Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial kembali mengalami peningkatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) bagi RAPBN perdana masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun atau tertinggi dalam sejarah RI. Jumlah itu meningkat sekitar 4,0% dibandingkan alokasi anggaran perlinsos dalam APBN 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial kembali mengalami peningkatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) bagi RAPBN perdana masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun atau tertinggi dalam sejarah RI. Jumlah itu meningkat sekitar 4,0% dibandingkan alokasi anggaran perlinsos dalam APBN 2024.

IDXChannel - Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) alias bansos dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp504,7 triliun. Angka ini naik Rp8 triliun bila dibandingkan alokasi 2024, yakni Rp496 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlindungan sosial menyasar kelompok yang tidak hanya rentan dan miskin, namun juga kelas menengah.

“Selain konsumsi dijaga dengan inflasi dan pembukaan lapangan kerja, kita juga memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang tidak hanya rentan, miskin, tapi juga kepada kelas menengah,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dalam skemanya, perlinsos atau bansos terdapat beberapa bentuk, seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, program Indonesia pintar, kartu Indonesia pintar, dan KIP Kuliah.

Kendati begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan, APBN tidak hanya digunakan untuk bansos semata. Sebagai instrumen fiskal, APBN dirancang untuk mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional.

“Barangkali membayangkan kalau dari APBN hanya bansos, PKH, sembako, KIP, PBI dari Kemenkes untuk masyarakat dapat akses jasa kesehatan, namun bansos itu dan memang lebih banyak dinikmati untuk kelompok yang paling miskin,” kata Sri Mulyani.

Di luar bantuan sosial, Menkeu menyebut, APBN menjadi sumber anggaran atas sejumlah program subsidi. Misalnya, pangan, listrik, hingga bahan bakar minyak (BBM).

“Kemudian, APBN juga memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi dalam bentuk barang, yaitu artificially membuat harga menjadi lebih rendah, harga-harga untuk BBM, listrik, LPG,” ujarnya.

“Dan kalau kita lihat subsidi, kompensasi untuk memproteksi daya beli masyarakat. Artinya, semua masyarakat miskin, menengah dan kaya semuanya menikmati subsidi tersebut. Memang yang menjadi persoalan adalah masalah sasaran,” kata Sri Mulyani.

(Fiki Ariyanti)