Sebuah satelit Boeing yang dioperasikan oleh perusahaan layanan komunikasi global, Intelsat, tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping saat berada di orbit geostasioner pada Sabtu (19/10).

Dalam pernyataan di website resminya, Intelsat menjelaskan satelit bernama IS-33e tersebut mengalami kerusakan akibat "anomali" yang tidak terduga, menyebabkan satelit itu mengalami kehancuran total.

Meskipun demikian, perusahaan memastikan proses pemindahan layanan ke satelit lain, baik dari armada internal maupun dari mitra pihak ketiga, telah berjalan dengan lancar.

"Rencana migrasi dan pemulihan layanan berjalan dengan baik di seluruh armada Intelsat dan satelit pihak ketiga," tulis Intelsat di website resmi, melansir Futurism, Selasa (22/10).

Penyebab pasti dari kerusakan ini masih belum diketahui. Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka sedang melacak sekitar 20 puing-puing dari satelit tersebut. Mereka memastikan bahwa tidak ada "ancaman langsung" terhadap satelit lain.

Satelit IS-33e juga telah menunjukkan masalah sejak awal peluncurannya. Satelit ini mengonsumsi bahan bakar lebih banyak dari perkiraan untuk mempertahankan orbitnya, sehingga mengurangi masa operasionalnya hingga 3,5 tahun dari yang direncanakan.

Hingga kini, penyelidikan terkait penyebab hancurnya IS-33e masih terus dilakukan oleh pihak berwenang.

"Berdasarkan informasi yang kami miliki, kami yakin kecil kemungkinan satelit itu dapat dipulihkan." tulis Intelsat di website resminya, Senin (21/10).

Di sisi lain, perusahaan swasta yang bekerja di bidang pelacak ruang angkasa, ExoAnalytic Solutions, melaporkan bahwa mereka mengidentifikasi 57 serpihan puing yang berasal dari kejadian tersebut.

Meski belum diketahui penyebabnya, peristiwa ini mengingatkan akan resiko yang dihadapi satelit di orbit. Contohnya potensi bahaya dari puing-puing ruang angkasa yang dapat menabrak satelit lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keselamatan dan umur satelit di tengah ancaman yang terus ada di ruang angkasa.

IS-33e diluncurkan pada tahun 2016 dengan bobot sekitar 6,6 ton. Satelit ini berfungsi memberikan layanan broadband, internet, dan telekomunikasi ke wilayah-wilayah di Eropa, Afrika, dan sebagian besar Asia.

Satelit ini merupakan bagian dari platform EpicNG generasi baru Boeing yang sebelumnya telh meluncurkan IS-29e. Namun IS-29e mengalami kegagalan pada sistem bahan bakar pada tahun 2019. Kemalangan ini diduga karena benturan mikrometeorid atau pengaruh cuaca matahari.

Jakarta: Jenama fesyen mewah Prada turut merancang baju astronaut Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) bersama perusahaan bidang antariksa Axiom Space.

"Kami membagikan keahlian kami dalam material berperforma tinggi, fitur dan teknik menjahit. Kami juga belajar banyak hal," kata pimpinan pemasaran Prada Group Lorenzo Bertelli dalam siaran pers yang diunggah di situs resmi Axiom Space, dikutip Selasa, 22 Oktober 2024.

Baju astronaut kolaborasi Prada dan Axiom Space itu diperkenalkan pada Kongres Astronautika Internasional di Milan, Italia, pekan lalu. Baju AxEMU akan digunakan pada misi NASA ke bulan Artemis III.

AxEMU, berwarna putih, dirancang untuk tahan suhu panas ekstrem di kutub selatan bulan sekaligus suhu terdingin di sejumlah area bulan. AxEMU bisa digunakan untuk aktivitas spacewalk (aktivitas di luar stasiun luar angkasa) selama delapan jam.

"Kemitraan Axiom Space-Prada membuat fondasi kolaborasi lintas industri dan semakin memperluas apa yang mungkin pada ranah luar angkasa komersial," kata Presiden Axiom Space Matt Ondler.

Tim desain Prada bekerja bersama insinyur Axiom Space untuk membuat baju luar angkasa dan fitur-fiturnya supaya astronaut yang memakai AxEmu bisa beraktivitas di bulan. Dengan sentuhan Prada, kostum astronaut itu bisa terlihat menarik, terasa nyaman sekaligus tetap bisa berfungsi sesuai dengan teknologi yang ditanamkan pada AxEMU.

Fitur yang dipasang pada baju itu antara lain alat darurat, baju kompresi untuk menyokong tulang dan fitur-fitur lainnya. Menurut Axiom Space, baju itu bisa digunakan untuk kegiatan eksplorasi permukaan bulan dan area low-Earth orbit (LEO) atau orbit rendah.

Saat ini baju astronaut AxEMU berada pada tahap pengembangan akhir. Baju itu sudah diuji coba di bawah laut untuk simulasi lingkungan bulan dan di Johnson Space Center NASA untuk simulasi daya gravitasi. AFP PHOTO/Marco Bertorello


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Axiom Space mengungkap desain baju astronaut baru yang akan digunakan untuk misi NASA ke Bulan, Artemis 3, pada 2026 mendatang. Pakaian ini dirancang bersama dengan rumah mode mewah asal Italia, Prada.

