Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) akan kembali menempati kursi ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Periode 2024—2029, sama seperti periode sebelumnya. Banggar merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang mengurusi alokasi APBN.

Kepastian itu disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah. Said sendiri merupakan ketua Banggar DPR Periode 2019—2024.

Selain Banggar, dia mengaku Fraksi PDIP turut akan mendapatkan jatah kursi ketua di tiga AKD DPR lainnnya.

"PDIP itu dapat Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, dan BAKN [Badan Akuntabilitas Keuangan Negara]," ungkap Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia belum mau mengonfirmasi apakah akan kembali menempati posisi ketua Banggar DPR seperti periode sebelumnya. Menurutnya, keputusan akhir ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Keputusannya belum. Kalau saya diperintahkan [kembali menjadi ketua Banggar], tergantung kawan-kawan," kata Said.

Sebagai informasi, dalam dokumen berjudul "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang diterima Bisnis direncakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan lagi bermitra dengan Banggar DPR periode 2024—2029 atau berbeda dari periode-periode sebelumnya.

Banggar DPR direncanakan hanya akan bermitra dengan kementerian-kementerian koordinator (Kemenko) yaitu Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kemenko Bidang Kemasyarakatan.

Namun demikian, dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD belum final alias masih bersifat sementara. Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan rencana pengumuman AKD beserta anggotanya dan masing-masing mitranya akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (15/10/2024) esok.

"Insyaallah Selasa pada saat paripurna sudah bisa ada pembentukan komisi," kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - DPR akan memfinalisasi nomenklatur alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi DPR periode 2024-2029 hari ini, Jumat (11/10/2024) pada pukul 14.00 WIB.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

“Jadi nanti jam 14 [2 siang] kita akan finalisasi di DPR untuk kemudian dibawa ke Rapim dan Bamus pada hari Senin [14 Oktober],” tuturnya kepada wartawan.

Setelah itu, lanjut Dasco, pada Selasa nanti finalisasi nomenklatur tersebut akan dibawa ke rapat Paripurna. Secara bersamaan pada hari yang sama juga akan ada pelantikan pimpinan-pimpinan komisi.

“Selasa itu juga kita akan secara marathon melantik pimpinan-pimpinan AKD agar hari Rabu dan seterusnya sudah bisa mulai bekerja efektif,” katanya.

Dasco turut menjelaskan alasan finalisasi pimpinan komisi dilakukan di Rapim dan Bamus karena pimpinan komisi itu diusulkan oleh fraksi masing-masing.

Tak hanya itu, dia menyatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan pemerintah baru terkait penyusunan komisi atau AKD ini. Hal ini penting agar nantinya komisi sudah terbentuk sebelum pemerintahan baru berlangsung.

“Ini penting, karena kita sudah harus siap karena fungsi dari DPR itu adalah legislasi, kemudian juga anggaran dan pengawasan, sehingga begitu pemerintahan terbentuk, kita akan melakukan fungsi-fungsi tersebut, terutama terhadap kementerian yang baru,” tuturnya.

Berdasarkan dokumen berjudul “Gambaran Nomenklatir Mitra AKD” yang diterima Bisnis, terlampir 13 komisi dan Banggar beserta rincian mitra-mitranya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) direncanakan tidak akan lagi bermitra dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2024—2029. Banggar sendiri merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang mengurusi soal perbendaharaan negara, seperti anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Dalam dokumen berjudul "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang diterima Bisnis, terlampir daftar kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing AKD DPR. Tampak terdapat 13 Komisi + Banggar.

Sebagai informasi, pada DPR periode 2019—2024, Kemenkeu bermitra dengan Komisi XI yang mengurusi fiskal dan moneter negara sekaligus Banggar yang mengurusi ihwal alokasi anggaran dan APBN.

Kendati demikian, direncanakan Kemenkeu tidak akan lagi bermitra dengan Banggar DPR untuk periode 2024—2029. Dalam dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD, Kemenkeu hanya bermitra dengan Komisi XI.

Selain Kemenkeu, Komisi XI juga direncanakan bermitra dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (termasuk perbankan dan lembaga keuangan bukan bank), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta BUMN (terkait PMN dan privatisasi).

Sementara itu, Banggar DPR direncanakan hanya akan bermitra dengan kementerian-kementerian koordinator (Kemenko) yaitu Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kemenko Bidang Kemasyarakatan.

Namun demikian, dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD belum final alias masih bersifat sementara. Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan rencana pengumuman AKD beserta anggotanya dan masing-masing mitranya akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (15/10/2024) pekan depan.

"Insyaallah Selasa pada saat paripurna sudah bisa ada pembentukan komisi," kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).