Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - HOUSTON. Harga minyak anjlok 2% pada hari Senin (14/10) karena OPEC kembali menurunkan prospeknya untuk pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2024 dan 2025. Sementara impor minyak China turun selama lima bulan berturut-turut.

Rencana stimulus China gagal menginspirasi kepercayaan investor. Di sisi lain, pasar terus mencermati potensi serangan Israel terhadap infrastruktur minyak Iran.

Senin (14/10), harga minyak mentah Brent ditutup turun US$ 1,58 atau 2% menjadi US$ 77,46 per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate AS turun US$ 1,73 atau 2,29% menjadi US$ 73,83 per barel. Brent naik US$ 0,99 minggu lalu, sementara WTI naik US$ 1,18.

Brent turun 5% atau lebih dari US$ 4 dalam perdagangan setelah jam kerja menyusul laporan media bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi tahu AS bahwa Israel bersedia menyerang target militer Iran dan bukan target nuklir atau minyak.

Harga minyak pemanas berjangka AS turun 5% dalam perdagangan akhir. Harga bensin berjangka AS turun lebih dari 4%.

OPEC pada hari Senin memangkas perkiraannya untuk pertumbuhan permintaan minyak global pada tahun 2024. OPEC juga menurunkan proyeksinya untuk tahun depan, menandai revisi penurunan ketiga berturut-turut dari kelompok produsen tersebut.

China, importir minyak mentah terbesar di dunia, menyumbang sebagian besar penurunan peringkat tahun 2024. OPEC memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan dari China menjadi 580.000 barel per hari (bph) dari 650.000 bph.

Data menunjukkan impor minyak mentah China untuk sembilan bulan pertama tahun ini turun hampir 3% dari tahun lalu menjadi 10,99 juta bph.

Penurunan permintaan minyak Tiongkok yang disebabkan oleh meningkatnya adopsi kendaraan listrik (EV), serta melambatnya pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19, telah menjadi penghambat konsumsi dan harga minyak global.

Tekanan deflasi China juga memburuk pada bulan September, menurut data resmi yang dirilis pada hari Sabtu. Konferensi pers pada hari yang sama membuat investor menebak-nebak tentang besarnya keseluruhan paket stimulus untuk menghidupkan kembali peruntungan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

"Kurangnya garis waktu yang jelas dan tidak adanya langkah-langkah untuk mengatasi masalah struktural, seperti konsumsi yang lemah dan ketergantungan pada investasi infrastruktur, hanya meningkatkan ambiguitas di antara para pelaku pasar," kata Mukesh Sahdev, kepala pasar komoditas-minyak global di Rystad Energy seperti dikutip Reuters.

Berita negatif dari Tiongkok mengalahkan kekhawatiran pasar atas kemungkinan yang masih ada bahwa tanggapan Israel terhadap serangan rudal Iran pada tanggal 1 Oktober dapat mengganggu produksi minyak.

AS mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka akan mengirim pasukan ke Israel bersama dengan sistem antirudal canggih dalam pengerahan yang sangat tidak biasa yang dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan udara negara itu.

"Meskipun serangan Israel ke Iran kemungkinan akan terjadi, langkah-langkah penguatan terbaru oleh militer AS mungkin telah menenangkan tanggapan di kedua belah pihak," kata Dennis Kissler, wakil presiden senior perdagangan di BOK Financial.

"Perdagangan yang menegangkan akan tetap terjadi dengan sebagian besar fund manager tetap menunggu," kata Kissler.

Washington secara pribadi telah mendesak Israel untuk mengkalibrasi tanggapannya guna menghindari pemicu perang yang lebih luas di Timur Tengah, kata para pejabat AS. Presiden AS Joe Biden secara terbuka menyuarakan penentangannya terhadap serangan Israel terhadap situs nuklir Iran dan kekhawatirannya tentang serangan terhadap infrastruktur energi Iran.

Dolar juga mencapai titik tertinggi sembilan minggu pada hari Senin dalam perdagangan yang sepi. Mata uang AS yang lebih kuat dapat merugikan permintaan minyak berdenominasi dolar dari pembeli yang menggunakan mata uang lain.

Persediaan minyak mentah AS diperkirakan meningkat minggu lalu, sementara persediaan sulingan dan bensin kemungkinan turun, menurut jajak pendapat pendahuluan Reuters pada hari Senin.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Amerika Serikat (AS) ditaksir telah menghabiskan lebih dari US$ 20 miliar untuk membantu mitra terdekatnya di Timur Tengah, Israel.

