Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bakal melantik sejumlah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024) pagi.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyampaikan bahwa terdapat agenda pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, serta Anggota Komisi Kepolisian Indonesia.

“Iya [ada pelantikan] jam 11.00 WIB,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks Selasa (5/11/2024).

Sekadar informasi, setelah hampir dua bulan menunggu, akhirnya nasib anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menemui titik terang.

Pelantikan yang rencananya dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Selasa, (5/11/2024) pagi ini pukul 11.00 WIB, dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional akan menemani Luhut Binsar Pandjaitan dan berjalan sebagai lembaga non-struktural di Indonesia yang memberi nasihat kepada presiden bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

Nama yang akan mengisi posisi ini, antara lain Marie Pangestu, ChatibBasri, Haryanto Adikoesoemo, Heriyanto Irawan, Arief Anshory Yusuf, Septian Hario Seto (merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif), M Firman Hidayat (merangkap sebagai Direktur Eksekutif)

Lalu, terdapat 12 peserta yang terbagi enam dari pakar kepolisian dan enam dari tokoh masyarakat untuk menjadi anggota Komisi Kepolisian RI.

Sebanyak, 6 kandidat dari unsur Pakar Kepolisian adalah Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi, Michael Marcus Iskandar Pohan, Raden Indah Pangestu Amaritasari, Dr Supardi Hamid, dan YA Triana Ohoiwutun.

Sementara enam kandidat dari unsur tokoh masyarakat Deni S.B. Yuherawan, Fitriana Sidikah Rachman, Gufron, Mochammad Choirul Anam, Mustholih, dan Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bakal melantik sejumlah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024) pagi.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyampaikan bahwa terdapat agenda pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, serta Anggota Komisi Kepolisian Indonesia.

“Iya [ada pelantikan] jam 11.00 WIB,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks Selasa (5/11/2024).

Sekadar informasi, setelah hampir dua bulan menunggu, akhirnya nasib anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menemui titik terang.

Pelantikan yang rencananya dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Selasa, (5/11/2024) pagi ini pukul 11.00 WIB, dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional akan menemani Luhut Binsar Pandjaitan dan berjalan sebagai lembaga non-struktural di Indonesia yang memberi nasihat kepada presiden bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

Nama yang akan mengisi posisi ini, antara lain Marie Pangestu, ChatibBasri, Haryanto Adikoesoemo, Heriyanto Irawan, Arief Anshory Yusuf, Septian Hario Seto (merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif), M Firman Hidayat (merangkap sebagai Direktur Eksekutif)

Lalu, terdapat 12 peserta yang terbagi enam dari pakar kepolisian dan enam dari tokoh masyarakat untuk menjadi anggota Komisi Kepolisian RI.

Sebanyak, 6 kandidat dari unsur Pakar Kepolisian adalah Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi, Michael Marcus Iskandar Pohan, Raden Indah Pangestu Amaritasari, Dr Supardi Hamid, dan YA Triana Ohoiwutun.

Sementara enam kandidat dari unsur tokoh masyarakat Deni S.B. Yuherawan, Fitriana Sidikah Rachman, Gufron, Mochammad Choirul Anam, Mustholih, dan Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku kaget dan tidak menduga bahwa selama ini anggaran KPU digunakan untuk penggunaan private jet, sewa apartemen, hingga pembuatan film terkait pemilu.

Hal ini disampaikan Doli dalam rapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan BPIP soal usulan anggaran tahun 2024 di Gedung DPR, Selasa (10/9/2024).

“Tadinya saya membela habis Bapak Ibu sekalian untuk membuat Pemilu kita ini semakin berkualitas, semakin berwibawa, termasuk saudara-saudara sebagai penyelenggara pemilu. Hampir muncul penyesalan kalau ada begini-begini,” katanya seperti dikutip dari siaran TV Parlemen, Kamis (12/9/2024).

Ahmad Doli menyoroti penggunaan soal private jet yang menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya tadi tidak menduga, tapi ternyata laporannya ada, diakui bahwa itu memakai uang APBN,” tutur dia.

