REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah (PP NA), Ariati Dina Puspitasari menanggapi kontroversi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Soal Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang paling membuat kontroversi menurut kami ada di Pasal 103 Ayat 4 poin E," kata Ariati kepada Republika, Kamis (8/8/2024).

Ia mengatakan, Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah mencermati bahwa Pasal 103 Ayat 4 Poin E tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Seperti yang diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

"Ketika bicara kesehatan reproduksi maka otomatis akan memasukkan bahasan alat kontrasepsi. Namun, perlu penempatan yang tepat sehingga tidak menjadikan polemik," ujar Ariati.

Ariati menegaskan, menjadi sangat polemik karena penyediaan alat kontrasepsi terdapat dalam pasal yang mengatur kesehatan reproduksi pada usia sekolah atau remaja. Sebaiknya pemerintah mengupayakan dengan sangat optimal ayat 4 pada empat poin di atas sebelum menyediakan alat kontrasepsi. Maka membangun kesadaran remaja lebih komprehensif untuk menunda seksual aktif dan fokus pada perencanaan masa depan.

"Sebab Nasyiatul Aisyiyah percaya bahwa pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi harus disesuaikan dengan siklus hidup manusia dan kebutuhannya," ujar Ariati.

Ariati menegaska, maka dari itu memastikan negara hadir dalam memberikan KIE secara komprehensif seperti pada poin, (a) deteksi dini penyakit atau skrining, (b) pengobatan, (c) rehabilitasi, dan (d) konseling. Layanan tersebut harus lebih dahulu dimaksimalkan dengan sangat ramah remaja usia sekolah.

Untuk memperdalam penjelasan kementerian Kesehatan (Kemenkes), ia mengatakan, Nasyiatul Aisyiyah akan menggelar diskusi dengan menghadirkan Kemenkes, BKKBN, Kemendikbud Ristek terkait polemik pasal 103 Ayat 4 Poin E pada PP Nomor 28 Tahun 2024.

Untuk diketahui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan dalam Pasal 103, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi (a) deteksi dini penyakit atau skrining, (b) pengobatan, (c) rehabilitasi, (d) konseling, dan (e) penyediaan alat kontrasepsi.

Poin (e) yakni penyediaan alat kontrasepsi menjadi kontroversi. Hal ini juga yang menjadi alasan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis mengusulkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 direvisi atau dicabut.

"Revisi atau cabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 karena tidak sesuai dengan Pancasila dan agama," kata Kiai Cholil kepada Republika, Selasa (6/8/2024)

Menurut Kiai Cholil, menyediakan alat kontrasepsi itu berarti boleh seks bebas dan hanya menekan penularan penyakit menular menurut medis. Tapi itu abai menurut agama.

Ia menegaskan, semua agama melarang berzina, begitu ruh sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab tidak ada agama yang memperbolehkan seks bebas.

"Akhir-akhir ini terasa banyak kebijakan publik dari pemerintah yang minim melibatkan partisipasi publik dan acap kali mengusik keimanan dan keagamaan umat," ujar Kiai Cholil.

Sebelumnya, diberitakan penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai kebablasan. Penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dalam derajat tertentu bisa dimaknai sebagai “lampu hijau” dari negara untuk terjadinya pergaulan bebas di kalangan peserta didik.

“Kami menilai pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar sebagai bentuk kebijakan yang sama sekali tidak bijak. Dengan menyediakan alat kontrasepsi seakan memberikan restu bagi pelajar kita untuk berhubungan bebas. Padahal di satu sisi kita ingin sebisa mungkin mencegah terjadinya hubungan seks di luar nikah bagi pelajar kita,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, Senin (5/8/2024).

Huda memahami PP 28/2024 terutama pada Pasal 103 tentang kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja bertujuan untuk melindungi pelajar dari tindakan yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Dalam pasal tersebut disebutkan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Lihat halaman berikutnya >>>

“Hanya saja agak mengganjal saat dalam poin pelayanan kesehatan reproduksi salah satunya ada penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar,” ujar Huda.

