Jakarta: Terdakwa perkara anak gugat ibu kandung terkait pemalsuan dokumen, Kusumayati, menolak tuntutan. Penolakan diungkap Kusumayati saat membacakan pleidoi.

“Saya menolak tuduhan atas kasus ini. Saya tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat 1. Saya meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan,” tutur Kusumayati dalam persidangan yang dikutip Minggu, 27 Oktober 2024.

Hal tersebut diungkap Kusumayati dalam pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Karawang, Rabu, 23 Oktober 2024. Terdakwa hanya dituntut 10 bulan penjara, dengan masa percobaan satu tahun, dengan syarat apa bila permintaan mediasi berupa audit perusahaan tidak dipenuhi selama tiga bulan, maka terdakwa langsung dipenjara.
Sederet polemik terkait pengakuan Kusumayati muncul seiring dengan persidangan. Pertama, terkait pengakuan dirinya yang mengaku tidak tahu soal pemalsuan tanda tangan. Hal tersebut diungkap kuasa hukum korban sekaligus anak Kusumayati, Stephanie, Zaenal Abidin.

Zaenal menyebut Kusumayati berkali-kali mengaku tidak tahu soal pokok aduan, yang menjadi dasar tuntutan. Yakni, terkait pemalsuan tanda tangan yang dilakukannya.

"Kusumayati berkali-kali mengaku tidak tahu, soal tanda tangan Stephanie yang dipalsukan, ia bersikukuh menyuruh karyawannya yang bernama Alen untuk meminta tanda tangan kepada Stephanie," kata Zaenal.

Baca Juga: Pleidoi Terdakwa di Perkara Anak Gugat Ibu Kandung Dikritik, Ini Sebabnya

Selain itu, Zaenal menyinggung soal alasan Kusumayati membuat dokumen waris baru dengan dalih kartu keluarga. Mehurut Zaenal, dokumen itu dipakai untuk mengubah susuhan pemegang saham perusahaan keluarga, yakni PT EMKL Bimajaya Mustika, yang sebelumnya dikuasai oleh almarhum Sugianto, suami Kusumayati, dan Edi Budiono.

"Susunan saham perusahaan tersebut diubah menjadi 40 persen milik Kusumayati, 40 persen milik Dandy, dan 20 persen milik Ferline berbekal tanda tangan Stephanie selaku ahli waris yang dipalsukan di SKW, notulen rapat, dan RUPS-LB," kata dia.

Menurut Zaenal, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Stepahanie sebagai pelapor. Zaenal menyebut terdakwa ngotot tidak bersalah karena ia merasa dirinya seorang ibu.

Selanjutnya, Zaenal mempermasalahkan klaim Kusumayati yang menuding Stephanie menggugat dirinya. Gugatan terkait uang Rp 500 miliar dan puluhan kilogram emas.

"Padahal selama proses persidangan tak pernah terungkap, baik dari terdakwa Kusumayati, maupun saksi Dandy dan Ferline selaku saudara Stephanie, jika penggunggat meminta harta," kata Zaenal.

Dalam pleidoinya, Kusumayati menolak tuntutan dengan hukuman penjara 10 bulan dengan masa percobaan satu tahun. Tuntutan ini diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karawang pada sidang sebelumnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Jakarta: Terdakwa kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Surat Keterangan Waris (SKW), Kusumayati, dituntut 10 bulan penjara. Terdakwa dalam perkara anak menggugat ibu kandung itu, juga dituntut masa percobaan satu tahun dengan syarat khusus.

Sang anak sekaligus pelapor, Stephanie, kecewa atas tuntutan itu, pasalnya tak ada dasar pembenar, pemaaf, dan penghapus pidana terdakwa. "Jaksa seolah memaksa saya selaku korban untuk hadir dalam persidangan dan mau membuat perdamaian dengan terdakwa, agar syarat tuntutan percobaan dapat terpenuhi dan dikabulkan oleh majelis hakim," kata Stephanie dalam keterangan yang dikutip Rabu, 9 Oktober 2024.

