Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penarikan utang baru ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16,90 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 53,2 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp 31,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 383 triliun.

Thomas menekankan, pentingnya menjaga efisiensi biaya utang atau cost of fund, serta memastikan risiko pembiayaan tetap terjaga dalam batas yang aman. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target pembiayaan negara tanpa menganggu stabilitas fiskal.

"Tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali," kata Thomas.

Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Realisasi ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16,90 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 53,2 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp 31,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 383 triliun.

Thomas menekankan, pentingnya menjaga efisiensi biaya utang atau cost of fund, serta memastikan risiko pembiayaan tetap terjaga dalam batas yang aman. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target pembiayaan negara tanpa menganggu stabilitas fiskal.

"Tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali," kata Thomas.

Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjalankan pemerintahannya dengan kondisi fiskal yang terbatas.

Ini terlihat dari besarnya kebutuhan biaya untuk menjalankan pemerintahannya, mulai dari janji politik seperti makan bergizi gratis (MBG), kabinet yang semakin gemuk hingga menghadapi utang jatuh tempo yang cukup besar.

Belum lama ini terungkap bahwa biaya untuk memenuhi program MBG mencapai Rp 1,2 triliun per harinya. Tentu bukan langkah yang mudah disaat penerimaan negara mulai seret.

Terbaru, Prabowo juga sudah mulai memanggil sekitar 108 para calon menteri dan wakil menteri untuk mengisi kabinet di pemerintahannya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman melihat bahwa penambahan K/L pada kabinet Prabowo berpotensi membebani keuangan negara, mengingat kebutuhan anggaran yang juga semakin besar, mulai dari belanja pegawai atau belanja-belanja lainnya.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," ujar Rizal dalam acara Webinar, Rabu (16/10).

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 K/L yang ditambahkan dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," katanya.

Tidak hanya itu, APBN tahun pertama Prabowo juga akan menanggung utang jatuh tempo yang cukup besar. Berdasarkan catatan KONTAN, utang jatuh tempo yang harus dibayar oleh Prabowo pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Oleh karena itu lah, Dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio memandang kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo masih akan terjebak dalam rezim utang.

Ini terlihat dari keinginan Prabowo yang kembali memilih Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada pemerintahannya. Dengan begitu, Prabowo akan mudah untuk berutang dalam menjalankan program-programnya mengingat Sri Mulyani merupakan sosok yang dipercaya oleh Bank Internasional maupun pemberi hutang.

"Ya memang rezimnya rezim utang dan hanya Sri Mulyani ini mungkin yang bisa memenuhi ekspektasi presiden untuk membiayai proyek-proyek, untuk membayar utang yang sudah sebelumnya ada," kata Hendri.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mengalami penurunan per akhir Agustus 2024 yaitu mencapai Rp 8.461,93 triliun.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut berkurang Rp 40,76 triliun atau turun 0,47% dibandingkan posisi utang pada akhir Juli 2024 yang sebesar Rp 8.502,69 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,49%. Angka ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,68%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, penambahan utang pemerintah pada era presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilakukan secara bertahap.

Adik kandung Prabowo itu menyebut, penambahan utang baru oleh pemerintahan Prabowo akan dilakukan secara gradual selama lima tahun masa jabatan.

"Setiap tahun mungkin kita tambah 1-2 persen. So, tidak benar bahwa kita akan tambahkan utang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual, secara pelan-pelan, mungkin selama 5 tahun, 10 tahun, kita tetap prudent," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Bahkan, kata Hashim, rasio utang pada pemerintahan Prabowo akan dijaga maksimal 40 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau di bawah ketentuan maksimal rasio utang dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 yakni sebesar 60 persen dari PDB.

Dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, sasaran rasio utang terhadap PDB ditarget pada kisaran 39,77 - 40,14 persen, lebih tinggi dari target tahun ini, sebesar 38,26 persen.

"Memang dibatasi oleh Undang-undang 60 persen, tapi kita tidak sampai 40 persen," kata dia.

