Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen memastikan upaya anti korupsi dalam pengelolaan lingkungan.

Hal ini disampaikan KPK di hadapan delegasi negara G20, 8 delegasi negara tamu, dan 8 delegasi organisasi internasional yang hadir pada pertemuan tersebut

KPK berpartisipasi aktif dalam rangkaian Forum G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Ketiga dan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Antikorupsi G20 yang diselenggarakan di Natal, Brasil, pada 21-24 Oktober 2024.

“Indonesia berkomitmen untuk memastikan upaya antikorupsi sebagai bagian integral dari pengelolaan lingkungan. Kami mendorong negara-negara G20 untuk memfokuskan komitmen pada pemberantasan korupsi melalui tiga hal, yaitu peningkatan transparansi tata kelola SDA, penguatan kerangka hukum, dan penguatan kerja sama global dalam pemberantasan korupsi lintas negara,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2024).

Alex menambahkan korupsi pada sektor lingkungan dan SDA menjadi tanggung jawab di tingkat global. Menurutnya, perlu upaya pencegahan kolektif dari berbagai negara agar keberlanjutan lingkungan dapat terus terjaga bagi generasi mendatang.

“Kita semua menyadari bahwa korupsi bukan sekadar masalah ekonomi. Korupsi merupakan ancaman global yang melintasi berbagai sektor, termasuk sektor lingkungan dan SDA. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola yang dapat menghambat upaya mencapai pembangunan berkelanjutan,” terang Alex.

Wakil ketua lembaga antirasuah tersebut juga mengatakan bahwa korupsi sering digunakan sebagai alat untuk memuluskan praktik eksploitasi ilegal hutan, mineral dan sumber daya laut.

Praktek yang menyimpang ini dinilai dapat mengakibatkan penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lingkungan, hingga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BEIJING. Mantan wakil gubernur bank sentral China, Fan Yifei, telah dijatuhi hukuman mati karena menerima suap dengan penangguhan hukuman dua tahun.

Reuters yang mengutip media pemerintah melaporkan, penjatuhan ukuman mati ini dilakukan di tengah gerakan antikorupsi yang meluas di sektor keuangan.

Menurut laporan tersebut, mengutip pengadilan China, Fan dinyatakan bersalah karena menerima properti secara ilegal senilai lebih dari 386 juta yuan (US$ 54,55 juta), memanfaatkan posisi seniornya di bank sentral dan lembaga keuangan lainnya, termasuk China Construction Bank.

Setelah penangguhan hukuman dua tahun, hukuman mati Fan akan diringankan menjadi penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan keringanan hukuman atau pembebasan bersyarat.

"Fan Yifei menerima suap dalam jumlah yang sangat besar, keadaan kejahatannya sangat serius, dampak sosialnya sangat buruk, dan kepentingan negara dan rakyat menderita kerugian yang sangat besar," kata Pengadilan Rakyat Menengah Huanggang di provinsi Hubei.

Fan, 60 tahun, adalah pejabat berpangkat tertinggi di People's Bank of China yang ditangkap berdasarkan gerakan antikorupsi Presiden Xi Jinping dalam satu dekade terakhir, dalam sebuah kampanye yang bertujuan untuk menyingkirkan pejabat korup di sektor keuangan.

Fan diselidiki oleh otoritas Tiongkok pada akhir tahun 2022, dan dikeluarkan dari Partai Komunis pada tahun 2023.

Reuters tidak dapat menghubungi Fan untuk dimintai komentar.

Pengawas antikorupsi Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir telah meluncurkan tindakan keras terhadap sektor keuangan yang telah menjerat beberapa nama besar negara itu, termasuk Liu Liange, mantan pimpinan People's Bank of China, dan Wang Bin, mantan kepala China Life Insurance milik negara.

Pada bulan April, Liu, yang mengundurkan diri pada bulan Maret 2023, mengaku bersalah menerima suap dengan total lebih dari 121 juta yuan, menurut media pemerintah.

