Kondisi industri tekstil Indonesia saat ini dalam kondiri yang tidak baik, banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bahkan yang terbaru salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia diputus pailit. Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah diminta untuk fokus menaikkan daya beli masyarakat.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo Soekartono mengatakan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

Sebab, mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

"Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada," kata Bambang di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor. Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

"Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran," ujarnya.

Ia menambahkan, industri sandang Indonesia yang mengalami penurunan drastis penjualannya, bukan sepenuhnya akibat dari industri tekstil impor. Tetapi lebih dikarenakan daya beli masyarakat yang turun akibat banyaknya kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi.

"Sehingga walaupun industri tekstil dalam negeri nantinya di-support dengan insentif-insentif yang sangat besar tetapi tetap saja masyarakat tidak mempunyai daya beli yang cukup untuk membeli tekstil atau pakaian di saat ini," ungkapnya lagi.

Bambang menjelaskan semua industri sandang dalam negeri masih membutuhkan bahan baku sebesar 85 persen impor dari Cina. Di sisi lainnya, ada keinginan untuk menghapus Permendag 8 tahun 2024, padahal industri tekstil di Indonesia sendiri masih membutuhkan bahan baku sebagian besar dari Cina.

Dia mengharapkan pelaku industri tekstil mendapatkan kebutuhan bahan baku impor dan lebih meningkatkan inovasi untuk bisa mendapatkan bahan baku dalam negeri.

"Sehingga apabila Pemerintah mendorong masyarakat untuk cinta produk Indonesia dengan slogan Aku Cinta Produk Indonesia. Apabila kita sudah betul betul mandiri, di produk tekstil dalam negeri kita, tak tertutup kemungkinan Permendag 8/2024 itu bisa dihapus," kata Bambang Haryo.

Jika ingin membenahi iklim industri tekstil dalam negeri, maka pemerintah perlu menyusun suatu sistem yang memungkinkan harga kebutuhan pokok menurun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan merayu 15 investor asing untuk membangun pabrik tekstil di Indonesia. Pemerintah berencana bertemu dengan para investor asing itu pada Jumat (1/11/2024) esok.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tidak ingin industri padat karya terus terpuruk seperti yang terjadi belakangan. Apalagi, terbaru raksasa tekstil Indonesia yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan pailit.

"Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya. Besok kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini membantah para investor asing tersebut ingin mengakusisi Sritex. Menurutnya, para calon investor tersebut ingin merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia.

Airlangga mengungkapkan perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat para investor asing tersebut harus mencari negara lain.

"Mereka hanya melihat dua negara di Asean yaitu Vietnam dan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik," jelasnya.

Hanya saja, para investor asing tersebut ingin agar mendapatkan perlakuan yang sama seperti di Eropa dan Amerika Serikat terutama ihwal bea masuk. Airlangga menyatakan bea masuk yang rendah hanya bisa dicapai apabila perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA bisa segera ditandatangani.

"Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangani IEU-CEPA karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia, di atas, sekitar 16%, 10%-20%," tutupnya.

Sebelumnya, Airlangga menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) segera selesai dalam waktu dekat.

Airlangga Hartarto mengaku bahwa Prabowo sudah memberi lampu hijau agar sejumlah permintaan dari Uni Eropa disetujui. Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian bisa segera ditandatangani.

"Ini [perundingan IEU-CEPA] kan ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan ada dua isu yang masih permintaan Uni Eropa adalah transmisi digital dan transparansi impor-ekspor. Menurutnya, Prabowo tidak ingin persoalan teknis seperti itu menjadi halangan.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menilai bahwa penurunan daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19, tepatnya sejak penerapan China-ASEAN Free Trade Area (ACFTA).

ACFTA, yang ditandatangani pada 12 November 2017 dan mulai diimplementasikan pada 1 Agustus 2019, adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan China.

"Sebelum COVID-19, industri tekstil sudah mengalami penurunan daya saing akibat ACFTA. Kita mengalami defisit perdagangan dengan China yang menguasai pasar global produk tekstil dengan keunggulan produktivitas dan daya saing tinggi," ujar Eisha kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Menurut Eisha, ketidakmampuan bersaing juga diperburuk oleh perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Situasi ini mendorong produk tekstil China membanjiri pasar Indonesia.

"Ketika terjadi perang dagang, semakin banyak produk tekstil China yang masuk ke Indonesia karena China mencari pasar baru," tambahnya.

Selain dari sisi kompetisi, Eisha menyoroti faktor biaya yang menyebabkan industri TPT Indonesia kurang kompetitif.

