Badan Karantina Indonesia meminta persetujuan Komisi IV DPR RI untuk penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 397,5 miliar. Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean.

"Total biaya yang kami harapkan kalau boleh ditambahkan Rp 397 miliar yang semuanya akan bisa cover. Sesungguhnya ini telah kita sampaikan di rapat sebelumnya," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Dalam paparannya, tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Rp 29,2 miliar, digitalisasi layanan Rp 43 miliar, dan revitalisasi laboratorium Rp 305 miliar.

Kemudian, akan digunakan dalam satu karantina untuk Kalimantan Rp 9,1 miliar, modeling twin port Tual Rp 6,2 miliar, dan modeling klinik karantina untuk UMKM/Koperasi mumpuni ekspor Rp 5,1 miliar.

Sementara anggaran 2025 yang didapat Badan Karantina Indonesia Rp 1,4 triliun. Pihaknya juga diberikan target oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencetak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Alokasi anggaran program Barantin sebesar Rp 1,4 triliun. Ini adalah anggaran kami dan ini terdiri dari rupiah murni dan PNBP. Kami juga di-challenge Menteri Keuangan PNBP Rp 221 miliar, " pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan rencana kerjanya di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Salah satu fokus utama adalah menghidupkan kembali 78.000 hektar tambak udang yang terletak di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura).

Trenggono menjelaskan, tambak udang tersebut telah menganggur selama 35 tahun dan memerlukan revitalisasi untuk mendukung pengembangan industri perikanan nasional.

"Revitalisasi atau rehabilitasi yang sudah 35 tahun nganggur, itu bekas tambak udang di Pantura ada 78.000 hektar, jelek bener itu," ujarnya saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Ia mengatakan, perbaikan tambak udang di Pantura sangat mungkin dilakukan. Hal ini berkaca dari keberhasilan pembuatan model kawasan tambak budi daya ikan nila salin seluas 80 hektar di Karawang, Jawa Barat.

"Saya sudah buatkan modelnya di Karawang, 80 hektar dan hasilnya bagusnya minta ampun, ini value-nya sudah skala industri," kata dia.

Jika 78.000 hektar tambak udang di Pantura dapat dihidupkan kembali, Trenggono percaya bahwa hal tersebut akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat.

"Jadi kalau itu kita kembangkan 78.000 hektar, diubah, bayangkan angkatan kerja berapa ratus ribu, lalu masyarakat yang tadinya sudah hopeless (hilang harapan) dengan lahannya yang sudah enggak bisa dibuat budi daya udang, sekarang punya harapan," paparnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas produk perikanan, Trenggono menyatakan akan bekerja sama dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

"Jadi ini yang saya kira, salah satunya mengakselerasi ini (revitalisasi tambak udang di Pantura), yang saya akan bekerja sama berdua nih. Kalau dulu mandornya satu, saya sendirian, sekarang mandornya ada dua, jadi lebih enak," kata dia.

Sebagai informasi, dalam program kerja KKP tahun 2025-2029, revitalisasi tambak udang di Pantura akan dilakukan secara bertahap di 29 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Total ada 78.550 hektar tambak udang yang akan direvitalisasi. Rencananya, 13.000 hektar tambak udang akan direvitalisasi pada tahun 2025, 15.000 hektar di 2026, 20.000 hektar di 2027, 15.000 hektar di 2028, dan 15.550 hektar di 2029.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan rencana kerjanya di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Salah satu fokus utama adalah menghidupkan kembali 78.000 hektar tambak udang yang terletak di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura).

Trenggono menjelaskan, tambak udang tersebut telah menganggur selama 35 tahun dan memerlukan revitalisasi untuk mendukung pengembangan industri perikanan nasional.

"Revitalisasi atau rehabilitasi yang sudah 35 tahun nganggur, itu bekas tambak udang di Pantura ada 78.000 hektar, jelek bener itu," ujarnya saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Ia mengatakan, perbaikan tambak udang di Pantura sangat mungkin dilakukan. Hal ini berkaca dari keberhasilan pembuatan model kawasan tambak budi daya ikan nila salin seluas 80 hektar di Karawang, Jawa Barat.

"Saya sudah buatkan modelnya di Karawang, 80 hektar dan hasilnya bagusnya minta ampun, ini value-nya sudah skala industri," kata dia.

Jika 78.000 hektar tambak udang di Pantura dapat dihidupkan kembali, Trenggono percaya bahwa hal tersebut akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat.

