Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menurunkan batas maksimal defisit kumulatif dan pembiayaan utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2024.

Berdasarkan PMK tersebut, batas maksimal defisit APBD tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,20% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan batas tahun 2024 yang mencapai 0,24% dari PDB.

Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa penurunan batas defisit tersebut mencerminkan sikap pemerintah yang lebih berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2025.

Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

“Risiko resesi di beberapa negara maju, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, serta fluktuasi harga komoditas menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menurunkan batas defisit dan pinjaman,” ujar Yusuf, Senin (4/11).

Pemerintah bertujuan menjaga stabilitas fiskal dengan tetap mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kebijakan ini diharapkan sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat meskipun ketidakpastian global masih berlanjut.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah diimbau untuk berhati-hati dalam mengelola pembiayaan dan tidak terlalu bergantung pada utang. Yusuf menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja sebagai alternatif pembiayaan dengan batas defisit yang lebih rendah.

“Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman sambil tetap menjaga kualitas pembangunan daerah,” tambahnya.

Yusuf juga menilai kebijakan ini realistis, mengingat kapasitas fiskal di sejumlah daerah telah membaik pasca pandemi. Pengalaman dalam mengelola keuangan selama krisis diharapkan menjadi bekal bagi pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran secara lebih hati-hati.

Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi dan mengembangkan inovasi pembiayaan alternatif.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebut sebagai strategi yang dapat membantu menjaga kesinambungan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Perubahan batas defisit dan pinjaman ini diharapkan sejalan dengan kondisi ekonomi pada 2025, serta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal yang lebih baik.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah Pusat akan menerapkan skema burden sharing atau berbagi beban dengan pemda untuk mendukung program makan bergizi gratis pada 2025.

Hal tersebut tertuang dalam paparan Sosialisasi Arah Kebijakan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bahri, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa dukungan yang bersumber dari APBD 2025 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

"Dalam hal alokasi anggaran makan bergizi sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pemda wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBN 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan," ujar Bahri dalam acara Sosialisasi belum lama ini.

Namun, dalam hal pelaksanaan MBG sebagai program prioritas nasional belum dianggarkan dalam APBB 2025, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian perubahan APBD 2025, dengan cara mengubah Perkada tentang Penjabaran APBD 2025 dan kemudian memberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Selanjutnya akan ditampung pada perubahan ABD 2025 bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD 2025 dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 2025.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pemerintah pusat harus melihat kapasitas fiskal setiap daerah apabila mau menitipkan program makan bergizi gratis kepada pemda.

Ia mencontohkan, bagi pemda yang beban belanja pegawainya terlalu besar atau sekitar 60 persenan APBD habis untuk belanja pegawai, maka realokasi anggaran bisa digunakan untuk mendukung program tersebut.

"Tapi kalau untuk yang sudah anggarannya kecil bahkan Pemda yang kemudian terancam defisit anggarannya ditambah beban makan bergizi gratis nampaknya sudah," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (1/10).

Selain melihat kapasitas fiskal setiap daerah, pemerintah pusat juga perlu melihat pengawasan pengelolaan anggaran di setiap daerah. Pasalnya, apabila daerah yang pengawasan anggarannya kurang baik dan kemudian ditambah beban alokasi makan bergizi gratis dikhawatirkan akan menimbulkan risiko korupsi yang lebih besar.

Kemudian, pemerintah pusat juga perlu memperhatikan kapasitas teknis dari Pemda yang akan dibebankan program makan bergizi gratis.

"Jadi kapasitas teknis itu juga memperhitungkan ASN pemda yang nanti akan dilibatkan dalam penyaluran anggaran makan bergizi gratis," katanya.

Oleh karena itu, Bhima menilai, tidak semua pemda bisa dibebani program makan bergizi gratis. Menurutnya, untuk pemda yang berada di Pulau Jawa mungkin akan lebih mudah dilaksanakan jika dibandingkan pemda yang berada di luar Pulau Jawa.

"Selain pemerintah juga harus bisa memberikan solusi pendampingan teknis apabila ada realokasi anggaran dari dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil (DBH) misalnya yang bisa digunakan untuk makan bergizi juga tetap harus ada monitoring da pendampingan teknis dari pusat," imbuh Bhima.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang mengatakan bahwa semua pemda memang mendukung program makan bergizi gratis mengingat akan menyasar kepada seluruh anak-anak sekolah di daerah.

Hanya saja, jika pemda akan dibebankan dengan program unggulan tersebut, maka pemerintah pusat perlu melakukan sosialiasi secara masif.

"Ini agar mereka (pemda) bisa mengukur sejauh mana kemampuan keuangan pemda untuk bisa disisikan untuk program ini (makan bergizi gratis)," kata Sarman.

Hal ini dikarenakan setiap pemda memiliki kemampuan fiskal yang berbeda. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan agar pemda memiliki waktu untuk melakukan kajian dan evaluasi agar diketahui seberapa besar kemampuan setiap pemda untuk melaksanakan program tersebut.

"Ya kalau dibebankan itu pasti akan mempengaruhi dalam hal ini. Makanya saya katakan tadi bahwa pemda memiliki kekuatan fiskal yang berbeda-beda," imbuhnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun.

Makan bergizi gratis ini akan diarahkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan meliputi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan. Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.