Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait rencana Presiden Terpilih Prabowo mengubah subsidi energi ke Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan skema subsidi langsung sudah sejak lama direncanakan oleh pemerintah. Sebab, rencana ini masuk dalam Nota Keuangan setiap tahunnya, namun belum ada mekanisme yang pas untuk mengimplementasikannya.

"Jadi nota keuangan kita bertahun-tahun di kebijakan subsidi itu selalu ada itu. Sudah beberapa kali menuju ke sana. Jadi itu terus dilanjutkan sampai benar-benar mekanismenya pas," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (4/10).

Agus menuturkan BLT merupakan konsep memberikan subsidi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan tujuan agar subsidi BBM tepat sasaran. Usai subsidi BBM diubah menjadi subsidi langsung, harga semua BBM akan dijual sesuai dengan harga keekonomian tanpa subsidi.

"Harga [BBM}} bukan dilepas ke pasar. Ini sesuai dengan harga keekonomiannya," ujar Agus.

Catatan Kontan, Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengubah subsidi energi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hal ini diungkapkan Dewan Penasit Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah yang menyatakan pemerintahan ke depan telah memiliki rencana untuk menyalurkan subsidi berbasis BLT, yakni langsung kepada orang yang membutuhkan.

Kebijakan tersebut dinilai akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 150 triliun hingga Rp 200 triliun lantaran selama ini subsidi energi dinilai tidak tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh manfaat kelas bawah.

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan Kementerian ESDM dan Komisi VII sedang memformulasikan skema di mana subsidi pemerintah yang saat ini diberikan ke produk/barangnya akan diubah langsung diberikan ke penerima.

"Misalkan begini, setiap bulan ada pengguna LPG 3 kilogram (kg) bersubsid itu menggunakan tiga tabung subsidinya kurang lebih Rp 99 ribu atau sekitar Rp 100 ribu. Jadi tidak akan diberikan kepada tabungnya tapi ke penerimanya,” kata Eddy saat dihubungi, Minggu (29/9).

Eddy melanjutkan, ke depan akan disempurnakan data penerima atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kemudian setiap bulan para penerima akan mendapatkan Rp 100 ribu yang akan ditransfer langsung ke rekeningnya.

Untuk BBM, kata Eddy, subsidi akan diberikan kepada mereka yang punya QR code atau bisa juga diberlakukan sistem BLT.

“Tetapi menurut kami, BBM bersubsidi ini agak fluktuatif ketimbang LPG 3 kg yang sudah bisa diperkirakan, maka usulan kami di Komisi VII dan Kementerian ESDM untuk memberikan subsidi dalam bentuk BLT kepada pengguna LPG 3kg terlebih dahulu,” pungkasnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina sebagai BUMN mengikuti akan kebijakan pemerintah.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, subsidi energi diubah ke skema BLT secara konsep bisa lebih bagus dan tepat sasaran. Tetapi, harus diperkuat dengan data yang akurat sehingga harus ada review/pengkayaan DTKS milik Kementerian Sosial (Kemensos).

“Tapi model BLT ini ada risiko uang BLT-nya "disalahgunakan", misalnya untuk membeli rokok. Kalau ini yang terjadi, maka cukup fatal akibatnya karena bisa menggerus daya beli,” tuturnyan kepada Kontan, Minggu (29/9).

Menurut Tulus, penerapan subsidi energi berupa BLT, syaratnya mininal dua yaitu, pengkayaan data penerima BLT harus benar-benar akurat dan harus ada kepastian uangnya tidak dipakai untuk beli rokok, mengingat, prevalensi merokok di rumah tangga miskin di Indonesia masih sangat tinggi.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengubah subsidi energi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini diungkapkan Dewan Penasehat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah yang menyatakan pemerintahan ke depan telah memiliki rencana untuk menyalurkan subsidi berbasis BLT, yakni langsung kepada orang yang membutuhkan.

Kebijakan tersebut dinilai akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 150 triliun hingga Rp 200 triliun lantaran selama ini subsidi energi dinilai tidak tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh manfaat kelas bawah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target pemerintahan saat ini dan pemerintahan berikutnya akan tetap sama dengan tujuan menyalurkan subsidi energi dengan tepat sasaran.

"Targetnya sama. Targetnya adalah idealnya subsidi kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Kementerian ESDM, Jumat (27/9).

Agus menambahkan, saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan tim transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang terang, tujuan pemerintah saat ini adalah sama agar subsidi energi bisa disalurkan dengan tepat.

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan Kementerian ESDM dan Komisi VII sedang memformulasikan skema di mana subsidi pemerintah yang saat ini diberikan ke produk/barangnya akan diubah langsung diberikan ke penerima.

"Misalkan begini, setiap bulan ada pengguna LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi itu menggunakan tiga tabung subsidinya kurang lebih Rp 99 ribu atau sekitar Rp 100 ribu. Jadi tidak akan diberikan kepada tabungnya tapi ke penerimanya,” kata Eddy saat dihubungi, Minggu (29/9).

Eddy melanjutkan, ke depan akan disempurnakan data penerima atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kemudian setiap bulan para penerima akan mendapatkan Rp 100 ribu yang akan ditransfer langsung ke rekeningnya.

Untuk BBM, kata Eddy, subsidi akan diberikan kepada mereka yang punya QR code atau bisa juga diberlakukan sistem BLT.

“Tetapi menurut kami, BBM bersubsidi ini agak fluktuatif ketimbang LPG 3 kg yang sudah bisa diperkirakan, maka usulan kami di Komisi VII dan Kementerian ESDM untuk memberikan subsidi dalam bentuk BLT kepada pengguna LPG 3kg terlebih dahulu,” pungkasnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina sebagai BUMN mengikuti akan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai akan lebih tepat jika mekanismenya ke subsidi langsung.

