Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025. Meski begitu, tax holiday dinilai bukan menjadi faktor utama untuk mendongkrak investasi.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Chandra Wahjudi mengatakan pemberian tax holiday bukan menjadi hal utama bagi investor. Menurutnya kepastian hukum, regulasi atau aturan yang konsisten serta birokrasi yang lebih sederhana justru menjadi faktor utama untuk menarik lebih banyak investor.

"Termasuk pengurusan izin yang tidak berbelit akan jauh lebih menarik bagi investor," ungkap Chandra kepada Kontan, Minggu (3/11).

Meski begitu pemberian tax holiday tentunya akan memberikan daya tarik bagi investor. Hal ini juga akan memberikan keuntungan seperti transfer teknologi dan nilai tambah lainnya bagi perekonomian nasional.

Di sisi lain, penerapan pajak minimum global seharusnya memberikan keuntungan bagi negara negara berkembang termasuk Indonesia. Menurutnya penerapan aturan ini berpotensi meningkatkan biaya pajak bagi perusahaan multinasional yang sebelumnya beroperasi di Indonesia dengan tarif lebih rendah.

"Begitu juga dengan perusahaan nasional yang sudah beroperasi di suatu negara," ujarnya.

Adapun, kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 8 Oktober 2024 lalu.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025. Meski begitu, tax holiday dinilai bukan menjadi faktor utama untuk mendongkrak investasi.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Chandra Wahjudi mengatakan pemberian tax holiday bukan menjadi hal utama bagi investor. Menurutnya kepastian hukum, regulasi atau aturan yang konsisten serta birokrasi yang lebih sederhana justru menjadi faktor utama untuk menarik lebih banyak investor.

"Termasuk pengurusan izin yang tidak berbelit akan jauh lebih menarik bagi investor," ungkap Chandra kepada Kontan, Minggu (3/11).

Meski begitu pemberian tax holiday tentunya akan memberikan daya tarik bagi investor. Hal ini juga akan memberikan keuntungan seperti transfer teknologi dan nilai tambah lainnya bagi perekonomian nasional.

Di sisi lain, penerapan pajak minimum global seharusnya memberikan keuntungan bagi negara negara berkembang termasuk Indonesia. Menurutnya penerapan aturan ini berpotensi meningkatkan biaya pajak bagi perusahaan multinasional yang sebelumnya beroperasi di Indonesia dengan tarif lebih rendah.

"Begitu juga dengan perusahaan nasional yang sudah beroperasi di suatu negara," ujarnya.

Adapun, kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 8 Oktober 2024 lalu.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) beraharap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 tetap menggunakan instrumen dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Permohonan itu disampaikan usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan beberapa ketentuan kunci Undang – Undang Cipta Kerja (UUCK) dalam perkara MK No. 168/PUU-XX1/2023.

Seiring dengan hal itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam berharap penetapan UMP 2025 yang sudah di depan mata tersebut diharapkan tetap bakal mengacu pada ketentuan yang ada sebelum terbitnya putusan MK tersebut.

“Khusus terkait dengan proses penetapan Upah Minimum untuk tahun 2025 yang sudah diambang pintu, APINDO berharap agar proses penetapan upah minimum untuk tahun 2025 masih tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelum terbitnya putusan MK No. 168/PUU-XX1/2023 tanggal 31 Oktober 2024,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (1/11).

Bob menjelaskan, hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, apabila putusan MK terkait tentang upah minimum langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum tahun 2025, hal itu dikhawatirkan bakal menimbulkan kerumitan yang bakal terjadi di seluruh daerah hingga berbagai tingkat perusahaan.

Di samping itu, Apindo juga berharap dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan ke depan, keputusan-keputusan yang diambil agar mempertimbangkan situasi ekonomi makro yang dihadapi dunia usaha.

“Kebijakan yang adaptif dan proporsional akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pekerja, namun juga bagi dunia usaha secara keseluruhan, untuk mempertahankan daya saing Indonesia di kancah internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, utamanya untuk penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas,” kata Bob.