Penampakannya hampir mirip dengan baju luar angkasa yang biasa dipakai astronaut saat ini. Bedanya, ada tambahan aksen garis merah dan perca abu-abu di bagian lutut dan siku.

Perusahaan menyebutnya Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Pakaian ini dipamerkan di International Astronautical Congress yang berlangsung di Milan, Italia, pada Rabu (16/10).

AxEMU menggabungkan fungsionalitas dan estetika untuk menghadapi kondisi Bulan yang menantang. Dia dirancang untuk dapat menahan suhu ekstrem di kutub selatan Bulan dan bertahan pada suhu terdingin di wilayah yang selalu berada dalam bayangan selama sekitar dua jam.

Astronaut yang mengenakan AxEMU pun dapat melakukan spacewalk selama delapan jam. Spacewalk merupakan kegiatan yang dilakukan astronaut di luar pesawat antariksa atau Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space Station/ISS) saat mereka berada luar atmosfer Bumi.

Axiom dan Prada mengatakan AxEMU telah menjalani pengujian ekstensif, termasuk pengujian di bawah air untuk menyimulasikan lingkungan Bulan. Baju astronaut ini hampir mencapai tahap pengembangan akhir.

"Saya sangat bangga dengan hasil yang kami tunjukkan hari ini, yang merupakan langkah pertama dalam kolaborasi jangka panjang dengan Axiom Space," kata Chief Marketing Officer Prada, Lorenzo Bertelli, dikutip dari Reuters.

Artemis 3 sendiri akan menjadi misi yang akan membawa astronaut kembali mendarat di Bulan, setelah misi Apollo 17 pada 1972 lalu.

KEDATANGAN pemilik SpaceX, Elon Musk, beberapa waktu lalu, memantik kembali diskusi tentang industri ruang angkasa di Indonesia. Hal itu seiring berbagai perkembangan spektakuler industri ruang angkasa dunia.

Bukan hanya perusahaan-perusahaan besar seperti SpaceX, Blue Origin, Boeing & Airbus, bahkan perusahaan-perusahaan kecil di negara berkembang seperti India mulai memasuki industri ruang angkasa.

Bukan hanya pula negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia, bahkan negara kecil seperti Selandia Baru telah memasuki industri tersebut.

Lalu bagaimana dengan Indonesia yang sebentar lagi akan memasuki era pemerintahan baru?

Sejak 1984, Departemen Transportasi AS, setara dengan Kementerian Perhubungan Indonesia, telah ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi program ruang angkasa niaga.

Kemudian sejak 1989, Federal Aviation Administration (FAA), setara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Indonesia, telah menerbitkan hampir 400 lisensi untuk berbagai program ruang angkasa niaga.

Secara umum program ruang angkasa dapat dibagi dalam tiga kategori:

1. Program ruang angkasa sipil, ditangani oleh lembaga-lembaga penelitian seperti NASA atau LAPAN (BRIN);
2. Program ruang angkasa militer, ditangani oleh institusi-institusi pertahanan;
3. Program ruang angkasa niaga, ditangani oleh FAA atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Adapun untuk program-program yang beririsan atau lintas sektoral, maka dapat ditangani bersama oleh lembaga-lembaga tersebut.

Berikut kami paparkan sejumlah faktor yang membuat negeri kita berpotensi besar untuk industri ruang angkasa kelas dunia.

Faktor pertama, lokasi Indonesia di wilayah Khatulistiwa (Equator). Lokasi tersebut sangat strategis untuk industri ruang angkasa, terutama dalam hal peluncuran satelit ke Geostationay Orbit (GSO).

Selama ini GSO merupakan orbit yang digunakan untuk berbagai Satelit Cuaca dan Telekomunikasi di dunia.

Secara Fisika dan Geografi, kecepatan linear terbesar akibat rotasi bumi pada porosnya berada di Khatulistiwa. Kecepatannya mencapai sekitar 1.670 km/jam.

Bandingkan dengan kecepatan linear Bumi di Tanjung Canaveral Kennedy Spaceport (Amerika Serikat) atau Baikonur Cosmodrome (dioperasikan oleh Russia di wilayah Kazakhstan) yang masing-masing hanya mencapai sekitar 1.550 km/jam dan 1.275 km/jam.

Hal tersebut menjadi faktor penting dalam peningkatan efisiensi peluncuran wahana ruang angkasa, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk penghematan bahan bakar ataupun peningkatan payload.

Sebagai contoh, kita dapat pelajari peluncuran roket Soyuz dari Guiana Space Centre (Spaceport yang berada di French Guiana, bagian dari Perancis yang berada di sekitar Khatulistiwa, 5 derajat Lintang Utara di Amerika Latin).

KEDATANGAN pemilik SpaceX, Elon Musk, beberapa waktu lalu, memantik kembali diskusi tentang industri ruang angkasa di Indonesia. Hal itu seiring berbagai perkembangan spektakuler industri ruang angkasa dunia.