Target rasio utang ini melanjutkan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang per akhir Agustus 2024 berhasil menjaga rasio utang Indonesia sebesar 38,49 persen terhadap PDB.

"Sangat rendah, tidak sampai 40 persen dari GDP. Ini prestasi luar biasa. Malaysia, tetangga kita 61 persen dari GDP. Filipina 57 persen, Thailand 54 persen. Ini adalah kesempatan kita karena kita dianggap under-leverage. Kita semua pengusaha kan tahu ini under-leverage," tuturnya.

Selain itu, penambahan utang pemerintah juga akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta meningkatkan target penerimaan negara menjadi 23 persen dari PDB.

Adapun cara pemerintah Prabowo-Gibran menambah penerimaan negara di antaranya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara maupun memaksimalkan penegakkan hukum dalam pemungutan pajak.

"Cara-caranya ada pakai AI, pakai IT dan kita akan capai 23 persen. Kita akan tunjukkan kepada anda Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18 persen, capai 23 persen kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," ungkapnya.

"Tidak ada kenaikan tarif pajak tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana melakukan penarikan utang baru yang lebih besar pada 2025. Hal ini seiring dengan kebutuhan pemerintah menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan dokumen Nota Keuangan Rancangan APBN (RAPBN) 2025, pada tahun pertama kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah bakal melakukan penarikan utang baru sebesar Rp 775,9 triliun.

Angka ini melonjak sekitar 40 persen dari outlook pembiayaan utang tahun 2024 sebesar Rp 553,1 triliun.

"Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 775.867,5 miliar yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan SBN, tulis pemerintah, dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, dikutip Senin (19/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, penambahan utang pemerintah pada era presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilakukan secara bertahap.

Adik kandung Prabowo itu menyebut, penambahan utang baru oleh pemerintahan Prabowo akan dilakukan secara gradual selama lima tahun masa jabatan.

"Setiap tahun mungkin kita tambah 1-2 persen. So, tidak benar bahwa kita akan tambahkan utang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual, secara pelan-pelan, mungkin selama 5 tahun, 10 tahun, kita tetap prudent," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Bahkan, kata Hashim, rasio utang pada pemerintahan Prabowo akan dijaga maksimal 40 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau di bawah ketentuan maksimal rasio utang dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 yakni sebesar 60 persen dari PDB.

Dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, sasaran rasio utang terhadap PDB ditarget pada kisaran 39,77 - 40,14 persen, lebih tinggi dari target tahun ini, sebesar 38,26 persen.

"Memang dibatasi oleh Undang-undang 60 persen, tapi kita tidak sampai 40 persen," kata dia.

Target rasio utang ini melanjutkan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang per akhir Agustus 2024 berhasil menjaga rasio utang Indonesia sebesar 38,49 persen terhadap PDB.

"Sangat rendah, tidak sampai 40 persen dari GDP. Ini prestasi luar biasa. Malaysia, tetangga kita 61 persen dari GDP. Filipina 57 persen, Thailand 54 persen. Ini adalah kesempatan kita karena kita dianggap under-leverage. Kita semua pengusaha kan tahu ini under-leverage," tuturnya.

Selain itu, penambahan utang pemerintah juga akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta meningkatkan target penerimaan negara menjadi 23 persen dari PDB.

Adapun cara pemerintah Prabowo-Gibran menambah penerimaan negara di antaranya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara maupun memaksimalkan penegakkan hukum dalam pemungutan pajak.

"Cara-caranya ada pakai AI, pakai IT dan kita akan capai 23 persen. Kita akan tunjukkan kepada anda Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18 persen, capai 23 persen kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," ungkapnya.

"Tidak ada kenaikan tarif pajak tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana melakukan penarikan utang baru yang lebih besar pada 2025. Hal ini seiring dengan kebutuhan pemerintah menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan dokumen Nota Keuangan Rancangan APBN (RAPBN) 2025, pada tahun pertama kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah bakal melakukan penarikan utang baru sebesar Rp 775,9 triliun.

Angka ini melonjak sekitar 40 persen dari outlook pembiayaan utang tahun 2024 sebesar Rp 553,1 triliun.

"Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 775.867,5 miliar yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan SBN, tulis pemerintah, dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, dikutip Senin (19/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk lebih agresif mendorong sektor-sektor yang mendatangkan devisa. Sebab, penurunan cadangan devisa pada September 2024, lebih banyak untuk pembayaran utang luar negeri.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menyampaikan, hal pertama yang dapat dilakukan pemerintah adalah mendorong program-program yang berorientasi ekspor dan substitusi impor.

“Pertama, program yang berorientasi ekspor dan substitusi impor,” kata Ajib kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Kedua, lanjutnya, membuat nilai tambah atas komoditas unggulan atau hilirisasi untuk semua sektor. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya dilakukan terhadap migas dan sumber daya alam, tetapi juga di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Selanjutnya, adalah mendorong penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI), dengan mendorong transparansi kebijakan, kepastian hukum, dan deregulasi. Terakhir, mendorong ekonomi kreatif dan pariwisata yang memiliki nilai jual global.

Dalam catatan Bisnis, cadangan devisa pada September 2024 mencapai US$149,9 miliar atau turun dibanding bulan lalu yang tercatat sebesar US$150,2 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan posisi tersebut relatif stabil dan turun tipis karena kewajiban pemerintah dalam pembayaran utang.

“Perkembangan cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin(7/10/2024).

Posisi cadangan devisa pada akhir September 2024, katanya, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Dengan demikian, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, bank sentral melihat cadangan devisa tetap memadai sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo sekaligus adik kandung Presiden terpilih, Prabowo Subianto menyampaikan rencana utang pemerintahan baru ke depannya. Menurut Hashim, Prabowo tidak ada rencana menaikkan utang secara mendadak.

"Pak Prabowo tidak akan naikkan, dia tidak akan menambah utang nasional kita secara mendadak. Tidak adakan drastis," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Yang benar, kata dia, Pemerintahan Prabowo akan menaikkan utang secara gradual atau bertahap. Periode waktunya antara 5-10 tahun yang dilakukan secara prudent.

"So, tidak benar bahwa kita akan tambahkan utang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual, secara pelan-pelan, mungkin selama 5 tahun, 10 tahun kita tetap prudent. Tolong bilang ke kawan-kawan luar negeri, kita akan tetap prudent. Tapi prudent, tapi kita akan daring. Kita akan mungkin lebih agresif sedikit, supaya kita bisa penuhi janji-janji itu," bebernya.

Rasio utang juga tidak akan dikerek di atas ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni 60%. Ia juga tegas menyatakan tidak akan ada revisi soal aturan tersebut.

"Tegas, tidak (tidak akan ada revisi)" ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hashim membanggakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang negara. Ia menilai rasio utang Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara tetangga.

Sebut saja Malaysia yang rasio utangnya 61% terhadap PDB, Filipina 57%, Thailand 54%, sementara Indonesia tidak sampai 40%. Hal ini juga tak lepas dari kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Utang kita, kita harus berbangga, ini ya prestasi dari Pak Jokowi, prestasi dari Ibu Sri Mulyani bahwa utang nasional kita sangat rendah. Sangat rendah, tidak sampai 40% dari GDP. Ini prestasi luar biasa. Malaysia, tetangga kita 61% dari GDP. Filipina 57%, Thailand 54%, Indonesia tidak sampai 40%," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah mengutak-atik rencana komposisi kabinetnya jelang bertugas per 20 Oktober 2024.

Ia diprediksi akan menghadapi tantangan besar dari segi keuangan negara dalam mengawali pemerintahannya.

Kapasitas fiskal Indonesia dinilai tak menyisakan banyak ruang untuk bermanuver, apalagi sejumlah pembangunan yang didanai oleh utang negara mulai jatuh tempo pada masa pemerintahan eks Danjen Kopassus nanti.

Publik menanti realisasi program unggulan dan ambisius dari Prabowo. Sementara itu, sang presiden terpilih masih berencana menambah jumlah kementerian dan lembaga sebagai imbas koalisi gemuk, ditambah dengan isu jatah untuk PDI-P sebagai rekonsiliasi politik.

