Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

UMP 2025 - Jakarta. Upah minimum provinsi (UMP) 2025 dipastikan akan naik dari tahun 2024. Sebelum naik, cek UMP tahun 2024 yang berlaku saat ini.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan sinyal bahwa UMP tahun 2025 bakal naik. Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.

Pasalnya, pemerintah berupaya meningkatkan penghasilan pekerja dan memperhatikan dunia usaha. "Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Kendati begitu, besaran kenaikan upah belum dibahas. Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit. "(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri. Hal yang pasti, besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

Ia ingin Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit yang terdiri dari Serikat buruh dan pengusaha solid. Sejauh ini kata Yassierli, pihaknya sudah membahas masalah pengupahan ini dengan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit.

"Enggak bisa saja janjikan. Kita mengoptimalkan LKS tripartit, kita sudah 2 kali rapat. Ini kan masalah waktu ya terlalu cepat, jadi kita masih bahas. Kita harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar benar bisa memberikan, bahasa saya, membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha," jelasnya.

Yassierli tidak memungkiri, UMP turut dibahas dalam sidang kabinet sore tadi, meski secara umum. Terkait tenggat waktu penetapan upah paling lambat selesai 21 November sesuai PP Nomor 51, ia menyebut bahwa kondisi saat ini berbeda.

"Ya kan kondisi sekarang enggak bisa dikejar karena produk hukum harus harmonisasi macem-macem. Kan yang penting berlakunya 1 Januari nanti," jelas dia.

Sebelumnya, pemerintah tengah membuat aturan mengenai formulasi UMP menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan, Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional. MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

MK pun menghidupkan kembali peran aktif dewan pengupahan dalam penentuan upah minimun serta mengembalikan adanya upah minimum sektoral. Menurut Partai Buruh, putusan MK yang mengabulkan gugatan mereka itu membuat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (PP Pengupahan), yang membuat kenaikan upah minimum sangat kecil sejak UU Cipta Kerja berlaku, tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum tahun 2025.

"Ketentuan mengenai nilai indeks tertentu yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,1 hingga 0,3, tidak lagi berlaku seiring dicabutnya Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja. Besaran nilai indeks tertentu untuk upah minimum tahun 2025 harus dirundingkan dengan serikat pekerja," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kepada Kompas.com, Senin.

"Kenaikan upah minimum tahun 2025 diusulkan sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dengan usulan serikat pekerja bahwa nilai indeks tertentu (?) adalah sebesar 1,0 hingga 2,0. Lalu, Karena PP Pengupahan tidak lagi berlaku, maka tidak ada lagi batas bawah dan batas atas upah minimum," kata dia.

Tonton:Ada Program Pemutihan Utang untuk Petani dan Nelayan, Ini Informasinya

UMP 2024

UMP 2024 telah naik dibandingkan tahun 2023. Berikut daftar UMP 2024 di 38 provinsi di Indonesia:

1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik 1,38% dibandingkan tahun 2023

2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)

3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)

4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963

5. UMP 2024 Jambi, Rp 2.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)

6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)

7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)

8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)

9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)

10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)

11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,38%)

12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)

13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)

14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)

15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.65.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)

16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)

17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)

18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)

19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)

20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)

21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp 3.181.013, naik 8,84%

22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)

23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)

24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653, naik 3,38%

25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)

26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)

27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)

28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)

29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik 1,19%

30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)

31. UMP 2023 Maluku, menunggu putusan resmi

32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)

33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).

34. UMP 2024 Papua Barat Rp 3.393.000 naik Rp 111.000 (0,3%)

35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270 Naik Rp 159.578 (4,13%)

UMP provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Pegunungan mengikuti daerah asal sebelumnya.

UMP 2023

Sebagai pembanding, berikut daftar UMP 2023 yang berlaku saat ini di seluruh Indonesia:

1. UMP 2023 Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. UMP 2023 Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. UMP 2023 Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. UMP 2023 Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. UMP 2023 Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. UMP 2023 Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. UMP 2023 Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. UMP 2023 Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. UMP 2023 Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. UMP 2023 Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. UMP 2023 DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. UMP 2023 Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. UMP 2023 Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. UMP 2023 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. UMP 2023 Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. UMP 2023 Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. UMP 2023 Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. UMP 2023 Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19. UMP 2023 Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

20. UMP 2023 Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. UMP 2023 Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. UMP 2023 Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. UMP 2023 Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. UMP 2023 Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. UMP 2023 Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. UMP 2023 Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. UMP 2023 Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. UMP 2023 Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. UMP 2023 Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. UMP 2023 Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. UMP 2023 Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. UMP 2023 Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33. UMP 2023 Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).

Jakarta -

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono membeberkan sejumlah proyek tol yang bakal dilelang di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tol tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pulau Jawa dan Bali.

Salah satu yang disinggung Triono adalah Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali. Menurut Triono saat ini progres lelang tol tersebut sudah masuk tahap prakualifikasi.

