Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat regulasi tersendiri yang mengatur asuransi kendaraan listrik.

Saat ini asuransi kendaraan listrik masih mengacu pada SEOJK nomor 06 tahun 2017 mengenai penetapan tarif pada lini usaha kendaraan bermotor dan harta benda. Dengan demikian tak dibedakan kendaraan konvensional maupun listrik.

Meski begitu, Ketua AAUI Budi Herawan melihat kemungkinan asuransi third party liability (TPL) yang akan diwajibkan pada 2025 nanti akan sama, tidak membedakan kendaraan listrik dengan konvensional.

"Tapi kalau saya lihatnya ini tanggung jawab di pihak ketiga risikonya sama, bisa terjadi di kendaraan listrik maupun kendaraan konvensional. Kemungkinan tidak ada perbedaan. Kemungkinan," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/07/2024).

Asuransi pihak ketiga saat ini belum wajib. Manfaat ini merupakan perluasan jaminan dari produk polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia.

Saat ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi peraturan pelaksana dari amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mewajibkan asuransi TPL mulai 2025.

Beleid itu akan menetapkan termasuk iuran premi dan manfaat apa saja yang dicover di dalam asuransi wajib TPL ini.

Selain karena faktor risiko pihak ketiga yang sama, Budi memandang sebaran kendaraan listrik di Indonesia masih kecil. Oleh karena itu dia memperkirakan ketentuan-ketentuan asuransi TPL bagi kendaraan konvensional dan listrik akan disamaratakan.

"Kita lihat nanti konkretnya seperti apa. Kendaraan listrik kan hanya di kota-kota besar, kota-kota kecil belum mencakup," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Penisun (KE PPDP), Ogi Prastomiyono mengatakan OJK terus melakukan kajian atas penerapan tarif premi khususnya bagi kendaraan listrik.

"Dan [OJK] berencana melakukan penyempurnaan SEOJK 06/2017 dengan mempertimbangkan risiko-risiko khusus yang timbul pada kendaraan listrik seperti komponen baterai, risiko tegangan tinggi pada EV, risiko kecelakaan karena less noise pada kendaraan listrik, dan risiko kegagalan sistem pada kendaraan listrik," kata Ogi dalam jawaban tertulis konferensi pers DK OJK pada 28 Februari 2024.

Dia juga menjelaskan beberapa perusahaan asuransi telah memberikan dukungan dengan meluncurkan produk asuransi khusus untuk kendaraan listrik dengan menambahkan firur tambahan dari produk asuransi kendaraan konvensional.

"Penentuan total loss bagi kendaraan listrik juga menjadi dasar pertimbangan mengingat komponen baterai juga memiliki umur atau masa manfaat," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memberi bocoran peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana asuransi wajib third party liability (TPL) akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini.

"Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/-7/2024).

Budi enggan menyebut pihak yang memberikan informasi tersebut.

Asuransi wajib TPL ini menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam Pasal 39A Ayat 4 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Programa Asuransi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetuan dari DPR.

Selanjutnya di dalam Pasal 339 ayat 1 dijelaskan peraturan pelaksanaan dari UU P2SK ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU P2SK ditetapkan, sehingga peraturan pelaksana asuransi wajib TPL ini memang ditetapkan paling lama di 2025.

Budi juga mengungkap, program asuransi wajib untuk asuransi TPL ini datang dari pemerintah. Sebelum menjadi amanat di dalam UU P2SK, dia bilang pemerintah telah melakukan studi ke negara-negara yang sudah menerapkan kewajiban asuransi TPL ini.

Asuransi wajib TPL ini menurutnya adalah bentuk bantuan kepada masyarakat dalam melakukan mitigasi risiko. Apalagi tingkat literasi dan inklusi asuransi di Indonesia masih sangat rendah.

Budi ingin meredam gejolak kekhawatiran dari masyarakat atas kewajiban asuransi TPL ini. Dia menyinggung bagaimana program tabungan rakyat (Tapera) juga mendapat respons serupa.

"Yang beredar masyarakat jangan terbebani seperti Tapera. Kita enggak sampai ke sana. Besaran kutipan iuran pun akan kita komunikasikan, berapa kemampuan dari masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib TPL.

Ogi menegaskan dalam persiapannya diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi, Kamis (18/07/2024).

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

"Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asuransithird party liability (TPL) bakal diwajibkan bagi pemilik kendaraan pada 2025 nanti. Hal ini menuai pro dan kontra. Kalangan buruh menilai ini akan memberatkan.

Pengamat Asuransi Azuarini Diah berpendapat asuransi wajib TPL ini kebijakan yang tepat. Apalagi kasus kecelakaan di Indonesia masih tinggi.

"Dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, di mana terdapat lebih dari 100.000 kecelakaan terjadi setiap tahunnya, membuat pentingnya proteksi atas resiko kecelakaan," kata Azuarini kepada Bisnis, Kamis (18/07/2024).

Dirinya menjelaskan, data dari Korlantas mencatat pada 2023 korban kecelakaan mencapai 148.000 kasus, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Aruarini juga mengatakan, jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika, Inggris, Singapura, Australia dan Jepang, asuransi TPL ini sudah menjadi suatu asuransi yang wajib dimiliki seluruh pengendara.

"Jenis produk asuransi ini belum cukup banyak tersedia di Indonesia padahal memiliki manfaat yang esensial terutama untuk pengendara motor," ungkapnya.

Azuarini juga mengingatkan bahwa berdasarkan KUHP pasal 1365, tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya itu mengganti kerugian tersebut.

Hal ini menurutnya menjadi dasar dibutuhkannya proteksi asuransi wajib TPL atas resiko kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau kerugian atau kerusakan harta benda.

Azuarini menyebut setidaknya ada enam manfaat dari asuransi wajib TPL ini. Pertama adalah perlindungan bagi pihak ketiga. Asuransi wajib TPL memastikan korban kecelakaan lalu lintas mendapat kompensasi yang pantas untuk cedera atau kerugian yang diderita.

Kedua mendorong tanggung jawab pengemudi dan kesadaran keselamatan berkedara. Bila asuransi TPL diwajibkan, pengemudi dituntut membayar premi asuransi untuk mengkompensasi risiko cedera atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kendaraan mereka.

Ketiga, mengurangi beban keuangan pemerintah. Dengan asuransi wajib TPL, tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Keempat, distribusi biaya yang adil. Daripada korban individual menanggung seluruh beban kompensasi, biaya tersebut didistribusikan di antara semua pemilik kendaraan yang diasuransikan.

Kelima, mendorong pertumbuhan asuransi. Asuransi wajib TPL memberikan insentif bagi industri asuransi untuk berkembang dan menyediakan produk asuransi yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Keenam adalah menjamin akses ke perawatan medis. Asuransi wajib TPL memberikan jaminan akses ke perawatan medis yang diperlukan korban kecelakaan.

Dengan adanya asuransi wajib TPL ini korban kecelakaan dapat memperoleh perawatan medis yang diperlukan tanpa harus khawatir biaya yang tinggi.

"Lebih lanjut, asuransi wajib pun diharapkan mampu meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia yang masih tertinggal dengan negara lain," kata dia.