Untuk diketahui sebelumnya, MK telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Adapun, perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menjelang pelantikan, beredar kabar bahwa jumlah kementerian di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto bakal lebih gendut.

Bagi pengusaha, kabinet yang gemuk bakal menciptakan tantangan baru bagi dunia usaha di Tanah Air.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menghormati sepenuhnya hak prerogratif presiden terpilih dalam menentukan struktur kabinetnya.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan kabinet presiden terpilih untuk terus membangun perekonomian Indonesia, terlepas dari jumlah kementerian yang akan dibentuk,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (13/10).

Namun, kata Shinta, ekspansi struktur kementerian dapat berpotensi menciptakan tantangan baru bagi dunia usaha, terutama terkait penyesuaian fungsi dan kewenangan masing-masing kementerian. Ini berkaitan dalam penyusunan regulasi, kebijakan dan perizinan di dunia usaha.

“Namun, kami meyakini bahwa risiko ini dapat dikendalikan secara signifikan, bergantung pada langkah-langkah yang diambil oleh Presiden terpilih dan timnya,” ungkapnya.

Yang penting, ujar Shinta, kabinet mendatang harus mendorong efisiensi birokrasi secara terukur di lapangan, terutama dalam hal perizinan usaha dan investasi.

Lalu, menjamin transparansi dan akuntabilitas proses bisnis, termasuk dalam pembuatan kebijakan, di seluruh kementerian.

“Sertamemastikan koordinasi yang efektif sehingga semua kementerian dapat bekerja secara sinergis, seamless, dan efisien,” kata Shinta.

Diberitakan sebelumnya, bocoran susunan kabinet pemerintahan Prabowo mulai beredar. Tercatat ada 46 kementerian selama Prabowo memimpin Tanah Air.

Informasi jumlah kementerian ini terkuak dari susunan 13 Komisi DPR bersama mitranya, dalam dokumen berjudul Gambaran Nomenklatur Mitra Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menilai bahwa tim ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo terdiri dari individu-individu yang kompeten dan layak untuk kembali duduk di pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

“Menurut hemat saya, komposisi tim ini memang diisi oleh sosok yang kompeten di bidangnya. Meski demikian, yang terpenting adalah implementasi kebijakan strategis yang pada prinsipnya melanjutkan serta menyempurnakan kebijakan ekonomi,” ujar Shinta kepada Kontan, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kabinetnya kemungkinan besar akan diisi oleh beberapa menteri dari era Presiden Joko Widodo.

Dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10), Prabowo menyatakan bahwa dirinya sangat terbantu oleh Jokowi dan timnya dalam masa transisi.

“Dalam penyusunan kabinet, saya melihat banyak menteri yang akan datang adalah menteri-menteri yang juga berada di kabinet yang sekarang,” kata Prabowo.

Apindo juga menyoroti pentingnya tim ekonomi yang dapat merefleksikan tantangan fundamental pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta perbaikan lembaga.

Shinta menyampaikan harapannya agar pemerintahan baru dapat mengoptimalkan kebijakan di sektor industri, perdagangan, investasi, dan menciptakan persaingan yang sehat atau level playing field.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha menyoroti rasio investasi dengan penyerapan tenaga kerja yang terus menurun. Sebab itu, pemerintahan Prabowo-Gibran diminta agar menaikkan rasio investasi dengan pembukaan lapangan pekerjaan.

Analis Kebijakan Ekonomi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, pencapaian investasi selama 5 tahun terakhir selalu melebihi target. Bahkan, pada tahun 2023 realisasi investasi mencapai Rp 1.418,9 triliun dari target Rp 1.400 triliun.

Namun, yang menjadi catatan adalah rasio investasi terhadap penyerapan tenaga kerja yang terus menurun.

"Sebagai ilustrasi, pada tahun 2023 tersebut hanya menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja. Investasi sebesar 1 triliun ekuivalen menyerap sekitar 1.080 tenaga kerja," ujar Ajib kepada Kontan, Rabu (9/10).