"Sekarang ada tol Gilimanuk-Mengwi yang lagi proses prakualifikasi. Terus mudah-mudahan ini lagi sedang exercisetarget kita mudah-mudahan di pemerintahan yang baru awal, kita bisa melaksanakan Getaci, Gedebage-Tasik itu kita kerjakan," katanya di Kementerian PU, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Untuk proyek tol yang baru ada beberapa dalam proses lelang, misalnya Tol Bogor-Serpong via Parung yang tinggal memasuki penetapan pemenang. Dalam waktu dekat juga akan dilelang Tol Sentul Selatan-Karawang.

"Jalan tol Bogor-Serpong via Parung Ini udah proses lelang tinggal penetapan pemenang. Terus juga mudah-mudahan dalam waktu dekat juga nanti kita coba akan kerjakan yang Sentul Selatan-Karawang Barat. Jadi ini kalau saya bilang Bogor-Sepong sisi barat, yang sisi timurnya namanya Sentul Selatan-Karawang Barat," ujarnya.

Adapun nilai proyek Tol Bogor-Serpong adalah sekitar Rp 8,9 triliun untuk proyek tol sepanjang 31,12 km. Sementara Tol Sentul Selatan-Karawang Barat adalah Rp 33,3 triliun untuk proyek sepanjang 60,36 km.

Triono menargetkan proses lelang tersebut selesai dan dieksekusi tahun 2025. Terkait Tol Dalam Kota Bandung, Triono menyebut proyek tersebut bakal lanjut dan sedang dilakukan tahap feasibility study.

"Fix lanjut, cuma nanti ada trase-trase yang perbaikan-perbaikan dari trase yang lama," tutupnya.

(acd/acd)

KARAWANG, KOMPAS.com - Layaknya Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat, Mercure Karawang bertempat di tengah mini bundaran di Karawang yang dikelilingi mal.

Pusat perbelanjaan Karawang berlokasi persis di seberang hotel bintang empat ini. Lokasi tepatnya berada di Jalan Galuh Mas Raya, Sukaharja, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat.

Bagi tamu menginap yang ingin mampir belanja, cukup keluar hotel dan menyebrang. Lokasi malnya ada di kanan dan kiri bundaran.

Selain mal, hotel ini juga berada tak jauh dari kawasan industri Karawang, tak salah bila Mercure Karawang menjadi tempat menginap favorit ekspatriat.

Kompas.comberkesempatan menginap di hotel ini, tepatnya di tipe Suite Room, Mercure Karawang pada Sabtu (19/10/2024) dan Minggu (20/10/2024).

Ornamen-ornamen khas Indonesia tampak berada baik di sudut maupun dinding lobi dan lift hotel.

Saat dikonfirmasi pada pihak hotel, nyatanya, jaringan hotel Accor ini memang mengedepankan kekayaan budaya setempat. Baik Indonesia maupun secara khusus di Jawa Barat.

Kamar saya bertempat di lantai 10. Fasilitasnya cukup lengkap, meliputi dapur dengan microwave dan sink, kitchen set, serta ruang tengah dengan sofa, televisi, dan kulkas.

Sementara itu, di area kasur, bertempat dekat meja kerja, dilengkapi dengan televisi, juga kamar mandi dengan penutup kaca.

Saya disuguhi kue-kue manis begitu masuk ke kamar. Aneka kue tersebut tampak rapi di dalam boks bertuliskan nama hotel.

Saat menginap, kegiatan di hotel pada akhir Oktober tersebut, cukup beragam.

Tamu bisa menikmati barbeku ala Timur Tengah di pinggir kolam pada malam hari, penampilan live music juga pada malam hari, juga kegiatan membatik bersama Batik Tuli Karawang.

Saya berkesempatan ikut membatik. Belajar mengikuti pola di atas kain katun, menggunakan lilin yang sudah dilelehkan dan canting.

• Mercure Karawang, Hotel Bintang 4 di Karawang dengan Onsen mulai Rp 550.000
• 37 Hotel Accor di Greater Jakarta Siapkan Promo Beragam di Semua Kelas
• Bukan Bali, Ini Provinsi dengan Waktu Menginap Tamu Hotel Paling Lama

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Sebelumnya, saya sempat bersantap di Kunoichi Japanese Restaurant, restoran Jepang di hotel ini.

Area makan lantai atas berupa lesehan ala orang Jepang, sedangkan di lantai bawah berupa kursi-meja.

Bukan hanya resto Jepang, ada juga kolam pemandian air panas ala Jepang (onsen) yang tersedia di hotel ini.

Waktu menggunakan onsen dibagi menjadi dua setiap hari, yakni untuk perempuan dan laki-laki.

Saya tak sempat menyoba onsen di bawah pukul 19.00 untuk perempuan, tetapi berkesempatan menikmati spa saat malam hari.

Tamu bebas memilih tempat spa, baik di ruang khusus spa maupun kamar masing-masing.

Ada kamar satuan dan kamar pasangan (untuk dua orang) yang tersedia di Mercure Karawang. Saya mencoba spa di kamar karena tempat khusus spa, saat itu, sedang dibersihkan.