Bukan hanya perusahaan-perusahaan besar seperti SpaceX, Blue Origin, Boeing & Airbus, bahkan perusahaan-perusahaan kecil di negara berkembang seperti India mulai memasuki industri ruang angkasa.

Bukan hanya pula negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia, bahkan negara kecil seperti Selandia Baru telah memasuki industri tersebut.

Lalu bagaimana dengan Indonesia yang sebentar lagi akan memasuki era pemerintahan baru?

Sejak 1984, Departemen Transportasi AS, setara dengan Kementerian Perhubungan Indonesia, telah ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi program ruang angkasa niaga.

Kemudian sejak 1989, Federal Aviation Administration (FAA), setara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Indonesia, telah menerbitkan hampir 400 lisensi untuk berbagai program ruang angkasa niaga.

Secara umum program ruang angkasa dapat dibagi dalam tiga kategori:

1. Program ruang angkasa sipil, ditangani oleh lembaga-lembaga penelitian seperti NASA atau LAPAN (BRIN);
2. Program ruang angkasa militer, ditangani oleh institusi-institusi pertahanan;
3. Program ruang angkasa niaga, ditangani oleh FAA atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Adapun untuk program-program yang beririsan atau lintas sektoral, maka dapat ditangani bersama oleh lembaga-lembaga tersebut.

Berikut kami paparkan sejumlah faktor yang membuat negeri kita berpotensi besar untuk industri ruang angkasa kelas dunia.

Faktor pertama, lokasi Indonesia di wilayah Khatulistiwa (Equator). Lokasi tersebut sangat strategis untuk industri ruang angkasa, terutama dalam hal peluncuran satelit ke Geostationay Orbit (GSO).

Selama ini GSO merupakan orbit yang digunakan untuk berbagai Satelit Cuaca dan Telekomunikasi di dunia.

Secara Fisika dan Geografi, kecepatan linear terbesar akibat rotasi bumi pada porosnya berada di Khatulistiwa. Kecepatannya mencapai sekitar 1.670 km/jam.

Bandingkan dengan kecepatan linear Bumi di Tanjung Canaveral Kennedy Spaceport (Amerika Serikat) atau Baikonur Cosmodrome (dioperasikan oleh Russia di wilayah Kazakhstan) yang masing-masing hanya mencapai sekitar 1.550 km/jam dan 1.275 km/jam.

Hal tersebut menjadi faktor penting dalam peningkatan efisiensi peluncuran wahana ruang angkasa, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk penghematan bahan bakar ataupun peningkatan payload.

Sebagai contoh, kita dapat pelajari peluncuran roket Soyuz dari Guiana Space Centre (Spaceport yang berada di French Guiana, bagian dari Perancis yang berada di sekitar Khatulistiwa, 5 derajat Lintang Utara di Amerika Latin).

Glavkosmos menjelaskan bahwa peluncuran roket Soyuz dari wilayah Khatulistiwa Guiana tersebut dapat menambah payload hingga 40 persen dibanding peluncuran roket yang sama dari Baikonur Cosmodrome (tempat roket Soyuz biasa diluncurkan sebelumnya) di Kazakhstan (yang merupakan bagian dari Uni Soviet ketika cosmodrome itu pertama kali dibuat).

Keuntungan lain terkait Geostationary Orbit yang strategis bagi Indonesia adalah letaknya tepat di atas Khatulistiwa, pada ketinggian 35.870 Km dari permukaan laut.

Perioda Geostationay Orbit sama dengan waktu yang diperlukan untuk rotasi Bumi sehingga satelit yang ditempatkan pada Geostationary Orbit dapat selalu “mengikuti” wilayah atau negara yang dilayaninya.

Cukup dengan tiga satelit yang disebar pada Geostationary Orbit, secara teori suatu operator dapat meliputi seluruh permukaan Bumi.

Dengan demikian, peluncuran satelit menuju Geostationary Orbit dari wilayah Khatulistiwa membutuhkan lintasan dan waktu yang jauh lebih singkat dibanding peluncuran dari wilayah non-Khatulistiwa.

Sebagai contoh, peluncuran satelit menuju Geostationary Orbit dari Cape Canaveral Kennedy (Amerika Serikat) atau dari Baikonur Cosmodrome (dioperasikan oleh Russia di wilayah Kazakhstan) akan memerlukan lebih banyak manuver.

Akibatnya, lebih banyak waktu dan bahan bakar yang diperlukan untuk peluncuran tersebut.

Faktor kedua, keberadaan undang-undang yang secara khusus mengamanatkan pembangunan Bandar Antariksa (Spaceport), yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Pasal 44, Ayat 1.

Amanat Pembangunan Bandar Antariksa dalam undang-undang itu menunjukkan betapa kuatnya komitmen Indonesia untuk membangun teknologi dan industri ruang angkasa. Berpulang pada para pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan amanat penting tersebut.

Faktor ketiga, begitu banyaknya aspek kehidupan kita yang bergantung pada teknologi satelit. Hal tersebut meliputi penggunaan peta ketika kita berkendaraan ke daerah yang tidak dikenal atau untuk hindari kemacetan.