"Jadi kalau itu kita kembangkan 78.000 hektar, diubah, bayangkan angkatan kerja berapa ratus ribu, lalu masyarakat yang tadinya sudah hopeless (hilang harapan) dengan lahannya yang sudah enggak bisa dibuat budi daya udang, sekarang punya harapan," paparnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas produk perikanan, Trenggono menyatakan akan bekerja sama dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

"Jadi ini yang saya kira, salah satunya mengakselerasi ini (revitalisasi tambak udang di Pantura), yang saya akan bekerja sama berdua nih. Kalau dulu mandornya satu, saya sendirian, sekarang mandornya ada dua, jadi lebih enak," kata dia.

Sebagai informasi, dalam program kerja KKP tahun 2025-2029, revitalisasi tambak udang di Pantura akan dilakukan secara bertahap di 29 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Total ada 78.550 hektar tambak udang yang akan direvitalisasi. Rencananya, 13.000 hektar tambak udang akan direvitalisasi pada tahun 2025, 15.000 hektar di 2026, 20.000 hektar di 2027, 15.000 hektar di 2028, dan 15.550 hektar di 2029.

Sakti Wahyu Trenggono membeberkan rencana kerjanya usai dipercaya lagi menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu yang akan dikerjakan adalah menghidupkan kembali 78 ribu hektare tambak udang yang menganggur di wilayah Pantai Utara (Pantura).

Menurutnya, tambak tersebut sudah menganggur selama 35 tahun. Tambak tersebut akan direvitalisasi dengan model yang sudah dilakukan di Karawang sebelumnya.

"Tadi saya sampaikan bagaimana revitalisasi atau rehabilitasi yang sudah 35 tahun nganggur itu, tambak, bekas tambak udang di Pantura ada 78 ribu jelek bener. Itu kalau kita ubah, saya sudah buatkan modelnya di Karawang 80 hektar dan hasilnya bagus," kata Sakti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Jika program tersebut berhasil, harapannya akan ada penyerapan tenaga kerja hingga ratusan ribu. Selain itu masyarakat di Pantura juga bisa kembali melakukan budidaya udang windu.

"Ini value-nya sudah skala industri. Jadi kalau itu kita kembangkan, 78 ribu itu yang diubah, bayangkan angkatan kerja berapa ratus ribu. Lalu kemudian masyarakat yang tadinya sudah hopeless dengan lahannya yang sudah tidak bisa dibuat budidaya udang windu sekarang punya harapan," sebutnya.

Adapun Sakti akan berduet dengan Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan yang sudah dilantik kemarin. Proses penyambutan keduanya dilakukan di Kantor KKP hari ini.

"Itu intervensi negara yang harus dilakukan ini saya kira yang salah satunya mengeksplorasi ini yang saya akan bekerja sama berdua nih, kalau dulu mandornya satu, saya sendirian sekarang mandornya ada dua jadi lebih enak," tambah Sakti.

Simak juga Video 'Jokowi Resmikan Tambak Udang 60 Hektare Senilai Rp 175 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]

Kisruh pedagang antara Pemkot Palembang dan pihak ketiga penanggung jawab terkait revitalisasi Pasar 16 Ilir di Palembang yang belum tuntas, membuat pakar hukum turut bicara.

Pakar hukum dari Guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof Febrian mengatakan aturan hukum mengenai ganti rugi tanah kepemilikan rumah biasa dengan tanah bangunan memiliki perbedaan. Hak milik kios pedagang dengan tanah yang mempunyai SHM tetap berlaku meski waktu HGB habis.

"Tanah itu bisa SHM dan HGB. HGB punya batas waktu, tetapi yang di atas nya (bangunan) itu bisa dimiliki berbagai macam orang, dan statusnya bisa hak milik (kios)," kata dia, Rabu 16 Oktober 2024.

Menyoal gedung pasar 16 Ilir Palembang, kata dia, polemik ini berupa kios-kios bukan bangunan utuh dan permasalahan kepemilikan kios pedagang ini yang semestinya mendapatkan ganti rugi berbeda dan harus dihitung kembali oleh pemerintah.

"Jadi bukan karena HGB selesai, lalu selesai. Karena kepemilikan ini menjadi tidak jelas," timpal dia.

