Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa saat ini sedang mematangkan rencana implementasi Anti Scam Center (ASC).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, rencana implementasi Anti Scam Center ini terus dikuatkan dan dimatangkan oleh pihaknya, bersama dengan anggota Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), yaitu 16 kementerian/lembaga.

“Kami juga baru berdiskusi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lain-lain untuk terus mematangkan rencana pembentukan Anti Scam Center ini yang ternyata sudah banyak ditunggu, dan diharapkan segera dapat diluncurkan,” ujarnya dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) September 2024, Selasa (1/10).

Friderica menuturkan, salah satu aspek yang sangat disiapkan dengan baik yaitu, sistem ASC itu sendiri. Pasalnya, akan digunakan oleh banyak pelaku usaha untuk penanganan penipuan scam seperti di sektor perbankan. Selain itu, dia menyebutkan bahwa OJK akan melibatkan pula penyedia jasa pembayaran serta e-commerce.

“Dengan begitu, maka diperlukan lebih banyak waktu untuk menyiapkan sistem ASC supaya dipastikan kehandalan sistem tersebut,” imbuhnya.

Friderica menjelaskan, ASC sangat berguna untuk melindungi konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. Menurut dia, ASC dapat mempercepat penanganan kasus penipuan scam resmi di sektor keuangan dengan melakukan pemblokiran rekening pelaku, identifikasi pelaku kejahatan, serta upaya melakukan penegakan hukum.

Melalui langkah konkrit ini, ia berhadap dapat dilakukan upaya pemulihan kerugian finansial dari korban serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Lebih lanjut, Friderica mengatakan bahwa ASC didukung dengan sistem dan komunikasi yang terintegrasi. Dengan demikian, ASC mampu mendukung penanganan dan tindak lanjut lebih cepat dibandingkan metode penanganan yang manual dan tidak terintegrasi.

“Maka dari itu, ASC menjadi forum koordinasi dan secara integrasi, sehingga bisa dikejar kalau terjadi pemindahan dana dari korban kepada rekening-rekening yang lain,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya tengah mematangkan rencana implementasi Anti Scam Center (ASC).

“OJK bersama dengan anggota Satgas PASTI (Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal), yaitu 16 kementerian/lembaga, terus menguatkan dan mematangkan rencana implementasi Anti Scam Center ini. Kita juga baru berdiskusi juga dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan lain-lain untuk mematangkan rencana pembentukan Anti Scam Center ini yang ternyata sudah banyak ditunggu dan diharapkan segera dapat diluncurkan,” ujarnya dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) September 2024 secara virtual, Jakarta, dikutip Rabu.

Salah satu aspek yang sangat disiapkan dengan baik adalah sistem ASC itu sendiri karena akan digunakan oleh banyak pelaku usaha untuk penanganan penipuan scam seperti di sektor perbankan. Pihaknya akan melibatkan pula penyedia jasa pembayaran serta e-commerce.

Dengan demikian, lanjutnya, maka diperlukan lebih banyak waktu untuk menyiapkan sistem ASC supaya dipastikan kehandalan sistem tersebut.

Sebagai bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, ASC disebut akan mempercepat penanganan kasus penipuan scam resmi di sektor keuangan dengan melakukan pemblokiran rekening pelaku, identifikasi pelaku kejahatan, serta upaya melakukan penegakan hukum.

Melalui langkah konkrit ini, diharapkan dapat dilakukan upaya pemulihan kerugian finansial dari korban serta memberikan efek jeda bagi pelaku kejahatan.

“Ini tentu dengan catatan si korbannya itu secara cepat menyadari bahwa rekeningnya telah dibobol dan sebagainya,” ungkap Kiki.

“Sebagai forum koordinasi antar pelaku usaha, ASC didukung dengan sistem dan komunikasi yang terintegrasi. Jadi yang mendukung penanganan dan tindak lanjut lebih cepat dibandingkan metode penanganan yang manual dan tidak terintegrasi karena sering kemudian tidak bisa diselamatkan karena secara manual dan sendiri-sendiri. Makanya, ini (ASC) menjadi forum koordinasi dan secara integrasi, sehingga bisa dikejar kalau terjadi pemindahan dana dari korban kepada rekening-rekening yang lain,” ucap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, PARAPAT - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap membentuk Anti-Scam Center untuk menindaklanjuti laporan nasabah yang terkena penipuan, khususnya secara online fraud.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pembentukan Anti-Scam Center terinspirasi dari kebijakan yang telah diterapkan di Singapura.