Selain itu, pencarian informasi cuaca, pemantauan dan pengendalian mitigasi bencana, pengembangan wilayah pertanian, pengawasan hutan, penginderaan jarak jauh, hingga pemesanan makanan dengan ojek online.

Saat ini ada sekitar 10.000 satelit yang mengorbit Bumi. Jumlah tersebut terus meningkat, hingga diperkirakan pada 2030 akan mencapai jumlah 60.000 satelit.

Berarti akan timbul kebutuhan untuk peluncuran sekitar 50.000 satelit sampai 2030 nanti. Kebutuhan itu adalah peluang emas secara ekonomi dan teknologi bagi berbagai negara atau perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan Bandar Antariksa.

Peningkatan spektakuler dalam hal kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, komunikasi serta teknologi pembuatan satelit (terutama satelit ukuran kecil dan medium) telah menghasilkan peningkatan yang luar biasa pula dalam industri ruang angkasa, termasuk dalam hal peluncuran satelit ukuran kecil dan medium.

Saat ini berbagai negara dan perusahaan di dunia, baik kecil maupun besar, berlomba-lomba dalam membangun kemampuan teknologi ruang angkasa.

Negara kecil dan terpencil seperti Selandia Baru hingga negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Perancis, Rusia hingga India terus meningkatkan kapasitas industri ruang angkasa yang mereka miliki.

Begitu pula dengan berbagai perusahaan swasta pendatang baru seperti SpaceX, Blue Origin dan Virgin Galactic hingga perusahaan dirgantara yang sudah lama berdiri sperti Boeing dan Airbus.

Berdasar data dari Precedence Research, pada 2024 ini saja, industri ruang angkasa telah mendekati nilai 500 miliar dollar AS (sekitar Rp 7.500 triliun) dan akan mencapai 1000 miliar dollar AS (sekitar Rp 15.000 triliun) pada 2033 nanti.

Faktor keempat, Indonesia memiliki area yang potensial untuk dijadikan Bandar Antariksa (Spaceport). Sejak 1985, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), saat ini menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), telah mempelajari potensi dibangunnya Bandar Antariksa di Biak, Papua.

Wilayah Biak strategis untuk Pembangunan industri ruang angkasa karena belum terlalu padatnya sebaran pemukiman maupun lalu lintas udara dan perairan di daerah tersebut.

Posisi Biak yang dekat dengan Samudera Pasifik juga sangat strategis untuk berbagai keperluan logistik industri ruang angkasa.

Faktor kelima terkait dengan salah satu bagian industri ruang angkasa, yaitu space tourism (pariwisata ruang angkasa).

Tidak ada yang lebih baik selain berwisata ke ruang angkasa dari perairan dan kepulauan terindah dunia sekelas Raja Ampat dan berbagai perairan indah lain di bagian timur Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia dapat membangun kawasan wisata terpadu darat, laut, hingga luar angkasa. Kesempatan langka yang tidak dimiliki semua negara di dunia.

Faktor keenam, tekad untuk melakukan pemerataan pembangunan ke wilayah timur Indonesia. Selama ini pemerintah telah memikirkan berbagai cara untuk melakukan pemerataan pembangunan ke wilayah timur Indonesia.

Pembangunan industri ruang angkasa melalui Bandar Antariksa di Biak, Papua, merupakan salah satu cara untuk membawa bagian besar “kue” pembangunan ke wilayah timur Indonesia.

Terlebih jika negara-negara lain dan berbagai perusahaan internasional turut berinvestasi dan bekerja sama memanfaatkan fasilitas Bandar Antariksa di Biak tersebut, maka berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di bagian timur Indonesia akan turut mendapatkan stimulus yang amat signifikan.

Faktor ketujuh, potensi industri ruang angkasa untuk turut membangun kehandalan dan kemandirian teknologi pertahanan nasional.

Hampir semua aspek kehidupan masyarakat saat ini berhubungan dengan teknologi ruang angkasa seperti satelit, baik secara langsung ataupun tidak.

Dengan demikian, penguasaan teknologi dan industri ruang angkasa berbanding lurus dengan kehandalan dan kemandirian pertahanan bangsa dan negara.

Ruang angkasa saat ini telah menjadi domain pertahanan yang mendapat perhatian besar dari berbagai negara di dunia.

Hal itu tidak terlepas dari potensi besar (dan juga risiko besar) dalam bidang pertahanan yang menyertai perkembangan teknologi dan industri ruang angkasa.

Faktor kedelapan, tentang kebanggaan nasional sebagai bangsa yang besar.
Selain manfaat ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri ruang angkasa yang kuat juga tentu akan menjadi kebanggaan bagi bangsa kita.

Indonesia memiliki kesempatan untuk masuk dalam kelompok bangsa yang handal dalam teknologi tinggi ruang angkasa, sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia.

Semoga para anggota Dewan (yang baru saja dilantik) dan pemerintahan baru (yang tidak lama lagi meneruskan tongkat estafet pembangunan) dapat mewujudkan industri ruang angkasa nasional demi masa depan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemakmuran ekonomi bangsa kita.

BANDUNG, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Gita Amperiawan mengatakan, pihaknya akan menggencarkan pemahaman di bidang teknologi perantariksaan, sebelum mulai memproduksinya.