Ajib menambahkan, pertumbuhan ekonomi bisa sustain jika jumlah pengangguran bisa ditekan, kemiskinan terus berkurang, daya beli terjaga dan nilai tambah atas setiap komoditas unggulan bisa diterima oleh banyak stakeholder di masyarakat.

Dalam konteks ini, investasi yang berkualitas menyerap tenaga kerja harus lebih banyak didorong. Serta peningkatan nilai tambah, atau hilirisasi harus lebih banyak melibatkan sektor ekonomi masyarakat luas. Misalnya sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

"Dengan pola kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Prabowo Subianto akan memiliki daya ungkit maksimal," jelas Ajib.

Reporter: Amalia Nur Fitri, Dimas Andi, Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja industri manufaktur terus terpuruk, dan dikhawatirkan akan berdampak luas pada ketahanan bisnis manufaktur nasional.

Laporan S&P Global menunjukkan, Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 48,9 pada Agustus 2024 atau turun 0,4 poin dibandingkan bulan sebelumnya yakni 49,3.

Artinya, sudah dua bulan beruntun industri manufaktur nasional terjerembab di zona kontraksi. PMI pun sebenarnya telah mengalami tren penurunan selepas Maret 2024 hingga kini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai, penurunan PMI manufaktur disebabkan lemahnya permintaan pasar domestik.

Sudah lemah, pasar domestik pun terus digempur produk-produk impor ilegal. Produsen manufaktur juga sulit menembus pasar ekspor karena permintaan global tengah melandai.

“Inflasi beban usaha juga masih terjadi dan banyak produsen yang mengalami hambatan pasokan bahan baku/penolong impor,” kata dia, Senin (2/9).

Para pelaku usaha sudah mati-matian berupaya mempertahankan kinerja. Mulai dari peningkatan efisiensi beban usaha hingga menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar agar tidak terjadi surplus produk.

Namun, banyak faktor di luar kendali pengusaha. Kembali lagi, salah satunya adalah permintaan pasar domestik yang stagnan lantaran ketiadaan momentum konsumsi.

Daya beli masyarakat pun cenderung melemah karena berakhirnya sebagian subsidi dan adanya peningkatan beban pengeluaran untuk membayar utang.

"Ada juga berbagai kendala regulasi yang membatasi upaya pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas, seperti regulasi perizinan usaha, impor, dan lain-lain,” imbuh dia.

Wakil Ketua Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar memperkirakan, penurunan PMI akan terus berlanjut.

Apalagi, saat ini banyak fasilitas produksi yang beroperasi dengan tingkat utilisasi kurang dari 40%. "Ini adalah kondisi yang berbahaya dan dapat menyebabkan gelombang PHK lebih lanjut," tutur dia, Senin (2/9).

Asal tahu saja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut, jumlah pekerja di Indonesia yang terkena PHK mencapai 46.240 orang pada Januari-Agustus 2024 atau naik 23,71% secara tahunan.

Industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi subsektor manufaktur yang paling menderita di tengah ketidakpastian saat ini.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, sampai saat ini pasar domestik masih terus dibanjiri produk impor TPT ilegal yang membuat para produsen lokal sulit bersaing. Sebab, produk impor ilegal tersebut dijual dengan harga miring tanpa dikenakan pajak.

"Masuknya barang impor secara masif membuat banyak pabrik lokal terpaksa gulung tikar dan terjadi PHK besar-besaran," ungkap dia, Senin (2/9).

Saat ini, utilisasi produksi di industri TPT nasional berada di bawah 45%, menandakan krisis yang mendalam di industri tersebut.

Industri otomotif pun terdampak oleh kinerja PMI yang terus menurun. Hal ini tercermin pula pada tren penjualan wholesales dan retail mobil nasional yang masing-masing turun 17,5% dan 12,2% secara tahunan hingga Juli 2024.

Selain tekanan daya beli masyarakat, pelemahan industri otomotif juga disebabkan tren suku bunga acuan Bank Indonesia yang masih tinggi yakni 6,25%.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pun mengusulkan adanya kebijakan relaksasi atau penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil produksi lokal dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.