Tang Shuangning, mantan ketua China Everbright Group, juga telah didakwa dengan penyuapan dan korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia mengungkap dari temuan mereka hanya 6 dari ratusan perusahaan tambang menerapkan prinsip antikorupsi.

Hal itu menjadi satu dari sekian permasalahan perusahaan tambang, seperti rendahnya skor antikorupsi, yang dinilai harus segera dibenahi guna mewujudkan pengelolaan tambang yang baik di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam Seminar Nasional bertajuk Problematika Pertambangan dari Regulasi, Konsesi, Korupsi dan Pengelolaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah.

Najih mengatakan, dari hasil temuan mereka hanya 6 dari 121 perusahaan tambang yang mempunyai komitmen antikorupsi internal.

"Selain itu, hampir seluruh perusahaan tambang di Indonesia tidak memiliki kebijakan pelarangan pemberian donasi politik," kata Najih seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Kamis (8/8/2024).

Menurut Najih, berdasarkan data Transparency in Corporate Reporting (TRAC) untuk aspek antikorupsi, dari 121 perusahaan tambang di Indonesia, skor yang dimiliki hanya sebesar 0,31 dari skor maksimal 10.

Skor itu, kata Najih, mengindikasikan rata-rata perolehan skor dari 121 perusahaan tambang di Indonesia berada pada kategori Sangat Rendah dalam penerapan kebijakan dan program antikorupsi perusahaan.

"Tentu ini posisi yang sangat memprihatinkan. Kemudian pertanyaannya, apakah data yang ada akan ditindaklanjuti dengan segera untuk meminimalisir terjadinya korupsi dalam pengelolaan tambang di Indonesia?" ujar Najih.

Selain rendahnya skor antikorupsi, lanjut Najih, terdapat sejumlah persoalan lain dalam pengelolaan tambang di Indonesia, di antaranya konflik tambang, lubang bekas galian tambang, korupsi izin tambang, dan eksploitasi hasil tambang.

Najih mengatakan, dengan adanya persoalan tersebut, maka menjadi tantangan bersama buat bisa menyelesaikan polemik yang ada demi mewujudkan pengelolaan tambang Indonesia yang baik.

Proses dan hasil pelaksanaan Pemilu 2024, dengan segala kritik atas kelemahan dan kekurangannya, semestinya memberikan pelajaran berharga tentang cara bernegara yang baik dan benar, terutama terkait dasar-dasar memilih pemimpin. Oleh karena itu, menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024, masyarakat mesti mencermati dengan baik calon-calon yang akan mereka pilih dalam “pesta” demokrasi lokal ini.

Dari perspektif ini, keteladanan sejarah para pemimpin politik di masa lalu dapat menjadi panduan atau inspirasi moral bagi masyarakat sebelum menuju ke bilik suara. Di sini, penulis menyebut kembali nama Mohammad Hatta (1902-1980), salah satu tokoh bangsa yang kisahnya sebagai pemimpin antikoruptif selalu relevan untuk dijadikan rujukan moral dalam memilih pemimpin dewasa ini, termasuk di tingkat lokal.

Hatta tidak hanya dikenal sebagai salah satu proklamator Kemerdekaan RI, wakil presiden pertama dan "Bapak Koperasi," tetapi juga melegenda sebagai pemimpin yang santun, jujur, bersih, hemat, dan antikorupsi. Sejarah mencatat, Hatta konsisten dengan sikap anti-korupsinya baik saat menjadi pejabat tinggi negara maupun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Untuk "iman" antikorupsi ini, tidak ada yang bisa menggodanya, termasuk keluarganya sendiri.

