Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara yang tergabung dalam Group of Seven (G7) telah menuntaskan pinjaman US$50 miliar untuk Ukraina, didukung oleh laba atas aset bank sentral Rusia yang tidak dapat dimobilisasi.

Hal ini bakal membuka jalan bagi bantuan agar bisa segera mengalir ke Kyiv dan sebagian besar dapat melindungi pembiayaan penting dari hasil pemilihan presiden AS.

"Hari ini, kami, para pemimpin Group of Seven telah mencapai konsensus tentang cara memberikan sekitar US$50 miliar dalam bentuk pinjaman Akselerasi Pendapatan Luar Biasa [Extraordinary Revenue Acceleration/ERA] ke Ukraina," kata pimpinan G7 dalam pernyataan bersama, dilansir dari Bloomberg, Sabtu (26/10/2024).

Lebih lanjut, disebutkan hasil pinjaman akan dicairkan melalui berbagai saluran untuk mendukung bantuan anggaran, militer, dan rekonstruksi Ukraina.

Kesepakatan pemberian pinjaman tersebut terjadi setelah Amerika Serikat (AS) dan sekutunya mengatasi masalah tentang cara menyusun pinjaman tersebut dan, dan termasuk cara memastikan pembayarannya terjamin sehingga pembayar pajak mereka tidak akan terlilit utang.

AS mengatakan akan memberikan bantuan US$20 miliar dan Eropa diperkirakan akan memberikan sumbangan dalam jumlah yang hampir sama. Inggris mengatakan akan memberikan sumbangan sekitar US$3 miliar, sedangkan Kanada dan Jepang juga diperkirakan akan memberikan sumbangan.

Berdasarkan mekanisme yang disepakati, AS, Uni Eropa, dan negara-negara G7 lainnya masing-masing akan memberikan pinjaman kepada Ukraina yang akan dibayar kembali menggunakan laba yang dihasilkan dari sekitar US$280 miliar dana yang diblokir, yang sebagian besarnya tidak dapat dicairkan di Eropa.

Pinjaman tersebut akan memberikan dukungan finansial bagi Ukraina yang tengah berupaya membangun kembali dan mempertahankan diri, dan akan membantu memenuhi kebutuhan pembiayaannya hingga 2025 dan seterusnya.

AS dan sekutunya bermaksud menggunakan pinjaman tersebut sebagai sinyal dukungan penuh mereka kepada Kyiv dan mengirim pesan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa dia tidak dapat menunggu mereka dalam konflik tersebut.

"Kami tidak akan lelah dalam tekad kami untuk memberikan Ukraina dukungan yang dibutuhkannya untuk menang," kata para pemimpin G7 dalam pernyataan tersebut.

AS berharap untuk mencairkan setidaknya setengah dari bagiannya sebesar US$20 miliar kepada lembaga Bank Dunia (World Bank), yang akan mengelola pinjaman AS, pada Desember ini. Apabila memungkinkan, AS bahkan berencana mencairkan seluruh jumlah tersebut.

Dengan rencana tersebut, AS diperkirakan akan mencairkan seluruh bagiannya sebelum pemerintahan berikutnya menjabat pada 2025.

Kesepakatan mengenai pinjaman tersebut juga merupakan puncak dari upaya diplomatik AS selama setahun untuk meyakinkan mitra sekutunya, terutama di Eropa, untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari aset-aset ini.

Meskipun dorongan pemberian pinjaman itu sempat menemui perlawanan besar, pembicaraan tentang pemanfaatan aset untuk menghasilkan nilai bagi Ukraina semakin menguat, terutama karena lingkungan politik di kedua sisi Atlantik mempertanyakan lebih lanjut bantuan yang didanai pembayar pajak.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL— Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell, dalam pidatonya di acara Malam Pertahanan UE, di sela-sela KTT NATO di Washington pada Rabu (10/7/2024) mengatakan bahwa "Rusia masih berperilaku sebagai sebuah kerajaan."

Borrell berada di Washington untuk menghadiri pertemuan para kepala negara dan pemerintahan dari 32 anggota NATO, negara mitra mereka, dan UE. KTT berlangsung pada 9-11 Juli dan tahun ini menandai peringatan 75 tahun aliansi tersebut.

"Rusia masih berperilaku sebagai sebuah kerajaan, dan (Presiden Rusia Vladimir) Putin ingin membangun kembali kerajaan tersebut. Pada Februari 2022, ketika mereka mulai mengebom Kiev, kami menyadari kenyataan yang tidak menyenangkan ini, dan kami mendapati diri kami kurang siap.

"Kami menyadari bahwa kami tidak siap menghadapi tantangan ini. Ya, sejarah memang demikian. 75 tahun yang lalu, Uni Soviet muncul sebagai ancaman terhadap kebebasan dan demokrasi di Eropa, dan kami menanggapi dengan persatuan dan kekuatan," kata Borrell.

"Dan hari ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengikuti jalan yang sama," tambahnya.