Sumbangan dana besar AS secara langsung membantu Israel membuat kekacauan di kawasan. Militer Israel kini aktif menyebabkan kerusakan di Palestina, Lebanon, hingga Yaman.

Menurut laporan Watson Institute di Universitas Brown, AS telah menghabiskan US$ 22,76 miliar untuk mendukung perang Israel di Gaza dan operasi melawan Houthi di Yaman.

Laporan tersebut merangkum bahwa AS telah mengirim bantuan militer ke Israel sebesar US$ 17,9 miliar selama satu tahun terakhir. Angka itu merupakan bantuan tahunan terbesar yang pernah dikeluarkan AS untuk mitranya.

Bantuan itu mencakup pembiayaan militer, penjualan senjata, dan transfer dari persediaan senjata AS. Sebagian besar persenjataan yang dikirim AS adalah amunisi, termasuk peluru artileri dan bom seberat 2.000 pon (907 kg).

Para peneliti di Universitas Brown mengatakan bahwa nilai bantuan AS untuk Israel tidak diungkap secara penuh, berbeda dengan rincian bantuan yang mereka berikan kepada Ukraina.

Artinya, jumlah bantuan AS untuk Israel selama satu tahun terakhir bisa saja lebih dari yang dilaporkan ke publik.

Militer AS Juga Aktif di Timur Tengah

Tidak hanya memberikan bantuan kepada Israel, militer AS juga terlibat aktif di Timur Tengah dengan melakukan operasi Yaman dan beberapa titik lainnya.

Total, AS telah menghabiskan sekitar US$ 4,86 miliar untuk operasi militernya di Timur Tengah.

Pasukan gabungan AS dan Inggris juga telah melakukan serangan udara terhadap sejumlah fasilitas milik Houthi di Yaman sejak Januari lalu, setelah kelompok itu menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU) Josep Borrell meminta EU mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir atas seruannya memangkas pasokan bahan bakar dan bantuan bagi warga sipil di Jalur Gaza, Senin (12/8/2024).

"Sementara dunia mendorong gencatan senjata di #Gaza, Ben Gvir menyerukan pemotongan bahan bakar & bantuan bagi warga sipil," kata Borrel pada platform X.

Borrell melanjutkan, pernyataan dari Ben Gvir tersebut mirip dengan pernyataan jahat Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang merupakan hasutan untuk melakukan kejahatan perang.

"Sanksi harus menjadi agenda Uni Eropa kita," kata Borrell.

Dia juga meminta Israel menjauhkan diri dengan tegas dari hasutan untuk melakukan kejahatan perang. Lebih lanjut, Borrell juga menyerukan Israel terlibat dengan itikad baik dalam negosiasi yang difasilitasi oleh AS, Qatar dan Mesir untuk melakukan gencatan senjata segera.

Ben-Gvir menganjurkan sikap yang lebih keras terhadap Otoritas Nasional Palestina. Politikus itu telah berulang kali menentang kesepakatan dengan Hamas dan mengakhiri perang di Gaza, dengan mengatakan perlu untuk menempuh akhir yang sulit dan meninggalkan kesepakatan yang "tidak masuk akal" itu.

Sebelumnya Smotrich mengatakan dalam konteks perjuangan untuk membebaskan sandera Israel, dia menganggap tindakan memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza adalah tindakan yang dibenarkan dan bermoral, bahkan jika hal tersebut menyebabkan kematian dua juta warga Palestina karena kelaparan.

Dia juga mengeluh masyarakat internasional tidak akan mengizinkannya memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Sebelumnya, Mesir, Qatar dan Amerika Serikat meminta Israel dan Hamas untuk melanjutkan pembahasan tentang ketentuan gencatan senjata pada 14-15 Agustus. Para pemimpin ketiga negara itu mengatakan siap mengajukan usulan akhir guna mencapai kesepakatan.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Seorang ajudan mengatakan pada Kamis (8/8/2024), Wakil Presiden Kamala Harris tidak setuju untuk membahas pemberlakuan embargo senjata terhadap Israel selama perbincangan dengan aktivis pro-Palestina yang mendorong perubahan kebijakan AS terhadap sekutunya terkait perang Gaza.

Berdasarkan laporan Reuters, Uncommitted National Movement mengatakan pada hari Rabu malam bahwa Harris, kandidat presiden Demokrat tahun 2024, telah menyampaikan simpatinya dan menyatakan keterbukaannya untuk bertemu dengan para pemimpin Uncommitted guna membahas embargo senjata selama interaksi saat berkampanye di Detroit.