Putri sulung Hatta, Meutia Farida, bercerita tentang orang tuanya. Sekitar tahun 1950-an, Rahmi, istri Hatta, berencana untuk membeli mesin jahit. Rahmi menyadari bahwa sebagai wakil presiden, gaji suaminya tidak mencukupi, sementara masih banyak kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Untuk itu, Rahmi menabung dari sisa-sisa uang belanja sehari-hari. Ketika tabungannya sudah mencukupi, Rahmi masih belum bisa membeli mesin jahit impiannya.

Namun, pemerintah tiba-tiba menerapkan kebijakan sanering atau devaluasi untuk menyelamatkan perekonomian negara. Akibatnya, tabungan Rahmi menurun drastis sehingga tidak lagi cukup untuk membeli mesin jahit. Hatta, sebagai Wakil Presiden, tentu saja mengetahui rencana kebijakan moneter ini. Rahmi kemudian “menggugat” suaminya: mengapa sejak awal ia tidak memberi tahu istrinya tentang kebijakan katering tersebut? Hatta menjawab dengan santai bahwa hal itu rahasia negara.

Dalam kisah lain, kerabat Hatta pernah meminta bantuannya untuk suatu urusan yang berhubungan dengan pemerintah. Tujuannya: agar urusan mereka lebih lancar. Namun Bung Hatta, kata Meutia, tidak mau membantu kerabatnya karena posisinya sebagai wakil presiden. Hatta bahkan dengan tegas menolak memberikan “rekomendasi” untuk membantu kerabatnya. Dia meminta mereka untuk mengikuti prosedur formal atau resmi (Swasono, 1980).

Bagi Hatta, kejujuran dan kepercayaan dalam memegang jabatan publik adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Ia tidak mau menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kroni karena pejabat yang membocorkan rahasia negara kepada siapa pun digolongkan sebagai korupsi jabatan.

Padahal kalau mau, seperti cerita mesin jahit di atas, sebelum kebijakan sanering diterapkan, bisa saja Hatta menyarankan kepada istrinya untuk segera membeli mesin jahit agar ham sebelumnya yang raganya masih terjangkau. Apalagi Hatta tahu persis kesulitan istrinya untuk menabung. Namun Hatta tidak pernah menyalahgunakan jabatannya.

Bagi sebagian (besar) orang dewasa saat ini, contoh kisah “human interest” Hatta di atas-sebagaimana beberapa kisah teladan Baharuddin Lopa, Jenderal Hoegeng, dan beberapa tokoh lainnya-mungkin terasa “utopis” atau tidak masuk akal. Namun, itulah fakta sejarahnya. Adapun yang hendak disampaikan di sini adalah betapa urgennya persoalan keteladanan kepemimpinan yang jujur dan asketis untuk mencegah dan memberantas korupsi agar negeri ini tidak terjerumus jauh ke dalam jurang kebangkrutan moral.

Masalahnya, sejak era reformasi para pemimpin di pemerintahan, parlemen, lembaga penegak hukum, dan bahkan dunia bisnis hanya fasih berbicara anti-KKN. Namun, aroma KKN di lembaga-lembaga publik masih sulit dihilangkan. Lembaga-lembaga negara dengan berani mengangkat tema-tema antikorupsi dalam berbagai kesempatan, namun Indonesia masih dianggap sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) terbaru, indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan (Kompas.id, 31/01/2024).

Pemberantasan korupsi di Indonesia, pertama-tama dan terutama, adalah masalah kemauan politik dari pemerintah dan para pemimpin legislatif dan yudikatif. Kemauan politik para elite ini diyakini akan mempengaruhi upaya untuk mendekonstruksi “budaya” korupsi yang masih menggejala kuat di lembaga-lembaga negara, dunia usaha, bahkan (organisasi) masyarakat!

Pada titik inilah bayangan-bayangan buruk kerap muncul: bagaimana mungkin mengharapkan komitmen tegas para pemimpin, tokoh dan elite, sementara mereka adalah bagian melekat dan bahkan produk dari sistem yang korup, kolutif, dan nepotis? Presiden Jokowi, pada masa jabatannya yang pertama, masih fasih berbicara anti KKN. Namun, akhir-akhir ini, komitmen Presiden terhadap penyelenggaraan negara yang bebas KKN sudah menjadi tanda tanya besar.

