Jakarta -

Beli AC ada harga spesial khusus hari ini di Transmart Full Day Sale. Diskon besar-besaran berlaku sejak toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat di Transmart seluruh Indonesia.

Di Transmart Full Day Sale Pulau Jawa, Bali dan Lampung, AC Split 1 PK merek LG, Polytron, Panasonic, SHARP dan Samsung berlaku harga promo Rp 4.124.000/unit. Padahal harga normalnya Rp 4.549.000/unit.

Harganya diskon lagi 20% jika pembayaran menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah menjadi Rp 3.299.200/unit. Dengan demikian kamu bisa hemat Rp 1.249.800/unit.

Harga tersebut sudah dapat tambahan bonus pipa + instalasi standar. Syarat dan ketentuan berlaku dan tidak berlaku bagi pembelian partai besar.

Bagi yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir karena ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Sementara untuk yang belum punya Allo Bank, cukup klik https://www.allobank.com/download dan upgrade ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale hari ini.

(aid/rrd)

Jakarta: PT PLN (Persero) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Pengembangan Bisnis Tahap 1 Tahun 2024 dengan enam startup dalam program "Connext Powered by PLN". Kolaborasi ini bertujuan untuk membangun ekosistem bisnis energi yang inovatif dan ramah lingkungan di Indonesia.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan kolaborasi dengan startup energi akan mendukung transformasi PLN sebagai perusahaan energi yang lebih inovatif dan adaptif. Program Connext Powered by PLN yang diluncurkan pada 2023, diharapkan menjadi rumah besar bagi pertumbuhan startup energi di Indonesia.

“Kami ingin PLN menjadi pusat ekosistem startup energi di Indonesia. Kolaborasi ini bukan hanya untuk PLN, namun juga untuk mendorong pertumbuhan bisnis, pasar, dan peluang baru bagi seluruh mitra,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 10 November 2024.
Keenam startup terpilih yang bergabung dalam program kolaborasi tahap I 2024 tersebut adalah Daya Green, Smartcool, Technogis, BETA-UAS, HIGO, dan Maka Motors. Melalui kolaborasi ini, para startup diharapkan dapat membawa inovasi, teknologi, dan keahliannya untuk pengembangan bisnis di sektor energi secara berkelanjutan.

Baca juga: Dorong Lahirnya Startup Baru, GVV Bawa 4 Perusahaan Rintisan ke 100 Calon Investor

Darmawan mengungkapkan, startup sektor energi memiliki potensi besar dan merupakan calon penopang ekosistem energi Indonesia di masa depan. Untuk itu, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN terus membuka diri untuk bekerja sama dalam berbagai pengembangan bisnis.

“Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem startup di sektor energi yang ramah lingkungan. Ini merupakan komitmen nyata PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ungkap Darmawan.

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo menegaskan bahwa kolaborasi dengan startup akan membuka banyak peluang bisnis baru. Upaya ini diharapkan memberikan dampak positif bagi ekosistem bisnis di sektor energi, sejalan dengan komitmen PLN bertransformasi menjadi perusahaan yang inovatif dan ramah lingkungan.

“Kami berharap di kuartal pertama 2025, ada proyek konkret yang bisa dieksekusi sebagai hasil dari MoU ini. Ini bukan sekadar kerja sama, tetapi sebuah perjalanan panjang untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi industri energi di Indonesia,” tambah Hartanto.

Adapun Connext Powered by PLN merupakan program yang dirancang PLN untuk merangsang munculnya inovasi kelistrikan dan pemanfaatan energi hijau. Ia berharap sejumlah startup terpilih akan dapat berkembang bersama dengan ekosistem PLN agar dapat mengeksplorasi lebih lanjut potensi-potensi bisnis sampai tahapan komersialisasi bersama PLN Group.

Program kolaborasi pada Connext Powered by PLN merupakan salah satu program yang diberikan PLN kepada para startup, selain program inkubasi dan komunitas. Program kolaborasi dirancang bagi startup tahap lanjut yang berfokus pada pemanfaatan peluang atau aset yang bisa dioptimalkan oleh PLN.

Langkah awal kolaborasi bisnis antara startup dengan PLN melibatkan pengujian integrasi dan identifikasi potensi kemitraan strategis. Tujuannya adalah untuk mendukung inovasi dan teknologi baru yang dapat meningkatkan pendapatan beyond kWh dan memperkuat posisi PLN sebagai pemimpin dalam ekosistem energi di Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama mineral Hijau dengan H.E. Wang Wentao, Menteri Perdagangan (MOFCOM) dan MoU Kerja Sama Sumber Daya Mineral dengan H.E. Zheng Shanjie, Ketua National Development and Reform Commission (NDRC).