"Gaikindo pernah usulkan penurunan atau penghapusan PPnBM ketika pandemi dan ini hanya sementara waktu saja," imbuh Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, Senin (2/9).

Apindo sendiri meminta adanya stimulasi dari sisi produksi. Hal ini dapat berupa kemudahan memperoleh bahan baku/penolong industri manufaktur, kemudahan pembiayaan usaha, perluasan akses pembiayaan ekspor, pencegahan tumpang tindih kebijakan, hingga fasilitas izin investasi.

Pelaku usaha juga mendorong pemerintah untuk melindungi daya beli pasar domestik dengan cara pengendalian inflasi kebutuhan pokok masyarakat serta stimulus konsumsi bagi masyarakat kelas menengah.

Tidak hanya itu, Apindo meminta penerapan kebijakan pencegahan impor ilegal yang konsisten dan dukungan produksi manufaktur dalam negeri.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penurunan kinerja industri manufaktur yang sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional mendapat sorotan dari kalangan pengusaha.

Seperti yang diketahui, S&P Global melaporkan bahwa Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2024 berada di level 49,3 atau turun dari bulan sebelumnya yakni 50,7. Posisi ini menunjukkan kontraksi pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah 34 bulan beruntun berada di fase ekspansi.

Di tengah penurunan PMI Manufaktur Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional juga melambat di level 5,05% year on year (yoy) pada kuartal II-2024.

Banyak kalangan yang menilai, penurunan kinerja industri manufaktur disebabkan isu kebijakan relaksasi impor yang membuat banyak subsektor manufaktur kewalahan belakangan ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai, isu impor ilegal dan impor dengan predatory pricing merupakan masalah serius yang merusak permintaan terhadap industri nasional. Namun, maraknya impor ilegal dan produk impor dengan harga miring pada dasarnya bukan isu baru, justru hal tersebut merupakan isu lama.

“Isu impor ilegal dan impor dengan predatory pricing lebih seperti penyakit kronis yang sudah lama dan dampak negatifnya akan mencuat ketika kondisi pasar sedang tidak terlalu baik,” ungkap dia, Rabu (7/8).

Menurut dia, isu utama saat ini adalah pelemahan kondisi pasar dalam negeri yang membuat permintaan menjadi tertekan. Asal tahu saja, industri manufaktur Indonesia didominasi oleh subsektor yang berorientasi pasar dalam negeri. Hanya segelintir saja yang berorientasi ekspor.

Hal ini berbanding terbalik dengan industri manufaktur negara kelompok ASEAN-5 lainnya seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura yang lebih berorientasi ekspor. Saat ini, PMI manufaktur di negara-negara tersebut justru terapresiasi karena perbaikan permintaan ekspor meski tidak terlalu signifikan.

Pergerakan PMI sendiri sangat sensitif terhadap faktor-faktor seperti pertumbuhan daya beli, keinginan (appetite), dan kepercayaan konsumsi di pasar utama industri tersebut. Jadi, ketika PMI manufaktur turun seperti saat ini, pemerintah perlu memperhatikan ketiga faktor tadi.

Berkaca pada perkembangan kondisi ekonomi terkini, tiga faktor tadi memang menunjukkan gejala pelemahan. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti subsidi-subsidi yang menyokong ketahanan daya beli dan pertumbuhan konsumsi masyarakat kelas menengah bawah sejak awal tahun terhenti per akhir Juni 2024.

“Tidak mengherankan bila pertumbuhan konsumsi di kelas menengah bawah sebagai basis konsumen terbesar melambat,” imbuh Shinta.

Selain itu, Indonesia masih dalam transisi kepemimpinan, sehingga secara natural ekspansi usaha dan konsumsi besar akan dihindari sampai pemerintahan baru punya arah kebijakan ekonomi yang lebih jelas efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek-menengah.

Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada potensi pendapatan masyarakat, karena pertumbuhan lapangan kerja dan produktivitas ekonomi cenderung lebih stagnan. “Potensi pertumbuhan daya beli masyarakat lebih terbatas, khususnya di level kelas menengah atas yang selama ini menjadi penggerak pertumbuhan konsumsi domestik,” terang Shinta.

Permintaan kelas menengah atas juga terdampak oleh ketidakpastian yang ada, khususnya risiko suku bunga acuan tinggi dan pelemahan rupiah. Maka itu, konsumsi terhadap durable goods seperti kendaraan, hunian, elektronik, dan pengeluaran investasi lainnya juga mengecil. Tren seperti ini sudah terlihat sejak musim Pemilu akhir tahun lalu.

Apindo melihat kuartal III-2024 tidak terdapat momentum konsumsi besar seperti kuartal I atau II yang punya momentum Ramadan dan Libur Lebaran Idulfitri. Alhasil, sulit untuk mendongkrak konsumsi pasar domestik di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang.

Dari situ, Apindo berpandangan hal yang lebih dibutuhkan adalah stimulus peningkatan produktivitas ekonomi di sisi suplai seperti fasilitasi ekspor, investasi, pembiayaan usaha, dan insentif UMKM. Selain itu, diperlukan stimulus di sisi konsumsi seperti pemotongan PPN, insentif pembelian durable goods, keterjangkauan suku bunga kredit ritel, dan lain-lain.

Di samping itu, penegakan hukum terhadap impor ilegal dan impor dengan predatory pricing harus terus dilakukan sebagai bagian dari usaha memacu suplai dan produktivitas industri manufaktur nasional.

“Penegakan hukum ini harus tetap dilaksanakan apa pun kondisinya. Tidak perlu tunggu PMI jatuh. Kami sangat mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi isu ini,” tegas Shinta.

Tidak ketinggalan, kebijakan impor seperti bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) bisa dijadikan instrumen yang membantu pemulihan industri manufaktur nasional.

Walau demikian, kedua instrumen tersebut dan kebijakan pengetaan impor lainnya tetap harus dikonsultasikan dengan pelaku usaha pengguna barang impor agar tidak kontraproduktif dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Timur, Slamet Brotosiswoyo menyatakan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang meningkat hingga 7,26%. Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024, okupansi hotel dan jasa transportasi di kawasan ini meningkat.

"Ada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur 7,26%, meningkat dari tahun lalu di bulan dan kuartal yang sama," kata Slamet saat dihubungi, Selasa (6/8).

Slamet menjelaskan, dengan adanya IKN di Kalimantan berdampak besar terutama untuk perekonomian di Balikpapan dan Samarinda. Sektor utama yang mendongkrak perekonomian di antaranya sektor transportasi, UMKM, logistik, perhotelan, hingga konstruksi.

Terkait pelaksanaan upacara HUT RI, kata Slamet, hotel-hotel di sekitar kawasan IKN sudah penuh, pengusaha sektor transportasi pun mengalami kenaikan pesat. "Mereka (pengusaha hotel dan transportasi)ya sedang bom lah ya," sambungnya.

Slamet menuturkan, masyarakat dan pengusaha di sekitar IKN harus menangkap peluang ini dengan baik untuk meraup keuntungan. Selain itu, masyarakat juga harus mempersiapkan kedatangan8.000 peserta upacara nantinya.

Slamet menambahkan, terlepas dampak positif hari-hari ini dengan adanya IKN dan menjelang HUT, pemerintah perlu juga memperhatikan ekonomi di sekitaran IKN pasca-HUT RI.

"Jangan hanya ketika upacara HUT saja dan pembangunan IKN selesai, kemudianekonomi kembali melemah. Harus bisa berlanjut, bahkan menjadikan Kaltim sebagai destinasi wisata yang menarik wisatawan," ungkap Slamet.

Slamet menilai, sebagai pengusaha di Kaltim, Apindo belum banyak terlibat dalam rangka pembangunan IKN. Padahal, pemerintah harus berkolaborasi dengan masyarakat di Kaltim untuk membangun IKN ini.

