TEMPO.CO, Jakarta - Teuku Riefky Harsya secara resmi dilantik sebagai Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) dalam Kabinet Merah Putih pada Senin, 21 Oktober 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Ekonomi Kreatif merupakan pecahan dari kementerian sebelumnya, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh Sandiaga Salahuddin Uno selama periode 2020-2024.

Kendati demikian, di dalam sambutannya pasca pelantikan di balairung kantor Kemenparekraf, pria kelahiran Jakarta, 28 Juni 1972 itu menyatakan bahwa ia bisa menjamin sinergitas di antara kementerian yang ia pimpin dengan Kementerian Pariwisata yang merupakan pecahan lain dari Kemenparekraf. “Tentu kami yakin sinergitas antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif tidak bisa dipisahkan,” ujar Riefky.

Pria dengan garis keturunan ningrat Aceh yang besar di Jakarta tersebut meminta rekan-rekan dalam kementerian yang ia pimpin untuk tidak khawatir. Hubungan baik yang ia miliki dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, mantan Menparekraf Sandiaga Uno dan mantan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo merupakan jaminannya. “Walaupun, mungkin ada penempatan-penempatan yang berbeda lantainya saja. Tetapi, tentu sinergi itu tetap bisa kita lakukan bersama-sama,” Riefky melanjutkan.

Berdasarkan pernyataannya, Ketua Komisi X DPR periode 2014-2017 tersebut diamanahkan Presiden membawa sektor ekonomi kreatif dalam negeri menjadi lebih terdepan dalam lima tahun mendatang. Riefky menerangkan ada 17 subsektor yang akan dibawahinya, meliputi gim, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, mode, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, serta penerbitan dan aplikasi.

Disadur dari Antara, diketahui karier Riefky di dunia politik sudah dimulai cukup lama. Tercatat pada 2005, ia terpilih sebagai anggota pengganti antarwaktu DPR RI periode 2004-2009. Riefky mewakili Daerah Pemilihan Aceh I dalam anggota Komisi VII DPR yang bertugas di bidang energi sumber daya mineral, teknologi, lingkungan hidup, dan riset dan kembali menjadi anggota Komisi V DPR RI sektor infrastruktur dan perhubungan pada 2013-2014.

Selanjutnya: Adapun, pada 2017-2019 ia sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran....

<!--more-->

Adapun, pada 2017-2019 ia sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, pada 2019-2020 sebagai sekretaris fraksi partai, dan menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang mengawasi Kementerian Pertahanan, Kominfo dan Hubungan luar negeri pada 2019-2024.

Teuku Riefky merupakan putra dari seorang pengusaha sekaligus pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Teuku Syahrul Mudadalam. Sedangkan ibunya, Pocut Haslinda Anwar, merupakan penulis buku sejarah Islam Melayu Nusantara.

Riefky pernah mengenyam pendidikan dasar di di SD Al Azhar Jakarta tahun 1984, SMP Muhammadiyah IX Jakarta tahun 1987, dan SMA Negeri 6 Jakarta tahun 1990. Mengikuti keinginannya untuk menjadi seorang tentara militer, Teuku Riefky menuntaskan pendidikan sarjananya di Mass Communication di Millitary College of Vermont (US Army rotc) Norwich University, Amerika Serikat tahun 1994.

Namun, setelah lulus sarjana ia memilih mengikuti jejak ayahnya di dunia bisnis dan menolak tawaran Danjen Kopassus untuk menjadi anggota TNI. Riefky menduduki kursi direksi dalam anak perusahaan milik Investment Group pada 1990, yaitu Marketing Director, Uninet Media Sakti Internet Service Provider, dan President Director Grandkemang Hotel Management bersama Sandiaga Uno yang kala itu menjabat sebagai komisaris.

Riefky melanjutkan jenjang pendidikannya dengan mengenyam pendidikan Magister Teknik di Universitas Indonesia pada 2011 hingga 2013 dan menekuni pendidikan doktor di program studi Manajemen Keuangan Sekolah Bisnis IPB sejak 2016 hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) akan kembali menempati kursi ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Periode 2024—2029, sama seperti periode sebelumnya. Banggar merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang mengurusi alokasi APBN.