Bagaimana skenario komposisi kabinet pemerintahan Prabowo di tengah seretnya anggaran dan banjirnya transaksi politik?

Simak obrolan selengkapnya Gaspol! Kompas.com bersama ekonom senior sekaligus Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo.

Tayang Premiere

Senin, 16 September 2024

Pukul 19.00 WIB di YouTube Kompas.com

Klik link video di bawah ini untuk menyaksikan. Selamat menonton!

https://youtu.be/nkcX7hpoTKg

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang pengambilan keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa risiko utang tetap terjaga dengan desain defisit APBN 2025 di 2,53%.

Sri Mulyani menyampaikannya dalam rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menkeu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (28/8/2024).

Rapat itu berisi agenda pembahasan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025 dan pengambilan Keputusan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025.

Salah satu poin RAPBN 2025 adalah target pendapatan negara Rp2.996,9 triliun dengan rencana belanja negara Rp3.613,1 triliun. Artinya, terdapat rencana defisit APBN Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan.

Menurut Sri Mulyani, desain defisit APBN 2025 memang lebih tinggi dari 2024 di angka Rp522,8 triliun atau 2,29%. Namun demikian, proyeksi 2025 itu dinilai tetap aman, terutama bagi utang negara.

"Level 2,53% cukup baik untuk memberi ruang dan cukup hati-hati untuk menjaga eksposur defisit dan utang kita," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pemerintah meningkatkan defisit APBN untuk memberi ruang bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan berbagai program dan janji kampanyenya.

"Defisit fiskal didesain 2,53% agar pada tahun pertama tetap bisa menjalankan berbagai program yang telah menjadi prioritas dan dijanjikan, tanpa membuat APBN-nya menjadi collapse atau kredibilitasnya tererosi," kata bendahara negara.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah segudang janji kampanye dan program yang memerlukan anggaran jumbo, rasio utang pemerintah justru diprediksi akan turun sepanjang lima tahun ke depan atau pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mungkinkah ramalan itu terwujud?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa sejatinya rasio utang pemerintah sangat bergantung dari pengelolaan defisit APBN, rasio pajak, dan pembayaran utang jatuh tempo.

Melihat proyeksi dua hingga tiga tahun ke depan, rata-rata utang jatuh tempo per tahun senilai Rp800 triliun. Angka tersebut belum termasuk beban pembayaran bunga utang senilai Rp500 triliun hingga Rp550 triliun.

Artinya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp1.350 triliun per tahun untuk membayar kewajiban utang. Mengingat terbatasnya penerimaan negara, lantas pemerintah perlu mencari sumber dana yang sangat mungkin berasal dari pembiyaan utang.

"Kecenderungannya ada peningkatan penerbitan SBN sehingga berkorelasi dengan tambahan rasio utang pada tahun berjalan," ungkpanya kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Di sisi lain, Bhima menyoroti bahwa peningkatan rasio pajak harus dilakukan secara hati hati, karena tidak boleh menghambat konsumsi dan investasi.

Khawatirnya, rasio pajak yang terlalu agresif dengan menyasar basis pajak yang sama justru mengganggu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

"Kalau PDB-nya tumbuh lebih rendah dari penerbitan utang baru maka sulit rasio utang menurun," jelas Bhima.

Hal yang mungkin dilakukan untuk menurunkan rasio utang pemerintah, yaitu memilah prioritas belanja. Bhima melihat pemeritahan Prabowo perlu menetapkan belanja prioritas karena terkait kemampuan pembiayaan fiskal.

"Ya tinggal dipilih mana yang urgent, misalnya bangun IKN atau MBG [makan bergizi gratis] karena rasio utang mau diturunkan,” tegasnya.

Ramalan Rasio Utang Indonesia Turun

Sebelumnya, dalam Article IV Consultation tahun 2024, IMF menyebutkan bahwa utang publik tersebut diproyeksikan secara bertahap menurun menjadi sekitar 38,3% dari PDB dalam jangka menengah lima tahun ke depan atau hingga 2029, saat nantinya Prabowo Subianto memimpin.