Hal itu disampaikan merespons pertanyaan tentang wacana TNI Angkatan Udara (AU) akan membentuk Satuan Antariksa ke depannya.

"Ya paling tidak, kalau kami, tentunya yang pertama kali harus kami coba ikuti adalah pemahaman teknologinya," kata Gita ditemui di Hanggar pesawat N219, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/9/2024).

Gita menerangkan bahwa pemahaman teknologi juga selalu didorong oleh pemerintah kepada PT DI sebagai produsen perdigantaraan Indonesia.

Teruntuk wacana Satuan Antariksa, diakuinya, PT DI juga akan menyasar anak-anak muda untuk didorong mengikuti perkembangan teknologi.

Hal itu perlu disiapkan agar nantinya ketika dibutuhkan, PT DI siap memproduksi peralatan untuk Satuan Antariksa.

"Maka sekarang, khususnya di generasi muda itu kan kami harus mulai mengikuti perkembangan teknologinya seperti apa, itu yang paling minimal yang PT DI akan lakukan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono mengungkapkan bahwa TNI AU sedang mempersiapkan pembentukan Satuan Antariksa untuk menjaga dan melindungi wilayah udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan ini disampaikan Tonny saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia ke-6 yang diselenggarakan di Gedung Sabang Merauke Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta, pada Kamis (26/9/2024).

Acara yang mengusung tema "Space Capability Development dalam Memperkuat Pertahanan NKRI Melalui Pembentukan Satuan Ruang Angkasa" ini juga disiarkan secara langsung melalui Youtube Airmen TV Dispenau.

"Namun perlu diakui bahwa untuk membentuk Satuan Antariksa TNI Angkatan Udara akan membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Tonny yang diwakili oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo.

Tonny menjelaskan bahwa beberapa negara maju masih belum sepenuhnya mandiri dalam mengembangkan teknologi ruang angkasa, dan mereka harus berkolaborasi dengan lembaga lain, terutama terkait anggaran. Sebab, teknologi ruang angkasa memerlukan biaya yang besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono menegaskan bahwa TNI AU perlu belajar dari negara-negara yang telah lebih dulu membentuk Satuan Antariksa.

Pernyataan ini disampaikan Tonny saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia Ke-6 di Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta, pada Kamis (26/9/2024).

Acara yang mengusung tema "Space Capability Development dalam Memperkuat Pertahanan NKRI Melalui Pembentukan Satuan Ruang Angkasa" ini juga disiarkan secara langsung melalui Youtube Airmen TV Dispenau.

Menurut Tonny, pengalaman dari Amerika Serikat, Australia, dan Prancis sangat penting bagi TNI AU dalam mempersiapkan pembentukan Satuan Antariksa untuk menjaga dan melindungi wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita juga harus belajar dari pengalaman negara lain yang telah lebih dulu membentuk satuan antariksa seperti Amerika Serikat, Australia, dan Perancis untuk mendapatkan insight dan memahami best practice untuk implementasi lebih lanjut di Indonesia," jelasnya, yang diwakili oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo.

"Negara-negara tersebut telah menunjukkan bagaimana ruang angkasa menjadi bagian integral dari strategi pertahanan modern," ucapnya.

KSAU mengakui bahwa pembentukan Satuan Antariksa TNI AU akan memerlukan waktu yang cukup lama.

Dia menjelaskan bahwa beberapa negara maju pun belum sepenuhnya mandiri dalam mengembangkan teknologi ruang angkasa, dan masih perlu berkolaborasi dengan lembaga lain, terutama terkait anggaran, mengingat biaya yang dibutuhkan sangat besar.

"TNI Angkatan Udara saat ini masih dalam tahap menguasai persiapan, baik dari segi regulasi maupun organisasi, serta penyiapan sumber daya nasional yang andal dan profesional melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pengembangan satuan antariksa," ungkap Tonny.

Penyediaan infrastruktur ruang angkasa, seperti fasilitas peluncuran satelit dan pusat kendali, juga dinilai penting dalam pembentukan satuan tersebut.

"Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, maka upaya untuk mengoptimalkan kapabilitas antariksa akan terhambat," ucapnya.

Tonny menjelaskan bahwa dunia pertahanan saat ini bergerak sangat cepat, terutama dalam penguasaan antariksa.

Ruang angkasa tidak hanya digunakan untuk eksplorasi ilmiah, tetapi juga menjadi domain strategis yang menentukan posisi dan kekuatan suatu negara dalam menjaga kedaulatan.

"TNI Angkatan Udara sangat menyadari bahwa untuk melindungi wilayah udara nasional, kita juga harus menguasai ruang angkasa yang tepat berada di atasnya," tambah Tonny.

Dia juga mencatat bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok telah berinvestasi besar-besaran dalam teknologi antariksa, menggunakan ruang angkasa untuk keperluan intelijen, pengamatan, dan pengintaian.

Menurutnya, negara-negara tersebut juga mempersiapkan kemungkinan menghadapi konflik yang dapat mengubah antariksa menjadi medan pertempuran di masa depan.