Penandatanganan ini disaksikan oleh Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping, saat mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 8-11 November 2024.

Kedua MoU tersebut merupakan dua dari 8 deliverables MoU yang ditandatangani di hadapan Presiden kedua negara pada Sabtu, 9 November 2024 petang waktu setempat di Great Hall of the People.

"MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan China. Kolaborasi ini tidak hanya bakal memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga akan mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara," kata Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (10/11).

Bahlil menuturkan, adanya kerja sama ini menunjukkan keseriusan Indonesia dan Tiongkok dalam mewujudkan komitmen global mempercepat proses transisi energi yang berkelanjutan.

"Kita bersama-sama berkontribusi dalam mencapai tujuan global untuk transisi energi yang adil dan insklusif," sambungnya.

Untuk diketahui, NDRC dan MOFCOM merupakan dua badan penting pemerintah China yang berwenang memberikan persetujuan investasi outbond oleh perusahaan-perusahaan dari negara tersebut ke luar negeri.

MoU Kerja Sama Mineral Hijau dengan MOFCOM yang akan ditandatangani bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral hijau mulai penambangan sampai hilirisasinya di Indonesia, yang sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim.

Istilah mineral hijau mengacu pada produk mineral yang diperlukan untuk pengembangan industri hijau dan rendah karbon, serta eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya mineral yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di semua tahapan.

"Bagi Indonesia, ini bisa membuka peluang besar untuk mengembangkan industri mineral hijau yang bernilai tambah tinggi. Ke depan, mineral hijau akan menjadi kunci dalam pengembangan energi bersih sebagaimana arahan Presiden Prabowo," ungkap Bahlil.

Sementara itu, MoU Bidang Mineral dengan NDRC berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan mineral yang sangat dibutuhkan dalam industri modern, membuka kesempatan kedua belah pihak untuk menjajaki peluang investasi dan kerja sama di sektor sumber daya mineral mulai penambangan sampai hilirisasinya serta memperkuat rantai pasok sumber daya mineral yang aman dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM akan memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang mineral, serta diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor mineral Indonesia.

Sebagai tambahan informasi, Indonesia dan RRT sendiri memiliki forum bilateral rutin dua tahunan yaitu Indonesia-China Energy Forum (ICEF). ICEF ke-7 baru saja diselenggarakan di Bali pada tanggal 3 September 2024, dipimpin oleh Menteri ESDM dan Administrator National Energy Agency (NEA).

Pertemuan tersebut menekankan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan migas konvensional dan non-konvensional, batubara, ketenagalistrikan, dan energi bersih.

Di samping itu, pihak Indonesia juga menawarkan berbagai peluang investasi di sub sektor migas, batubara, ketenagalistrikan, dan EBT. Forum ini juga membahas peluang pendanaan proyek-proyek energi yang didukung oleh lembaga finansial seperti Sinosure, China Development Bank, dan Exim Bank of China.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hunian mewah di lokasi premium Jakarta selalu menjadi incaran
konsumen.

Terlebih, jika didukung perkembangan pesat kawasan-kawasan di sekitarnya dengan berbagai fasilitas komersial yang bisa memenuhi kebutuhan gaya hidup.

Untuk merealisasikan ceruk pasar ini, Ciputra Group melalui CitraLake Villa mulai memasarkan tipe terbaru yang dengan diawali peluncuran show unit tahap 2, yang berlangsung pada tanggal 9-10 November 2024.

Tahap kedua ini dirancang oleh desainer ternama Agam Riadi yang memadukan kemewahan dan fungsionalitas dengan sentuhan modern.

Rumah yang dipasarkan terbatas, hanya 11 unit khusus untuk calon konsumen yang menginginkan hunian eksklusif.

CitraLake Villa merupakan bagian dari FineHomes Signature, dan terletak strategis di jantung
CitraGarden City, Jakarta Barat.

Hunian ini dapat diakses melalui tiga tol, yaitu JORR 1 (exit Toll Daan Mogot), Toll JORR 2 (exit Toll Benda), dan Toll Prof. Dr. Sedyatmo (exit Toll Rawa Bokor).

Menawarkan pengalaman tempat tinggal langsung di depan danau, CitraLake Villa Tahap II mencakup pilihan dua tipe.

Mulai dari Noble (9x12) dengan luas bangunan 337 meter persegi, luas tanah 135 meter persegi dan Virtue (12x15) dengan luas bangunan 450 meter persegi, luas tanah 180 meter persegi. Harga yang dipatok mulai dari Rp 13 miliar.

Para penghuni dapat memanfaatkan area jogging track, kolam renang, gym, area bermain, rumah pohon, kebun yoga, dek panoramik, dan area berkumpul bersama keluarga.