Maka itu, menurut Febri, perlu dilakukan pergantian dengan melakukan perhitungan wajar untuk mengganti rugi kios-kios pedagang di lantai 1-4 bangunan Pasar 16 Ilir Palembang.

"Maka pedagang ya, mereka punya hak karena mereka beli. Kalau kita lihat kios dijual itu artinya ada hak kepemilikan disitu," jelas dia.

Perlu di ingat juga, bahwa Indonesia menganut hukum san azaz horizontal dan tidak vertikal terhadap tanah. Artinya, tanah dan bangunan itu terpisah. Jadi kalau ganti rugi harus sesusi.

"Misal ada kelapa disitu maka diganti terpisah antara tanah dan kepala," jelasnya.

Masalah kompleks di Pasar 16 Ilir Palembang kembali dengan aksi pedagang terhadap PT BCR, demo itu berlangsung di depan gedung pasar pada Rabu (16/10/204) pagi. Sejumlah pedagang menyatakan jelas, bahwa ingin keadilan dan menuntut penurunan harga lebih rendah untuk sewa Tempat Penampungan Sementara (TPS) selama pasar direvitalisasi oleh Pemkot dan pihak ketiga.

Aksi berlangsung sekitar pukul 08:00 WIB dan membuat pedagang belum membuka toko mereka. Selama menggelar demo, pedagang teguh menolak masa berakhirnya Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) pada 2016 yang ditetapkan Perumda pasar..

"Pulanglah pak, kami mau jualan, PT BCR pergilah kami mau jualan, kami tidak menerima BCR," ungkap pedagang dalam bahasa Palembang.

Para pedagang dengan kompak mengusir PT BCR dari kerumunan yang dimaksudkan sebelumnya untuk sosialisasi.

"Pergilah BCR. SHMSRS kami masih berlaku," teriak para pedagang.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevitalisasi Stasiun Klaten di Jawa Tengah untuk memperkuat sektor pariwisata di kawasan tersebut.

"Hari ini saya sengaja ke Stasiun Klaten. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi saat itu, stasiun ini harus direvitalisasi," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di sela meninjau Stasiun Klaten, Minggu, 13 oktober 2024 seperti dikutip Antara.

Menhub mengatakan revitalisasi tersebut merupakan beautifikasi untuk mendukung aglomerasi Solo-Klaten-Yogyakarta-Purworejo untuk menjadi satu kesatuan.

"Apalagi rute ini banyak orang laju atau pulang hari. Dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dari satu titik yang merupakan peninggalan sejarah perlu kami revitalisasi sesuai bentuk aslinya," kata Budi Karya.

Budi Karya mengatakan revitalisasi tersebut tetap memperhatikan tata arsitek yang cantik dengan mempertahankan bentuk asli bangunan lama.

"Kami juga merencanakan membangun stasiun di seberang arah terminal. Jadi stasiun ini akan untuk jarak jauh, sedangkan di sebelah selatan itu untuk perjalanan lokal yang sehari bisa 24 perjalanan," kata Menhub.

Stasiun Klaten merupakan bagian dari jalur kereta api pertama di Indonesia yang diresmikan pada 9 Juli 1871 dan juga stasiun pertama yang dibangun di antara Solo-Yogya. Menhub mengatakan beautifikasi Stasiun Klaten dilakukan untuk mengedepankan kenyamanan pelanggan.

Pada tinjauannya di Stasiun Klaten, Menhub sempat berinteraksi dengan sejumlah penumpang yang menunggu kereta api.

Selain itu, Budi Karya juga meninjau beberapa ruangan yang ada di dalam stasiun serta kawasan parkir di stasiun.

"Harapannya, Klaten memiliki titik-titik yang cantik untuk dikembangkan sebagai pariwisata, termasuk yang punya hobi kuliner, di sini bisa ada kuliner yang enak, seperti ayam atau garang asem," kata Budi Karya.

IDXChannel - Warga senang dengan hasil revitalisasi stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, Banten, yang digarap oleh salah satu pengembang mall Bintaro Jaya Xchange, PT Jaya Real Property Tbk (JRPT).

Pasalnya, saat ini warga bisa langsung masuk ke mall Bintaro Jaya Xchane lewat stasiun Jurangmangu.

Hal ini dikatakan warga Jurangmangu, Rifaldi (26). Menurutnya, dengan adanya revitalisasi ini selain memudahkan akses transportasi, juga sekaligus memberikan kenyamanan baginya sebagai pengguna Kereta Commuter atau KRL. Sebab stasiun menjadi terasa lebih luas dan sekaligus terhubung dengan Mall Bintaro Jaya Xchange.