"Terutama didorong oleh selisih pertumbuhan suku bunga kumulatif yang negatif," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Minggu (25/8/2024).

IMF menyebutkan bahwa Indonesia telah menunjukkan disiplin fiskal yang kuat, memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi risiko ke depan dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Per Juli 2024, utang pemerintah tercatat berada di angka Rp8.502,69 triliun atau naik Rp57,82 triliun dari akhir Juni 2024.

Meski terpantau naik, rasio utang tersebut justru turun dari 39,13% pada Juni, menjadi 38,68% pada akhir Juli lalu. Angka tersebut masih jauh di bawah batas aman, yakni 60% sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan pemerintah terus mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB melalui berbagai cara.

Mulai dari optimalisasi pendapatan negara melalui efektivitas reformasi perpajakan, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi dengan tetap menjaga iklim investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) meramalkan rasio utang pemerintah akan mengalami tren penurunan dalam lima tahun ke depan atau pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, menuju level 38,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan bahwa pemerintah terus konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal sehingga APBN dapat dijaga sehat, kredibel, dan berkesinambungan.

Pasalnya, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada rentang 2014 hingga 2019 jauh di bawah kondisi saat ini, yakni berada dalam kisaran 24,68% sampai dengan 30,23% PDB.

Angka tersebut meningkat dengan laju yang moderat, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Meski sempat naik signfikan pada saat pandemi Covid-19, pemerintah berhasil mengendalikan laju kenaikan utang sejak tahun 2021 hingga kini.

"Pembiayaan melalui utang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN ketika pendapatan negara belum sepenuhnya mampu membiayai keseluruhan belanja negara atau ketika dibutuhkan pembiayaan investasi," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (25/8/2024).

Ferry menjelaskan bahwa utang menjadi alat strategis dalam mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, yang bermanfaat dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan global.

Per Juli 2024, utang pemerintah tercatat berada di angka Rp8.502,69 triliun atau naik Rp57,82 triliun dari akhir Juni 2024.

Meski terpantau naik, rasio utang tersebut justru turun dari 39,13% pada Juni 2024, menjadi 38,68% pada akhir Juli lalu. Angka tersebut masih jauh di bawah batas aman yakni 60% sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Ke depan, pemerintah terus mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB melalui berbagai cara, seperti optimalisasi pendapatan negara melalui efektivitas reformasi perpajakan, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi dengan tetap menjaga iklim investasi.

Di sisi lain, meski tahun depan pemerintah merencanakan pembiayaan utang senilai Rp775,9 triliun, proyeksi rasio utang terhadap PDB tahun 2025 sebesar 37,82%—38,71% terhadap PDB.

Sebelumnya, dalam Article IV Consultation tahun 2024, IMF menyebutkan bahwa utang publik tersebut diproyeksikan secara bertahap menurun menjadi sekitar 38,3% dari PDB dalam jangka menengah lima tahun ke depan, atau saat nantinya Prabowo Subianto memimpin.

"Terutama didorong oleh selisih pertumbuhan suku bunga kumulatif yang negatif," tulis IMF dalam laporannya, dikutip pada Minggu (25/8/2024).

IMF menyebutkan bahwa Indonesia telah menunjukkan disiplin fiskal yang kuat, memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi risiko ke depan dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia. Jokowi menyebut, utang Indonesia salah satu paling rendah di antara negara G20 dan ASEAN.

Jokowi menerangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di atas 5%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan global.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%," kata Jokowi dalam Sidang Paripurna DPR RI dan Pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan, dari tahun 2015 telah ada 21,3 juta penambahan tenaga kerja baru. Lalu, rasio utang Indonesia paling rendah di antara kelompok G20 dan ASEAN.

"Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015-2024. Rasio utang kita juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan, ekspor Indonesia telah naik signifikan. Ia juga menyebut, negara dagang Indonesia mencatat surplus 51 bulan.

"Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai 259 miliar dolar AS di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat. Neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir," kata Jokowi.