Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengungkapkan kelanjutan wacana pembentukan KEK pada sektor Jasa Keuangan.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk membentuk KEK sektor Jasa Keuangan bila telah ada usulan dari badan usaha.

"Untuk yang jasa keuangan itu belum memang, tapi tak tertutup kemungkinan nantinya akan bisa berkembang atau dilibatkan menjadi salah satu KEK, cuma sampai saat ini belum dan belum ada yang mengusulkan," kata Edwin dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Pada saat yang sama, Edwin juga menjelaskan kemungkinan wacana implementasi family office untuk dapat ditetapkan sebagai salah satu KEK pada sektor jasa keuangan.

Terlebih, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berkeinginan segera membentuk family office di Bali yang saat ini menjadi KEK dengan tingkat okupansi paling tinggi.

"Kami berharap nantinya [wacana implementasi family office] bisa ke situ ya [masuk jadi KEK], hanya saja sekarang belum ada mengusulkan begitu. Dan kemungkinan karena ini juga masalah luasnya KEK itu sendiri, KEK Sanur itu sudah hampir 100% terokupansi. Jadi kemungkinan kalaupun nanti ada jasa keuangan mungkin ya di Kura-Kura Bali," ujarnya.

Sebagai informasi, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dituliskan bahwa sektor Jasa Keuangan menjadi salah satu jenis usaha yang diperkenankan menjadi KEK.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam pasal 9 ayat 1 yang menjelaskan bahwa jasa keuangan tersebut dapat berbentuk industri perbankan ataupun industri non-bank.

Adapun, dalam informasi terbarunya Menko Luhut menargetkan regulasi teknis terkait pembentukan family office di Indonesia akan rampung sebelum Oktober 2024.

Luhut menjelaskan, pemerintah tengah membahas sejumlah ketentuan terkait pembentukan family office di Indonesia. Beberapa aspek yang sedang dikaji di antaranya adalah minimal dana yang harus disimpan, kewajiban investasi, jumlah karyawan yang harus dipekerjakan, dan lain-lain.

Dia menargetkan, ketentuan-ketentuan ini sudah rampung sebelum Oktober 2024 atau periode pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan belum memiliki instrumen spesifik untuk memberikan layanan keimigrasian bagi program family office yang dicanangkan pemerintah.

Ketua Tim Ahli Khusus Izin Tinggal Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji mengatakan bahwa untuk sementara akan disamakan seperti Itas PMA atau Izin Tinggal Terbatas untuk Penanam Modal Asing.

Jakarta: Istilah family office menjadi suatu hal yang sering didengar dalam bidang ekonomi. Bahkan, kata family office semakin santer dibicarakan oleh pemerintah belakangan ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini menyampaikan rencananya terkait pembentukan family office di Bali ke Presiden Joko Widodo. Maksud dari tujuannya tersebut agar menarik konglomerat asing berminat menempatkan uangnya di Indonesia.

"Family office merupakan salah satu upaya menarik kekayaan negara lain untuk pertumbuhan ekonomi lokal," ungkap Luhut di laman Instagram resmi miliknya, Senin, 1 Juli 2024.

Luhut menyebut investor-investor asing yang terlibat dalam proyek family office di Bali ini tak akan dikenakan bunga. Dirinya juga optimis program ini dapat diterapkan di Indonesia.
"Mereka (investor asing) tidak dikenakan pajak, tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut.

Baca juga: Mengenal 9 Naga, Kekayaan dan Sepak Terjangnya di Indonesia

Apa itu family office

Mengutip laman Investopedia, family office merupakan sebuah perusahaan pengelolaan kekayaan pribadi yang khusus melayani individu atau keluarga dengan kekayaan sangat tinggi atau yang disebut HNWI dan UNHWI.

High-Net-Worth Individual (HNWI) merujuk pada seseorang dengan kekayaan bersih setidaknya USD5 juta. Sementara itu, Ultra-High-Net-Worth Individual (UHNWI) merupakan individu dengan kekayaan net minimal USD30 juta.

Family office juga menawarkan beberapa keutamaan di dalamnya, di antaranya dapat mengendalikan proses pengelolaan kekayaan, melindungi privasi dan kerahasiaan anggota keluarga dengan mengerahkan staf yang berdedikasi, atau menjaga kesatuan keluarga dengan menjaga agar anggota keluarga multigenerasi terus terkoneksi. (Syarief Muhammad Syafiq)

(ANN)