“Kalau subsidi langsung itu artinya memang diberikan tetapi mekanismenya tidak melalui subsidi harga. Kalau BLT masih mix dan umumnya berlaku umum. Kalau subsidi energi langsung supaya lebih clear dalam mekansime APBN-nya diberikan langsung kepada masyarakat,” jelasnya kepada Kontan, Minggu (29/9).

Menurut Komaidi, memang secara teknis mirip, tapi kalau BLT biasanya parsial atau hanya siklus. Kalau subsidi langsung bisa untuk banyak subsidi, misalnya ada subsidi pupuk, energi, dan lain-lain. “Bisa diposkan ke dalam satu mata anggaran subsidi yang akan diberikan ke penerima,” tandasnya.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, subsidi energi diubah ke skema BLT secara konsep bisa lebih bagus dan tepat sasaran. Tetapi, harus diperkuat dengan data yang akurat sehingga harus ada review/pengkayaan DTKS milik Kementerian Sosial (Kemensos).

“Tapi model BLT ini ada risiko uang BLT-nya "disalahgunakan", misalnya untuk membeli rokok. Kalau ini yang terjadi, maka cukup fatal akibatnya karena bisa menggerus daya beli,” tuturnya kepada Kontan, Minggu (29/9).

Menurut Tulus, penerapan subsidi energi berupa BLT, syaratnya mininal dua yaitu, pengkayaan data penerima BLT harus benar-benar akurat dan harus ada kepastian uangnya tidak dipakai untuk beli rokok, mengingat, prevalensi merokok di rumah tangga miskin di Indonesia masih sangat tinggi.

Catatan Kontan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi energi telah mencapai Rp 102,8 triliun hingga akhir Agustus 2024.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyampaikan, penggunaan subsidi energi diantaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 10.284,4 ribu kiloliter atau naik 0,6% dari periode sama tahun lalu.

Kemudian, LPG 3kg realisasinya mencapai 4.744,7 juta Kg dan tumbuh 1,6% dari periode sama tahun lalu.

"Ini juga tumbuh dibangkan tahun lalu, berarti ekonomi masyarakat yang menggunakan LPG tabung 3Kg juga meningkat," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN di Jakarta, Senin (23/9).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi subsidi energi diperkirakan membengkak tahun ini. Hal ini berdasarkan beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume maupun kurs dan harga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Asal tahu saja, realisasi volume penyaluran bahan bakar minyak (BBM) hingga semester I-2024 telah mencapai 7,16 juta kilo liter (kl) atau turun 0,05% dibandingkan realisasi 2023 sebesar 7,17 juta kl.

Sementara untuk LPG 3 kg terealisasi 3.365,8 juta kg, atau naik 1,4% dari 3.318,2 juta kg. Begitu juga untuk subsidi listrik dari 39,2 juta pelanggan menjadi 40,6 juta pelanggan atau naik 3,4%.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktasi harga ICP, depresiasi nilai tukar serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi diperkirakan akan tercermin pada semester II," kata Sri Mulyani.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi subsidi dan kompensasi yang telah dibayarkan pemerintah sudah mencapai Rp 155,7 triliun hingga Semester I-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi ini terdiri dari subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 7.164.200 kilo liter, atau turun 0,05% dibandingkan realisasi 2023 sebesar 7.167.700 K/L.

Sementara untuk LPG 3 kilogram (kg) terealisasi 3.365,8 juta Kg, atau naik 1,4% dari 3.318,2 juta Kg. Begitu juga untuk subsidi listrik dari 39,2 juta pelanggan menjadi 40,6 juta pelanggan atau naik 3,4%.

Kemudian, untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) naik 34,4% dari Rp 105,2 triliun menjadi Rp 141,3 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, debitur KUR juga naik 25,1% dari 1,9 juta orang menjadi 2,4 juta orang.

"Jumlah yang kita bayarkan Rp 155,7 triliun dibandingkan tahun lalu sebetulnya masih mengalami penurunan 3,8%. Namun, ini belum memasukan untuk kompensasi dan beberapa yang harus kita lihat dari realisasi subsidi dan kompensasi harus kita hitung di semester II," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Menurutnya, subsidi dan kompensasi energi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah, Indonesian Crude Price/ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktasi harga ICP, depresiasi nilai tukar serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi diperkirakan akan tercermin pada semester II," katanya.

Sementara untuk subsidi non energi dipengaruhi oleh volume penyaluran subsidi pupuk, kesiapan regulasi penyaluran KUR sejak awal tahun dan peningkatan realisasi public servide obligation (PSO) Pelni.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembayaran subsidi energi sebesar Rp 42,9 triliun hingga semester I-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi energi ini di antaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 7,16 juta kiloliter atau sebesar Rp 8,7 triliun. Kemudian subsidi LPG 3 Kg sebanyak 3,4 juta kiloliter atau sebesar Rp 34,2 triliun.

"Subsidi BBM yang sudah kita bayarkan Rp 8,7 triliun dan LPG 3 Kg sebesar Rp 34,2 triliun ini juga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7).

Sementara untuk kompensasi, Sri Mulyani bilang, masih dihitung dan nantinya harus diaudit terlebih dahulu.

Di sisi lain, APBN juga membelanjakan dari sisi pertanian untuk bantuan alat dan mesin pertanian pra panen sebesar Rp 901,1 miliar atau sebanyak 41.333 unit. Kemudian, subsidi pupuk untuk 3,1 juta ton pupuk bersubsidi.

"Untuk UMKM APBN juga hadir dengan memberikan subsidi KUR untuk 2,4 juta debitur," kata Menkeu.