. Rektor UNISA Yogya, Warsiti, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang meresmikan fakultas ini pada Rabu (4/9).

Warsiti menjelaskan, dukungan dari Menkes menjadi faktor penting dalam pendirian Fakultas Kedokteran UNISA. "UNISA Yogyakarta merupakan universitas pertama dari 10 Perguruan Tinggi Aisyiyah yang memiliki Fakultas Kedokteran," kata Warsiti.

Gedung Fakultas Kedokteran UNISA Yogya terdiri dari tiga lantai dengan fasilitas lengkap, termasuk delapan laboratorium dan berbagai ruang kuliah. Tahun ini, 50 mahasiswa akan memulai perkuliahan pertama pada 23 September mendatang.

Dalam peresmian tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kehadiran Fakultas Kedokteran UNISA sangat penting, mengingat Indonesia masih kekurangan dokter.

"Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 170.000 dokter, sementara idealnya kita membutuhkan 280.000 dokter," ujar Budi.

Budi juga mendorong Muhammadiyah dan Aisyiyah untuk membuka lebih banyak Fakultas Kedokteran, mengingat pentingnya peningkatan jumlah tenaga medis di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah (PP NA), Ariati Dina Puspitasari menanggapi kontroversi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Soal Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang paling membuat kontroversi menurut kami ada di Pasal 103 Ayat 4 poin E," kata Ariati kepada Republika, Kamis (8/8/2024).

Ia mengatakan, Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah mencermati bahwa Pasal 103 Ayat 4 Poin E tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Seperti yang diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

"Ketika bicara kesehatan reproduksi maka otomatis akan memasukkan bahasan alat kontrasepsi. Namun, perlu penempatan yang tepat sehingga tidak menjadikan polemik," ujar Ariati.

Ariati menegaskan, menjadi sangat polemik karena penyediaan alat kontrasepsi terdapat dalam pasal yang mengatur kesehatan reproduksi pada usia sekolah atau remaja. Sebaiknya pemerintah mengupayakan dengan sangat optimal ayat 4 pada empat poin di atas sebelum menyediakan alat kontrasepsi. Maka membangun kesadaran remaja lebih komprehensif untuk menunda seksual aktif dan fokus pada perencanaan masa depan.

"Sebab Nasyiatul Aisyiyah percaya bahwa pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi harus disesuaikan dengan siklus hidup manusia dan kebutuhannya," ujar Ariati.

Ariati menegaska, maka dari itu memastikan negara hadir dalam memberikan KIE secara komprehensif seperti pada poin, (a) deteksi dini penyakit atau skrining, (b) pengobatan, (c) rehabilitasi, dan (d) konseling. Layanan tersebut harus lebih dahulu dimaksimalkan dengan sangat ramah remaja usia sekolah.

Untuk memperdalam penjelasan kementerian Kesehatan (Kemenkes), ia mengatakan, Nasyiatul Aisyiyah akan menggelar diskusi dengan menghadirkan Kemenkes, BKKBN, Kemendikbud Ristek terkait polemik pasal 103 Ayat 4 Poin E pada PP Nomor 28 Tahun 2024.

Untuk diketahui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan dalam Pasal 103, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi (a) deteksi dini penyakit atau skrining, (b) pengobatan, (c) rehabilitasi, (d) konseling, dan (e) penyediaan alat kontrasepsi.

Poin (e) yakni penyediaan alat kontrasepsi menjadi kontroversi. Hal ini juga yang menjadi alasan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis mengusulkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 direvisi atau dicabut.

"Revisi atau cabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 karena tidak sesuai dengan Pancasila dan agama," kata Kiai Cholil kepada Republika, Selasa (6/8/2024)

Menurut Kiai Cholil, menyediakan alat kontrasepsi itu berarti boleh seks bebas dan hanya menekan penularan penyakit menular menurut medis. Tapi itu abai menurut agama.

Ia menegaskan, semua agama melarang berzina, begitu ruh sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab tidak ada agama yang memperbolehkan seks bebas.

"Akhir-akhir ini terasa banyak kebijakan publik dari pemerintah yang minim melibatkan partisipasi publik dan acap kali mengusik keimanan dan keagamaan umat," ujar Kiai Cholil.

Sebelumnya, diberitakan penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai kebablasan. Penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dalam derajat tertentu bisa dimaknai sebagai “lampu hijau” dari negara untuk terjadinya pergaulan bebas di kalangan peserta didik.