Stephanie merasa aneh dengan tuntutan tersebut. Khususnya, karena jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan tuntutan percobaan terhadap terdakwa, sedangkan ancaman hukumannya merupakan pasal 266 KUHP dan pasal 263 KUHP sesuai yang didakwakan.

"Saya juga aneh kenapa tuntutan percobaan di sini, padahal ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, ada kerugian yang diderita oleh saya selaku korban selama 12 tahun lebih, dimana semua aset perusahaan PT EMKL Bimajaya Mustika dan harta bersama peninggalan ayah saya (almarhum Sugianto) dikuasai oleh terdakwa bersersama-sama dengan Dandy Ferline," kata dia.
Stephanie merasa tidak mendapatkan keadilan pada tuntutan yang dibacakan JPU. Dia berharap keadilan hukum dapat ditegakan dan hak-hak dia dapat dipulihkan.

"Sebagai ahli waris dan warga negara Indonesia yang taat hukum, saya tidak ingin perjuangan proses hukum yang saya lakukan jadi sia-sia," ucap Stephanie.

Dalam pembacaan tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal yang berujung tuntutan 10 bulan. Pertama, terdakwa merugikan sang anak, Stephanie Sugianto.

"Hal yang menjadi pertimbangan, hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hal yang meringankan terdakwa merupakan ibu kandung dari korban, dan terdakwa telah berusia lebih dari 63 tahun," ucap JPU Karina Tri Agustina dalam persidangan di PN Karawang, 9 Oktober 2024.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU menuntut agar hakim PN Karawang memutuskan agar terdakwa Kusumayati dinyatakan bersalah, telah memerintahkan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, sesuai dengan pasal 266 Ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kusumayati dengan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama satu tahun dengan syarat khusus. Apabila selama 3 bulan terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan saksi Stephanie, yaitu audit terhadap PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika, maka dipidana penjara selama 10 bulan," tegas JPU Karina.

Terkait tuntutan tersebut, pihak Kusumayati melalui kuasa hukumnya Ika Rahmawati menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. Pihaknya meminta waktu dua pekan untuk membuat pleidoi tersebut.

"Kami akan buat pleidoi tertulis. Dua minggu," ucapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta: Pembacaan tuntutan perkara anak gugat ibu kandung terkait pemalsuan tanda tangan, ditunda karena jaksa belum siap. Sikap jaksa dinilai tepat. Sebab, penundaan disebut untuk mengukur kesesuaian sanksi hukum bagi terdakwa, Kusumayati.

"Iya ini hal yang wajar saya kira, karena saya ikuti perjalanan kasus ibu dan anak ini dinamikanya luar biasa. Tapi saya yakin apa yang dilakukan JPU adalah langkah yang tepat," kata aktivis hukum Abad Badjuri, dalam keterangan yang dikutip Kamis, 26 September 2024.

JPU, kata dia, bakal mempersiapkan tuntutan sebaik-baiknya, sesuai fakta persidangan. Prediksinya, jaksa bakal menuntut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat keterangan waris (SKW), sesuai Pasal 263 KUHP.
Keyakinan tersebut diyakini fakta persidangan yang gamblang menggambarkan pidana terdakwa. Termasuk, barang bukti forensik terkait.

"Tinggal kita menunggu minggu depan saja bagaimana proses tuntutannya, yang pasti saya yakin JPU akan tetap mengacu pada hasil sidang dan fakta-fakta persidangan," kata dia.

Di sisi lain, dia juga melihat keterlibatan pihak lain dalam persidangan. Mereka adalah Dandy dan Ferline, yang merupakan adik dari penuntut, Stephanie.

"Saudaranya juga harus masuk dalam tuntutan dia terbukti terlibat dalam proses pemalsuan tanda tangan itu, bahkan ikut memproses pembuatan akta perubahan saham," ungkap dia.