Lebih lanjut, menurut Doli penggunaan anggaran yang sangat terasa tidak penting ada di pembuatan film; film kejarlah janji dan film tagihlah janji. Doli pun mempertanyakan mengapa KPU memiliki ide untuk membuat film tersebut.

“Coba jelaskan sama kami apa output atau background film itu dibuat, sehingga saya buat film itu minimal Rp10 miliar. Siapa yang nonton itu film dan kenapa terpikir buat film?” cecarnya.

Tak hanya itu, lanjut Doli, KPU meminta persetujuan dari Komisi II DPR untuk membuat akademi Pemilu Indonesia.

Menurut dia, hal ini tidak perlu karena Undang-Undang tidak memerintahkan penyelenggara Pemilu membuat sekolah.

“Tugas utama bapak-bapak itu adalah pelaksana Undang-Undang, di Undang-Undang itu ada gak bapak disuruh buat sekolah?”

Atas hal tersebut, Doli merasa kecewa dengan KPU lantaran anggaran yang diberikan ternyata digunakan untuk hal-hal yang berujung pada pemborosan.

“Menurut saya ternyata anggaran yang kita perjuangkan, buat gaya hidup bapak/ibu jadi mewah. Saya tadi terkejut ternyata ada rumah dinas, ada juga apartemen, sekjen klarifikasi, bener gak itu,” pungkas Politikus Golkar tersebut.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Reska Oktoberia juga menilai penggunaan anggaran KPU ini menuai keborosan.

“Tolong kalau tidak akan mau menggunakan rumah dinas, jangan komisioner tinggal di apartemen. Karena apartemen juga dibiayai APBN, rumah dinas pemeliharaannya juga dari APBN, pemborosan,” tegas dia.

Dirinya turut menegaskan jika ada yang masih ingin tinggal di apartemen, bayarlah dengan uang pribadi.

“Saya kembali ingatkan kalau masih ada yang tinggal di apartemen, tolong tutup cepat apartemennya. Kalau masih mau tinggal di apartemen bayar dengan dana pribadi masing-masing,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan tunjangan insentif anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketetapan itu berlaku untuk anggota KPU di seluruh Indonesia dengan kenaikan sebesar 50 persen.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Keputusan ini diambil menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang pendaftaran calonnya dimulai akhir bulan Agustus ini.

Awalnya Jokowi dalam sambutan dan arahannya meminta maaf kepada seluruh jajaran anggota KPU karena tunjangan insentif anggota KPU tidak mengalami kenaikan sejak 2014. Presiden mengaku baru mengetahui hal tersebut belum lama ini dan segera meminta untuk dinaikkan.

"Dengan tugas-tugas berat KPU, saya memohon maaf sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin sehingga saya kejar-kejar," kata Presiden Jokowi, Selasa (20/8/2024).

Jokowi menegaskan kepada jajarannya bahwa dirinya tidak akan menghadiri acara rapat konsolidasi nasional KPU jika belum menandatangani kenaikan tunjangan insentif anggota KPU. "Alhamdulillah, kemarin sudah saya tanda tangani," kata Jokowi.

Presiden berkelakar bahwa dirinya tahu yang ditunggu anggota KPU RI bukan kehadirannya, melainkan kenaikan tunjangan insentif.

"Setelah kemarin saya tahu, waduh ini sejak 2014. Formula kenaikannya sederhana, hitung, hitung, hitung, ketemu, dan kemarin diputuskan kenaikan sebesar 50 persen," kata Presiden disambut tepuk tangan peserta konsolidasi nasional.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan penghargaan dan sangat menghargai serta menghormati kerja keras KPU dari pusat sampai daerah yang telah sukses dan berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024 secara aman, tertib, dan lancar.

"Saya tahu capeknya belum hilang betul, benar? Masih pegal-pegal mungkin. Baru selesai juga (sengketa pemilu) di MK, baru kemarin. Tapi, beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan pilkada serentak," jelasnya.