“Kami menilai pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar sebagai bentuk kebijakan yang sama sekali tidak bijak. Dengan menyediakan alat kontrasepsi seakan memberikan restu bagi pelajar kita untuk berhubungan bebas. Padahal di satu sisi kita ingin sebisa mungkin mencegah terjadinya hubungan seks di luar nikah bagi pelajar kita,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, Senin (5/8/2024).

Huda memahami PP 28/2024 terutama pada Pasal 103 tentang kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja bertujuan untuk melindungi pelajar dari tindakan yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Dalam pasal tersebut disebutkan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Lihat halaman berikutnya >>>

“Hanya saja agak mengganjal saat dalam poin pelayanan kesehatan reproduksi salah satunya ada penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar,” ujar Huda.

Huda mempertanyakan kualifikasi atau persyaratan tentang pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar ini. Kapan waktu diberikan, dalam kondisi apa, atau siapa yang berhak memberikan alat kontrasepsi ini.

“Jadi ini pemerintah perlu menjelaskan kepada publik terkait urgensi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar beserta teknis bagaimana pemberian alat kontrasepsi tersebut. Kami khawatir terjadi penyalahgunaan yang malah mendorong para pelajar untuk terjebak dalam hubungan bebas,” katanya.

Politikus PKB ini menyarankan agar upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja ditekankan pada upaya preventif dengan memberikan informasi serta edukasi bahaya seks bebas. Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud Ristek bisa bekerja sama menyusun satu modul bersama sebagai acuan pemberian informasi serta edukasi bahaya seks bebas tersebut.

“Yang paling penting dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi anak usia sekolah dan remaja adalah menjauhkan mereka dari pergaulan bebas baik antar lawan maupun sesama jenis. Jadi informasi dan edukasi yang diberikan baik melalui kegiatan intra maupun ekstrakurikuler harus diarahkan ke ikhitiar tersebut,” ujar Huda.

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik. Sejumlah pihak dari kalangan internal menolak sikap tersebut. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat. Bahkan Izin Pengelolaan Tambang (IUP) itu dinilai sarat kepentingan politik transaksional.

Sebelumnya, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang. Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama.

“Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengelola tambang. Agamanya dibawa dalam proses pengolahan tambang,” ujarnya saat dihubungi Tempo pada Rabu malam.

Berikut sederet organisasi internal Muhammadiyah yang menolak Muhammadiyah terima izin tambang:

1. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY

DP IMM DIY menyatakan Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran pengelolaan tambang. Pernyataan itu disampaikan sebelum PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mencabut aturan pemberian izin tersebut.

“Aturan ini bertentangan dengan regulasi di atasnya dan sarat dengan kepentingan politik transaksional,” bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY, dirilis pada 28 Juni 2024.

Selain itu, DPD IMM DIY juga menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif di Indonesia dan mendesak Muhammadiyah untuk turut serta dalam upaya pemulihan lingkungan hidup. Kala itu, perkumpulan mahasiswa Muhammadiyah di Yogyakarta ini merekomendasikan Muhammadiyah segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan.

“Yang jelas-jelas akan memperpanjang krisis sosial-ekologis dan berdampak buruk pada warga yang terkena dampak langsung dari tambang batu bara,” kata mereka.

2. Pimpinan Pusat Aisyiyah

Masukan dari DPD IMM DIY ternyata tidak diindahkan oleh PP Muhammadiyah. Penolakan kemudian juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah setelah PP Muhammadiyah menyatakan akan menerima izin tambang.

Pegiat lingkungan Muhammadiyah Hening Purwati Parlan masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang. Pernyataan menolak itu akan disampaikan dalam Konsolidasi Nasional yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta pada 26-27 Juli 2024.

“Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tidak menerima tambang untuk Muhammadiyah dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah,” ucap Hening Parlan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

3. Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD)

Koalisi masyarakat sipil, akademisi, aktivis dan mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola bisnis tambang di Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

Dilansir dari rilis pers aksi, jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan tidak boleh terlibat dalam bisnis tambang. Pemberian izin bisnis tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke dalam lumpur dosa ekologis karena praktik bisnis tambang saat ini dilakukan dengan ugal-ugalan dan tidak berkelanjutan.

“Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kemungkinan tetap akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang bisa jadi lebih merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat mudah mengambil sikap, yakni bersama masyarakat menolak dan mengharamkan segala bentuk perusakan,” kata Sana Ullaili dari SP Kinasih.

4. Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Trenggalek

AMM Trenggalek juga menolak keputusan PP Muhammadiyah yang menerima izin tambang. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat.

Menolak keras keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024,” bunyi keterangan tertulis yang diterima Tempo, pada Ahad 4 Agustus 2024.

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, Arifin, dalam deklarasinya meminta PP Muhammadiyah untuk membatalkan keputusan penerimaan izin tambang tersebut.

“Meminta Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membatalkan keputusan penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut karena kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudharat,” kata Arifin saat memimpin deklarasi, pada Ahad, 4 Agustus 2024.

Deklarasi penolakan itu terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Wathan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang tergabung dalam AMM Trenggalek.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA P | MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut pengelolaan tambang

“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang jelas-jelas akan memperpanjang krisis sosial-ekologis dan berdampak buruk pada warga yang terkena dampak langsung dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang dirilis pada 28 Juni 2024.

IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia.

“Aturan ini bertentangan dengan regulasi di atasnya dan sarat dengan kepentingan politik transaksional,” bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY. Selain itu, DPD IMM DIY menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif di Indonesia dan mendesak Muhammadiyah untuk turut serta dalam upaya pemulihan lingkungan hidup.

Namun, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang.

Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama. "Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengelola tambang. Agamanya dibawa dalam proses pengolahan tambang," ujarnya saat dihubungi pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Ia memastikan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan bakal berbeda dengan tambang yang dikelola para kapital. Sebab, nilai-nilai dari ajaran agama, seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuhkembangkan oleh ormas-ormas keagamaan.

Sementara itu, penolakan juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah yang masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum pertemuan yang akan digelar

Pimpinan Pusat Aisyiyah masih berharap ada keajaiban para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum pertemuan yang akan digelar pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

"Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tidak menerima tambang untuk Muhammadiyah dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah," upcap Hening Parlan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Aksi Muhammadiyah Harus Berani Menolak Konsesi Tambang

Bertepatan dengan PP Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional guna memutuskan penerimaan atau penolakan pengelolaan bisnis tambang di Indonesia, pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024.

Koalisi masyarakat sipil, akademisi, aktivis dan mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola bisnis tambang di Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

Dilansir dari rilis pers aksi tersebut, jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan tidak boleh terlibat dalam bisnis tambang. Pemberian izin bisnis tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke dalam lumpur dosa ekologis karena praktik bisnis tambang saat ini dilakukan dengan ugal-ugalan dan tidak berkelanjutan.

Sana Ullaili dari SP Kinasih mengatakan banyak dari korban pertambangan adalah anggota atau simpatisan ormas keagamaan. Mereka inilah yang seharusnya dipikirkan dan dilindungi hak-haknya.

"Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kemungkinan tetap akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang bisa jadi lebih merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat mudah mengambil sikap, yakni bersama masyarakat menolak dan mengharamkan segala bentuk perusakan," kata Sana, dikutip dari rilis pers aksi tersebut.

MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA P

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) Ariati Dina Puspitasari mengatakan keluarga sebagai elemen terkecil masyarakat memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak di Indonesia.

"Elemen terkecil yaitu keluarga perlu melakukan akselerasi menjadi keluarga tangguh yang ramah dan melindungi anak," ujar Ariati dalam Refleksi Hari Anak Nasional Tahun 2024 di Yogyakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, persoalan yang terjadi dalam pemenuhan hak anak memerlukan solusi tepat disertai dengan kerja sama dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk keluarga. Dosen Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta ini juga menyoroti hingga detik ini masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pemenuhan atas hak-hak mereka.

"Anak perlu mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang sehat, cerdas, berkarakter, berpikir maju, terampil dan berdaya saing," kata dia.

Dia mengatakan negara telah hadir dengan adanya undang-undang yang berpihak pada anak, sehingga masyarakat perlu menyambut implementasi regulasi itu melalui pengawalan program dari pemerintah.

Ariati menegaskan keluarga adalah ekosistem pertama bagi anak untuk beradaptasi dalam proses tumbuh dan kembangnya. Selain melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, kata dia, Nasyiatul Aisyiyah menjadikan keluarga sebagai pusat pembelajaran untuk mempercepat penanganan dan pencegahan stunting.

