Presiden Prabowo Subianto memanggil para jajaran Kabinet Merah Putih siang ini untuk membahas soal kebijakan subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan juga Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

Usai rapat, semua menteri dan pimpinan BUMN bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun soal rapat terbatas mengenai subsidi. Keterangan hanya diberikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

Hasan bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

"Semua masih dikaji, perintahnya dua minggu diselesaikan," tegas Hasan.

Beredar kabar di media sosial yang menyebut BBM Pertalite tidak akan dijual di SPBU Pertamina. Namun, kabar itu langsung dibantah Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

"Pertalite? Nggak ada, nggak ada (penghentian)," ujar pria yang biasa disapa Tiko itu saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).

Tiko menjelaskan, yang sekarang dilakukan pemerintah adalah menambah pengguna MyPertamina. Lewat MyPertamina, jelas Tiko, nantinya konsumen pengguna Pertalite dan Solar bakal mendapatkan alokasi subsidi sesuai dengan jenis kendaraannya.

"Itu sebenarnya nggak ada penghentian karena kita sedang mendorong registrasi MyPertamina. Jadi supaya kita dorong sekarang adalah proses registrasi supaya masyarakat pengguna BBM Pertalite, Solar itu menggunakan MyPertamina sehingga nanti bisa mendapatkan alokasi subsidi yang sesuai dengan jenis kendaraannya," terang Tiko.

Sebagai informasi, PT Pertamina Patra Niaga memastikan akan terus menyalurkan Pertalite sesuai penugasan pemerintah. Hingga saat ini produk BBM bersubsidi tersebut sudah tersedia di 7.516 SPBU atau sebanyak 97% dari total SPBU Pertamina di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan lokasi SPBU yang menjual ataupun tidak menjual Pertalite sudah diatur oleh BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas dengan berbagai pertimbangan.

Secara khusus menurutnya untuk SPBU yang tidak menjual produk Pertalite mayoritas berada di lokasi komersial, lokasi pemukiman menengah, tidak dilewati jalur transportasi publik dan juga berlaku untuk SPBU baru.

"Pertalite masih tersedia di setiap wilayah, kalaupun ada yang tidak menjual, itu hanya sekitar 3% dari total SPBU di seluruh Indonesia," kata Heppy dalam keterangan resminya, Sabtu (31/8/2024).

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan pemerintah agar kembali pada kesepakatan dalam KEM PPKF

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Adisatrya Suryo Sulisto meminta agar asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 diubah sesuai yang telah disepakati dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025.

Saat menjadi juru bicara untuk fraksinya dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, Adisatrya Suryo Sulisto menyoroti keputusan pemerintah yang menetapkan nilai tukar rupiah pada 2025 jauh lebih tinggi daripada nilai saat ini.

“Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp15.700 per dolar AS. Pemerintah malah menetapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2025 senilai Rp16.200 per dolar AS,” ujarnya di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa.

Pihaknya menilai bahwa penetapan nilai tukar rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah selama ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Selain itu, kini kebijakan moneter global tengah dalam tren pelonggaran, terutama akibat adanya optimisme pasar terhadap penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, atau yang biasa di sebut The Fed.

“Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan pemerintah agar kembali pada kesepakatan dalam KEM PPKF, yaitu pada rentang nilai tukar Rp15.300 sampai dengan Rp15.900 per dolar AS,” ucapnya.

Tidak hanya menyoroti tentang nilai tukar rupiah, pihaknya juga meminta pemerintahan mendatang untuk tetap menjamin kesejahteraan masyarakat meskipun alokasi subsidi untuk sejumlah sektor berkurang dibandingkan tahun ini.

Adisatrya mengatakan bahwa dalam RAPBN 2025 perkiraan realisasi belanja modal turun Rp148 triliun, belanja subsidi turun Rp4,8 triliun, belanja bansos turun Rp700 miliar, dan subsidi pupuk turun Rp6,45 triliun.

Sementara itu, lanjutnya, belanja pegawai naik Rp52,4 triliun dan pembayaran bunga utang naik Rp53,9 triliun.

“Pemerintah harus dapat memastikan bahwa alokasi belanja negara yang turun tersebut tidak mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bansos, bantuan pupuk, dan lain sebagainya,” katanya.

Pihaknya pun berharap bahwa RAPBN 2025 dapat mendorong kehidupan rakyat yang lebih baik dan sejahtera.

“Dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut di atas, dan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025,” imbuh Adisatrya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi subsidi dan kompensasi yang telah dibayarkan pemerintah sudah mencapai Rp 155,7 triliun hingga Semester I-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi ini terdiri dari subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 7.164.200 kilo liter, atau turun 0,05% dibandingkan realisasi 2023 sebesar 7.167.700 K/L.

Sementara untuk LPG 3 kilogram (kg) terealisasi 3.365,8 juta Kg, atau naik 1,4% dari 3.318,2 juta Kg. Begitu juga untuk subsidi listrik dari 39,2 juta pelanggan menjadi 40,6 juta pelanggan atau naik 3,4%.

Kemudian, untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) naik 34,4% dari Rp 105,2 triliun menjadi Rp 141,3 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, debitur KUR juga naik 25,1% dari 1,9 juta orang menjadi 2,4 juta orang.

"Jumlah yang kita bayarkan Rp 155,7 triliun dibandingkan tahun lalu sebetulnya masih mengalami penurunan 3,8%. Namun, ini belum memasukan untuk kompensasi dan beberapa yang harus kita lihat dari realisasi subsidi dan kompensasi harus kita hitung di semester II," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Menurutnya, subsidi dan kompensasi energi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah, Indonesian Crude Price/ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktasi harga ICP, depresiasi nilai tukar serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi diperkirakan akan tercermin pada semester II," katanya.

Sementara untuk subsidi non energi dipengaruhi oleh volume penyaluran subsidi pupuk, kesiapan regulasi penyaluran KUR sejak awal tahun dan peningkatan realisasi public servide obligation (PSO) Pelni.