Pijatan malam hari tersebut nyatanya mampu membuat saya tertidur lebih lelap.

Tak sempat ikut sarapan, keesokan pagi pukul 09.00 WIB, saya diajak berkunjung ke tempat wisata alam andalan di Karawang. Namanya, Saung Koffie Hideung.

Butuh waktu tempuh sekitar satu jam dari Mercure Karawang menuju tempat wisata tersebut menggunakan mobil.

Meski terbilang cukup lama, perjalanan tersebut terbayar lunas saat mendapat indahnya pemandangan alam di puncak Karawang ini.

Mercure Karawang juga menyediakan pilihan wisata ini bagi tamu-tamu hotel yang sudah dibanderol dalam paket menginap.

Tarif menginap di Mercure Karawang mulai Rp 550.000 per malam dengan total 231 kamar dengan tipe Superior, Deluxe, dan Suite.

• Saung Koffie Hideung di Puncak Karawang, Bersantap dengan View Alam
• Hotel Bintang 4 di Kawasan Industri Karawang, Dekat Exit Tol
• 7 Rumah Makan Saung di Karawang, Cocok untuk Keluarga

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

UMP 2025 - Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjanjikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025. Sebelum naik, cek UMP di Jawa Barat dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2024 di Bekasi, Karawang, Bandung, Bogor, Depok dll.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan sinyal bahwa UMP tahun 2025 bakal naik. Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.

Pasalnya, pemerintah berupaya meningkatkan penghasilan pekerja dan memperhatikan dunia usaha. "Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Kendati begitu, besaran kenaikan upah belum dibahas. Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit. "(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri. Hal yang pasti, besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

Ia ingin Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit yang terdiri dari Serikat buruh dan pengusaha solid. Sejauh ini kata Yassierli, pihaknya sudah membahas masalah pengupahan ini dengan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit.

"Enggak bisa saja janjikan. Kita mengoptimalkan LKS tripartit, kita sudah 2 kali rapat. Ini kan masalah waktu ya terlalu cepat, jadi kita masih bahas. Kita harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar benar bisa memberikan, bahasa saya, membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha," jelasnya.

Yassierli tidak memungkiri, UMP turut dibahas dalam sidang kabinet sore tadi, meski secara umum. Terkait tenggat waktu penetapan upah paling lambat selesai 21 November sesuai PP Nomor 51, ia menyebut bahwa kondisi saat ini berbeda.

"Ya kan kondisi sekarang enggak bisa dikejar karena produk hukum harus harmonisasi macem-macem. Kan yang penting berlakunya 1 Januari nanti," jelas dia.

Sebelumnya, pemerintah tengah membuat aturan mengenai formulasi UMP menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan, Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional. MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

MK pun menghidupkan kembali peran aktif dewan pengupahan dalam penentuan upah minimun serta mengembalikan adanya upah minimum sektoral. Menurut Partai Buruh, putusan MK yang mengabulkan gugatan mereka itu membuat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (PP Pengupahan), yang membuat kenaikan upah minimum sangat kecil sejak UU Cipta Kerja berlaku, tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum tahun 2025.

"Ketentuan mengenai nilai indeks tertentu yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,1 hingga 0,3, tidak lagi berlaku seiring dicabutnya Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja. Besaran nilai indeks tertentu untuk upah minimum tahun 2025 harus dirundingkan dengan serikat pekerja," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kepada Kompas.com, Senin.

"Kenaikan upah minimum tahun 2025 diusulkan sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dengan usulan serikat pekerja bahwa nilai indeks tertentu (?) adalah sebesar 1,0 hingga 2,0. Lalu, Karena PP Pengupahan tidak lagi berlaku, maka tidak ada lagi batas bawah dan batas atas upah minimum," kata dia.

Tonton:Ada Program Pemutihan Utang untuk Petani dan Nelayan, Ini Informasinya

UMK Jawa Barat 2024

UMK 2024 tertinggi Jabar adalah di Bekasi dan Karawang. Hal ini termasuk juga berlaku di Cikarang. UMK 2024 Cikarang mengikuti besaran UMK di Bekasi.

UMK 2024 Cikarang sering menjadi perhatian. Pasalnya, di Cikarang banyak berdiri pabrik-pabrik yang menyedot ribuan tenaga kerja.

Diberitakan Tribun Jabar, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menetapkan UMK Tahun 2024, Kamis (30/11/2023). UMK 2024 Jabar ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta rekomendasi bupati/wali kota tentang UMK Tahun 2024.

Bey mengatakan rata-rata UMK 2024 Jabar adalah Rp 3.370.534. Rata-rata besaran kenaikan UMK 2024 Jabar sebesar Rp 78.909, atau 2,50%.

Nilai UMK tertinggi di Jawa Barat tahun 2024 adalah Kota Bekasi yang sebesar Rp 5.343.430. UMK 2024 Kota Bekasi naik Rp 185.181,80 atau 3,59% dibandingkan tahun 2023.