Huda mempertanyakan kualifikasi atau persyaratan tentang pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar ini. Kapan waktu diberikan, dalam kondisi apa, atau siapa yang berhak memberikan alat kontrasepsi ini.

“Jadi ini pemerintah perlu menjelaskan kepada publik terkait urgensi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar beserta teknis bagaimana pemberian alat kontrasepsi tersebut. Kami khawatir terjadi penyalahgunaan yang malah mendorong para pelajar untuk terjebak dalam hubungan bebas,” katanya.

Politikus PKB ini menyarankan agar upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja ditekankan pada upaya preventif dengan memberikan informasi serta edukasi bahaya seks bebas. Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud Ristek bisa bekerja sama menyusun satu modul bersama sebagai acuan pemberian informasi serta edukasi bahaya seks bebas tersebut.

“Yang paling penting dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi anak usia sekolah dan remaja adalah menjauhkan mereka dari pergaulan bebas baik antar lawan maupun sesama jenis. Jadi informasi dan edukasi yang diberikan baik melalui kegiatan intra maupun ekstrakurikuler harus diarahkan ke ikhitiar tersebut,” ujar Huda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo angkat bicara mengenai aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024. Menurut Hasto, pemberian alat kontrasepsi harus tepat sasaran.

"Remaja yang menjelang nikah harus ingat, dalam undang-undang itu diperbolehkan membeli alat kontrasepsi pada anak umur 15-17 asalkan sudah menikah. Oleh karena itu, yang diberikan alat kontrasepsi jangan yang masih SMP dan belum menikah," ujar Hasto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Ia menegaskan, pembelian alat kontrasepsi juga mesti sesuai dengan norma agama."Yang diperbolehkan beli alat kontrasepsi sebetulnya harus disesuaikan dengan norma agama juga. Kalau mau menikah, harus berjanji sebelum sah jangan melakukan hubungan seksual," ucapnya.

Sehubungan dengan peningkatan kualitas remaja agar mereka terhindar dari zina, Hasto juga mengingatkan orang tua agar mendidik anak sesuai zamannya."Didiklah anak sesuai zamannya karena anak tidak dilahirkan di zamanmu. Itu arahan para ulama yang saya kutip. Maka kita yang menyesuaikan, bukan anak-anak kita yang menyesuaikan dengan kita," paparnya.

Ia juga mengemukakan pentingnya mempersiapkan pernikahan untuk menjaga kualitas perempuan dan bayi di 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun). Dia juga mengingatkan para calon pengantin agar mengonsumsi makanan bergizi seimbang.

"Daging sapi dan lele, lebih baik lele karena protein lele lebih tinggi dari daging sapi. Omega tiga dan DHA-nya lebih tinggi dari daging sapi yang mengandung lemak jenuh. Ingat ya, semua ikan sangat baik," katanya.

Hasto juga mengingatkan bahwa calon pengantin harus belajar dan memperhatikan panjang badan anak."Nanti kalau punya anak usia tiga tahun gendut, jangan gembira kalau panjang atau tingginya tidak sesuai dengan umur," ucap Hasto.

Pernyataan menkes..

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara soal penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah yang terdapat di Pasal 103 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Alat kontrasepsi itu disediakan bukan untuk kalangan pelajar secara umum, melainkan untuk anak usia pelajar yang sudah menikah.

Budi mengatakan, alat kontrasepsi itu diarahkannya untuk remaja yang melakukan pernikahan dini. Dengan begitu, anak-anak remaja dapat menunda kehamilan hingga siap secara fisik dan mental untuk memiliki anak. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko pada ibu dan bayi yang dilahirkan.

"Teman-teman jangan salah tangkap. Ini justru untuk bukan untuk anak-anak sekolah, (tapi) untuk orang menikah di usia sekolah," kata dia di Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2024).