"Dengan adanya renovasi ini kan membuat kita lebih nyaman, area juga semakin luas, parkiran juga lebih luas dan lebih terjaga keamanan," kata Rifaldi di Jurangmangu, Sabtu (12/10/2024).

Lebih lanjut, Rifaldi menjelaskan, dengan dibangunnya lorong yang menghubungkan stasiun Jurangmangu dengan Mall Bintaro Xchange ini salah satu aspek peningkatan kenyamanan dan keamanan yang paling disorot.

Sebab sebelumnya, masyarakat Jurangmangu harus menyebrang jalan raya terlebih dahulu untuk sampai ke Mall tersebut. Hal ini dianggap membahayakan masyarakat jika sekaligus ada kendaraan yang melintas.

"Kalau menurut saya itu sangat membantu, karena sebelum ada lorong menuju BXC ini yak, kita biasanya menyebrang lewat jalan raya, itu kan bahaya juga, misalnya ada kendaraan melintas," kata Rifaldi.

Sebelumnya Menteri Perhubungan (Menhu) Budi Karya Sumadi meresmikan proyek revitalisasi Peningkatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Stasiun Jurangmangu yang dilakukan oleh PT Jaya Real Property Tbk (JRPT) senilai Rp6 miliar.

Adapun pekerjaan yang dilakukan, meliputi penambahan eskalator dan lift di dua sisi akses penghubung peron (sebelumnya hanya ada tangga manual), perluasan hall dan peninggian atap hall stasiun, penataan toilet, mushola, dan signage, penataan parkir dan penataan gerbang utama.

Selain itu, juga dibangun semacam terowongan yang terintegrasi dengan mall milik Jaya Real Property, yaitu Bintaro Jaya Xchange. Sehingga penumpang bisa langsung masuk ke bagian mall jika turun di stasiun tersebut.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak developer merevitalisasi stasiun menggunakan skema kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Nantinya stasiun yang akan direvitalisasi yakni Stasiun Sudimara dan Rawabuntu. Menhub menjelaskan, creative financing semacam ini dilakukan lantaran APBN maupun uang milik perusahaan negara operator kereta seperti KAI cukup terbatas. Sehingga untuk peningkatan sarana dan prasarana mengharapkan kontribusi dari pihak swasta.

"Saya ingin menyampaikan bahwa APBN, dan dana dari BUMN tidak terlalu banyak, sehingga tidak bisa memenuhi harapan, ekapektasi membangun," kata Budi di Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/10/2024).

Dia menambahkan, revitalisasi stasiun oleh developer berdampak baik untuk mewujudkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Pengembang yang memiliki proyek disekitar stasiun diharapkan bisa berkontribusi untuk sekaligus merevitalisasi stasiun.

"Oleh karenanya selanjutnya, stasiun Sudimara, dan Rawabuntu, silakan swasta apalagi di sana dimungkinkan untuk membangun rumah susun," kata dia.

Menhub menilai konsep TOD merupakan salah satu upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga jarak antara hunian masyarakat dengan akses transportasi menjadi dekat.

"TOD menjadi sebuah keharusan, karena disitulah titik jumpa, first mile dengan angkutan masal, lalu di last mile, angkutan perkotaan atau angkutan lain itu digunakan," kata dia.

"Saya anjurkan kepada developer juga melakukan itu, sehingga dari rumah ke stasiun itu tidak kesulitan, dan tidak membuat parkir dan kendaraan di jalan tidak terlalu banyak," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meresmikan proyek revitalisasi Peningkatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, Banten.

Revitalisai yang menelan anggaran Rp6 miliar ini dilakukan oleh PT Jaya Real Property Tbk (JRPT).

Menhub mengatakan, kehadiran Stasiun Jurangmangu hasil kerjasama berbagai pihak ini, menjadikan masyarakat akan lebih terdorong menggunakan transportasi publik dan mengurangi beban jalan raya.

"Konsep transportasi harus bagaimana memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Karena semakin terhubungnya simpul transportasi minat masyarakat gunakan transportasi akan meningkat," kata Menhub di Stasiun Jurangmangu, Sabtu (12/10/2024).

Menhub menambahkan, revitalisasi Stasiun Jurangmangu bukan hanya peningkatan di stasiun saja, tetapi sekaligus menerapkan konsep Kawasan Berorientasi Transit (TOD) yang memberi nilai tambah bagi pengguna Commuterline.