Produksi dalam negeri memiliki biaya yang lebih tinggi akibat ketergantungan impor bahan baku, energi, dan upah tenaga kerja.

"Situasi semakin buruk selama COVID-19, di mana permintaan global menurun dan daya saing industri tekstil Indonesia belum membaik," ungkapnya.

Industri tekstil di Indonesia semakin tertekan, terlihat dari kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada 21 Oktober.

Hingga paruh pertama 2024, penjualan Sritex tercatat sebesar US$131,73 juta, turun 21,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara rugi bersihnya berhasil ditekan 67,31% menjadi US$25,73 juta.

Namun, beban utang Sritex mencapai US$1,6 miliar, dengan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta.

Nasib serupa juga dialami PT Pan Brothers Tbk (PBRX), produsen pakaian jadi terbesar kedua di Indonesia, yang turut terpukul oleh pandemi karena penurunan ekspor.

Pan Brothers saat ini berupaya merestrukturisasi utangnya dari sekitar US$325 juta menjadi US$140 juta.

Rencananya, mereka akan mengonversi sebagian utang menjadi obligasi yang dapat diubah menjadi ekuitas setelah 10 tahun, memberi pemegang obligasi kendali atas 51% saham perseroan.

Persoalan yang dihadapi Sritex dan Pan Brothers mencerminkan tantangan besar industri tekstil Indonesia yang memerlukan dukungan kebijakan untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan regional.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menegaskan bahwa China tidak menjadikan Indonesia sebagai hub industri tekstil di Asia Tenggara, melainkan sebagai pasar barang-barang murah dari negeri tirai bambu tersebut.

"China tidak pernah menjadikan kita sebagai hub, tapi sebagai pasar barang murahnya. Mereka membanjiri pasar domestik kita langsung dengan produk jadi, bukan hanya bahan baku," ujar Redma kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Menurut dia, dominasi produk China di pasar domestik semakin kuat, tidak lagi hanya berperan sebagai pemasok bahan baku bagi produk yang diekspor ke Eropa atau Amerika. Redma menilai bahwa maraknya impor produk tekstil jadi berdampak negatif bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal.

Menanggapi kehadiran brand global seperti Zara dan Uniqlo yang mulai memproduksi di dalam negeri, Redma mengakui adanya dampak positif sekaligus negatif.

Di satu sisi, brand global tersebut telah mendorong industri TPT Indonesia menuju kualitas produksi kelas dunia, dengan standar yang lebih memperhatikan aspek lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan kepuasan konsumen. "Namun, di sisi lain, kehadiran brand global ini diiringi dengan syarat penggunaan bahan baku impor, seperti dari China, Korea, atau Taiwan," kata Redma.

APSyFI juga menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah yang terlalu memfasilitasi impor atas nama global value chain malah merusak integrasi industri dalam negeri. Banyak produsen kain lokal yang beralih menjadi importir karena derasnya arus impor bahan baku, sehingga terjadilah deindustrialisasi.

"Permasalahan sebenarnya ada di dalam negeri, di mana kebijakan perdagangan bebas dan global supply chain dijadikan alasan untuk membuka impor. Selain itu, praktik kongkalikong antara oknum pejabat dan importir semakin memperparah masalah ini," ungkap Redma.

dia menyoroti peran oknum di kalangan pejabat, pengusaha logistik, hingga petugas bea cukai yang membuka jalan bagi barang impor ilegal dari China, yang pada akhirnya menghambat investasi baru, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Di tengah tren global menuju net zero carbon, Redma berharap industri tekstil Indonesia dapat lebih mengutamakan bahan baku dalam negeri. Apalagi, dengan adanya perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Eropa yang akan segera ditandatangani, industri TPT harus mampu menyesuaikan diri dengan permintaan bahan baku lokal.

"Strategi ini dapat memperkuat daya saing industri lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tambahnya.

Dalam upaya mendukung industri lokal, APSyFI menekankan pentingnya kebijakan yang lebih protektif terhadap produk lokal serta pengetatan impor barang jadi. Redma berharap bahwa regulasi dan pengawasan yang lebih ketat dapat membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri TPT di Indonesia, sehingga para pemain lokal dapat terus bertahan dan berkembang di tengah tantangan dominasi asing.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa suram industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terus berlanjut. Terbaru, salah satu produsen TPT terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

PN Niaga Semarang juga menyatakan pailit kepada tiga anak usaha Sritex, yakni Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya akibat beban utang yang melebihi aset yang dimiliki. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) pun, saham SRIL telah digembok sejak 18 Mei 2021 atau sudah tiga tahun lima bulan.