Menurut Budi, saat ini masih banyak remaja usia sekolah yang telah melakukan pernikahan. Namun, negara tak memiliki kuasa untuk melarang remaja yang ingin melakukan pernikahan dini karena satu dan lain hal. Apalagi, pernikahan dini kerap dianggap sebagai budaya oleh sebagian masyarakat.

Dampak dari pernikahan dini itu disebut tak main-main. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah anak yang dilahirkan dari orang tua berusia remaja mengalami stunting. Tak hanya itu, kehamilan pada ibu berusia remaja juga berisiko menyebabkan kematian ibu, juga kematian bayi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengkritisi pasal penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam Peraturan Pemeritah No. 28 tahun 2024 tentang Kesehatan. Edy ingin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dipanggil ke Parlemen guna menjelaskan duduk perkaranya.

Edy menyebut Komisi IX bakal mengupayakan pemanggilan Kemenkes guna memberi penjelasan soal PP kesehatan itu. Edy menyinggung aturan itu diteken saat masa reses anggota DPR RI.

"Oh pasti (Kemenkes dipanggil DPR), karena peraturan pemerintah ini ditandatangani pada saat kami reses maka kami akan mengusulkan pada pimpinan pada saat Rapat dengan Kemenkes tentu akan membicarakan itu," kata Edy kepada wartawan di kompleks Parlemen, Selasa (6/8/2024).

Edy menegaskan penyediaan alat kontrasepsi seperti diatur dalam PP Kesehatan malah memantik kontroversi. Karena itu, Edy mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) punya konsep jelas soal ini.

"Pada rapat ke depan bagaimana bentuk penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah remaja ini yang tanda tanya. Opo yo Kemenkes mau kasih kondom ke anak sekolah terus dia dibagi? Kan kita tidak tahu semua nih seperti apa konsepnya," ujar Edy.

Selain itu, Edy memantau kondom sebenarnya telah dijual bebas di toko swalayan modern. Karena itu, politisi PDIP itu mengingatkan pentingnya edukasi terhadap generasi muda supaya tidak terjerat seks bebas.

"Tetapi toh sekarang kondom banyak tuh di Indomaret jadi anak-anak saya kira mudah mengakses dan mudah memperoleh. Karena itu kita harus banyak membuka diri untuk seksualitas terutama untuk anak dan remaja sedini mungkin sehingga mereka paham apa itu arti seksualitas," ujar Edy.

Edy juga menegaskan agar generasi muda wajib dilindungi dari seks bebas. "Sehingga mereka tidak jatuh dalam free sex lalu pernikahan dini karena hamil duluan ini semua merusak generasi yang akan datang," ujar Edy.

Penjelasan Kemenkes..

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklarifikasi terkait pasal tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril MPH menjelaskan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.“Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata Syahril dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024).

“Jadi, penyediaan alat kontrasepsi itu hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil,” lanjut Syahril.

Syahril menegaskan pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi. Sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. "Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja," ujar Syahril.

Syahril menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP 28/2024, aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan."Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak,"kata Syahril.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara soal penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah yang terdapat di Pasal 103 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Alat kontrasepsi itu disediakan bukan untuk kalangan pelajar secara umum, melainkan untuk anak usia pelajar yang sudah menikah.

Budi mengatakan, alat kontrasepsi itu diarahkannya untuk remaja yang melakukan pernikahan dini. Dengan begitu, anak-anak remaja itu dapat menunda kehamilan hingga siap secara fisik dan mental untuk memiliki anak. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko pada ibu dan bayi yang dilahirkan.

"Teman-teman jangan salah tangkap. Ini justru untuk bukan untuk anak-anak sekolah, (tapi) untuk orang menikah di usia sekolah," kata dia di Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2024).

Menurut Budi, saat ini masih banyak remaja usia sekolah yang telah melakukan pernikahan. Namun, negara tak memiliki kuasa untuk melaranh remaja yang ingin melakukan pernikahan dini karena satu dan lain hal. Apalagi, pernikahan dini kerap dianggap sebagai budaya oleh sebagian masyarakat.