"Situasi ini jelas memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya bagi TNI Angkatan Udara sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan udara," tutup Tonny.

"Situasi ini jelas memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya bagi TNI Angkatan Udara sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan udara," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono mengungkapkan bahwa TNI AU sedang mempersiapkan pembentukan Satuan Antariksa untuk menjaga dan melindungi wilayah udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan ini disampaikan Tonny saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia ke-6 yang diselenggarakan di Gedung Sabang Merauke Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta, pada Kamis (26/9/2024).

Acara yang mengusung tema "Space Capability Development dalam Memperkuat Pertahanan NKRI Melalui Pembentukan Satuan Ruang Angkasa" ini juga disiarkan secara langsung melalui Youtube Airmen TV Dispenau.

"Namun perlu diakui bahwa untuk membentuk Satuan Antariksa TNI Angkatan Udara akan membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Tonny yang diwakili oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo.

Tonny menjelaskan bahwa beberapa negara maju masih belum sepenuhnya mandiri dalam mengembangkan teknologi ruang angkasa, dan mereka harus berkolaborasi dengan lembaga lain, terutama terkait anggaran. Sebab, teknologi ruang angkasa memerlukan biaya yang besar.

"TNI Angkatan Udara saat ini masih berada dalam menguasai persiapan baik dari segi regulasi, maupun organisasi serta penyiapan sumber daya nasional yang andal dan profesional melalui pendidikan, dan pelatihan yang sesuai dengan pengembangan satuan antariksa," kata Tonny.

Selain itu, dia mengatakan, penyediaan infrastruktur ruang angkasa, seperti fasilitas peluncuran satelit dan pusat kendali, juga memiliki peran penting dalam pembentukan satuan ruang angkasa.

"Tanpa adanya infrastruktur yang memadai maka upaya untuk mengoptimalkan kapabilitas antariksa akan terhambat," ucapnya.

Tonny juga menjelaskan bahwa dunia pertahanan kini bergerak dengan sangat cepat, terutama dalam penguasaan antariksa.

Antariksa, katanya, tidak hanya digunakan sebagai area eksplorasi ilmiah, tetapi juga menjadi domain strategis yang menentukan posisi dan kekuatan suatu negara dalam menjaga kedaulatan.

"TNI angkatan udara sangat menyadari bahwa untuk melindungi wilayah udara nasional, kita juga harus menguasai ruang angkasa yang tepat berada di atasnya," kata Tonny.

Dia menambahkan bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok telah berinvestasi besar dalam teknologi antariksa.

Mereka memanfaatkan ruang angkasa untuk keperluan intelijen pengamatan dan pengintaian, serta mempersiapkan kemungkinan menghadapi konflik yang dapat menjadikan antariksa sebagai medan pertempuran di masa depan.

"Situasi ini jelas memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya bagi TNI Angkatan Udara sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan udara," kata Tonny.

"TNI Angkatan Udara memiliki peran strategis dalam mempersiapkan dan mengembangkan kapabilitas antariksa," imbuhnya.

Jared Isaacman, seorang pengusaha asal AS, menjadi orang pertama di dunia yang melakukan spacewalk komersial di luar angkasa pada Kamis (12/9) waktu setempat. Spacewalk merupakan aksi melayang di antariksa, yang biasanya dilakukan oleh para astronaut profesional di luar Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space Station/ISS).

Ia tergabung dalam misi Polaris Dawn, menumpangi kapsul Crew Dragon yang diluncurkan roket SpaceX ke orbit Bumi pada Selasa (10/9). Misi ini dilakukan dalam rangka uji coba pakaian luar angkasa Extravehicular Activity (EVA) yang dikembangkan SpaceX selama dua tahun terakhir.

Isaacman, yang merupakan pilot dan pendiri sekaligus CEO perusahaan pembayaran elektronik Shift4 Payments, menjadi komandan dalam misi Polaris Dawn. Dia juga memboyong tiga awak non-astronaut lainnya, yakni pensiunan pilot Angkatan Udara AS, Scott Poteet, serta dua insinyur SpaceX, Sarah Gilis dan Anna Menon.

Sesampainya di orbit Bumi, sebelum para astronaut sipil melakukan spacewalk, tekanan di dalam kapsul diubah secara perlahan dalam proses yang disebut pre-breathing. Ini dilakukan untuk mempersiapkan tubuh astronaut untuk kondisi ruang angkasa.

Para astronaut sipil ini satu per satu keluar dari kapsul Crew Dragon, berjalan di ruang hampa menggunakan baju astronaut dengan tali pengaman terpasang di tubuhnya. Masing-masing dari mereka menghabiskan waktu 10 menit untuk berada di kapsul.

Isaacman menjadi orang pertama yang keluar dari kapsul, disusul oleh Gilis. Keduanya mencoba berbagai gerakan, memutar tubuhnya ke sisi kiri dan kanan, dan melenturkan anggota tubuhnya untuk menguji spacesuit baru yang dirancang SpaceX dapat berfungsi dengan baik di luar angkasa.

Sementara kru lainnya, Scott Poteet dan Anna Menon, menyaksikan dari dalam kapsul.

