Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk pagu anggaran tahun 2024.

Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut hingga 25 Oktober 2024, realisasi penggunaan anggaran IKN mencapai 57,8% dari total alokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp41,9 triliun, atau sekitar Rp24,22 triliun.

“Untuk dukungan infrastruktur pada IKN 2024 sebesar Rp41,9 triliun, pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8% dari alokasi IKN 2024,” jelasnya dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dia merinci, alokasi anggaran paling jumbo dikucurkan pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp19,2 triliun untuk mendukung pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik.

Kemudian, untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Akses IKN Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2 Seksi 6A, Seksi 6B, Seksi 6C, hingga untuk pembangunan landasan pacu Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi terbesar kedua diguyurkan untuk pembangunan kawasan IKN yang dieksekusi oleh Ditjen Cipta Karya. Perinciannya, pembangunan instalasi penyediaan air minum (IPA), penataan sumbu kebangsaan pembangunan kawasan kantor Kemenko, Kantor Kementerian PUPR, hingga Kantor OIKN.

“Kemudian ada juga untuk infrastruktur perumahan sebesar Rp8,37 triliun. Ini kami alokasikan untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM), hunian Polri, Badan Intelejen Negara, ASN dan Paspampres,” tambah Dody.

Terakhir, alokasi untuk direktorat jenderal Sumber Daya Air (SDA) di IKN senilai Rp1,45 triliun. Digunakan untuk mendukung pembangunan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A,Pengendalian Banjir Sungai Sepaku, pengendalian banjir Sungai Sanggai, pengendalian banjir Sungai Seluang dan Tengin,.

Serta pengendalian banjir Sungai Pamaluan, penyempurnaan dan penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi.

Sementara itu, alokasi anggaran pembangunan IKN tahun anggaran 2025 yang bakal dikucurkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp13,21 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan Rp18,9 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sampai akhir Agustus 2024.

Angka tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

"Realisasi anggaran IKN tahun 2024 telah direalisasikan Rp18,9 triliun dari pagu Rp44 triliun, berarti telah direalisasikan 43,1%," ujar Suahasil.

Dia menjelaskan alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 senilai Rp5,5 triliun. Hingga 2023, sambungnya, realisasinya mencapai Rp27 triliun.

Pada tahun ini, direncanakan alokasi meningkat tajam menjadi Rp44 triliun. Meski belum terealisasi setengah, Suahasil meyakini penyerapan anggaran IKN akan melonjak pada akhir-akhir 2024.

"Ini kita memantau terus karena pekerjaan jalan terus, pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur. Nanti kalau pembangunan infrastrukturnya telah serah terima pekerjaan fisiknya selesai, serapan anggarannya akan meningkat dengan cepat kemungkinan jelang akhir tahun," jelasnya.

Lebih lanjut, dia merincikan realiasi anggaran untuk klaster infrastruktur sebesar Rp16,2 triliun. Infrastruktur tersebut untuk sejumlah pembangunan seperti jalan tol, jembatan, fasilitas air (embung), hingga kawasan kantor kementerian, hingga rusun ASN dan Hankam.

Sementara untuk klaster non-infrastruktur sebesar Rp2,7 triliun. Perinciannya seperti untuk promosi dan sosialisasi IKN, dukungan pengamanan dari Polri, perencanaan, hingga evaluasi.

Sebagai informasi, jika mengacu pada total realisasi 2022 dan 2023 serta pagu anggaran 2024 maka total anggaran IKN mencapai sekitar Rp76,5 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan pagu anggaran Rp 41,41 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran tersebut itu akan digunakan untuk infrastruktur Sumber Daya Air, infrastruktur bina marga, infrastruktur Cipta Karya sebesar, dan infrastruktur pembangunan perumahan.

“Untuk dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 41,41 triliun. Ini akan digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,54 triliun yang mencakup pengendalian banjir Sungai Sepaku hingga pembangunan embung KIPP,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pembangunan infrastruktur Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp 18,91 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, pembangunan jalan tol Seksi 1 hingga Seksi 6C-1, serta jalan akses Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 12,91 triliun akan digunakan untuk pembangunan kantor-kantor kementerian, mulai dari Kantor Kementerian PUPR hingga kantor OIKN.

Adapun proyek pembangunan perumahan dialokasikan Rp 8,05 triliun akan dimanfaatkan untuk optimalisasi dan pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, dukungan Smart Technology Rusun ASN, hingga hunian modular TNI.

Progres Pembangunan IKN

Menteri Basuki juga membeberkan progres pembangunan IKN yang mencakup 108 paket pekerjaan, yang telah mencapai 50,4 persen.

Rinciannya, progres batch pertama pada 2023 untuk 40 paket pekerjaan mencapai 91,4 persen. Lalu batch kedua 31 paket, progresnya mencapai 56,3 persen. Serta batch ketiga 37 paket, dengan progres 14 persen.

Dari paket pekerjaan itu untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A KIPP dengan progres selesai 100 persen, dan pembangunan 22 embung di KIPP progres 100 persen. Kemudian penanganan banjir Sungai Sepaku sudah mencapai 51 persen.

“Ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakati oleh masyarakat pada bulan lalu,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan pagu anggaran Rp 41,41 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran tersebut itu akan digunakan untuk infrastruktur Sumber Daya Air, infrastruktur bina marga, infrastruktur Cipta Karya sebesar, dan infrastruktur pembangunan perumahan.

“Untuk dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 41,41 triliun. Ini akan digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,54 triliun yang mencakup pengendalian banjir Sungai Sepaku hingga pembangunan embung KIPP,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pembangunan infrastruktur Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp 18,91 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, pembangunan jalan tol Seksi 1 hingga Seksi 6C-1, serta jalan akses Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 12,91 triliun akan digunakan untuk pembangunan kantor-kantor kementerian, mulai dari Kantor Kementerian PUPR hingga kantor OIKN.

Adapun proyek pembangunan perumahan dialokasikan Rp 8,05 triliun akan dimanfaatkan untuk optimalisasi dan pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, dukungan Smart Technology Rusun ASN, hingga hunian modular TNI.

Progres Pembangunan IKN

Menteri Basuki juga membeberkan progres pembangunan IKN yang mencakup 108 paket pekerjaan, yang telah mencapai 50,4 persen.

Rinciannya, progres batch pertama pada 2023 untuk 40 paket pekerjaan mencapai 91,4 persen. Lalu batch kedua 31 paket, progresnya mencapai 56,3 persen. Serta batch ketiga 37 paket, dengan progres 14 persen.

Dari paket pekerjaan itu untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A KIPP dengan progres selesai 100 persen, dan pembangunan 22 embung di KIPP progres 100 persen. Kemudian penanganan banjir Sungai Sepaku sudah mencapai 51 persen.

“Ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakati oleh masyarakat pada bulan lalu,” katanya.