Pemimpin dalam batas tertentu adalah cermin bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa percaya dengan retorika "langit" tentang Indonesia Emas 2045 jika tidak dibarengi dengan komitmen anti-KKN yang tegas dan jelas dari pemimpin tertinggi saat ini?

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh pihak menanamkan pendidikan antikorupsi kepada anak usia dini. Hal ini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli.

"Pesan yang ringan saja, jadi anak jujur, anak hebat, dan pemberani. Itu saja dulu," kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK Amir Arif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juli 2024.

KPK menegaskan pendidikan antikorupsi penting ditanamkan sejak usia dini. Anak-anak bisa diajarkan dengan hal sederhana, seperti jujur di lingkungan keluarga dan sekolah.
"Setidaknya nilai dasar antikorupsi. Mereka sadar bahwa memulai hidup dengan pribadi yang jujur bagi keluarga di sekolah, itulah harapan kita," ungkapnya.

Baca juga: Hari Anak Nasional, FSGI Minta Pemerintah Serius Awasi Kekerasan di Sekolah

KPK menggelar kegiatan pendidikan antikorupsi kepada anak usia dini bertepatan dengan Hari Anak Nasional hari ini. Kegiatan ini disebut rutin digelar setiap tahun. Harapannya, kegiatan ini dapat mengedukasi anak-anak menjadi generasi antikorupsi di masa mendatang. (Medcom.id/Joy Jones)

(AGA)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). Hal itu menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai situasi saat ini menunjukkan sesuatu, bahwa masyarakat tak punya tokoh panutan dalam kehidupan bernegara.

"Masyarakat tidak mempunyai tokoh panutan/role model dari pejabat negara yang bisa dijadikan acuan/pedoman berperilaku dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi Medcom.id, Senin, 15 Juli 2024.

Alex mengatakan perilaku koruptif masyarakat adalah cerminan kelakuan aparat birokrat, pejabat negara, dan penegak hukum. Mereka dapat dipandang publik tidak bekerja secara profesional dan berintegritas.
"(Seharusnya) masyarakat melihat dan menilai gaya hidup para pejabat negara dan aparat penegak hukum yang jauh dari nilai-nilai korupsi," ujar Alex.

Selain itu, masyarakat melihat penegakan hukum yang tak tegas. Hukum dipandang lentur ketika pihak berperkara memiliki kuasa dan uang.

"Hukum demikian lentur sesuai penafsiran dan kepentingan para pihak yang memiliki kekuasaan dan mereka yang mempunyai uang," ucap Alex.

BPS membeberkan penurunan IPAK pada 2024 menjadi 3,85. Skor itu menunjukkan masyarakat makin permisif dan acuh terhadap korupsi.

"Penurunan IPAK tentunya merupakan indikasi bahwa masyarakat lebih permisif terhadap perilaku korupsi," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rilis virtual, Senin, 15 Juli 2024.

(ADN)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) pada 2024 ke posisi 3,85. Skor itu menunjukkan bahwa masyarakat makin permisif dan acuh terhadap perilaku korupsi.

"Penurunan IPAK tentunya merupakan indikasi bahwa masyarakat lebih permisif terhadap perilaku korupsi," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rilis virtual, Senin, 15 Juli 2024.

Sebagai perbandingan, skor pada 2024 itu lebih rendah dari 2023 yakni 3,92. Sedangkan pada 2022 sejumlah 3,93; pada 2021 mencapai 3,88; dan 2020 dengan skor 3,84.
Amalia menjelaskan IPAK merupakan ukuran yang mencerminkan perilaku antikorupsi di masyarakat. Ukurannya yakni dengan skala 0 sampai 5.