Dampak dari pernikahan dini itu disebut tak main-main. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah anak yang dilahirkan dari orang tua berusia remaja mengalami stunting. Tak hanya itu, kehamilan pada ibu berusia remaja juga berisiko menyebabkan kematian ibu, juga kematian bayi.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak bisa melarang pernikahan dini. Untuk itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia remaja. Pun harus menikah, orang tua harus menunda kehamilan hingga usia ibu setidaknya sudah lebih dari 20 tahun.

"Itu sebabnya kami berikan kontrasepsi. Kontrasepsi ini diberikan untuk remaja yang menikah dini. Kan kami enggak bisa larang (orang nikah dini)," kata Budi.

Ihwal implementasi penyediaan alat kontrasepsi itu, ia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah. Dengan begitu, penyediaan alat kontrasepsi itu tidak salah sasaran.

"Nanti implementasinya saya harus bekerja sama dengan kepala daerah untuk memastikan jadi jangan salah sasaran, tapi juga sekaligus mendidik budaya bangsa Indonesia ini kalau bisa. Yuk pernikahannya dibikin jangan remaja-remaja menikah dan kalau bisa kehamilannya ditunda sesudah umur 20 tahun," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Plt Kepala DinasPendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku akan menggandeng dinas kesehatan terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

"Akan kami pelajari dan coba terapkan nanti di dinas pendidikan serta koordinasi dengan dinas kesehatan," kata Budi Awaluddin saat ditemui di Gedung PKK Melati Jaya, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Budi mengungkapkan, pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang menyoroti penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar.

Dalam keterangannya, Faqih mengatakan hal itu tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama.

Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Maka dari itu, Dinas Pendidikan DKI perlu mendalami maksud dan tujuan dari PP tersebut bersama Dinas Kesehatan DKI terkait penyediaan alat kontrasepsi hingga melakukan sosialisasi kepada siswa."Sementara nanti ya tentunya perlu ada sosialisasi kepada siswa dan kami koordinasi dengan kesehatan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Isi lengkap Pasal 103...

PP itu antara lain mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Aturan tersebut tartera dalam pasal 103 yang menjelaskan tentang upaya kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja. Untuk lebih jelasnya, berikut aturan lengkap mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar tersebut.

1.Upaya Kesehatan sistem reproduksiusiasekolahdanremajasebagaimanadimaksud dalam Pasal101ayat(1)hurufbpalingsedikit berupapemberian komunikasi,informasi,danedukasi,sertaPelayananKesehatan reproduksi.

2.Pemberiankomunikasi, informasi,danedukasisebagaimanadimaksudpada ayat (1) palingsedikitmengenai:

a.sistem, fungsi, dan proses reproduksi;

b.menjaga Kesehatan reproduksi;

c.perilakuseksual berisiko dan akibatnya;

d.keluarga berencana;

e.melindungidiridanmampu menolakhubungan

seksual; dan

f.pemilihanmediahiburansesuaiusiaanak.

3.Pemberiankomunikasi, informasi,danedukasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapatdiberikanmelalui bahanajar ataukegiatanbelajarmengajar disekolah dan kegiatanlain di luarsekolah.

4.Pelayanan Kesehatanreproduksisebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikit meliputi:

a.deteksidinipenyakitatau skrining;

b.pengobatan;

c.rehabilitasi;

d.konseling; dan

e.penyediaanalatkontrasepsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kembali menjadi sorotan.

Sempat disemprit Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena melakukan penghapusan praktik sunat perempuan, beleid ini ternyata juga mengatur tentang pelayanan reproduksi kepada anak usia sekolah dengan jalan pemberian alat kontrasepsi.

Aturan tersebut tartera dalam pasal 103 yang menjelaskan tentang upaya kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja. Untuk lebih jelasnya, berikut aturan lengkap mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar tersebut.