UMK 2024 tertinggi Jawa Barat yang kedua adalah Kabupaten Karawang. UMK 2024 Karawang Rp 5.257.834, naik Rp 81.654,93 atau 1,58% dibanding tahun 2023.

Lalu UMK 2024 tertinggi Jawa Barat yang ketiga adalah Kabupaten Bekasi. UMK 2024 Kabupaten bekasi Rp 5.219.263, naik Rp 81.687,56 atau 1,59% dibandingkan tahun 2023.

Sementara itu, UMK 2024 Bandung masih jauh dari UMK 2024 Bekasi dan Karawang. UMK 2024 Kota Bandung Rp 4.209.309, naik Rp 160.846,31 (3,97%).

UMK 2024 Kabupaten Bandung Barat Rp 3.508.677, naik Rp 27.881,60 atau 0,80% dari tahun 2023. UMK 2024 Kabupaten Bandung Rp 3.527.967, naik Rp 35.501,01 atau 1,02% dari tahun 2023.

Berikut daftar lengkap UMK 2024 Jabar:

UMK di 27 kabupaten dan kota di Jabar pada 2024.

• UMK 2024 KOTA BEKASI: Rp 5.343.430, naik Rp 185.181,80 (3,59%).
• UMK 2024 KABUPATEN KARAWANG: Rp 5.257.834, naik Rp 81.654,93 (1,58%).
• UMK 2024 KABUPATEN BEKASI: Rp 5.219.263, naik Rp 81.687,56 (1,59%).
• UMK 2024 KABUPATEN PURWAKARTA: Rp 4.499.768, naik Rp 35.092,98 (0,79%).
• UMK 2024 KABUPATEN SUBANG: Rp 3.294.485, naik 20.674,40 (0,63%).
• UMK 2024 KOTA DEPOK: Rp 4.878.612, naik Rp 184.118,30 (3,92%).
• UMK 2024 KOTA BOGOR: Rp 4.813.988, naik 174.558,61 (3,76%).
• UMK 2024 KABUPATEN BOGOR: Rp 4.579.541, naik Rp 59.328,75 (1,31%).
• UMK 2024 KABUPATEN SUKABUMI: Rp 3.384.491, naik Rp 32.607,81 (0,97%).
• UMK 2024 KABUPATEN CIANJUR: Rp 2.915.102, naik Rp 21.872,90 (0,76%).
• UMK 2024 KOTA SUKABUMI: Rp 2.834.399, naik Rp 86.624,14 (3,15%).
• UMK 2024 KOTA BANDUNG: Rp 4.209.309, naik Rp 160.846,31 (3,97%).
• UMK 2024 KOTA CIMAHI: Rp 3.627.880, naik Rp 113.786,75 (3,24%).
• UMK 2024 KABUPATEN BANDUNG BARAT: Rp 3.508.677, naik Rp 27.881,60 (0,80%).
• UMK 2024 KABUPATEN SUMEDANG: Rp 3.504.308, naik Rp 33.173,90 (0,96%).
• UMK 2024 KABUPATEN BANDUNG: Rp 3.527.967, naik Rp 35.501,01 (1,02%).
• UMK 2024 KABUPATEN INDRAMAYU: Rp 2.623.697, naik Rp 81.700,28 (3,21%).
• UMK 2024 KOTA CIREBON: Rp 2.533.038, naik Rp 76.521,40 (3,12%).
• UMK 2024 KABUPATEN CIREBON: Rp 2.517.730, naik 86.949,17 (3,58%).
• UMK 2024 KABUPATEN MAJALENGKA: Rp 2.257.871, naik 77.268,10 (3,54%).
• UMK 2024 KABUPATEN KUNINGAN: Rp 2.074.666, naik Rp 63.931,70 (3,18%).
• UMK 2024 KOTA TASIKMALAYA: Rp 2.630.951, naik Rp 97.609,98 (3,85%).
• UMK 2024 KABUPATEN TASIKMALAYA: Rp 2.535.204, naik 35.249,87 (1,41%).
• UMK 2024 KABUPATEN GARUT: Rp 2.186.437, naik 69.118,69 (3,26%).
• UMK 2024 KABUPATEN CIAMIS: Rp 2.089.464, naik 67.806,58 (3,35%).
• UMK 2024 KABUPATEN PANGANDARAN: Rp 2.086.126, naik 67.737,00 (3,36%).
• UMK 2024 KOTA BANJAR: Rp 2.070.192, naik Rp 72.072,95 (3,61%).

Jakarta -

Kementerian Perdagangan menemukan tersangka dan barang bukti (tahap II) terkait kasus kecurangan meteran SPBU Nomor 34.413.4 Rest Area KM 42 B Tol Jakarta-Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tersangka tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tahapan proses penanganan perkara dari penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (status P21).