Kebangkrutan yang dialami oleh Sritex jelas mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa langkah penyelamatan Sritex bakal dilakukan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini, Prabowo telah memerintahkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Agus dalam siaran pers, Jumat (25/10).

Fokus pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) seiring pailitnya perusahaan tersebut.

Kemnaker juga meminta agar Sritex tidak buru-buru mengambil langkah PHK karyawan sampai adanya keputusan yang pasti dari Mahkamah Agung.

"Kemnaker meminta Sritex dan anak-anak perusahaannya untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja terutama upah atau gaji," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri, Jumat (25/10).

Perbaikan regulasi

Kasus pailit yang dialami Sritex menambah panjang daftar perusahaan TPT yang gulung tikar. Sudah ada 52.993 karyawan di industri TPT yang terkena PHK sampai September 2024. Angka PHK yang sesungguhnya lebih besar lantaran tidak semua perusahaan TPT melaporkan peristiwa PHK di tempatnya.

Menperin Agus pun menilai, tekanan yang dihadapi industri TPT semakin berat seiring banjir produk impor di pasar domestik. Hal ini imbas dari regulasi kebijakan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024 yang tidak berpihak kepada para pelaku usaha lokal.

Maka itu, Agus telah menyampaikan pesan kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar revisi Permendag 8/2024 penting untuk segera dilaksanakan. Bahkan, jika perbaikan tata kelola impor ingin diperbaiki lebih cepat, Agus menyarankan agar aturan kebijakan impor dikembalikan ke Permendag 36/2023.

"Ini perlu dikoordinasikan ke Kementerian Perdagangan dan disampaikan ke Presiden dalam waktu dekat," ucap Agus saat konferensi pers, Selasa (22/10).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, upaya pemberantasan impor TPT ilegal akan sulit selama Kemenkeu belum ada niat memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Harus ada Satgas yang langsung di bawah Presiden, karena kuatnya oknum-oknum pejabat yang menjadi backing importir ilegal," tandas dia, Jumat (25/10).

IDXChannel - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan, situasi industri industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri mendapatkan ancaman serius dari sisi permintaan. Sebab, dengan masuknya produk-produk dari China, disinyalir menjadi penyebab keruntuhan industri tekstil di tanah air.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menjelaskan, dari sisi permintaan memang terjadi pelemahan baik dari pasar dalam negeri, maupun pasar ekspor. Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi global yang terjadi pasca covid 19 dan berlanjut pada konflik geopolitik.

"Ini berdampak penurunan daya beli berbagai negara, jadi pasar ekspor pun terganggu, tidak luput AS dan negara-negara di Uni Eropa," kata Jemmy saat dihubungi IDXChannel, Sabtu (26/10/2024).

Lebih jauh, Jemmy menerangkan, situasi pelemahan daya beli yang dialami masyarakat Indonesia ini mendorong pola konsumsi yang berorientasi pada harga yang murah. Di saat yang bersamaan, serbuan barang impor tidak terbendung dan membanjiri pasar dalam negeri.

Murahnya barang-barang impor yang masuk dan dijual ke Indonesia ini disebabkan oleh rendahnya biaya produksi di negara asal. Berdasarkan data International Textile Manufacturing Federation (ITMF) telah melakukan penelitian tentang total production cost TPT di beberapa negara produsen dan eksportir TPT pada 2021.

Hasilnya, negara India mengungguli hampir semua negara dengan biaya produksi terendah dari sisi bahan baku dan upah. Vietnam unggul sebagai negara dengan biaya terendah untuk komponen biaya energi dan Bunga Modal, kemudian Pakistan dan Bangladesh unggul dalam hal biaya upah yang rendah.

"Ini membuat Negara produsen tekstil dunia, seperti China, Vietnam, dan lainnya menjadi kelebihan pasokan, dan mencoba membanjiri product nya ke Negara yang lemah dalam perlindungan Market domestik," kata Jemmy.

Jemmy mengharapkan, di era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ke depan bisa memerhatikan keberlangsungan industri tekstil. Salah satu upayanya dengan mengeluarkan kebijakan yang tegas membatasi produk impor masuk ke dalam pasar dalam negeri.

"Industri TPT perlu dukungan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk segera menerbitkan kebijakan trade barrier untuk melindungi industri TPT dari over supply (over production)-nya produk China," katanya.

Menurut Jemmy, negara-negara dengan jumlah populasi besar saat ini sudah mulai memerhatikan keberlangsungan industri tekstil. Sebab, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak masuk dalam kategori pekerjaan formal. Hal ini sekaligus menjadi upaya agar bonus demografi atau pertambahan populasi penduduk di Indonesia tidak menjadi bencana demografi dengan meningkatkan jumlah pengangguran.