Karena pentingnya peran itu, Nasyiatul Aisyiyah pada 2024 ini membuat modul sekolah parenting berbasis "family learning center" bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Penyusunan modul tersebut juga didukung oleh data KPPPA yang menyatakan bahwa angka kekerasan terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan yang dilakukan di dalam lingkungan terdekat yaitu keluarga.

Dengan memiliki wawasan pengasuhan positif yang berbasis pada hak anak dan menjadikan keluarga sebagai pusat pembelajaran, dia berharap dapat mengurangi angka kekerasan kepada anak.

Program-program yang dilakukan Nasyiatul Aisyiyah, kata Ariati, merupakan upaya gerakan perempuan dalam mendukung ketercapaian pemenuhan hak-hak anak.

"Pendekatan tagline Keluarga Muda Tangguh juga memberikan warna yang kuat dalam desain program," kata Ariati Dina.

Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta merayakan Milad yang ke-33, Sabtu (20/7). Salah satu rangkaian acaranya adalah charity fun bike yang diikuti oleh 543 pesepeda. Hasil penjualan tiket fun bike itu, 50 persennya atau sekitar Rp 33 juta langsung didonasikan untuk beberapa TK yang ada di 5 kabupaten/kota DIY.

“50 persen hasil penjualan tiket funbike akan didonasikan untuk penguatan guru dan pengembangan TK ABA. Dan Alhamdulillah, pada Milad ke-33 tahun UNISA Yogyakarta kali ini kami telah berhasil mengumpulkan total Rp 33 juta untuk dapat didonasikan,” kata Rektor UNISA Yogyakarta, Warsiti dalam sambutannya sebelum membuka acara fun bike.

Untuk diketahui, menurut data yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2020 lalu, rasio guru per siswa TK di Provinsi DIY, baik negeri maupun swasta, sejumlah 1 guru per 15 siswa. Angka ini kalah jauh dengan provinsi DKI Jakarta yang punya 1 guru per 11 siswa.

Melalui data itu, UNISA berkomitmen untuk terus menunjang karir para guru TK agar semakin banyak orang yang berminat menjadi tenaga pendidik TK di Jogja. Melalui bantuan itu, UNISA berupaya untuk mempercepat perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

UNISA merupakan bagian dari komunitas ‘Aisyiyah yang memiliki 20.000 TK yang tersebar tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia dan Mesir. Maka dari itu, langkah UNISA pada event fun bike ini menegaskan visi dari ‘Aisyiyah dalam meningkatkan kualitas pendidikan usia dini.

“Ini adalah rangkaian Milad UNISA yang ke-33. Di Milad ini mengusung UNISA untuk peradaban bangsa, bagaimana kita dalam hal ini turut serta, ikut berperan dalam upaya memajukan bangsa. Ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan generasi yang sehat, generasi yang tentunya siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Warsiti.

Acara charity fun bike ini menempuh rute sepanjang 20 kilometer yang dimulai dari UNISA Yogyakarta, kemudian menuju Godean dan melewati Seyegan, sebelum kembali lagi ke UNISA.

“Sengaja dari Jakarta kami naik kereta, jadi sepeda dilipat semua. Seru, ada lewat sawah-sawah atau gimana gitu. Kalau di kota sih sudah biasa. Kalau rutenya seperti itu sih bagi kami menyenangkan,” ungkap salah satu peserta gowes dari Komunitas Rumiyen Jakarta, Sriyono.

Selain acara charity fun bike, dalam Milad ke-33 UNISA ini juga diselenggarakan seminar Ikatan Guru TK ABA, yang diharapkan juga sejalan dengan misi memajukan kualitas pendidikan usia dini di Provinsi DIY.

Ada juga bazar UMKM, donor darah, sosialisasi program studi UNISA lewat acara Teras UNISA, seminar literasi berkendara yang aman, lomba masak, hingga konser penutupan yang dihadiri band Aftershine dan penyanyi Ghea Indrawari.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Berkat inovasinya dalam mengatasi stunting, Annisa Ridlayanti, S.Keb.,Bd.,M.Keb Dosen Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan Universitas 'Aisyiyah Bandung berhasil menerima bantuan biaya pendaftaran permohonan paten dan pemeriksaan substantif paten dari Kemendikbudristek sebagaimana tertuang dalam surat No.Manual.118/E5/DT.05.00/2024. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya memanfaatkan pegagan (Centella asiatica) untuk mengatasi stunting pada balita.