Kepastian itu disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah. Said sendiri merupakan ketua Banggar DPR Periode 2019—2024.

Selain Banggar, dia mengaku Fraksi PDIP turut akan mendapatkan jatah kursi ketua di tiga AKD DPR lainnnya.

"PDIP itu dapat Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, dan BAKN [Badan Akuntabilitas Keuangan Negara]," ungkap Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia belum mau mengonfirmasi apakah akan kembali menempati posisi ketua Banggar DPR seperti periode sebelumnya. Menurutnya, keputusan akhir ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Keputusannya belum. Kalau saya diperintahkan [kembali menjadi ketua Banggar], tergantung kawan-kawan," kata Said.

Sebagai informasi, dalam dokumen berjudul "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang diterima Bisnis direncakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan lagi bermitra dengan Banggar DPR periode 2024—2029 atau berbeda dari periode-periode sebelumnya.

Banggar DPR direncanakan hanya akan bermitra dengan kementerian-kementerian koordinator (Kemenko) yaitu Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kemenko Bidang Kemasyarakatan.

Namun demikian, dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD belum final alias masih bersifat sementara. Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan rencana pengumuman AKD beserta anggotanya dan masing-masing mitranya akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (15/10/2024) esok.

"Insyaallah Selasa pada saat paripurna sudah bisa ada pembentukan komisi," kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

IDXChannel - Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menilai rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai dibahas pada kuartal I-2025 alias saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Said, pemerintah perlu menghitung kemampuan daya beli masyarakat tahun depan, serta dampaknya terhadap pendapatan tenaga kerja.

"Menurut perkiraan saya alangkah baiknya, alangkah eloknya, naik dan tidak naiknya Itu dibahas nanti di kuartal I-2025 yang akan datang," kata Said usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Sebelumnya, pemerintah menyebut rencana kenaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah bagian dari upaya reformasi perpajakan dan menaikkan penerimaan pajak.

"Kita lihat ke depan apakah PPN ini ke 11 atau ke 12 karena apa? Kan tidak serta-merta walaupun undang-undang HPP itu berlaku di tahun 2025," kata dia.

Adapun jika PPN tidak jadi naik menjadi 12 persen, menurut Said, itu adalah upaya pemerintah berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah memang diberikan kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan PPN.

"Bahwa di tengah jalan nanti pemerintahan baru berpikir itu perlu dinaikkan Atau tidak 1 persen, dari 11 ke 12, itu sudah menjadi kebijakan pemerintahan baru yang akan datang," ujar Said.

(NIA DEVIYANA

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) 2025 menjamin keleluasaan Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian.

“Di dalam rancangan undang-undang APBN tahun 2025 yang sudah kami setujui khususnya pasal 51, memberikan keleluasaan bagi presiden terpilih untuk menambah kementerian, atau badan, atau memecah kementerian yang ada,” ujar Said kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (17/9/2024).

Menurut Said, penambahan kementerian ataupun pembentuk badan baru pada masa pemerintahan Prabowo tidak akan mempengaruhi postur anggaran.

Sebab, RUU APBN telah mengatur soal anggaran cadangan yang diperuntukkan untuk pembentukan kementerian atau badan baru oleh pemerintah.

“Maka anggarannya kemudian kami siapkan di cadangan lain-lain. Jadi tidak akan mempengaruhi postur, karena kalau sampai postur, maka APBN perubahan,” kata dia.

Kendati demikian, Said belum mengungkapkan secara terperinci besaran alokasi anggaran cadangan tersebut.

Politikus PDI-P itu hanya menegaskan bahwa anggaran untuk kementerian dan badan yang baru dibentuk cukup dibahas melalui komisi-komisi terkait di DPR RI.

“Karena ini tidak ada hubungan dengan postur, karena sudah dicadangkan anggarannya sekitar, saya lupa, maaf. Maka sebenarnya nanti persetujuannya hanya lewat komisi-komisi sebagai mitra,” kata Said.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, jumlah kementerian pada masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan bertambah.

Menurut Muzani, akan ada sejumlah kementerian yang nantinya dipisah, tetapi ada juga kementerian yang akan digabung.