Head Department Sales and Marketing Yuko Gunawam menuturkan, setiap unit dirancang dengan detail dan menggunakan material berkualitas dengan pengerjaan konstruksi sesuai standar.

"Hal ini ditujukan supaya bangunan rumah akan lebih kuat dan ramah lingkungan," ujar Yuko dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (10/11/2024).

Setiap Tipe Virtue dilengkapi sauna dan jacuzzi untuk relaksasi diri di rumah serta sanitair modern yang menghadirkan teknologi sanitasi unggulan.

Untuk kenyamanan penghuni, CitraLake Villa juga dilengkapi dengan lift ThyssenKrupp
Elevator (TKE) guna memudahkan mobilitas di dalam rumah.

Masing-masing ruangan dirancang dengan konsep double ceiling dan open space, memberikan kesan luas serta pencahayaan alami yang optimal.

General Manager Sales & Marketing CitraLake Villa Jimmy Soh menambahkan, peluncuran show unit merupakan kesempatan untuk publik memilih dan memiliki rumah secara langsung.

"Calon penghuni bisa meninjau secara langsung kualitas dan kemewahan yang ditawarkan dengan fitur-fitur premium serta metode pembayaran yang fleksibel, baik melalui perbankan atau cicil bertahap,” tuntas Jimmy.

Jakarta -

Pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan tarif cukai rokok di 2025, hal ini menjadi angin segara bagi industri hasil tembakau (IHT).

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE - FEB UB) bahkan merekomendasikan agar pemerintah melakukan moratorium kenaikan tarif cukai demi menjaga kelangsungan IHT.

Direktur PPKE-FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, moratorium kenaikan tarif cukaiadalah opsi yang lebih bijaksana untuk menjagakeberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, sembari tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4-5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

"Kenaikan tarif di atas batas ini berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," kata Candra, di Jakarta, Minggu (10/11/2024).
Kajian PPKE-FEB UB juga menunjukkan, kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Data simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga 5,76 triliun rupiah per tahun.

"Kenaikan tarif cukai berpengaruh negatif pada volume produksi rokok legal. Peningkatan harga membuat permintaan beralih ke produk ilegal, sehingga industri rokok mengalami penurunan kapasitas produksi. Akibatnya, lapangan kerja di sektor ini terancam, terutama bagi pabrik kecil yang tidak mampu bersaing di tengah tingginya tarif cukai dan menurunnya permintaan," terang Prof. Candra.
Candra mengatakan, temuan penting hasil kajian PPEK-FEB UB adalah bahwa ada titik optimal dalam kenaikan tarif cukai, dimana kenaikan lebih lanjut tidak efektif lagi dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan simulasi, pihaknya menyarankan agar tarif cukai ditetapkan pada kisaran 4-5% untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan keberlangsungan industri.

"Pada kisaran ini, peredaran rokok ilegal masih terkendali, penerimaan negara tetap signifikan, dan industri rokok masih bisa bertahan tanpa mengorbankan terlalu banyak lapangan kerja," tegas Candra.

Ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengamini hasil kajian PPKE-FEB UB. Henry Najoan sepakat pentingnya moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun mendatang untuk menekan peredaran rokok ilegal yang terus meningkat. Menurutnya, kenaikan cukai yang berlebihan menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi industri dan menurunkan daya saing produk legal di pasar.

Henry Najoan mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun, memberikan waktu bagi industri untuk beradaptasi dan memitigasi dampak negatif kenaikan tarif cukai.

"Pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan meminta peningkatan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal yang terus berkembang pesat. Sebab, keberhasilan kebijakan cukai akan sangat bergantung pada koordinasi erat antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau," terang Henry Najoan.

Simak Video: Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rir)

Jakarta: Purpose dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) memaparkan temuan kunci dari Survei Iklim Nasional yang berfokus pada responden dari kalangan tokoh Islam dan komunitas Muslim di Indonesia. Penelitian kuantitatif dan kualitatif ini menggarisbawahi peran penting ajaran Islam dalam mendorong aksi iklim dan menunjukkan kesiapan komunitas Muslim dalam ekonomi hijau.

Pendiri dan Ketua FPCI Dino Patti Djalal, menyatakan dengan meningkatnya religiusitas global, termasuk di Indonesia, penting untuk menyelaraskan solusi iklim dengan ajaran Islam. Memahami hambatan dan kesenjangan adalah kunci, karena sudut pandang agama sangat penting bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Buka 4,4 Juta Lapangan Kerja, Anak Muda Disiapkan untuk Green Jobs

Survei ini melibatkan 3.000 responden Muslim dan 100 tokoh agama Islam untuk menangkap persepsi, sikap, dan peran mereka dalam mendorong aksi iklim. Temuan utama riset antara lain adalah lapangan pekerjaan, kesehatan, dan kemiskinan masih menjadi tiga perhatian utama umat Islam, sementara isu lingkungan berada di peringkat ke-enam.