"Semakin tinggi nilai IPAK maka semakin tinggi budaya anti korupsi di masyarakat. Sebaliknya semakin rendah nilai IPAK maka masyarakat semakin permisif terhadap perilaku korupsi," jelas dia.

Data per 2024 tersebut dihimpun berdasarkan sampel sebanyak 11 ribu rumah tangga. Pendataan dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 22 April hingga 22 Mei 2024.

IPAK merupakan salah satu indikator di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada 2024 IPAK Indonesia sejatinya ditargetkan pada skor 4,14.

(ADN)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan terhadap Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) pada 2024. Posisinya kini di angka 3,85.

"Pada tahun 2024 nilai IPAK mencapai 3,85, mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan dengan IPAK tahun 2023 yang mencapai 3,92," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rilis virtual, Senin, 15 Juli 2024.

Amalia mengatakan data itu dihimpun berdasarkan sampel hingga 11 ribu rumah tangga. Pendataan dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 22 April hingga 22 Mei 2024.

"IPAK 2024, dihitung berdasarkan hasil survei perilaku antikorupsi 2024, yang dilaksanakan di 186 kabupaten kota terpilih sampel untuk estimasi level nasional. Kumlah sampel blok sensus adalah 1.100 blok sensus dengan target jumlah sampel rumah tangga adalah 11 ribu rumah tangga," jelas dia.
IPAK, lanjut dia, merupakan salah satu indikator di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Amalia mengatakan pada tahun 2024 IPAK Indonesia ditargetkan pada skor 4,14.

IPAK merupakan ukuran yang mencerminkan perilaku antikorupsi di masyarakat yang diukur dengan skala 0 sampai 5. Makin tinggi nilai IPAK maka budaya antikorupsi juga meningkat, begitu pula sebaliknya.

Amalia menambahkan bahwa IPAK menggambarkan perilaku dan pengalaman seseorang terkait petty corruption atau korupsi skala kecil, bukan grand corruption. Grand corruption terkait penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang.

"Bahwa dimensi persepsi ini mengukur berbagai perilaku dan akar korupsi dari pendapat atau penilaian masyarakat pada tiga cakupan yaitu lingkup keluarga dalam artian perilaku anggota keluarga, kemudian yang kedua adalah lingkup komunitas tempat tinggal dan lingkup jejaring RT RW desa dan kelurahan, serta lingkup publik seperti penerimaan pegawai, penerimaan sekolah atau universitas, pemilihan umum dan lain-lain," jelas Amalia.

(ADN)

Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (PTLK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). Hal ini menjadi upaya menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik.

"Pencanangan ZI-WBK salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola yang transparan dan bebas korupsi," kata Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Restu Gunawan, di The Tribrata Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Ia berharap pencanangan ini menjadi landasan kuat bagi seluruh pegawai Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Khususnya untuk bersama-sama memperkuat budaya kerja yang prima, bersih, dan akuntabel.
"Kami juga berfokus untuk terus meningkatkan pelayanan publik guna memperbesar kepuasan masyarakat," ujar Restu.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Zona Integrasi (ZI) adalah bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Selain itu, tugas fungsi utama Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang sangat bersentuhan dengan pelaku budaya, mengharuskan adanya pelayanan prima dan akuntabel.

Dengan berpedoman pada nilai-nilai BerAKHLAK, beberapa langkah strategis akan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan untuk mewujudkan ZI-WBK di lingkungan Kemendikbudristek. Antara lain meningkatkan tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam bekerja, meningkatkan pengawasan internal serta sosialisasi internal.

Pemanfaatan teknologi informasi juga akan digunakan oleh Direktorat PTLK untuk penyebarluasan informasi dan evaluasi pelaksanaan ZI-WBK. Melalui pencanangan ini, Restu berharap seluruh elemen dalam pemerintahan saling berkolaborasi.

"Untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, dan transparan," tutur dia.

Baca juga: Integritas di Kemendikbudristek Jadi Contoh di Perguruan Tinggi

(REN)