Ajudan tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Harris tidak menyatakan keinginannya untuk membahas embargo senjata.

Namun, seorang juru bicara kampanye mengatakan wakil presiden itu memberi tahu anggota komunitas Muslim dan Palestina bahwa ia akan terus terlibat dengan mereka dalam perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di Gaza, yang menurut pejabat setempat telah menewaskan hampir 40.000 orang.

"@VP telah menjelaskan: ia akan selalu memastikan Israel mampu mempertahankan diri dari Iran dan kelompok teroris yang didukung Iran. Ia tidak mendukung embargo senjata terhadap Israel. Ia akan terus bekerja untuk melindungi warga sipil di Gaza dan menegakkan hukum humaniter internasional," kata penasihat keamanan nasional Harris, Phil Gordon, dalam sebuah posting di X.

Dua pendiri kelompok Uncommitted, Layla Elabed dan Abbas Alawieh, mengatakan mereka berbicara sebentar dengan Harris dan calon wakil presiden yang baru terpilih Tim Walz dari Minnesota tentang kekhawatiran mereka tentang AS yang memasok senjata ke Israel saat negara itu melancarkan perang di Gaza.

Alawieh mengatakan pada hari Kamis bahwa ia dan Elabed meminta pertemuan khusus untuk membahas tuntutan embargo senjata terhadap Israel. Dan dalam kedua kasus tersebut, Wakil Presiden Harris menyatakan keterbukaan untuk menindaklanjutinya.

Alawieh mengatakan bahwa ia sangat terdorong oleh keterlibatannya dengan kantor Harris dan berharap diskusi akan terus membuahkan hasil.

Krisis kemanusiaan

Israel melancarkan serangannya terhadap daerah kantong Palestina yang terkepung sebagai balasan atas serangan pada tanggal 7 Oktober di Israel selatan oleh militan Hamas yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang, menurut penghitungan Israel.

Kelompok politik Uncommitted diorganisasi untuk menentang dukungan kuat Presiden Joe Biden terhadap perang Israel, yang telah menggusur hampir 80% dari 2,3 juta penduduk Gaza dan menyebabkan kekurangan pangan yang parah.

Bencana kemanusiaan di Gaza telah mendorong seruan kepada Washington untuk memberikan syarat pada miliaran dolar dalam pendanaan militer dan bantuan lain yang diberikannya kepada Israel, yang telah menerima lebih banyak bantuan asing AS sejak Perang Dunia Kedua daripada negara lain mana pun.

Amerika Serikat pada bulan Mei menghentikan pengiriman bom seberat 2.000 pon dan 500 pon karena khawatir akan dampaknya di Gaza.

Gerakan Uncommitted mengumpulkan total suara yang cukup besar dalam kontes pencalonan presiden di Michigan, Minnesota, dan Hawaii, dan telah memenangkan sedikitnya 25 delegasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Qatar, Mesir dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama untuk meminta Israel dan Hamas melanjutkan pembicaraan guna mencapai gencatan senjata di jalur Gaza. Pernyataan tersebut mengungkapkan, pengeboman Israel yang terus berlanjut di wilayah tersebut telah menewaskan hampir 40.000 orang Palestina dan menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi regional lebih lanjut.

Pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Kamis (8/8/2024), menjelaskan, ketiga negara tersebut mendesak Israel dan Hamas untuk melanjutkan pembicaraan pada tanggal 15 Agustus di Doha atau Kairo. Pembicaraan dinilai mendesak untuk menutup semua kesenjangan yang tersisa dan memulai implementasi kesepakatan tanpa penundaan lebih lanjut.

"Ini adalah waktu yang tepat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan membebaskan para sandera dan tahanan," kata mereka seperti dilaporkan Aljazeera, Jumat (9/8/2024) yang dikutip Republika di Jakarta.

"Kami telah bekerja selama berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan kerangka kerja dan sekarang sudah ada di atas meja, dengan hanya rincian implementasi yang belum ada."

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cepat menanggapi seruan tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Israel akan mengirim delegasi untuk menghadiri pembicaraan pekan depan untuk menyelesaikan rincian dan mengimplementasikan perjanjian kerangka kerja.Hamas, faksi politik Palestina yang memerintah Gaza, belum memberikan tanggapan.

Pernyataan bersama ini muncul di tengah-tengah upaya berbulan-bulan yang gagal untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, di mana serangan militer Israel telah menewaskan sedikitnya 39.699 warga Palestina dan melukai 91.722 lainnya sejak awal Oktober.