"Hari ini, Kementerian Perdagangan menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus SPBU KA4 km 42 Kabupaten Karawang tersebut kepada JPU Kejati Jawa Barat melalui Korwas PPNS Polda Jawa Barat. Hal itu merupakan wujud keseriusan dari Kemendag dalam menindaklanjuti temuan yang telah diekspose Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 23 Maret 2024 lalu," kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Barang bukti kedua yang diserahkan berupa alat tambahan di SPBU. Diduga pemasangan alat tambahan di SPBU tersebut mempengaruhi hasil penakaran atau jumlah volume cairan bahan bakar minyak (BBM) yang diterima.

"Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada masyarakat atau konsumen," jelas Rusmin.

Kewenangan penanganan perkara resmi beralih dari Tim Penyidik Kementerian Perdagangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jawa Barat melalui Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polda Jawa Barat.

Turut hadir dalam penyerahan tersangka dan barang bukti yakni Direktur Metrologi Sri Astuti, Plt Kepala Seksi Korwas PPNS Polda Jawa Barat AKP Taufik Hidayat, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Kota Bandung Mumuh Ardiyansyah, dan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat Cucu Gantina.

Rusmin menambahkan, perkara yang terjadi di SPBU ini merupakan hasil pengawasan Kementerian Perdagangan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) pada Maret lalu. Hal ini kemudian menjadi dasar adanya dugaan tindak pidana metrologi legal. Dari hasil pemeriksaan, terdapat bukti pelanggaran pidana dan patut diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Kemudian, dilakukan penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya Rusmin menerangkan, yang dilanggar yaitu pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang terkait pemasangan alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, akar, atau timbang yang sudah ditera atau ditera ulang. Pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

"Tahun ini Ditjen PKTN sudah menangani empat perkara terkait metrologi legal. Hasilnya, satu perkara sudah diputuskan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dua perkara sudah berstatus P21, dan satu perkara masih dalam proses penyidikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan," lanjut Rusmin.

Pengawasan metrologi legal adalah ujung tombak dalam meningkatkan supremasi hukum bidang metrologi legal di Indonesia. Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengamanatkan Ditjen PKTN sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengamatan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat masih menduduki posisi Menteri Perdagangan telah menyegel SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Teluk Jambe Barat, Karawang. Zulhas menyegel SPBU tersebut karena ditemukan kecurangan atas penggunaan alat tambahan pada 3 dispenser SPBU tersebut.

Temuan ini berdasarkan hasil pengecekan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kemendag. Zulhas mengatakan penggunaan alat curangi meteran pengisian bensin akan merugikan konsumen.

"Ini ditemukan dugaan bidang metrologi ilegal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang di sini. Apa itu? Pompa di SPBU ini terpasang alat takar yang ini nggak boleh. Jadi ini bisa mempengaruhi perhitungan misalnya angkanya 20 (liter) tetapi yang keluar hanya 15 liter. Ini karena pakai alat tambahan ini tidak boleh, dilarang," kata Zulhas di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek, Karawang, Sabtu (23/3/2024).

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menunjukkan respon cepatnya dalam menjawab keluhan netizen yang melaporkan adanya kapal dengan pukat harimau. Hasilnya, tiga kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap pukat harimau langsung diringkus tim pengawas KKP.

"Terima kasih atas informasi yang disampaikan seorang Sahabat Bahari di kolom komentar akun medsos saya kemarin. Tim pengawas kami langsung bergerak cepat, dan hari ini berhasil menangkap tiga kapal ikan pengguna pukat harimau yang dilarang di Perairan Tanjung Bungin, Karawang," ujar Trenggono dalam postingan IG-nya @swtrenggono, dikutip Kamis (7/11/2024).

Keluhan mengenai keberadaan kapal pengguna pukat harimau awalnya disampaikan oleh akun Instagram @wanu_suki_72 ke akun Menteri Trenggono pada Selasa sore. Dia meminta penindakan terhadap kapal pukat harimau yang beroperasi sekitar dua mil dari bibir pantai perairan Tanjung Pakis, Kabupaten Karawang.

"Bpk@swtrenggono di perairan laut Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang dua mil dari pantai pukat harimau mohon ditindak," tulisnya di kolom komentar.

Saat itu Menteri Trenggono langsung merespon dengan meminta alamat detail lokasi kejadian sehingga bisa langsung ditindaklanjuti tim pengawas KKP.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, tiga kapal pengguna alat tangkap pukat harimau diamankan tim patroli Ditjen PSDKP KKP di perairan Tanjung Bungin, Karawang, Jawa Barat pada Rabu 6 November 2024. Selain persoalan alat tangkap, kapal-kapal ini melakukan proses penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha.

Larangan terhadap penggunaan pukat harimau diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2023. Larangan ini ada karena pukat harimau dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan populasi perikanan. Selain itu, larangan penggunaan juga diatur dalam Undang Undang tentang Perikanan.

Menteri Trenggono menjelaskan respon cepat atas keluhan masyarakat akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen negara dalam mendengar keluhan dan melindungi masyarakat. Terlebih, Presiden Prabowo sudah mengajak jajarannya untuk meninggalkan gaya feodal dengan mempersilahkan para menteri menghubunginya kapan saja.

