Jakarta: Pemerintah menggencarkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua. Sebagai motor penggerak birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua Tengah dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

“Oleh karena itu dibutuhkan ASN yang handal dan profesional dalam menghadapi berbagai tantangan di era disrupsi saat ini,” kata Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Agus Sudrajat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 12 Agustus 2024.

Agus mengatakan, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah menghadapi tantangan kompleks dalam hal reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Permasalahan yang sering dihadapi berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, transparansi hingga akuntabilitas.
“Program magang menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, program ini dirancang LAN dalam merespon kebutuhan percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus papua melalui pelatihan yang komprehensif bagi ASN selaras dengan arahan Presiden,” ujar dia.

Baca juga: Pemerintah Buka Formasi ASN untuk IKN, 'Warlok' Bakal Dapat Jatah

Program magang yang dikembangkan LAN pada 2024 ini khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Peserta magang diharapkan menghasilkan rencana aksi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Program Magang ASN Papua Tengah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan LAN untuk mendukung reformasi birokrasi dan mempercepat pembangunan di Papua Tengah. LAN ingin menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah Zakarias, F. Marey berpesan kepada seluruh peserta magang untuk mengikuti seluruh rangkaian dengan serius. Sehingga manfaatnya tidak hanya bagi para peserta melainkan juga berdampak untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.

Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Billy Mambrasar juga mengingatkan, setiap ASN di Papua Tengah tidak boleh bekerja dalam rutinitas (business as usual) semata. Mereka perlu memiliki sense kekinian dan teknologi yang berbeda untuk membuat sistem kerja pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.

(END)