"Pak Jokowi ingin bahwa ketergantungan kendaraan pribadi harus ditinggalkan, kita gembira dengan adanya KRL, BRT, Trans Jakartq, LRT, dan sudah ada Kereta Cepat," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama PT Jaya Real Property Henky Wijaya menjelaskan anggaran yang digelontorkan untuk melakukan revitalisasi stasiun Jurangmangu sebesar Rp6 miliar.

Adapun pekerjaan yang dilakukan, meliputi penambahan eskalator dan lift di dua sisi akses penghubung peron (sebelumnya hanya ada tangga manual), perluasan hall dan peninggian atap hall stasiun, penataan toilet, mushola, dan signage, penataan parkir dan penataan gerbang utama.

Selain itu, juga dibangun semacam terowongan yang terintegrasi dengan mall milik Jaya Real Properti, yaitu Bintaro Jaya Xchange. Sehingga penumpang bisa langsung masuk ke bagian mall jika turun di stasiun tersebut.

"Kalau revitalisasi stasiun ini sekitar Rp6 miliar ya. Kita mau menata stasiun Jurangmangu agar lebih baik lagi dan terintegrasi," kata Hengky.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, iNews.id - Program Posyandu telah hadir di Indonesia selama hampir 49 tahun yang dikenal sebagai Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Posyandu lahir untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat dengan fokus pada kemandirian dalam memenuhi kebutuhan gizi, penanggulangan diare, imunisasi dan program keluarga berencana.

Posyandu dicanangkan Presiden di Yogyakarta pada tahun 1986 dan program ini semakin diakui sebagai salah satu inisiatif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Namun perkembangan zaman menuntut peninjauan dan pembaruan fungsi Posyandu. Urbanisasi, perubahan iklim dan pola hidup tidak sehat menjadi tantangan yang harus dihadapi sehingga perlu ada revitalisasi agar posyandu tetap relevan.

Awalnya, posyandu berfokus pada tiga kegiatan utama: menimbang berat badan balita, pemberian makanan tambahan dan imunisasi. Kini, pendekatan kesehatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan, menjadikan posyandu melayani seluruh kelompok umur dari anak-anak hingga lansia.

Revitalisasi posyandu dimulai pada tahun 2019 saat Sitti Rohmi Djalilah menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB. Program ini bertujuan mengubah posyandu tradisional menjadi posyandu keluarga yang tidak hanya berfokus pada kesehatan anak, tetapi juga seluruh anggota keluarga dalam satu dusun untuk menciptakan sinergi dalam menjaga kesehatan.

Transformasi ini memperluas akses layanan kesehatan dan mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Kader Posyandu diberdayakan untuk menjadi agen perubahan, dengan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan lebih luas.

Sitti Rohmi Djalilah berperan penting dalam implementasi program ini. Melalui kebijakan dan tindakan nyata, dia mendorong partisipasi masyarakat. Program ini bukan hanya inisiatif kebijakan, tetapi juga gerakan sosial termasuk partisipasi masyarakat dalam menjalaninya.

Pendekatan Sitti Rohmi dalam kampanye tidak terfokus pada program besar saja. Dia lebih kepada mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan insentif bagi kader posyandu yang mencakup penghargaan atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat. Ini mencerminkan komitmen terhadap peran kader sebagai ujung tombak kesehatan.

Perkembangan Posyandu Keluarga di NTB menunjukkan hasil signifikan. Saat program dicanangkan pada 2019, hanya 14 persen posyandu bertransformasi. Pada 2020, angka ini meningkat menjadi 29,7 persen dan setelah Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021, jumlah Posyandu Keluarga melonjak menjadi 100 persen. Di semester pertama 2023, sudah ada 7.724 unit Posyandu Keluarga di seluruh NTB.

Peningkatan jumlah ini mencerminkan keberhasilan program dalam menjangkau masyarakat. Posyandu Keluarga memberikan akses layanan dan pendidikan kesehatan, seperti pola makan bergizi dan imunisasi.

Kader posyandu memegang peran vital, tidak hanya sebagai petugas kesehatan tetapi juga pendidik dan penggerak masyarakat. Mereka membangun solidaritas sosial melalui penyuluhan dan kegiatan yang melibatkan masyarakat, menciptakan lingkungan sehat serta mengorganisir berbagai aktivitas penyuluhan.