1.Upaya Kesehatan sistem reproduksiusiasekolahdanremajasebagaimanadimaksud dalam Pasal101ayat(1)hurufbpalingsedikit berupapemberian komunikasi,informasi,danedukasi,sertaPelayananKesehatan reproduksi.

2.Pemberiankomunikasi, informasi,danedukasisebagaimanadimaksudpada ayat (1) palingsedikitmengenai:

a.sistem, fungsi, dan proses reproduksi;

b.menjaga Kesehatan reproduksi;

c.perilakuseksual berisiko dan akibatnya;

d.keluarga berencana;

e.melindungidiridanmampu menolakhubungan

seksual; dan

f.pemilihanmediahiburansesuaiusiaanak.

3.Pemberiankomunikasi, informasi,danedukasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapatdiberikanmelalui bahanajar ataukegiatanbelajarmengajar disekolah dan kegiatanlain di luarsekolah.

4.Pelayanan Kesehatanreproduksisebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikit meliputi:

a.deteksidinipenyakitatau skrining;

b.pengobatan;

c.rehabilitasi;

d.konseling; dan

e.penyediaanalatkontrasepsi.

Ditolak sekolah Islam..

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar, yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional (Diknas).

"Itu tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama,” kata Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Selain itu, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fikri menilai penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi siswa itu sama saja dengan membolehkan tindakan seks bebas kepada pelajar. “Alih-alih mensosialisasikan risiko perilaku seks bebas kepada usia remaja, malah menyediakan alatnya, ini nalarnya ke mana?” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Narasi kesehatan reproduksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 ayat 103, memberikan penjelasan secara gamblang mengenai layanan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja.

Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia sebagai salah satu wadah jejaring sekolah-sekolah Islam berkepentingan agar narasi ini dihapus. Narasi ini dinilai menggambarkan secara tersurat bahwa ada perilaku seksual pada usia sekolah dan remaja, yang pasti diluar nikah,yang perlu dilakukan secara aman dan sehat dengan cara menggunakan alat kontrasepsi dan pemerintah memfasilitasi dengan memberikan layanan penyediaan alat kontrasepsi.

Narasi ini dinilai mengganggu kegiatan pendidikan siswa-siswa oleh para guru di sekolah yang selalu mengajarkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia sesuai ajaran Islam. JSIT Indonesia menjelaskan, narasi pemerintah adalah mengedukasi agar tidak terjadi aktivitas seksual di usia sekolah dan remaja yang melanggar norma agama dan dengan memberikan tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksual bagi usia sekolah dan remaja, ujar JSIT dalam keterangan tertulis kepada Republika, Senin (5/8/2024).

Indonesia merupakan negara berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, negara ini dibangun di atas nilai-nilai agama yang jelas tercermin dalam Pancasila, UUD 45, dan Profil Pelajar Pancasila. Memberikan alat kontrasepsi sama saja dengan menyediakan fasilitas dan melegalkan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama serta kemanusiaan. Menurut JSIT, tindakan ini jelas akan merusak integritas Pancasila dan UUD 45.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama, upaya pemerintah ini harus mempertimbangkan nilai-nilai agama. Semua agama melarang seks luar nikah, terutama di kalangan usia sekolah dan remaja. Pemerintah dinilai harus mampu menangani masalah secara holistik dan dari akarnya, bukan hanya bersikap reaktif yang bisa memicu masalah baru atau mengambil jalan pintas yang tidak menyelesaikan masalah.

Sekolah-sekolah Islam, termasuk JSIT, telah memberikan kontribusi positif dalam mendidik generasi muda dengan mengedepankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Peran lembaga pendidikan Islam ini sangat penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

JSIT Indonesia menegaskan, pihaknya telah memiliki kurikulum pendidikan seksual sesuai ajaran agama Islam dan kami mengajak pemerintah untuk melakukan pendidikan seksual dengan benar di masyarakat pada umumnya dan di sekolah pada khususnya. JSIT Indonesia pun menyatakan, siap bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa agar anak Indonesia menjadi anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat dan cerdas sesuai amanat konstitusi.