Setelah para astronaut sipil selesai melakukan spacewalk di ruang angkasa, tim yang ada di Bumi, tepatnya di kantor SpaceX di Hawthorne, California, AS, menyaksikan pintu kapsul kembali tertutup dan memastikan tidak ada kebocoran saat astronaut balik ke tempat duduk kabin.

Seluruh proses tersebut berlangsung di ketinggian 730 km di atas Bumi selama 1 jam 46 menit. Detik-detik Isaacman meluncur menggunakan roket SpaceX dan berjalan di luar angkasa disiarkan di situs web SpaceX. Ini menjadi misi paling berisiko bagi SpaceX.

“Di rumah, kami semua punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun dari sini, Bumi tampak seperti dunia yang sempurna,” kata Isaacman setelah keluar dari pesawat antariksa, sebagaimana dikutip Reuters.

Astronaut dalam misi Polaris Dawn ini meluncur ke luar angkasa menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX di Florida, AS, pada Selasa (10/9) pukul 05.23 waktu setempat. Polaris Dawn akan berada di luar angkasa selama 5 hari dan melakukan perjalanan sejauh 1.400 km jadi jarak terjauh yang pernah ditempuh sebuah misi dengan awak manusia di dalamnya.

Ini menjadi proyek paling ambisius yang pernah dilakukan SpaceX, perusahaan milik Elon Musk.

Astronaut dari Badan Antariksa Eropa (ESA) asal Jerman, Matthias Maurer, memamerkan prototipe pakaian astronaut LUNA yang baru di rumah mode Cardin di Paris, Prancis, Senin (9/9).

Setelan triko bagian dalam yang lembut dan setelan luar untuk pakaian antariksa dirancang oleh rumah mode Pierre Cardin dari Prancis.

Pakaian luar angkasa tersebut akan digunakan di gedung simulasi permukaan bulan yang baru milik LUNA yang berbasis di Cologne (Jerman).

Lembaga antariksa AS, NASA, akan menginformasikan kesiapan dan keamanan pesawat Boeing untuk membawa pulang dua astronautnya yang terjebak Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) pada akhir pekan ini.

Dua astronaut NASA yang dimaksud adalah Butch Wilmore dan Sunita Williams, yang saat ini masih berada di ISS sejak Juni 2024. Jadwal kepulangan mereka ke Bumi belum diketahui, lantaran pesawat Boeing yang mereka tumpangi, Starliner, mengalami beberapa masalah.

Administrator NASA, Bill Nelson, akan bertemu dengan para pemangku kepentingan pada Sabtu (24/8) mendatang waktu setempat, untuk membahas apakah Boeing Starliner cukup aman untuk mengembalikan Wilmore dan Williams dari ISS atau tidak. Hasil pertemuan akan langsung diumumkan pasca-rapat berakhir.

Perusahaan dirgantara luar angkasa milik Elon Musk, SpaceX, sebenarnya bisa membawa pulang kedua astronaut itu ke Bumi. Namun, misinya baru bisa mulai dijalankan pada Februari 2025.

Jika NASA akhirnya memutuskan untuk mempercayakan SpaceX dalam misi kepulangan ini, maka Starliner Boeing akan kembali ke Bumi tanpa Wilmore dan Williams pada September 2024.

NASA mengatakan para teknisi sedang mengevaluasi model komputer baru untuk mesin pendorong Starliner dan bagaimana kinerjanya saat kapsul turun dari orbit untuk mendarat di gurun AS. Hasil evaluasi, termasuk analisis risikonya, akan menjadi faktor dalam keputusan final NASA.

Starliner merupakan pesawat antariksa Boeing yang dibangun untuk Program Kru Komersial NASA (NASA's Commercial Crew Program), sebuah kemitraan badan antariksa AS dengan perusahaan swasta untuk membawa astronaut ke orbit Bumi. Kolaborasi pemerintah dan swasta ini dilakukan setelah program pesawat antariksa buatan NASA disetop pada 2011.

Sebelumnya pada awal Agustus 2024, Boeing mengaku pengujian pendorong yang ekstensif di luar angkasa dan di darat menunjukkan kemampuan Starliner untuk mengembalikan astronaut dengan aman.

Peluncuran Starliner yang diisi Wilmore dan Williams pada 5 Juni 2024 merupakan penerbangan astronaut pertama bagi Boeing. Perusahaan sudah melakukan dua uji peluncuran kapsul tanpa awak.

Jakarta: Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pentingnya Kebijakan Menyeluruh dalam Mitigasi Sampah Luar Angkasa." Diskusi dilaksanakan secara luring dan daring, serta para pembicara berasal dari dalam dan luar negeri.

FGD ini terlaksana berlandaskan kerja sama dari ASEAN International Advocacy and Consultacy (SAIAC), bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (LPPM Atma Jaya dan Atma Jaya Studies on Avitaion, Outer Space dan Cyber Laws (AJAVoC).