"Laporan langsung dari masyarakat di lapangan tentunya sangat penting untuk penguatan pengawasan sumber daya perikanan kita, disamping kami juga menyiapkan teknologi pengawasan yang modern," terangnya.

(ega/ega)

JAKARTA - PT Tatar Kertabumi, unit usaha dari PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), secara resmi mengumumkan kerja sama dengan PT Harmoni Enam Saudara, perusahaan yang mengelola Restoran Kampung Kecil . Penandatanganan kerja sama ini berlangsung pada hari Selasa (29/10/2024) di APL Tower, Jakarta, menandai rencana pembukaan cabang Kampung Kecil yang ke-50 di Kota Kertabumi, Karawang.

Acara yang dihadiri oleh Sumarni selaku Direktur PT Harmoni Enam Saudara serta jajaran Dewan Direksi Agung Podomoro Land, di antaranya yaitu Direktur PT Tatar Kertabumi, Franky M. Martono didampingi oleh Tedi Guswana selaku Regional Marketing Director.

Kerja sama ini diharapkan dapat menghadirkan konsep kuliner baru di pusat Kota Karawang yang memberikan pengalaman unik bagi pengunjung.

?Hari ini kami melakukan penandatanganan kerja sama dengan Restoran Kampung Kecil. Dengan adanya Kota Kertabumi sebagai perumahan mewah yang berlokasi strategis di pusat Karawang, kami optimis rencana pembangunan cabang ke-50 di Karawang ini akan sukses," ujar Tedi Guswana.

"Kehadiran stasiun KCIC yang segera beroperasi juga membuka peluang besar bagi perkembangan ekonomi lokal. Restoran ini akan menjadi fasilitas eksklusif bagi para penghuni Kota Kertabumi untuk menikmati hidangan Nusantara berkelas premium,? sambungnya.



Restoran Kampung Kecil yang akan dibuka di area perumahan Kota Kertabumi ini menempati lahan seluas �2.300 m�. Sebagai cabang pertama yang hadir di Karawang, Kampung Kecil memperkenalkan konsep bangunan tradisional berbentuk saung dengan dekorasi kolam ikan yang asri, memberikan suasana pedesaan yang berbeda dan nyaman bagi para pengunjung.

Mengusung konsep tradisional, Kampung Kecil menghadirkan interior yang didominasi oleh bahan alami seperti kayu dan bambu, serta dilengkapi dengan kolam ikan dan tanaman hijau. Selain menawarkan suasana yang nyaman, restoran ini juga memiliki beragam menu khas Nusantara yang dirancang khusus untuk memanjakan selera pengunjung.

?Karawang kini memiliki titik-titik yang berkembang. Dulu mungkin lebih dikenal sebagai wilayah industri, tapi dengan adanya banyak perumahan baru, ekonomi yang berkembang pasti akan berdampingan dengan sektor kuliner. Kami berharap, dengan adanya perkembangan di Kota Karawang, Kampung Kecil dapat menghadirkan suasana baru bagi masyarakat Karawang,? kata Operation Manager Kampung Kecil, Makfud.

Kehadiran Restoran Kampung Kecil di Kota Kertabumi ini disambut dengan antusiasme tinggi. Dengan lokasinya yang strategis di pusat Kota Karawang dan diapit oleh dua jalan utama, restoran ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Kampung Kecil juga akan memperkaya pilihan gaya hidup di kawasan Kota Kertabumi, menjadikan kawasan ini semakin lengkap dan menarik sebagai destinasi hunian dan rekreasi.

Karawang: Daihatsu merupakan produsen mobil terbesar di Indonesia, dengan 2 fasilitas produksi yang di Sunter Jakarta dan Karawang Jawa Barat. Bahkan pabrik di Karawang diketahui pabrik terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 200 ribu unit per tahun.

Pabrik ini berlokasi di Kawasan Industri Surya Cipta, Karawang Timur, Jawa Barat dan sudah beroperasi sejak tahun 2012. Secara keseluruhan, fasilitas ini menempati lahan seluas 90 hektar dan sudah didukung dengan teknologi terkini untuk memaksimalkan proses produksi mobil.

Pabrik di Karawang memiliki fasilitas terintegrasi menggunakan teknologi robotik terkini yang mampu melakukan semua proses produksi kendaraan roda empat dengan menerapkan konsep SSC (Simple, Slim & Compact).
Dari segi proses pembuatan mobil, pihak pabrikan mengawalinya dari Press Shop, yaitu dimulai dari lempengen besi yang dicetak dengan mesin cetak ribuan ton untuk membuat bodi mobil utuh. Di saat yang sama, pembuatan mesin mobil juga dilakukan di Casting Shop. Di sini, blok mesin dibuat dari alumunium cair yang dicetak dengan mesin berteknologi tinggi, dengan tingkat presisi yang sempurna.