Menekankan bahwa total belanja pertahanan di Eropa telah meningkat sebesar 30 persen dalam tiga tahun terakhir, Borrell mengatakan mereka "akan mencapai hampir, secara rata-rata, secara keseluruhan, 2 persen (dari Produksi Domestik Bruto UE), 1,9 persen. "Itu belum cukup, tapi sudah jauh lebih baik, dan terus berkembang," tambahnya.

Borrell mencatat bahwa "ini adalah masalah tanggung jawab strategis," dan berkata: "Kita harus meningkatkan kapasitas tentara kita, pertahanan kita, agar mampu mempertahankan diri kita sendiri."

"Bukan sebagai alternatif terhadap NATO, tidak ada alternatif selain NATO untuk pertahanan teritorial Eropa, tetapi untuk menjadikan NATO lebih kuat dan berbagi beban," tegasnya.

Borrell menekankan bahwa UE mulai lebih mementingkan peningkatan investasi pertahanan setelah pecahnya perang Rusia-Ukraina.

"Jika kita membiarkan Rusia di bawah kepemimpinan Putin mengubah Ukraina menjadi Belarus kedua, dan menempatkan 'pemerintahan boneka' di Kiev, kita akan menanggung akibatnya yang jauh lebih besar. Kemenangan Ukraina adalah hal yang eksistensial. (Ini) merupakan persyaratan bagi keamanan kita," kata Borrell.

Dia lebih lanjut mengatakan mereka akan membuka Kantor Inovasi UE di ibu kota Ukraina, Kiev. Borrell juga menanggapi kunjungan PM Hongaria Viktor Orban baru-baru ini ke Moskow setelah Hongaria mengambil alih jabatan Presiden Uni Eropa secara bergilir pada 1 Juli.

"Saya tahu seseorang mengatakan bahwa dia mencari perdamaian. Ya, kita semua menginginkan perdamaian dan, dalam hal ini, warga Ukraina. Mereka menginginkan perdamaian lebih dari siapa pun," kata Borrell.

Dia melanjutkan: "Tetapi perdamaian macam apa? Jika kita berhenti mendukung Ukraina, perang akan berakhir dengan sangat cepat. Perang akan berhenti, ya, Tapi bagaimana caranya? "Apa akibat dari cerita ini jika Ukraina harus menyerah? Putin tidak akan berhenti di Kiev."

Menyatakan bahwa Putin-lah yang memulai perang, Borrell berkata: "Mencari perdamaian tidak membuat kita lupa bahwa ada agresor dan ada yang menyerang. Kita tidak bisa menempatkan keduanya pada level yang sama.

"Ya, kami menginginkan perdamaian, bagaimana tidak? Tapi hanya ada perdamaian yang menghormati kedaulatan Ukraina dan memberikan jaminan keamanan. Hanya itulah perdamaian yang sesungguhnya," kata Borrell.

"Perdamaian adalah sesuatu yang lebih dari sekedar tidak adanya perang. Yang lainnya, gencatan senjata, hanya akan memungkinkan Rusia mempersenjatai kembali dan menyerang lagi," tambahnya.

Kerajaan Arab Saudi memberikan ancaman kepada Eropa jika negara-negara G7 menyita hampir US$ 300 miliar atau setara Rp 4.863 triliun (kurs Rp 16.211) aset Rusia yang dibekukan. Ancaman yang diberikan yakni akan menjual sejumlah surat utang (obligasi) Eropa.

Untuk diketahui negara G7 itu terdiri dari, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

Dikutip dari Bloomberg, Kamis (11/7/2024), Kementerian Keuangan Kerajaan Arab Saudi pada awal 2024, telah mengatakan kepada beberapa rekan G-7 mengenai penolakan terhadap rencana penyitaan aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan itu.

Meskipun, alasan pembekuan itu dimaksudkan untuk mendukung Ukraina. Namun alih-alih mendukung Ukraina, ada informasi bahwa hal tersebut menjadi ancaman terselubung.

Diketahui Arab Saudi menginvestasikan puluhan miliar euro pada obligasi Prancis. Para pejabat Prancis pun mulai khawatir bahwa negara-negara lain akan mengikuti contoh yang dilakukan Saudi.

Terkait negara G7 yang berencana membantu Ukraina memang telah dibicarakan pada pertemuan puncak di Italia pada bulan Juni 2024 setelah berdiskusi selama berbulan-bulan.

Para pemimpin G7 menyepakati struktur keuangan yang akan memberi Ukraina bantuan sekitar US$ 50 miliar dengan mengorbankan aset-aset Rusia yang dibekukan.

Tujuh negara anggota dan Uni Eropa saat itu juga telah sepakat untuk memberikan pinjaman yang akan dibayar kembali dengan hasil sekitar US$ 280 miliar dana Rusia yang dibekukan, yang sebagian besar berlokasi di Eropa. Amerika Serikat dan Inggris mendukung penyitaan total. Namun Jepang dan Jerman menentang hal ini.