“Ada kementerian yang dipisah, ada kementerian yang memang digabung. Memang jumlah keseluruhan memang bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya enggak tahu persis," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Muzani berharap penambahan kementerian ini nantinya bisa membuat kinerja pemerintahan semakin maksimal karena setiap lembaga/kementerian akan fokus menangani urusan tertentu.

“Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program, yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menangis haru saat menyampaikan pernyataan penutup alias closing statement dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan Bank Indonesia meneken naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 sebagai bekal untuk presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menjalankan pemerintahan tahun depan.

“Pada hari ini kita bisa menyelesaikan tugas konstitusi, yaitu menyetujui APBN 2025 yang merupakan APBN transisi bagi pemerintahan baru yang akan mulai pada 20 Oktober,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat tersebut, Selasa (17/9/2024).

Bendahara Negara tersebut sebelum mengakhiri rapat terakhirnya di Banggar, menuturkan terima kasih kepada anggota DPR dan Banggar, serta tim Kementerian Keuangan yang telah berhasil menyelesaikan APBN 2025.

“Hari ini adalah titik-titik di mana saya mengakhiri tugas, dari kabinet di bawah pimpinan Pak Jokowi dan wakil Ma’ruf Amin,” lanjutnya dengan suara bergetar.

Sepanjang sisa closing statement, Sri Mulyani terpantau berusaha mengatur nafas dan suaranya untuk tidak menangis.

Lantas tangisnya pecah dan dirinya menyeka air mata dengan tisu sebelum melanjutkan salam perpisahannya kepada anggota DPR.

“Saya tahu bahwa mereka bekerja keras penuh profesionalitas dan integritas yang terus diijaga untuk memastikan APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini bisa menyumbang untuk membangun Indonesia, terima kasih kepada semuanya,” ungkapnya diiringi standing applause dari para anggota DPR dan tamu undangan yang hadir.

Untuk diketahui, keputusan yang telah diambil dalam Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang APBN 2025 ini, Pemerintah menyepakati untuk diteruskan dalam Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang APBN 2025 di Sidang Paripurna DPR RI.

Alhasil nantinya, RUU tersebut akan disahkan menjadi UU APBN 2025 yang menjadi bekal bagi pemerintahan baru pengganti Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Banggar DPR Said Abdullah turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas perjalanan bersama pemerintah dalam lima tahun terakhir.

Termasuk menghadapi Pandemi Covid-19, meningkatnya tensi geopolitik, dan gejolak harga komoditas yang terjadi dan mempengaruhi APBN.

“Sebelum naskah kita tandatangani kita sadari bersama bahwa ini adalah rapat kerja kita yang terakhir.. Setelah Penandatangan naskah RUU, rapat kami nyatakan bubar,” tuturnya.

Adapun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Bank Indonesia telah menyepakati naskah tersebut yang berisi Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025 dan Postur Sementara APBN 2025.

Mulai dari pendapatan negara yang untuk pertama kalinya menembus angka Rp3.000 triliun, tepatnya di angka Rp3.005,13 triliun. Hingga defisit anggaran yang ditargetkan senilai Rp616,19 triliun atau setara dengan 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berikut Postur Sementara APBN 2025

Indikator	RAPBN 2025 (Rp, triliun)
Pendapatan	3.005,13
a. Perpajakan	2.490,91
b. PNBP	513,64
c. Hibah	0,58
Belanja	3.621,31
a. Belanja Pemerintah Pusat	2.701,44
Belanja K/L	1.094,66
Belanja NonK/L	1.606,78
b. TKD	919,87
Keseimbangan Primer	(63,33)
Defisit/% thdp PDB	(616,19)/ 2,53
Pembiayaan Anggaran	616,2

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan kata-kata perpisahan saat menutup rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI dan fraksi partai yang menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN 2025 pada pembahasan Tingkat I.

"Hari ini adalah titik-titik dimana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Maruf Amin," kata Menkeu seraya menghela nafas untuk menahan air matanya, Selasa (17/9/2024).

"Kami tahu perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan belum berakhir," lanjut Sri Mulyani.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR, Badan Anggaran, namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan. Mulai Wakil Menteri Keuangan pak Wamen Suahasil Nazara, pak Thomas Djiwandono dan seluruh pejabat eselon I serta seluruh pelaksana.

Sambil menahan tangis dan minum air, Sri Mulyani mendapat tepuk tangan dari seluruh peserta raker Banggar.