"Perlu kita sadari semua, kenapa di negara populasi banyak penduduknya, industri TPT tetap dijaga, seperti di China/India/Bangladesh/Vietnam, karena industri ini dapat untuk menyerap angkatan kerja lulusan SMA bahkan SMP di sektor formal," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Kondisi industri tekstil dalam negeri yang tengah sekarat tak cuma dapat dilihat dari pailitnya raksasa tekstil, Sritex baru-baru ini. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi, saat dihubungi detikcom, Sabtu (26/10/24).

"Pabrik-pabrik lain tidak jauh beda dengan kondisi yang dialami PT Sritex. Cuma PT Sritex ini adalah emiten besar, sehingga lebih menjadi perhatian pemerintah ataupun publik ketika kondisinya tidak baik-baik saja," katanya.

Beberapa faktor seperti besarnya utang, cash flow yang berdarah-darah, dan penurunan produktivitas pabrik hingga 50% juga dialami pabrik tekstil lainnya. Mengenai hal ini, Ristadi bilang idealnya pemerintah juga ikut membantu perusahaan tekstil lain seperti halnya pemerintah membantu kasus pailitnya PT Sritex.

"Saya berharap tidak hanya pekerja di PT Sritex saja, tetapi juga perusahaan tekstil lainnya secara nasional ini juga perlu diselamatkan," kata dia.

Dari data KSPN, jumlah anggotanya yang terdampak PHK sejak awal tahun 2024 ada sekitar 15.415 orang. Status Sritex yang dinyatakan pailit berpotensi menambah angka PHK ini.

Sritex sendiri mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin. Upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang sudah bersama dengan mereka selama lebih dari setengah abad.

Simak Video: Raja Kain Sritex Pailit

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, terkontraksinya kinerja industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 0,03 persen (yoy) diakibatkan oleh penurunan produksi tekstil seiring lonjakan produk tekstil impor yang membanjiri pasar domestik.

“Selain karena kondisi ekonomi global yang saat ini belum stabil, aktivitas industri di dalam negeri ikut terdampak akibat adanya regulasi yang tidak memihak kepada pelaku industri,” katanya di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Selain industri tekstil, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki juga ikut tumbuh melambat, yaitu sebesar 1,93 persen (yoy). Dia menyebut, hal ini disebabkan oleh penurunan produksi alas kaki seiring penutupan beberapa pabrik dampak penurunan permintaan domestik dan luar negeri.

Agus mengemukakan, selama ini sektor industri manufaktur menjadi tulang punggung atau sumber pertumbuhan bagi perekonomian nasional. Performa industri juga bergantung pada upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

"Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang serius dan benar-benar tepat sasaran," kata dia.

Melambatnya sektor industri juga tampak pada Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 yang berada di poin 49,3 atau merosot jadi fase kontraksi. Padahal, selama 34 bulan berturut turut sebelumnya mampu bertahan di level ekspansi.

“Bapak Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet pagi ini juga menyatakan bahwa kontraksi PMI manufaktur perlu diwaspadai karena beberapa negara di Asia juga mengalaminya dan komponen yang mengalami penurunan paling banyak adalah dari sisi output,” kata Agus.

Dalam Sidang Kabinet yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut, Presiden Joko Widodo menyebutkan, beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau serangan produk-produk impor yang masuk ke dalam negara dapat berpengaruh pada melemahnya permintaan domestik.

“Beliau menekankan bahwa penggunaan bahan baku lokal dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta harus bisa mencari pasar nontradisional dan mencari potensi pasar baru sebagai tujuan ekspor produk-produk Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, kondisi sama juga dialami pada Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2024 yang turun menjadi 52,4 dari IKI Juni 2024 sebesar 52,5. Perlambatan nilai IKI pada Juli lalu dipengaruhi oleh menurunnya nilai variabel pesanan baru dan masih terkontraksinya variabel produksi.

"Ini menunjukkan kepercayaan diri atau tingkat optimisme para pelaku industri yang menurun. Salah satunya karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas,” ujarnya.

Menperin pun optimistis, kinerja industri manufaktur di tanah air masih bisa bangkit kembali kalau didukung dengan kebijakan-kebijakan yang probisnis. Kebijakan tersebut antara lain ketersediaan bahan baku untuk produksi, keberlanjutan dan peluasan harga gas industri yang kompetitif, dan ketegasan terkait substitusi impor.

"Kebijakan itu bisa terlaksana dengan baik kalau koordinasi yang dijalankan juga sesuai aturan. Semua pihak juga konsisten dan transparan untuk benar-benar membela industri dalam negeri,” katanya.

(Dhera Arizona)