Diskusi ini mengundang Research Coordinator of Law Faculty, Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Dr Yanti Fristikawati S.H.M.Hum., Shaanti Shamdasani selaku CEO and President, SAIAC and ThinkGroup and ThinkGroups Space and Satellites, serta Prof. Dr. dr Yuda Turana, Sp. S (K), Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang membuka diskusi ini.
Topik diskusi membahas tentang kebijakan dan pembuatan peraturan antariksa jika diperlukan. Maraknya aktivitas antariksa dan peluncuran satelit ke orbit secara besar-besaran telah menciptakan kekhawatiran akan meningkatkan kepadatan di orbit yang dapat menjadi masalah jika tidak di mitigasi dengan benar.

Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah sampah antariksa yang jika tidak dimitigasi dengan benar tidak hanya akan mengancam asset antariksa namun juga berpotensi menimbulkan korban jiwa baik di antariksa maupun di bumi.

Shaanti mengatakan, pihaknya ingin mengembangkan agenda yang relevan dan kritis, yang mencakup semua kepentingan industri, sambil tetap memastikan kepentingan publik. Ia juga ingin memastikan pihaknya berbicara dengan para pemangku kepentingan yang relevan di Indonesia dan di seluruh dunia.

"Kami juga bertujuan untuk memicu diskusi dan mengumpulkan masukan dari semua pemangku kepentingan, karena kami sepakat bahwa kami bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi masing-masing negara, tetapi kami ingin melakukannya dengan cara yang melindungi keberlanjutan di masa depan dan menghormati pedoman komunitas internasional,” ungkap Shaanti dalam siaran pers, Jumat, 23 Agustus 2024.

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mego Pinandito dan Duta Besar RI untuk Austria dan Perwakilan Tetap RI di PBB, Damos Dumoli Agusman yang hadir sebagai pembicara utama membahas tentang pentingnya isu penggunaan antariksa seperti komunikasi satelit, pemantauan cuaca dan perubahan iklim. Selain itu juga ada pembahasan mengenai bahaya dari sampah antariksa, dan perlunya kerja sama multilateral dalam pembentukan kebijakan serta instrumen hukum untuk mitigasi dan penghapusan sampah antariksa.

Mego mengatakan dengan adanya kebijakan dan peraturan maka akan memberikan perlindungan dan rasa aman serta mendukung perkembangan dalam memajukan antariksa.
Director of Atma Jaya Studies on Avion, Outer Space, and Cyber Laws/AJAVoC, Ida Bagus Rahmadi Supancan menjelaskan bagaimana Belanda dan Uni Eropa menangani puing-puing antariksa serta kerangka hukum dan regulasi yang relevan.

Asst. Professor Deputy Director of the International Institute of Air and Space Law at Leiden University, Tanja Masson-Zwaan membahas mengenai puing-puing satelit yang ada di antariksa membuat peningkatan pada kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan karena puing-puing ini dapat merusak infrastruktur anntariksa dan menciptakan lebih banyak puing.
Professor of International Law, The University of Hong Kong, China, Zhao Yun membahas tentang mitigasi dan keberlanjutan antariksa dari perspektif hukum di China.

China telah membuat hukum terkait mitigasi puing-puing meskipun belum memiliki undang-undang nasional lengkap. Menurut pernyataan Prof Zhao Yun, China sedang menuju ke arah pembentukan undang-undang nasional yang akan mengakomodasikan prinsip berkelanjutan jangka panjang dalam aktivitas antariksa.

Professor of International Law at Western Sydney University, Australia, Steven Freeland menyoroti perlunya teknologi, kerangka kerja hukum nasional dan peraturan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan dan keselamatan di antariksa. Ia menggaris bawahi pentingnya kerja sama global dalam mengatasi masalah antariksa saat ini.

Selain itu, Steven juga membagikan pengalaman Australia dalam mengembangkan undang-undang dan kebijakan ruang angkasa serta penting nya evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala. Head of Fight Mechanics Operation Research Group of Institut Teknologi Bandung, menyoroti pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan desain satelit yang lebih baik dan penggunaan material yang lebih ramah lingkungan.

Head of Research Center for Space - The National Research and Innovation Agency/BRIN), Dr. Emanuet Sungging Mumpuni, M.Si mengungkapkan pentingnya meningkatkan kapasitas observasi untuk mendukung penelitian dan menjaga keberlanjutan dalam eksplorasi antariksa.
Emmanuet juga menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dalam menangani puing-puing antariksa serta dampaknya terhadap masa depan eksplorasi antariksa.

Diskusi ini menyoroti bagaimana negara-negara seperti Belanda, Tiongkok, dan Australia telah mengambil langkah-langkah spesifik dalam mitigasi sampah luar angkasa. Kebijakan mitigasi ini bertujuan untuk membantu negara-negara dan organisasi nasional dalam mengurangi risiko terjadinya kerugian dalam bidang antariksa.

Melihat urgensi dari isu tersebut, FGD ini berperan sebagai platform untuk berbagi informasi, pengalaman, dan strategi dari berbagai negara agar dapat saling berkerja sama menemukan solusi yang terbaik untuk melindungi antariksa agar terus berkembang hingga di masa yang akan datang.

Baca juga: BRIN Kembangkan Remote Sensing untuk Penginderaan Lahan Jarak Jauh

(CEU)