Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan membuka opsi untuk mengundang hakim pengadilan arbitrase dari Singapura, Uni Emirat Arab (UEA) hingga Hongkong untuk meningkatkan kepastian hukum terkait dengan pembentukan Family Office.

Luhut mengatakan opsi itu terbuka setelah dirinya mempelajari Family Office yang ada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

“Sekarang kita lagi diskusikan segala isu arbitrase, kalian bisa undang hakim internasional seperti dari Singapura, Abu Dhabi atau Hongkong, sekali mereka memutuskan tidak ada banding dan selesai,” kata Luhut saat International and Indonesia CCS Forum 2024 di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Luhut mengatakan format itu bakal membuat kepastian hukum di Indonesia bakal lebih kuat dengan rencana pembentukan Family Office tersebut. Dia menargetkan Family Office itu rampung sebelum Oktober 2024.

Selain itu, dia mengatakan Indonesia juga perlu memberikan sejumlah insentif dari sisi fiskal untuk menarik minat investor untuk membuat Family Office di Indonesia. Oleh karena itu, dia juga telah mengkoordinasikan rencana ini ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dia mengatakan, kepastian hukum dan adanya insentif menarik untuk Family Office dapat mendorong minat para pemilik modal. Pasalnya, saat ini sudah banyak orang yang mau menaruh uangnya di Indonesia.

“Jadi dengan ini, harapannya kita bisa menyelesaikan isu soal ketidakpastian hukum di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menyelesaikan sejumlah kendala investasi di dalam negeri ketimbang terburu-buru membentuk Family Office.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa terhambatnya investasi di dalam negeri hingga saat ini utamanya masih dipengaruhi dua faktor, yaitu regulasi dan birokrasi. Padahal, pemerintah pun telah berupaya mendorong investasi melalui reformasi struktural dengan UU Cipta Kerja.

“Lagi-lagi problemnya soal birokrasi dan regulasi. Nah, sehingga Family Office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita,” katanya.

Jika pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan regulasi dan birokrasi tersebut, kata Said, maka investasi akan mengalir deras ke Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa potensi dana yang masuk ke dalam negeri melalui family office sangatlah besar.

Dia mengatakan, berdasarkan laporan Wealth Report dari Knight Frank, jumlah orang super kaya di dunia mencapai 626.619 orang, dengan jumlah aset di atas US$30 juta.

Sementara itu, Asia, kata Josua, menjadi kawasan yang memiliki jumlah orang super kaya terbesar kedua setelah Amerika, yaitu sebanyak 165.442 orang pada 2023. Pertumbuhan jumlah orang super kaya dunia di Asia hingga 2028 juga diperkirakan yang tertinggi, yaitu mencapai 228.849 orang, atau tumbuh 38,3%.

“Dengan demikian, potensi dana dari pengelolaan harta kekayaan para orang super kaya ini sangat besar,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Namun demikian, Josua mengatakan bahwa Indonesia harus bersaing dengan negara-negara yang selama ini menjadi tujuan pengelolaan dana tersebut, seperti Singapura dan Hong Kong.

Dia berpendapat, Indonesia memang memiliki prospek pertumbuhan yang relatif baik ke depan, sejalan dengan transformasi struktural yang Indonesia lakukan, sehingga secara fundamental Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi yang berpotensi menguntungkan.

Akan tetapi, untuk bisa memanfaatkan potensi tersebut, menurutnya, berbagai insentif harus disediakan pemerintah agar dapat menarik dana-dana tersebut, terutama dari sisi insentif perpajakan.

“Secara spesifik, aturan pajak terkait penghasilan atas investasi serta pajak peralihan aset/inheritance tax,” jelasnya.

Selain itu, regulasi dan kepastian hukum, terutama terkait hak kepemilikan aset orang kaya itu juga dinilai perlu untuk dipersiapkan.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas aturan terkait pembentukan family office di Indonesia.

Beberapa hal yang dikaji diantaranya minimal dana yang harus ditempatkan, kewajiban investasi, dan jumlah tenaga kerja yang harus dipekerjakan.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani INdrawati juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki beberapa opsi terkait pemberian insentif perpajakan terkait dibentuknya family office.