Baca Juga: Menteri Perindustrian Siap Pakai Pindad Maung untuk Dinas

Setelah itu, blok mesin yang sudah jadi dan telah dilakukan tes kualitas, di bawa ke Engine Shop untuk dirakit menjadi mesin mobil yang siap digunakan. Sehingga, dengan teknologi baru, mesin yang sudah dirakit dengan ketelitian tinggi sehingga tidak perlu dipanaskan sebelum dijalankan.

Selanjutnya, mesin mobil yang sudah dirakit dan body mobil yang sudah dicetak siap disatukan menjadi mobil utuh di Assembly Shop. Mulanya, body mobil disatukan di Welding Process. Body mobil utuh siap masuk ke proses berikutnya, yaitu pengecatan.

Mobil dicelup ke cairan cat dasar dengan teknologi terkini untuk membuat besi tahan karat dan memperkuat cat luar. Terakhir, dengan bantuan teknologi robotik, cat luar kembali dilakukan untuk menghasilkan bodi mobil agar mengkilap sempurna.

Kemudian, proses pemasangan interior dan mesin mobil dapat dilakukan. Untuk mempercepat pengerjaan mobil dan pemenuhan kebutuhan pasar, saudara dari Toyota ini merakit berbagai jenis mobil pada saat yang bersamaan dengan presisi karena semuanya sudah melalui tes kualitas dan pengecekan terus-menerus sesuai dengan standar kualitas produksi global.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Ulang Subsidi Energi

Terakhir, mobil utuh yang sudah jadi dilakukan berbagai macam test. Seperti drum test untuk uji pengereman dan water leaking test untuk pengujian apakah body mobil bocor atau tidak.

“ADM mengembangkan mobil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, melalui penerapan proses produksi yang modern dan ramah lingkungan lewat fasilitas pabrik perakitan di Karawang, Jawa Barat ini. Kami juga memperkuat komitmen ini dengan memanfaatkan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kami berharap pabrik ini mampu menghasilkan produk terbaik sesuai kebutuhan, dan berkontribusi terhadap pengembangan industri otomotif nasional,” ujar Corporate Communication Director dan Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, melalui keterangan resminya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

KARAWANG, iNews.id - Mobil odong-odong mengalami kecelakaan saat akan menghadiri acara hajatan di Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (3/11/2024). Mobil yang membawa 17 penumpang ini tercebur ke sungaisaluran irigasi.

Polisi bersama warga setempat bergerak cepat menolong para korban kecelakaan karena mobilnya terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah ibu-ibu tampak menangis ketakutan.

Kepala Seksi Humas Polres Karawang Ipda Solihin mengatakan, kecelakaan bermula ketika satu unit mobil odong-odong berpelat nomor B 1636 HD yang dikendarai Suhendi. Dia membawa 17 penumpang menuju arah Cilamaya.

Sesampainya di Desa Pulojaya, tepatnya di pinggiran irigasi, sopir membanting setir ke kiri karena ingin menghindari motor. Meski sudah banting setir namun motor menabrak bemper depan dan mobil terjun ke sungai irigasi.

"Mobil terperosok ke sungai karena pengemudi membanting setir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya kerugian ditaksir sekitar Rp5 juta," ujar Solihin, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, anggota Polsek Lemahabang yang mendapat informasi masyarakat langsung bergerak cepat ke lokasi kecelakaan. Kemudian bersama warga setempat polisi membantu korban.

"Korban diangkat dari sungai dan langsung pendapat pengobatan," katanya.

Solihin mengatakan setelah dilakukan pendataan jumlah penumpang sebanyak 17 orang terdiri atas ibu-ibu dan anak-anak. Tujuan mereka untuk.menghadiri hajatan di wilayah Kecamatan Cilamaya.

Namun belum sampai ke tujuan, odong-odong tersebut mengalami kecelakaan. Setelah dilakukan pengobatan, korban kecelakaan diizinkan kembali pulang ke rumah masing-masing.

Editor: Donald Karouw

Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) terus dihantam masalah. Terbaru, PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) menghentikan sementara salah satu unit produksi pabrik kimia dan serat di Karawang, Jawa Barat mulai 1 November 2024 lalu.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), POLY masih menghadapi tren penurunan operasi hingga kuartal III-2024 di mana utilisasi perusahaan diperkirakan akan berada di bawah level 40%.

"Faktor eksternal berupa kelebihan kapasitas global masih jadi penyebab lesunya permintaan," ungkap Direksi Perseroan dalam keterbukaan informasi, Jumat (1/11).

Selain itu, POLY juga menghadapi tekanan signifikan pada modal kerja dan belanja modal seiring belum selesainya proses pembicaraan restrukturisasi utang sejak 2005.

Hal inilah yang membuat POLY menyetop sementara salah satu unit produksi pabrik kimia dan serat di Karawang.

Kendati begitu, POLY akan mempertahankan kelangsungan bisnisnya melalui operasional terbatas divisi Benang Filamen di Kendal, Jawa Tengah untuk melayani permintaan esensial pelanggan tertentu.

