ekBis#1

Asuransi Menteri Jokowi dan Keluarga Ditanggung APBN

Jakarta: Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024, yang mengatur tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi para menteri negara setelah mereka selesai menjabat.

Salinan Perpres dalam laman Setneg, Jumat, 18 Oktober 2024, berisikan menteri negara yang telah menyelesaikan tugas dalam kabinet akan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang berkelanjutan. Ketentuan ini juga berlaku bagi Sekretaris Kabinet setelah masa tugasnya berakhir.

Lalu, jaminan kesehatan juga akan diberikan kepada pasangan sah yang tercatat dalam administrasi menteri negara, melalui mekanisme asuransi yang diawasi mutu dan biayanya.
Manfaatnya meliputi layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis, serta disesuaikan dengan usia atau masa jabatan.

Ketentuan bagi yang pensiun sebelum usia 60 tahun

Namun, bagi menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang pensiun sebelum usia 60 tahun, jaminan kesehatan bagi mereka dan pasangannya berlaku selama dua kali masa jabatan.

Perpres menyatakan manfaat kesehatan diberikan di fasilitas milik pemerintah atau BUMN di dalam negeri. Jaminan ini telah dikelola oleh penyelenggara program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk pejabat negara, termasuk DPR, DPD, BPK, dan lainnya. Premi dibayar oleh pemerintah pusat sekaligus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, jaminan tersebut tidak akan diberikan kepada menteri negara yang dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika seorang menteri mengundurkan diri karena menjadi tersangka, jaminan kesehatan ditunda hingga ada putusan hukum tetap.

Lalu, apabila menteri negara yang telah selesai bertugas meninggal, jaminan kesehatan akan diberikan kepada janda atau duda sesuai ketentuan. Perpres ini sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 15 Oktober 2024, berlaku sejak tanggal tersebut. (Muhammad Rizky H).

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Bonus Pisah Para Pembantu Jokowi, dari Uang Pensiun hingga Asuransi

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapatkan gaji dan fasilitas selama menjabat. Usai purna tugas, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun serta jaminan asuransi kesehatan.

Uang pensiun untuk para menteri yang selesai bertugas telah diatur sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980.

Berdasarkan aturan tersebut, menteri negara yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 dan 11, yang menjelaskan bahwa besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan.

Setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun, dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun.

Bagi mereka yang berhenti karena kondisi kesehatan akibat dinas dan dinyatakan tidak mampu bekerja lagi dalam jabatan negara apa pun, mereka berhak menerima pensiun maksimal sebesar 75% dari dasar pensiun.

Dengan jaminan pensiun ini, para mantan menteri tetap mendapatkan penghasilan setelah selesai masa tugas mereka, sesuai dengan kontribusi mereka selama menjalankan tugas di kabinet.

Tambahan Manfaat: Jaminan Kesehatan Seumur Hidup

Peningkatan perlindungan bagi para mantan menteri pun semakin lengkap dengan keluarnya Peraturan Presiden (PP) Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024. Aturan ini memberikan jaminan kesehatan bagi menteri negara yang telah menyelesaikan masa tugas mereka, beserta keluarga mereka.

Jaminan ini mencakup berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari yang bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan. Manfaat asuransi ini diberikan sesuai dengan usia dan masa tugas menteri atau sekretaris kabinet saat mereka selesai bertugas.

Ada dua kategori utama yang diatur dalam peraturan ini:

Menteri yang Berusia di Bawah 60 Tahun
Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatannya.
Menteri yang Berusia 60 Tahun atau Lebih
Bagi menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Asuransi kesehatan ini ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berlaku di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) di dalam negeri.

Pengecualian dan Pembatasan

Namun, tidak semua mantan menteri dapat menikmati jaminan ini. Aturan ini mengecualikan mereka yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, bagi mereka yang mengundurkan diri karena status tersangka atau karena putusan pengadilan terkait tindak pidana, manfaat jaminan kesehatan ditunda sampai ada keputusan hukum tetap.

Jika seorang menteri meninggal setelah masa tugasnya selesai, jaminan kesehatan juga diberikan kepada janda atau duda yang sah dan tercatat dalam administrasi.

Daftar Menteri Jokowi yang Berusia di Atas 60 Tahun

Berdasarkan PP Nomor 121 Tahun 2024, menteri yang berusia 60 tahun ke atas saat selesai bertugas akan mendapatkan jaminan kesehatan seumur hidup yang dibiayai oleh APBN. Berikut adalah daftar beberapa menteri di kabinet Jokowi yang sudah atau akan mencapai usia tersebut:

Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) - 77 tahun
Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan - 73 tahun
Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) - 69 tahun
Siti Nurbaya Bakar
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 68 tahun
Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan - 67 tahun
Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan - 61 tahun
Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM - 61 tahun
Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) - 62 tahun

Tok! Mantan Menteri Jokowi dan Keluarga Dapat Asuransi Selain dari BPJS

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (PP) Nomor 121/2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara pada 15 Oktober 2024.

Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jaminan kesehatan atau asuransi bagi mantan menteri dan keluarganya. Dengan aturan tersebut mantan menteri beserta keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara,” tulis beleid dalam aturan tersebut, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Tidak hanya sampai di situ, sekretaris kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet juga mendapatkan jaminan kesehatan yang sama. Aturan tersebut menjelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Lebih lanjut, jaminan kesehatan diberikan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan diberikan dengan ketentuan, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 tahun, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatan.

Kemudian, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 tahun atau lebih, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup. Aturan juga menegaskan manfaat pelayanan kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau milik badan usaha milik negara di dalam negeri.

Sementara itu bagi menteri negara yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan tersebut.

Jaminan kesehatan juga tidak diberikan kepada menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

“Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan,” tulis aturan tersebut.

Jokowi Terbitkan PP 121/2024, Mantan Menteri dan Keluarga Dapat Asuransi dari APBN