Abad juga menarankan JPU menelaah detail pembuatan putusan terkait akta perubahan saham yang sudah terbit dari notaris. Seharusnya, ada pembatalan akta perubahan saham yang dimasukkan dalam tuntutan.

"Karena tanda tangan Stephanie yang tercantum dalam rapat notulen perubahan saham juga terbukti dipalsukan," kata dia.

Penundaan pembacaan tuntutan dilakukan JPU pada Rabu, 25 September 2024, di Pengadilan Karawang. Majelis hakim menerima permintaan JPU untuk menyiapkan tuntutan, dan menunda sidang hingga pekan depan.

"Karena jaksa belum siap dengan tuntutannya, saya putuskan sidang ditunda ke pekan depan," ucap Ketua Majelis Hakim PN Karawang, Nelly Andriani, 25 September 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Karawang: Kasus seorang anak mempidanakan ibu kandungnya kembali menarik perhatian publik. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Karawang kali ini menghadirkan saksi ahli rohaniawan dari Konghucu, JS Pindawati.

Dalam kesaksiannya, JS Pindawati menyatakan bahwa menggugat ibu kandung dianggap sebagai tindakan anak tidak berbakti dalam ajaran Konghucu. Menurutnya, dalam filosofi Konghucu, menghormati dan merawat orang tua adalah kewajiban utama seorang anak.

"Tiada manusia yang tidak dilahirkan dari seorang ibu. Jadi, bakti utama bagi kami penganut Konghucu adalah menghormati orang tua," ujarnya saat persidangan di PN Karawang, Rabu, 28 Agustus 2024.
Pindawati menegaskan dalam ajaran Konghucu, tidak ada alasan yang dapat membenarkan seorang anak menggugat orang tua, apalagi terkait harta. "Jika pun orang tua salah, boleh ditegur, tapi tetap dengan bahasa yang lembut," tambahnya.

Dalam ajaran Konghucu, hubungan antara anak dan orang tua sangat ditekankan dalam konteks bakti dan penghormatan. Setiap anak wajib menghormati orang tua dan tidak boleh berkata kasar kepada mereka. Tindakan menggugat orang tua dianggap melanggar nilai-nilai tersebut.

Di sisi lain, pengacara terdakwa, Kusumiyati, Ika Rahmawati, menyoroti komentar jaksa penuntut umum yang dinilai telah keluar dari pokok permasalahan. Apalagi komentar tersebut telah di muat di beberapa media.

"Memang itu hak pribadi, tapi seharusnya tetap bertindak profesional," ujarnya.

Sidang ini mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama dan masyarakat. Banyak pihak mengutuk tindakan Stepanie yang melaporkan ibunya. Padahal, masalah warisan seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, bukan melalui jalur hukum yang dapat merusak hubungan keluarga.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli ini akan dilanjutkan pekan depan dengan pemeriksaan terdakwa.

Sebelumnya, dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nelly Andriani di Pengadilan Negeri Karawang, Selasa, 27 Agustus jaksa meragukan kesaksian Dandy yang sebelumnya telah bersaksi mengatakan tidak tahu apa pun soal pemalsuan tanda tangan Stephanie (pelapor) dalam surat keterangan waris (SKW)

Jaksa Sukanda mengatakan bahwa pihaknya merasa aneh saat saksi Dandy dan Ferline yang merupakan anak terdakwa sekaligus saudara pelapor mengaku tidak tahu soal pembuatan SKW, akta perubahan saham, dan notula rapat pemegang saham tersebut.

"Tadi sudah diungkap oleh saksi notaris, yah, ini aneh, kenapa Dandy bilang tidak tahu? Dan si Ferline ini ragu-ragu, padahal notaris bilang bahwa ketiganya itu, terdakwa Kusumayati, Dandy, Ferline, menandatangani langsung surat-surat itu di hadapan notaris," kata Sukanda.

(WHS)