Pembunuhan baru-baru ini terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Iran, Teheran, yang secara luas diyakini dilakukan oleh Israel, juga memicu pertanyaan mengenai prospek kelanjutan negosiasi gencatan senjata.

Pembunuhan Haniyeh - yang telah menjadi tokoh kunci dalam perundingan - dilihat oleh banyak pihak sebagai upaya pemerintah Netanyahu untuk menggagalkan upaya negosiasi untuk mengakhiri perang.

Dalam pernyataan Kamis, Qatar, Mesir dan AS mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk memberikan bantuan segera kepada rakyat Gaza yang telah lama menderita dan juga para sandera yang telah lama menderita dan keluarga mereka."Tidak ada lagi waktu yang bisa disia-siakan atau alasan dari pihak manapun untuk penundaan lebih lanjut," kata negara-negara tersebut.

Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang menjadi penengah telah kehabisan kesabaran."AS didorong untuk memberikan tekanan yang lebih besar karena ancaman perang regional yang lebih luas," jelas Bishara.

"Saya kira idenya di sini adalah bahwa mereka akan kembali ke meja perundingan pada tanggal 15 Agustus, dan baik Hamas maupun Israel akan berusaha untuk merampungkan detail-detailnya," katanya.

Bishara mengatakan banyak rincian yang masih belum jelas, termasuk tahanan dan tawanan Palestina yang ditahan di Gaza yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan - dan berapa banyak.

Namun, ia mengatakan bahwa negara-negara yang menjadi penengah percaya bahwa mereka memiliki kesepakatan kerangka kerja yang baik untuk kesepakatan gencatan senjata tiga tahap."Saya pikir ini kurang lebih merupakan seruan untuk bertindak, seruan untuk segera bertindak - untuk bertindak lebih cepat dari sebelumnya,"ujar dia.

Ariel Gold, direktur eksekutif Fellowship of Reconciliation, sebuah kelompok anti-kekerasan yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan, pernyataan pada Kamis ini belum perlu dirayakan. "Kami telah berada di sini sebelumnya," kata Gold kepada Al Jazeera, dan mencatat bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah "berkali-kali [mengatakan] bahwa kami berada di tahap akhir negosiasi menuju kesepakatan."

Gold mengatakan bahwa Biden, yang telah memberikan dukungan militer dan diplomatik yang gigih kepada Israel di tengah-tengah perang, harus menjelaskan kepada Netanyahu bahwa akan ada konsekuensi yang nyata dan pasti jika menolak kesepakatan gencatan senjata ini.

Selama berbulan-bulan, para pendukung hak-hak Palestina di AS telah mendesak Biden untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel seiring berlanjutnya perang.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -DUBAI. Juru bicara kementerian luar negeri Iran pada Senin (5/8/2024) mengatakan, Iran tidak ingin meningkatkan ketegangan regional. Akan tetapi, Iran yakin perlu menghukum Israel untuk mencegah ketidakstabilan lebih lanjut.

Hal ini menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran minggu lalu.

"Iran berusaha membangun stabilitas di kawasan, tetapi ini hanya akan terjadi dengan menghukum agresor dan menciptakan pencegahan terhadap petualangan rezim Zionis (Israel)," kata Nasser Kanaani seperti yang dilansir Reuters.

Dia menambahkan bahwa tindakan dari Teheran tidak dapat dihindari.

Kanaani meminta Amerika Serikat untuk berhenti mendukung Israel. Dia mengatakan masyarakat internasional telah gagal dalam tugasnya untuk menjaga stabilitas di kawasan dan harus mendukung "hukuman bagi agresor."

Kementerian luar negeri Iran memanggil duta besar dan kepala misi yang tinggal di Teheran untuk bertemu dengan penjabat Menteri Luar Negeri Ali Bagheri Kani pada hari Senin untuk menegaskan kembali keinginan Iran untuk menanggapi Israel.

Kanaani juga bilang, pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam akan diadakan pada hari Rabu atas permintaan Iran untuk membahas pembunuhan Haniyeh dan tanggapan Iran.

Teheran dan kelompok-kelompok yang berpihak pada Iran seperti Hamas dan Hizbullah menuduh Israel membunuh Haniyeh pada tanggal 31 Juli di ibu kota Iran.

Kematiannya merupakan salah satu dari serangkaian pembunuhan tokoh senior Hamas saat perang di Gaza antara Hamas dan Israel mendekati bulan ke-11.