Revitalisasi ini juga menjadi respons terhadap masalah kesehatan mendesak seperti stunting. Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Posyandu Keluarga berupaya mengatasi stunting, menurunkan kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang.

Data menunjukkan tren penurunan stunting di NTB dari 25,5 persen pada 2019 menjadi 14,76 persen pada Februari 2023 sebagai indikator keberhasilan program.

Kunci sukses revitalisasi terletak pada kolaborasi berbagai sektor. Sitti Rohmi berhasil mengonsolidasikan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan NGO untuk menciptakan jangkauan layanan lebih luas. Kolaborasi ini sangat penting dalam mendukung masing-masing sektor untuk bekerja lebih efektif.

Meskipun demikian, program ini menghadapi tantangan. Kendala sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan kesadaran masyarakat yang rendah di beberapa daerah perlu diatasi melalui usaha berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan Posyandu Keluarga. 

Sitti Rohmi berkomitmen mendukung program ini dan berharap semua pihak berkolaborasi dalam menjaga keberlangsungan Posyandu Keluarga, melalui kampanye dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Revitalisasi posyandu di NTB merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan akses layanan kesehatan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memahami serta menjaga kesehatan mereka. Dengan sinergi antara pemerintah, kader posyandu dan masyarakat, diharapkan tercipta perbaikan berkelanjutan dalam kesehatan dan kesejahteraan di NTB.

Pengalaman ini mengajarkan bahwa fungsi posyandu yang optimal dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat, khususnya dalam konteks kesehatan dan ketahanan keluarga. Revitalisasi Posyandu Keluarga mengubah paradigma pendekatan kesehatan masyarakat, menjadikannya lebih inklusif dan memperkuat jaringan sosial.

Seharusnya gerakan ini dapat diteruskan di seluruh Indonesia, bukan hanya program pemerintah tetapi juga inisiatif masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Komitmen Sitti Rohmi Djalilah telah menunjukkan bahwa dengan dedikasi dan kerja sama erat, perubahan berkelanjutan dan berarti dapat diwujudkan. Ini merupakan kesempatan untuk berkontribusi menciptakan masa depan lebih baik bagi generasi mendatang.

Oleh: Yuli S Komalasari, Aktivis Perempuan NTB

Editor: Donald Karouw

Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau biasa disapa 'Bang Doel' ini berjanji merevitalisasi pasar tradisional di daerah itu dalam rangka mendongkrak perekonomian.

"Pasar tradisional akan kita revitalisasi karena di situlah tempat berkumpul masyarakat," kata Bang Doel saat menyerap aspirasi warga di Pasar Muara Karang, Pluit, Jakarta, Sabtu (7/9).

Menurut Rano, pasar adalah tempat bersosialisasi dan tempat untuk berkoordinasi sehingga tak hanya tempat jual beli. "Karena mulai dari pasar, itu akan timbul simpati dan akan solidaritas," katanya.

Dengan begitu, revitalisasi membawa arah yang positif untuk para pedagang karena pasar yang dalam keadaan rapi dan bersih, dapat membuat pengunjung berdatangan.

"Pasti ekonomi akan bergerak. Artinya pasar itu penting. Pedagang yang di jalan kita tarik ke dalam, supaya tak ganggu lalu lintas," ujarnya.

Sambut Bang Doel di Pluit

Saat kunjungan di Pasar Muara Karang, Bang Doel disambut antusiasme masyarakat dan pedagang. Banyak warga dan pedagang meneriaki nama Bang Doel di setiap lorong pasar.

Mendengar teriakan tersebut, Bang Doel sempat melakukan interaksi kepada warga dan pedagang. Tidak lupa menerima ajakan berfoto bersama untuk mengabadikan momen tersebut.

"Bang Doel, Bang Doel," teriak warga. Lalu dia membalasnya spontan sambil mengatakan, "Ayo, ayo, siape lagi yang mau foto bareng, biar sekalian dah ayo," kata Bang Doel.

Pasangan calon (paslon) Pramono Anung dan Rano Karno diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Paslon lainnya adalah Ridwan Kamil-Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dan dari jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Pramono-Rano tercatat menjadi paslon pertama yang mendaftar di KPU Jakarta.

Pendaftaran Pilkada ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pilkada untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota ini akan diselenggarakan serentak di seluruh daerah pada 27 November 2024 mendatang.