Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Hal ini dibahas dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini.

"Dalam pembahasan para pengusaha yang tercakup dalam Apindo, terdiri dari berbagai sektor, termasuk otomotif, kawasan industri, sektor retail, dan tekstil itu mengharap bahwa perupahan dapat mencerminkan terkait dengan perkembangan perekonomian," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menjelaskan dalam waktu dekat UMP 2025 memang akan diumumkan, tepatnya 21 November 2024.

Terkait skema pengupahan dilakukan secara Bipartit, Shinta menyebut skema itu menyasar kepada pekerja upahnya di atas UMP. Jadi, kenaikan gajinya akan bergantung pada kondisi perusahaan.

"Jadi di atas daripada UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing karena ini tentu saja kondisinya berbeda-beda ini negosiasi bipartit dan ada social dialog yang terus kami kedepankan dengan pada pekerja," pungkasnya.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menilai bahwa tim ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo terdiri dari individu-individu yang kompeten dan layak untuk kembali duduk di pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

“Menurut hemat saya, komposisi tim ini memang diisi oleh sosok yang kompeten di bidangnya. Meski demikian, yang terpenting adalah implementasi kebijakan strategis yang pada prinsipnya melanjutkan serta menyempurnakan kebijakan ekonomi,” ujar Shinta kepada Kontan, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kabinetnya kemungkinan besar akan diisi oleh beberapa menteri dari era Presiden Joko Widodo.

Dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10), Prabowo menyatakan bahwa dirinya sangat terbantu oleh Jokowi dan timnya dalam masa transisi.

“Dalam penyusunan kabinet, saya melihat banyak menteri yang akan datang adalah menteri-menteri yang juga berada di kabinet yang sekarang,” kata Prabowo.

Apindo juga menyoroti pentingnya tim ekonomi yang dapat merefleksikan tantangan fundamental pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta perbaikan lembaga.

Shinta menyampaikan harapannya agar pemerintahan baru dapat mengoptimalkan kebijakan di sektor industri, perdagangan, investasi, dan menciptakan persaingan yang sehat atau level playing field.

JAKARTA, investor.id – Kalangan ekonom dan pengusaha memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di angka 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 16-17 Juli 2024. BI juga diharapkan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan agar BI BI Rate di angka 6,25%. Meski demikian, kalangan pengusaha juga memahami bahwa bank sentral juga harus mengantisipasi dampak gejolak perekonomian dunia ke perekonomian dalam negeri. “Kalau kami maunya BI Rate jangan dinaikkan lagi dengan kondisi yang seperti ini, memang tidak mudah ya untuk pemerintah. Mereka (BI) kan tetap harus melakukan intervensi, terutama yang berkaitan dengan kondisi rupiah,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (16/7/2024).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah perlu menggenjot serapan belanja negara pada Semester II-2024 terutama pada anggaran belanja produktif agar pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% pada 2024 bisa tercapai.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani mengatakan, belanja yang bersifat produktif seperti belanja infrastruktur harus tetap digenjot.

Dia mencontohkan, program seperti Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rumah (MBR) harus tetap dijalankan sehingga kuotanya bisa tercapai.

"FLPP itu kan memang perlu sekarang ini pembangunan itu tetap bisa jalan. Jadi perlu ada perhatian dari pemerintah jangan sampai kuotanya itu tidak bisa tercapai. Ini ada biaya-biaya yang perlu terus didorong," ujar Shinta kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/7).

Shinta menilai, dengan kondisi ekonomi saat ini memang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan untuk diarahkan kepada industri-industri yang bisa menghasilkan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi.

"Kita juga melihat ada dasar-dasar yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita bisa lebih mengembangkan produktivitas melalui nilai tambah," katanya.

Dari sisi belanja daerah juga perlu dipercepat sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

"Harus kita terus dorong seperi e-Katalog, tapi belanja daerah ini juga harus terus diakselerasi karena jelas mempengaruhi perekonomian daerah tersebut," imbuh Shinta.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja negara hingga Semester I-2024 baru mencapai Rp 1.398 triliun atau setara 42% dari APBN 2024. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan tahun sebelumnya terutama didukung oleh akselerasi kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).

Pada prognosis belanja negara Semester II-2024 diperkirakan akan melampaui dari alokasinya di dalam APBN 2024. Hal ini dipengaruhi terutama dengan adanya percepatan pencairan belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri/dalam negeri serta peningkatan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi seiring dinamika asumsi makro tahun 2024.

Selanjutnya, belanja negara akan digunakan untuk menjaga daya beli dan membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program seperti pemberian bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi energi, serta penyaluran transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja negara akan terus dioptimalkan guna mencapai prioritas pembangunan nasional, terutama penyelesaian program strategis nasional dengan tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja negara dalam pelaksanaan APBN.

JAKARTA, investor.id – Kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk berhati-hati bila akan melakukan pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, pelebaran defisit di luar ambang batas akan menggerogoti resiliensi fundamental ekonomi Indonesia, apalagi saat ini masih terjadi ketidakpastian akibat tekanan geopolitik.

Adapun APBN 2024 ditargetkan sebesar 2,29% dari produk domestik bruto (PDB). Namun pemerintah baru menetapkan prognosis defisit di akhir tahun 2024 menjadi 2,7%. Sementara itu, defisit APBN 2025 ditargetkan dalam kisaran 2,29%-2,82% dari PDB. Defisit fiskal turut memegang peranan vital terhadap keberlangsungan perekonomian negara. Defisit yang bisa ditekan serendah mungkin akan dapat menjadi langkah produktif menuju kemandirian ekonomi.