Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN per Oktober 2024 mencatatkan defisit Rp309,2 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Agustus 2024, yaitu Rp153,7 triliun atau 0,68% terhadap PDB.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagi defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Dia memaparkan bahwa belanja negara sepanjang Januari—Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau setara 76,9% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat naik cukup drastis yaitu 14,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY).

Sedangkan, realisasi pendapatan negara pada Januari—Oktober 2024 tercatat senilai Rp2.247,6 triliun atau 80,2% dari pagu yang telah ditetapkan. Pendapat negara tersebut tercatat melonjak 0,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka tampak defisit pada tahun ini jauh lebih besar. Pada Agustus 2023, APBN mengalami defisit 'hanya' sebesar Rp700 miliar atau 0,003% terhadap PDB.

Tercatat, belanja negara hingga Oktober 2023 sejumlah Rp2.240,8 triliun. Sementara pendapatan yang masuk ke kas negara terkumpul senilai Rp2.240,1 triliun.

"Belanja negara hampir sama angkanya antara nominal pendapatan dan belanja negara, namun belanja negara baru 70,32% dari total pagu dalam UU APBN," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

JAKARTA, investor.id – Realisasi utang pemerintah telah mencapai Rp 8.444,87 triliun hingga akhir Juni 2024. Jumlah utang mayoritas berasal dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN).

Rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Namun demikian, angka ini mendekati 40% PDB, dibandingkan akhir 2023 lalu yang sebesar 38,6% PDB.

“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” kata pemerintah dikutip dari dari dokumen APBN KiTa Edisi Juli 2024 pada Selasa (30/7/2024).

Berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai Rp 7.418, 76 triliun (87,85%) dan pinjaman sebesar Rp 1.026,1 triliun (12,15%). Komposisi SBN terbagi dalam SBN domestik sebesar Rp 5.967,7 triliun (70,67%) dan valuta asing (valas) sebesar Rp 1.451,07 triliun (12,15%).

SBN domestik meliputi surat utang negara sebesar Rp 4.732,71 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 1.234,9 triliun. SBN valas terbagi dalam surat utang negara sebesar Rp 1.091,63 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 359,44 triliun.

Sedangkan pinjaman sebesar Rp 1.026,11 triliun terbagi dalam pinjaman dalam negeri sebesar Rp 38,1 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 988,01 triliun. Bila dirinci pinjaman luar negeri meliputi bilateral senilai Rp 263,72 triliun, multilateral senilai Rp 600,47 triliun, dan bank komersial sebesar Rp 123,83 triliun.

Pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan. Dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. SBN turut menyediakan referensi untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga.

Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Juni 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata- rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di posisi 7,98 tahun.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News