"Orang Kaltim juga harus ikut menikmati pembangunan IKN. Kalau dinikmati orang pendatang di IKN, ya tidak akan berkembang," tandas Slamet.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan (PP) terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang membuka peluang penetapan cukai terhadap pangan olahan tertentu.

Selain itu, PP ini juga akan mengatur kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) dalam makanan dan minuman kemasan. Jika pelaku industri tidak memenuhi ketentuan tersebut, mereka dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan produksi, hingga pencabutan izin usaha.

Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bobby Gafur Umar, menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak jangka panjang dari penerapan cukai tersebut terhadap industri makanan dan minuman (mamin) di Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa penerapan cukai di tengah kondisi ekonomi yang sedang menurun bukanlah langkah yang tepat.

"Kalau cukai ini diterapkan, meskipun masih dalam tahap proses, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Pemerintah seharusnya melindungi pasar domestik, khususnya manufaktur yang diproduksi di dalam negeri," ujar Bobby pada Selasa (6/8).

Industri makanan dan minuman memiliki peran penting dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yang terlihat dari penurunan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia untuk Juli 2024, yang tercatat sebesar 49,3, lebih rendah dibandingkan Juni 2024 yang berada di angka 50,7.

Bobby menambahkan bahwa penurunan PMI ini adalah yang terendah sejak 2021 dan telah terjadi penurunan sejak April. Situasi ini diperburuk oleh fenomena deflasi yang telah terjadi selama tiga bulan berturut-turut, yang mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk menahan konsumsi mereka.

Bobby menekankan bahwa dengan adanya deflasi, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan karena hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menunda pembelian, yang dapat menyebabkan penumpukan stok barang.

Kondisi ini bisa memaksa produsen untuk memberikan diskon, yang jika tidak berhasil, dapat menyebabkan penjualan dengan kerugian atau bahkan pengurangan jam kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Ia juga menyarankan bahwa jika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara melalui penetapan cukai pada makanan dan minuman kemasan, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan tidak berat sebelah.

Bobby menegaskan bahwa hal yang lebih penting saat ini adalah dukungan pemerintah terhadap industri dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu.

"Dari sisi Apindo, kita harus bisa bertahan terlebih dahulu dalam situasi global seperti ini. PMI Manufaktur kita turun di bawah 50 poin setelah 39 bulan, dan situasi seperti ini memerlukan kajian yang lebih mendalam," tutupnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha meminta pemerintah bisa menyerap aspirasi dan masukan terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasalnya, ada beberapa poin yang dinilai masih memberatkan pengusaha dalam pengurusan izin berusaha terutama soal izin bangunan, perizinan lingkungan dan sertifikasi usaha.

Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengakui pihaknya sudah diajak bicara bersama pemerintah terkait pembahasan evisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Namun, belum sampai mendetail. Kami sudah menyampaikan masukan dan pandangan agar aturan perizinan berinvestasi tidak menyulitkan bagi pengusaha," katanya saat berbincang dengan KONTAN, Senin (5/8/2024).

Sutrisno, berharap aturan perizinan berusaha yang baru lebih sederhana dan secara teknis mudah dijalankan, bukan berbelit-belit seperti saat ini. Yang mana, banyak terjadi perubahan dan berdampak pada ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Sebut saja soal ketentuan izin bangunan yang dulu dikenal dengan izin mendirikan bangunan (IMB) dan sudah berganti menjadi perizinan bangunan gedung (PBG), serta sertifikasi layak fungsi (SLF). Kebijakan SLF ini memberatkan pelaku usaha terutama UMKM karena bangunan-bangunan lama harus diproses ulang perizinannya mengikuti ketentuan yang baru.

"Ini bolak-balik ngurus izin bangunan kan bikin repot, dampak dari aturan yang berubah-ubah," keluhnya

Menurut Sutrisno, ketika pengusaha harus kembali mengurus SLF terhadap bangunan atau gedung lama otomatis mengubah akta yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, juga waktu yang tak sebentar.