Presiden meyakini KPU memiliki bekal pengalaman lebih dari cukup. Namun, ia meminta jajaran KPU tetap waspada dan senantiasa melakukan terobosan agar pilkada semakin berkualitas dan hasilnya mendapatkan legitimasi masyarakat.

"Laksanakan (penyelenggaraan pilkada) dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi," ujar Jokowi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum M Afifuddin mengatakan, acara Konsolidasi Nasional Persiapan Pilkada Serentak 2024 digelar dalam rangka memberikan pemahaman yang sama terhadap ketentuan yang harus dipedomani untuk melaksanakan isu-isu strategis, serta untuk mendapatkan masukan dan saran konstruktif, membangun untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada.

Afifuddin melaporkan acara konsolidasi ini diikuti 3.743 peserta, terdiri atas 406 peserta KPU RI, 246 dari KPU provinsi, 3.084 dari KPU kabupaten/kota, dan tujuh orang narasumber tamu undangan dari kementerian/lembaga.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan publik usai Hasyim Asy'ari dipecat dari kursi ketua lantaran terjerat kasus susila. Gaya hidup Komisioner KPU pun turut disorot lantaran disebut mewah.

Salah satu komentar dilontarkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Mardani mengatakan, Komisi II mengetahui adanya penggunaan dua mobil dinas hingga penggunaan jet pribadi. KPU beralasan menggunakan jet pribadi lantaran harus menuju titik tertentu dan tidak terkejar bila menggunakan pesawat umum.

"Ini menjadi catatan besar buat kita harus betul-betul dijaga kepantasan sebagai pejabat publik," kata Mardani ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7).

Sementara itu, Mahfud melalui cuitan di akun X pribadinya @mohmahfudmd mengatakan berdasarkan informasi yang didapatnya dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU saat ini memakai 3 mobil dinas yang mewah.

"Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," kata Mahfud dalam cuitannya, minggu (7/7) malam.

Masukan dan respons dari Mahfud mendapat sambutan dari Mardani. Ia mengatakan menerima masukan Mahfud untuk komisi II meneliti ulang konstruksi anggaran KPU.

"Itu terjadi karena sampai sekarang DPR cuma bisa membahas anggaran memang di tahapan I tidak sampai ke tingkatan III, tentu ini menjadi catatan, kami akan memanggil juga Sekjen KPU dan lain-lain agar betul-betul memperhatikan itu," kata Mardani.

Sementara itu Mahfud menyarankan agar seluruh komisioner KPU saat ini diganti jelang pelaksanaan Pilkada 2024. Hal itu lantaran ia menilai komisioner yang menjabat saat ini sudah pernah dihukum melanggar etik.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan agar semua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) diganti. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, secara prosedur tak bisa mengganti semua komisioner begitu saja.

"Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku," kata Mardani ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Mardani mengatakan, dengan kondisi waktu yang mendekati tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, akan repot bila dilakukan pergantian seluruh Komisioner KPU. Ia menilai waktu untuk pemilihan komisioner baru relatif pendek sebelum pilkada dimulai.

Kendati demikian, Mardani mengapresiasi masukan Mahfud. Ia pun mengakui kejadian terjeratnya Hasyim Asy'ari dalam kasus asusila menampar Komisi II DPR untuk lebih memperhatikan segala aspek dalam menjaring calon Komisioner KPU.

"Kami tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan, karena kalau sistem berantakan akan berantakan," kata dia.

Adapun, Mahfud melalui cuitan di akun X pribadinya @mohmahfudmd mendorong agar seluruh Komisioner KPU diganti. Mahfud menyoroti gaya hidup Komisioner KPU yang dinilai bermewah-mewahan. Mantan Menko Polhukam itu pun menyentil kasus asusila yang menyeret Hasyim.

Mahfud menilai KPU saat ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada serentak 2024. Pergantian komisioner menurut Mahfud bisa dilakukan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang.

“Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," kata Mahfud dalam cuitannya, Minggu (7/7) malam.