Kiki, sapaan akrabnya, mengungkapkan Anti-Scam Center terdiri dari banyak stakeholder, mulai dari OJK, pemerintah, Bank Indonesia, kepolisian, hingga pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

Anti-Scam Center merupakan hasil dari inisiatif 16 kementerian/lembaga (K/L) yang telah mendapat restu dari Presiden Jokowi. OJK mewajibkan semua bank untuk bergabung dalam satuan tugas (satgas) tersebut.

"Semua stakeholder sepakat harus ada kolaborasi dan pembentukan Anti-Scam Center untuk mencegah kerugian di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru, di Singapur asudah ada. Tujuannya menjadi forum koordinasi agar kita bisa cepat menepis penipuan di Indonesia," ujarnya dalam acara Media Briefing Jurnalis yang digelar di Parapat, Kabupaten Toba, Sumatra Utara pada Jumat malam (9/8/2024).

Lantas, bagaimana cara kerja Anti-Scam Center?

Kiki memberi contoh salah satu nasabah yang terlanjut memberikan one time password (OTP) kepada penipu. Dalam sekejap, uang yang diambil penipu mungkin sudah ditransfer ke rekening bank lain dalam waktu singkat. Imbasnya, uang nasabah tak bisa kembali.

Oleh karena itu, OJK membutuhkan koordinasi antara satu bank dengan bank lain guna melacak perpindahan uang nasabah yang menjadi korban penipuan. Dia berharap pembentukan Anti-Scam Center bisa membantu uang nasabah kembali, meski sudah ditransfer ke rekening penipu.

"Anti-Scam Center ini harapannya bagi nasabah sadar uang sudah hilang, asal waktunya cepet, bisa dikejar karena bank-bank akan duduk bersama di satu lokasi. Misalnya uang ditransfer korban ke bank A, lalu ditransfer penipu masuk ke bank B. Nah, bisa langsung di-blokir. Kami bisa kejar uang yang terlanjur ditransfer ke orang yang kena tipu tadi," jelas Kiki.

Ke depan, dia berharap stakeholder Anti-Scam Center tidak cuma pihak perbankan. Dia berharap pelaku usaha sistem pembayaran dan market place bergabung menjadi ke dalam satgas Anti-Scam Center. Kiki menilai kejadian penipuan online kini menjamur ke produk sistem pembayaran, misalnya dompet digital (e-wallet).

Kiki mengatakan pembentukan Anti-Scam Center kini memasuki tahap finalisasi dan siap diterapkan secara bertahap mulai bulan ini.

"Kami akan soft launching dalam waktu dekat, pokoknya running smooth dulu," imbuhnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memproses pembentukan satuan tugas (satgas) anti scam center. Satgas ini dibentuk untuk melindungi masyarakat dari penipuan, terutama penipuan online.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pembentukan satgas masih dalam proses. Dia mengatakan, pihaknya sedang mencari formula agar lebih baik lagi.

"Masih proses karena ini adalah upaya kita bersama untuk seluruh kementerian lembaga tapi juga melibatkan industri jasa keuangan. Jadi kita sedang formulasikan dengan lebih baik lagi," katanya di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia mengatakan, persiapan dilakukan mencakup dari segi keanggotaan. Tak hanya itu, dari sisi teknologi juga tengah dipersiapkan.

"Baik dari segi personelnya, dalam arti keanggotaannya, tapi juga yang penting adalah teknologinya, platformnya itu yang kita harus kembangkan dengan baik. Dari segi investasinya, tapi juga dari segi semua, sebanyak mungkin dari lembaga jasa keuangannya ikut serta, sehingga bisa efektif untuk melihat risiko yang bisa terjadi di antara lembaga jasa keuangan," terangnya.

Dia menjelaskan, di waktu yang lalu, jika ada persoalan maka hanya bisa ditangani oleh lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Dengan adanya satgas ini, maka ketika ada persoalan bisa dilakukan pendekatan dengan berbagai lembaga.

"Karena kalau di waktu lalu, kalau kita ada persoalan, itu hanya bisa ditangani oleh si lembaga jasa keuangan itu, terkait dengan transaksi yang ada di lembaga jasa keuangan itu saja," ungkapnya.

"Jadi kalau sudah pindah ke kiri, pindah ke kanan, hilang lagi. Lalu mesti approach lagi kepada yang kanannya, kepada yang kirinya. Nah ini bisa melakukan pendekatan sekaligus untuk berbagai lembaga jasa keuangan yang berbeda," terangnya.