"Saya tahu mereka bekerja keras, dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga, untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik," katanya.

Ia berharap semua kontribusi dan dedikasi ini, bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terakhir, Sri Mulyani menutup pembicaraan dengan bahasa arab.

"Manusia tempatnya salah, saya mohon bapak ibu sekalian, pimpinan, anggota, teman-teman saya di pemerintah, Bank Indonesia, untuk menyediakan samudra, pengampunan dan maaf," tutup Sri Mulyani seraya berdiri di hadapan peserta raker

Ia juga menyampaikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Anggaran adalah wujud janji pemerintah kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat.

"Menuju Tanah Terjanji, Indonesia yang Tata-Titi-Tentrem-Kerta Raharja, setiap perjalanan selalu berakhir namun sebetulnya isi dan cerita perjalanan itulah jadi makna terpenting yang menjelaskan siapa kita sebenarnya," ujarnya

"Setiap masa ada pemeran dan orangnya, dan setiap orang ada peran dan ada masanya. Saya berharap pada ujung masa dimana saya mengabdi, menghasilkan akhiran yang baik atau husnul khotimah," Pungkasnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tangis haru Menteri Keuangan Sri Mulyani pecah saat memberikan pidato penutup (closing statement) dalam rapat penutupan Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pidato penutup Menkeu disambut dengan standing applause para anggota Banggar DPR RI yang hadir.

"Saya berharap, kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih semuanya," ucap Sri Mulyani dalam Rapat Banggar Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025 di Kompleks Parlemen DPR RI di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani kembali menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan negara ke depannya harus tetap mengedepankan kompetensi disertai kejujuran.

"Tentu apa yang selama bertahun-tahun kita kerjakan bersama tidak bisa dikatakan telah paripurna, tidak pula dapat dikatakan sempurna. Untuk menciptakan pengelolaan anggaran negara yang semakin prudent, efektif, dan berkerakyatan, kiranya para pengelola keuangan negara ke depannya terus selalu mengedepankan kompetensi, kecakapan, dan yang paling penting, kejujuran," ujarnya.

Bendahara Negara itu juga menyampaikan bahwa perancangan hingga pembahasan APBN 2025 telah menjadi tanggung jawab yang diemban bersama. Ia menyebut keuangan negara bukan sekadar urusan akuntansi, melainkan juga mandat konstitusi. Sebagai momen terakhir rapat bersama anggota Banggar, Sri Mulyani menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh anggota yang hadir sekaligus meminta untuk terus mengawal penyelenggaraan APBN 2025.

"Bapak dan ibu sekalian, anggota Banggar, teman-teman saya di pemerintah, untuk bersedia menyediakan 'samudera pengampunan' dan maaf. Mari kita sama-sama memastikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," ucapnya.

Kesepakatan Banggar

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025. Pemerintah beserta anggota Banggar DPR RI sepakat untuk membawa RUU APBN 2025 ke tahap Pengambilan Keputusan Tingkat II atau Rapat Paripurna pada 19 September 2024 mendatang.

"Apakah hasil rapat kerja hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan dalam Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang? Setuju?" kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Hasil rapat disepakati oleh sembilan fraksi partai, dengan delapan setuju, serta satu yang setuju dengan catatan. Dalam rapat tersebut, Said menyampaikan tidak ada perubahan terhadap postur APBN 2025.

Adapun pemerintah menetapkan defisit Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp 63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp 616,2 triliun.

Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 dibidik untuk mencapai Rp2.490,9 triliun. Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025, ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5-5 persen, kemiskinan 7-8 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia (IMM) 0,56, nilai tukar petani (NTP) 115-120, serta nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah pada era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sejauh ini, menurutnya alokasi anggaran pada APBN 2025 sudah ditetapkan. Jika nantinya sampai perlu ada perubahan, maka hal itu akan masuk pada APBN Perubahan (APBNP).

"Karena ini tidak ada hubungan dengan postur," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Selain itu, menurutnya anggaran untuk kementerian-kementerian baru, nantinya harus tetap menempuh persetujuan dari setiap komisi masing-masing di DPR RI, sebagai mitra kerja sesuai bidangnya.