Manajemen POLY menyebut, penghentian pabrik yang telah eksis selama tiga dekade ini akan berdampak pada koreksi pendapatan tahunan perusahaan hingga 52%.

Dalam periode secepatnya 60 hari sejak penghentian operasional, Manajemen POLY akan mereposisi model usaha untuk menyesuaikan konfigurasi produk yang akan ditawarkan pada saat pabrik kembali dioperasikan.

POLY tengah dalam negosiasi skema kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka memperoleh pendanaan modal kerja baru dan aktif menindaklanjuti sejumlah kerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka rangka memaksimalkan peluang pemanfaatan fasilitas produksi perusahaan.

"Kami secara proaktif menindaklanjuti dan berupaya mempercepat pembahasan konsep restrukturisasi dengan semua kreditur yang yang sedang berjalan untuk memberikan akses normal perusahaan ke perbankan," pungkas Direksi Perseroan.

Jakarta -

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mencatat peningkatan penjualan properti atau marketing sales mencapai Rp 1,37 triliun pada kuartal III-2024, atau naik 46,5% dibandingkan periode yang sama di 2023.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (1/11/2024), APLN pada laporan keuangannya hingga kuartal III-2024 mencatat dana tunai dalam kas dan setara kas perusahaan mencapai Rp 1,06 triliun, bertambah sekitar Rp 400 miliar daripada periode sama tahun lalu.

Sementara pendapatan berulang tumbuh 6,6% dari Rp1,07 triliun sampai September 2023 menjadi Rp1,14 triliun dalam periode yang sama tahun ini.

Justini Omas, Corporate Secretary APLN menjelaskan, peningkatan kinerja perusahaan di seluruh lini bisnis menunjukkan kemampuan APLN dalam mengoptimalkan peluang bisnis dan mengkreasikan peluang-peluang baru dari berbagai segmen usaha.

"Kami berhasil meningkatkan marketing sales properti disaat tingkat suku bunga perbankan masih tinggi dengan mengoptimalkan fasilitas KPR dari berbagai bank nasional. Sejalan dengan upaya pemerintah yang akan lebih fokus ke sektor perumahan, APLN juga akan terus membangun dan mempercepat serah terima properti kepada para konsumen kami di berbagai kota," jelas Justini Omas.

Saat ini berbagai proyek properti APLN yang menyasar semua segmen konsumen yang berada di berbagai kota seperti Jakarta, Bogor, Karawang, Bandung, Bali, Balikpapan, Batam, dan Medan.

Justini menambahkan, memasuki kuartal IV perusahaan optimis akan mampu menjaga momentum pertumbuhan bisnis dari segmen utamanya. Termasuk dari segmen perhotelan dan pusat perbelanjaan yang selalu menghasilkan kinerja impresif dengan datangnya Natal dan musim liburan akhir tahun.

"Komitmen kami adalah menghadirkan layanan dan pengalaman terbaik bagi setiap konsumen. Itulah sebabnya tren kunjungan konsumen di hotel dan pusat perbelanjaan yang dimiliki dan dikelola APLN terus meningkat setiap tahun pasca pandemi Covid 19 berakhir," tambah Justini.

Sampai September 2024, Perusahaan berhasil mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp2,78 triliun. Pada periode sembilan bulan pertama 2024 ini perusahaan mencatat laba komprehensif sebesar Rp 64,64 miliar.

(rrd/rir)

KARAWANG - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)

MNC Sekuritas bersama MNC Asset Management kembali menggelar kegiatan edukasi reksa dana ?Having Fund? di Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang pada Selasa (29/10/2024) yang diikuti 110 peserta. Adapun materi edukasi disampaikan oleh Branch Manager MNC Sekuritas Bandung Helfa Helmy dan Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw.

Dalam pemaparannya, Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw menjelaskan bahwa reksa dana merupakan jembatan dari orang yang awam untuk bisa menjadi expert dalam berinvestasi di pasar modal karena dana dikelola oleh manajer investasi profesional.

"Tidak ada lagi alasan untuk tidak berinvestasi di reksa dana. Kalian bisa mencoba aplikasi MotionTrade. Nanti kalian akan tahu semua mengenai pasar modal di situ," ucap Frima.

Dosen Pembina Galeri Investasi Universitas Buana Perjuangan Karawang Ujang Suherman mengatakan bahwa seminar ini merupakan seminar perdana Galeri Investasi UBP Karawang yang bekerja sama dengan MNC Sekuritas.

?Mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Having Fund ini. Kami mengundang lintas fakultas. Yang biasa hanya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, sekarang mengundang mahasiswa FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Nantinya, secara bertahap akan dikenalkan kepada fakultas lain yang bertujuan agar GaIeri Investasi UBP Karawang ini dapat dikenal luas dan bermanfaat untuk mahasiswa UBP Karawang dan masyarakat setempat,? ujarnya.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!