Pejabat Israel belum mengaku bertanggung jawab.

Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Hossein Salami pada hari Senin mengulangi ancaman kelompok elit itu bahwa Israel "akan menerima hukuman pada waktunya".

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -ANKARA. Turki telah memblokir kerja sama antara NATO dan Israel sejak Oktober karena perang di Gaza.

Menurut sumber Reuters yang mengetahui proses tersebut, Turki mengatakan aliansi tersebut tidak boleh bekerja sama dengan Israel sebagai mitra hingga konflik berakhir.

Israel menyandang status mitra NATO dan telah membina hubungan dekat dengan aliansi militer tersebut dan beberapa anggotanya, terutama sekutu terbesarnya, Amerika Serikat.

Sebelum serangan Israel di Gaza - yang dipicu oleh amukan kelompok militan Palestina Hamas pada 7 Oktober - Turki, anggota NATO, telah berupaya memperbaiki hubungannya yang telah lama tegang dengan Israel.

Sejak itu, Ankara sangat kritis terhadap operasi Israel di Gaza, yang menurutnya merupakan genosida, dan telah menghentikan semua perdagangan bilateral.

Turki juga mengecam banyak sekutu Barat atas dukungan mereka terhadap Israel.

Berbicara dengan syarat anonim, sumber tersebut mengatakan Turki telah memveto semua keterlibatan NATO dengan Israel sejak Oktober, termasuk pertemuan dan latihan gabungan, dengan memandang "pembantaian" Israel terhadap warga Palestina di Gaza sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar NATO.

Penyelidikan PBB pada bulan Juni menemukan bahwa Israel dan Hamas telah melakukan kejahatan perang pada tahap awal perang Gaza.

Dikatakan bahwa tindakan Israel merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena kerugian warga sipil yang sangat besar. Israel menolak hal ini dan mengatakan operasinya di Gaza, yang telah menewaskan hampir 40.000 orang, bertujuan untuk membasmi Hamas.

Sumber tersebut mengatakan Turki akan mempertahankan blok ini dan tidak mengizinkan Israel untuk melanjutkan atau memajukan interaksinya dengan NATO hingga konflik berakhir. Karena Turki yakin tindakan Israel di Gaza melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia universal.

Setelah pertemuan puncak NATO di Washington pada bulan Juli, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan bahwa NATO tidak mungkin melanjutkan kemitraannya dengan pemerintah Israel.

Awal minggu ini, menteri luar negeri Israel mendesak aliansi tersebut untuk mengusir Turki setelah Erdogan tampaknya mengancam akan memasuki Israel, seperti yang pernah dilakukannya terhadap Libya dan Nagorno-Karabakh di masa lalu.

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sedang dalam perjalanan ke Washington untuk mengadakan pertemuan penting dengan Kongres AS dan Presiden Joe Biden.

Kunjungan ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah keputusan Biden yang tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Presiden AS, serta di tengah tekanan yang semakin meningkat terhadap Netanyahu untuk mengakhiri perang di Gaza.

Tujuan Kunjungan Netanyahu

Netanyahu berencana untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Joe Biden atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan AS-Israel selama bertahun-tahun.

Meskipun Biden memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali, Netanyahu ingin memastikan bahwa hubungan erat antara kedua negara tetap terjaga.

Dalam pertemuan dengan Biden, Netanyahu akan membahas beberapa isu penting, termasuk upaya membebaskan sandera Israel di Gaza, mengalahkan kelompok Islam Palestina, Hamas, serta menghadapi ancaman dari Iran dan sekutunya di kawasan.

Pidato di Kongres AS

Netanyahu dijadwalkan untuk berpidato di hadapan Kongres AS, di mana ia akan menekankan pentingnya dukungan bipartisan untuk Israel.

Pidato ini diharapkan akan menjadi momen penting bagi Netanyahu untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan Washington, yang sempat memanas akibat operasi militer Israel di Gaza.

Netanyahu menghadapi tekanan internasional dan domestik untuk mengakhiri konflik di Gaza. Di Israel, protes terus berlangsung menuntut gencatan senjata dan penyelesaian damai.

Tekanan ini diperparah dengan keputusan Pengadilan Kriminal Internasional yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal.

Hubungan antara Israel dan AS telah mengalami ketegangan selama beberapa bulan terakhir, terutama terkait cara Israel menangani operasi militernya di Gaza.

Netanyahu perlu menunjukkan bahwa dukungan AS tetap kuat meskipun ada perbedaan pandangan dan kritik dari berbagai pihak.