Di samping itu, menurutnya dalam Undang-Undang tentang APBN 2025 pun tertuang pasal yang memberikan keleluasaan anggaran bagi Presiden terpilih untuk menambah kementerian dan badan, atau memecah kementerian yang ada.

"Maka anggarannya kemudian disiapkan di cadangan lain-lain," kata dia.

Sebelumnya Badan Legislasi DPR RI pada hari Senin (9/9) menyetujui RUU Kementerian Negara dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI usai seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangannya.

Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya terdapat penyisipan Pasal 6A soal pembentukan kementerian tersendiri, dan juga Pasal 9A soal presiden yang dapat mengubah unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden kini bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, sehingga tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.

Jakarta: Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dan Bank Indonesia serta Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati defisit APBN 2025 sebesar 2,29-2,82 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

baca juga: Belanja Negara Pemerintahan Prabowo Tersedot Utang

“Defisitnya sudah diputuskan 2,29 persen. Dan hitungan prediksi saya, untuk pemerintahan baru menjaga kesinambungan fiskal, hitungan saya (defisit) paling maksimal sekitar 2,4-2,5 persen,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah, dilansir Antara, Jumat, 5 Juli 2024.

Terkait pendapatan negara, lanjutnya, ditargetkan mencapai 12,30-12,36 persen dari PDB dengan proyeksi penerimaan negara sebesar Rp2.900-3.000 triliun.

Said Abdullah mengatakan, target tersebut diputuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi global, termasuk geopolitik dan rantai pasok (supply chain), yang masih belum stabil, sehingga kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih dari dampak perlambatan akibat pandemi.
“Itu kami memutuskan sudah dengan hati-hati sekali, tidak asal memutuskan, bahkan kalau effort (upaya) pemerintah bisa penerimaan negara itu 12,3 persen (dari PDB), itu sudah kan luar biasa,” ujar Said.

Ia menilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat menjadi sumber pendapatan negara yang yang lebih dapat diandalkan daripada pajak dan cukai.

Membutuhkan reformasi perpajakan

Selain itu, menurut dia, diperlukan reformasi perpajakan serta implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang efektif agar dapat mewujudkan target penerimaan tersebut.

Said juga menyoroti diperlukannya langkah yang efektif dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk memperkuat pengelolaan belanja dan penerimaan negara.

“Pemerintah bisa mencari terobosan yang bersifat terstruktur dan institusional, menghilangkan ego sektoral antar kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan TKD. Perlu kebijakan untuk menerbitkan pedoman dan peraturan terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga disepakati belanja negara sebesar 14,59-15,18 persen dari PDB, belanja pemerintah pusat 10,92-11,17 persen dari PDB, TKD 3,67-4,01 persen dari PDB, keseimbangan primer -0,14 hingga -0,61 persen dari PDB, pembiayaan investasi 0,3-0,5 persen dari PDB, serta rasio utang 37,82-38,71 persen dari PDB.

(SAW)

Jakarta -

Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta tambahan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga senilai Rp 598,9 triliun. Menurut Ketua Banggar Said Abdullah, anggaran tersebut berasal dari Kementerian Lembaga yang disampaikan di Komisi I sampai Komisi XI DPR.

Said meminta Muhidin Mohamad Said, Wakil Ketua Banggar menyambangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengajukan permintaan tersebut.

"Nanti saya minta Pak Muhidin mendatangi Menteri Keuangan secara resmi, menyerahkan usulan Rp 598,9 triliun tambahan belanja pusat dari Komisi I sampai XI," katanya dalam Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Said menambahkan, tambahan anggaran tersebut diberikan tanpa menambah defisit APBN. "Usulannya Rp 598,9 triliun, ibu Menteri Keuangan. Usulannya itu tanpa menambah defisit," tutur Said.

Usai rapat tersebut Sri Mulyani memberi merespons permintaan DPR tersebut. Sri Mulyani menilai permintaan itu sebagai aspirasi yang akan ditampung serta dirapatkan terlebih dahulu.

"Kalau aspirasi nanti kita lihat ya," sebutnya.

Sebelumnya Sri Mulyani menyebut pihaknya akan mempertimbangkan permintaan-permintaan dari Banggar DPR dengan tetap melihat ruang fiskal, dan tetap menjaga postur RAPBN yang telah disepakati.

(ily/hns)