Dia menyampaikan bahwa, selama ini pun, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance, termasuk insentif dalam rangka menarik investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi kita lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan aturan terkait pembentukan family office di dalam negeri rampung sebelum Oktober 2024.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperhatikan sejumlah faktor dalam menetapkan regulasi tersebut.

Pertama, yaitu pemerintah dinilai perlu mengantisipasi atau jangan sampai terjebak perang tarif pajak dengan negara-negara lainnya yang telah mengadopsi konsep family office untuk mendatangkan investor dari luar.

“Hal ini karena bertentangan dengan gerakan global yang sebenarnya menghindari penggunaan insentif tarif pajak secara agresif yang justru akan merugikan negara berkembang seperti Indonesia dalam upaya menarik investasi,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Kedua, menurutnya, pemerintah perlu menyesuaikan pemberian insentif dengan besaran nilai investasi yang akan masuk, juga mengukur dampaknya terutama ke sektor riil yang terpengaruh langsung dengan masyarakat.

Ketiga, penetapan jangka waktu pemberian insentif harus dilakukan secara bijak, misalnya pemerintah bisa menawarkan insentif pajak dalam jangka waktu yang lebih pendek, yang dapat diperpanjang dengan syarat tertentu.

“Jika di kemudian hari setelah investasi itu masuk dan memberikan dampak ke investasi di sektor riil, pemerintah kemudian bisa memberikan tambahan insentif terhadap investor tersebut,” jelasnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah membahas aturan terkait pembentukan family office di Indonesia.

Beberapa hal yang dikaji diantaranya minimal dana yang harus ditempatkan, kewajiban investasi, dan jumlah tenaga kerja yang harus dipekerjakan.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki beberapa opsi terkait pemberian insentif perpajakan terkait dibentuknya family office.

Dia menyampaikan bahwa, selama ini pun, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance, termasuk insentif dalam rangka menarik investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi kita lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan regulasi teknis terkait pembentukan family office di Indonesia akan rampung sebelum Oktober 2024.

Luhut menjelaskan, pemerintah tengah membahas sejumlah ketentuan terkait pembentukan family office di Indonesia. Beberapa aspek yang sedang dikaji di antaranya adalah minimal dana yang harus disimpan, kewajiban investasi, jumlah karyawan yang harus dipekerjakan, dan lain-lain.

Dia menargetkan, ketentuan-ketentuan ini sudah rampung sebelum Oktober 2024 atau periode pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata Luhut seusai acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (22/7/2024).

Adapun, Luhut juga telah melakukan studi ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dalam persiapan pemerintah Indonesia untuk membangun family office. Luhut menuturkan, kajian tersebut dilakukan dengan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya.

Dia juga telah melaporkan hasil studi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Luhut menuturkan, salah satu hal yang diperlukan untuk membangun family office di Indonesia adalah dari sisi kepastian hukum. Dia menjelaskan, kepastian hukum ini didapat dengan memberlakukan pengadilan arbitrase yang menggunakan hakim dari luar negeri.

Dia mengatakan, penggunaan sistem arbitrase ini dapat meningkatkan kepastian hukum Indonesia di mata para investor.

"Saya laporkan ke Pak Presiden, kita tiru saja hakim yang dipakai oleh Singapura, Abu Dhabi, atau Hongkong. Kita pakai di sini, sehingga memberikan kepastian hukum kepada orang yang investasi kemari," jelasnya.

Dia menambahkan, pembentukan family office juga akan berdampak positif ke Indonesia, salah satunya adalah masuknya modal asing (capital inflow) yang dapat memperkuat cadangan devisa negara. Dampak positif lain dari pembentukan family office adalah adanya investasi di Indonesia dan terbukanya lapangan kerja.

"Kemudian, dia juga harus investasi dan dari situ Bu Ani [Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati] kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali modifikasi-modifikasi yang kita bisa lakukan untuk ini," kata Luhut.