Dalam wawancara eksklusif, Annisa berbagi cerita tentang perasaan, inovasi, serta tantangan yang dihadapinya selama proses pengajuan paten. Annisa mengaku sangat bersyukur pada saat menerima pengumuman bahwa dirinya lolos menerima bantuan biaya tersebut. Annisa mengatakan bahwa penelitian yang menjadi dasar permohonan paten ini adalah invensi perdana tentang pemanfaatan atau khasiat pegagan (Centella asiatica) pada balita penderita stunting.

"Invensi ini didasarkan pada riset yang telah dilakukan sejak tahun 2016 dan terhubung pula dengan pengabdian masyarakat,penelitian ini mencakup pengembangan produk olahan daun pegagan sebagai Makanan Pokok Tambahan (MPT) untuk pencegahan stunting,” kata Annisa, Jumat (12/7/2024) lalu.

Annisa juga mengungkapkan motivasinya untuk mengajukan paten ini adalah agar anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa sehat jasmani dan rohaninya sehingga bisa membangun bangsa ini lebih baik kedepannya.

Annisa mengikuti seleksi pelatihan penulisan deskripsi permohonan paten Batch-1 Tahun 2024 melalui info dari LPPM dan mengikuti prosedur di BIMA Kemendikbudristek. Ia mengaku tantangan terbesar yang dihadapi adalah pengaturan waktu selama pelatihan dan konsentrasi saat menuangkan ide ke dalam naskah.

Ia juga mengaku mendapatkan dukunganpenuh dari Universitas 'Aisyiyah Bandung baik dalam bentuk materi, tenaga, dan biaya. Dengan adanya paten ini, Annisa berharap hak kekayaan intelektual dari peneliti memiliki legalitas dan pengakuan yang sah, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

"Semakin banyak invensi yang dihasilkan dari karya anak bangsa, akan semakin maju negara ini," tambahnya.

Adapun langkah selanjutnya yang akan dilakukan Annisa setelah mendapatkan bantuan biaya pendaftaran adalah mengikuti arahan dari tim DRTPM dan memulai proses submit ke sistem DJKI. "Semoga prosesnya lancar dan invensi ini mendapatkan pengakuan paten dari pemerintah, sehingga geliat ke depan untuk terus membuat terobosan khususnya dalam bidang kesehatan dan kebidanan menjadi lebih semangat dan bermanfaat. Aamiin," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Di era pendidikan yang terus berkembang, metode pengajaran yang efektif dan inovatif menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa. Ketua Program Studi Sarjana Pariwisata Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Bandung, Winda Gafrilia, menyampaikan pandangannya bahwa inovasi dalam pengajaran sangat penting untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan global.

Winda menjelaskan bahwa dengan pendekatan pengajaran yang inovatif, dosen dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan interaktif, sehingga mahasiswa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses belajar.

"Dalam menghadapi era digital dan tantangan global, kita harus mampu mengadaptasi metode pengajaran kita agar tetap relevan dan efektif," tuturnya, Kamis (4/7/2024).

Untuk mendukung hal ini, Program Studi S1 Pariwisata Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial Unisa Bandung menyelenggarakan workshop pengembangan dan implementasi Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) berbasis Outcome-Based Education (OBE) di Cikole Jaya Giri, Lembang, pada tanggal 3-4 Juli 2024.

Workshop ini dirancang untuk memberikan wawasan dan keterampilan kepada dosen dan staf akademik tentang cara merancang RPS yang berkualitas dan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku.

“Kami berharap melalui pelatihan ini, para dosen dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar dalam merancang RPS, serta mampu mengimplementasikannya dengan baik dalam proses pembelajaran,” ujar Winda.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Workshop, Pandu Sapto Desmantyo, MM.Par, menambahkan bahwa peserta workshop dipandu untuk memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran semester. "Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para dosen dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merancang RPS yang berkualitas," jelasnya, Kamis (4/7/2024).

Dengan tema "Inovasi dalam Mengembangkan Kurikulum OBE Berbasis Kompetensi Melalui RPS yang Berkualitas", workshop ini menghadirkan narasumber ahli di bidangnya, yaitu Dr Gitasiswhara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Unisa Bandung dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan global.