"Kalau di daerah kita tahu kan untuk urusan IMB atau PBG dengan SLF ini, mana tahu mereka. Untuk izin bangunan lama bisa capai ratusan juga biayanya, ini memberatkan," sebut Sutrisno.

Memang, untuk bangunan baru PBG atau SLF ini bisa gratis, tapi yang menjadi persoalan adalah aturan dalam revisi PP No.5/2021 berlaku untuk bangunan lama. Atas dasar itu, Apindo meminta ketentuan tersebut tidak berlaku surut alias mengecualikan bangunan lama yang sudah mengantongi izin bangunan.

Selain soal izin bangunan, perizinan lingkungan pun tak kalah pelik. Apindo berharap masalah ini juga perlu disikapi biar tidak mengganggu kelancaran investasi di tengah sepinya sektor usaha. "Pengusaha juga dibuat pusing dengan perubahan KBLI di OSS yang tiap kementerian dan lembaga berbeda-beda," imbuh Sutrisno,

Untuk diketahui, revisi aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenko Perekonomian, sehingga diharapkan bisa segera diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari legislator di Senayan.

Revisi atas PP 5/2021 akan dilakukan secara menyeluruh baik atas batang tubuh maupun atas lampiran. Presiden Jokowi dalam sidang kabinet pada 3 Juli 2023 telah memerintahkan agar revisi PP 5/2021 tidak dilakukan secara bertahap. Sejalan dengan itu, Sistem Online Single Submission (OSS) yang versi baru juga terus dilakukan untuk mengejar penyelesaian pengembangannya.

Terdapat beberapa perubahan mendasar atas PP 5/2021. Pertama, menyederhanakan proses pengurusan persyaratan dasar terkait dengan tata ruang, seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) darat dan laut, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung (PBG), dan sertifikat laik fungsi (SLF).

Kedua, pemerintah akan menyeragamkan format PP 5/2021, terutama terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pada setiap sektor perizinan berusaha.

Ketiga, pemerintah juga bakal mengatur tentang kelonggaran waktu bagi pelaku usaha apabila melakukan kesalahan saat mengajukan izin bangunan gedung. Waktu perbaikan BBG 35 maksimal hari.

Keempat, pemerintah akan mengevaluasi KBLI-KBLI yang ada di lampiran PP No.5/2021. Nantinya, satu KBLI nanti hanya diampu oleh satu K/L pengampu.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia menjadi negara dengan biaya logistik, biaya energi, biaya tenaga kerja, dan biaya pinjaman termahal di antara negara ASEAN-5.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mencatat, saat ini biaya logistik perdagangan Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari Malaysia sebesar 13% dari PDB, Singapura 8% dari PDB, dan China 16% dari PDB.

Shinta menyampaikan, Kementerian PPN/Bappenas mencatat adanya perbaikan pada biaya logistik RI, yakni turun jadi 14% sampai 15% dari PDB pada 2023.

“Tapi pada kenyataanya memperlihatkan adanya pelemahan yang signifikan dalam performa yang signifikan dari biaya logistik Indonesia. Utamanya dari sisi ketepatan waktu, kualitas layanan, trecking dan efisiensi pelayanan internasional. Ini juga jadi salah satu penyumbang neraca perdagangan jasa Indonesia,” tutur Shinta dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, Senin (29/7).

Untuk itu, Shinta menyebut, agar kondisi biaya perdagangan Indonesia menjadi perhatian pemerintah, karena termasuk yang termahal dan terlama pengurusannya dibanding negara ASEAN-5.

Disamping itu, kondisi biaya perdagangan tersebut juga akan menyulitkan importir, karena dalam memenuhi bahan baku penolong masih membutuhkan impor.

“Hal ini juga menyebabkan, produktivitas yang mungkin kurang maksimal, karena industri hulu dan domestik supply chain belum bisa menggantikan kebutuhan impor secara kompetitif. Kondisi ini justru jadi disinsentif peningkatan antisipasi Indonesia dalam global value chain,” ungkapnya.