Namun demikian, para tokoh agama telah meyakini perubahan iklim dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Temuan ini menghadirkan perspektif baru dari berbagai penelitian sebelumnya yang cenderung menunjukkan masyarakat Indonesia menyangkal krisis iklim sebagai akibat aktivitas manusia.
Dalam membahas isu iklim, pemuka agama (22 persen) merupakan pihak yang paling dipercaya oleh masyarakat, lebih tinggi dari aktivis lingkungan (19 persen), pemerintah nasional (11 persen) dan ilmuwan (9 persen).

Hal ini menunjukan peran vital untuk melibatkan pemuka agama dalam menyuarakan isu lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi iklim di tingkat akar rumput. Survei ini juga menunjukan anggota legislatif berada pada urutan terakhir dalam tingkat kepercayaan masyarakat.

Pendekatan dakwah

Menanggapi tentang pendekatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aksi iklim di kalangan umat Islam, Steering Committee MOSAIC yang juga akademisi dari Universitas Gadjah Mada Abdul Gaffar Karim menyampaikan kuncinya aksi dan kolaborasi.

"Walau data mengungkap masyarakat percaya kepada pemuka agama sayangnya seruan-seruan di masjid sangat sedikit yang menyentuh isu iklim, dalam riset kecil kami kurang dari 2 persen dakwah di masjid menyentuh topik ini.” tegas dia.

Gaffar menambahkan tindak lanjut konkrit bisa dilakukan dengan mendekati manajemen masjid seperti siapa yang menentukan ustad, sehingga takmir masjid menjadi bagian pendekatan penting agar bisa memilih pemuka agama yang memiliki pengetahuan yang baik tentang lingkungan.

Inisiatif yang telah dilakukan MOSAIC adalah penyelenggaraan Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari, yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan tokoh agama pada 2022. Selain itu MOSAIC juga mengembangkan gerakan aksi iklim berbasis pendanaan Islam seperti Wakaf Hutan, Sedekah Energi, dan Bengkel Hijrah Iklim.

Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) Gita Syahrani mengatakan isu perubahan iklim menjadi perhatian yang seharusnya digunakan pemimpin politik untuk menjawab kegelisahan masyarakat. Dia mengatakan isu iklim harus berkaitan dengan usaha pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Mungkin isu iklim perlu dilekatkan ke hal hal itu untuk membuktikan kalau tidak mempedulikan kesehatan tanan, kesehatan, air sama kesehatan udara mau punya mimpi pertumbuhan ekonomi 8 persen tuh enggak mungkin," tegas dia yang menekankan hal ini berkaitan dengan upaya swasembada pangan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Jakarta: Purpose dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) memaparkan temuan kunci dari Survei Iklim Nasional yang berfokus pada responden dari kalangan tokoh Islam dan komunitas Muslim di Indonesia. Penelitian kuantitatif dan kualitatif ini menggarisbawahi peran penting ajaran Islam dalam mendorong aksi iklim dan menunjukkan kesiapan komunitas Muslim dalam ekonomi hijau.

Pendiri dan Ketua FPCI Dino Patti Djalal, menyatakan dengan meningkatnya religiusitas global, termasuk di Indonesia, penting untuk menyelaraskan solusi iklim dengan ajaran Islam. Memahami hambatan dan kesenjangan adalah kunci, karena sudut pandang agama sangat penting bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Buka 4,4 Juta Lapangan Kerja, Anak Muda Disiapkan untuk Green Jobs

Survei ini melibatkan 3.000 responden Muslim dan 100 tokoh agama Islam untuk menangkap persepsi, sikap, dan peran mereka dalam mendorong aksi iklim. Temuan utama riset antara lain adalah lapangan pekerjaan, kesehatan, dan kemiskinan masih menjadi tiga perhatian utama umat Islam, sementara isu lingkungan berada di peringkat ke-enam.

Namun demikian, para tokoh agama telah meyakini perubahan iklim dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Temuan ini menghadirkan perspektif baru dari berbagai penelitian sebelumnya yang cenderung menunjukkan masyarakat Indonesia menyangkal krisis iklim sebagai akibat aktivitas manusia.
Dalam membahas isu iklim, pemuka agama (22 persen) merupakan pihak yang paling dipercaya oleh masyarakat, lebih tinggi dari aktivis lingkungan (19 persen), pemerintah nasional (11 persen) dan ilmuwan (9 persen).

Hal ini menunjukan peran vital untuk melibatkan pemuka agama dalam menyuarakan isu lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi iklim di tingkat akar rumput. Survei ini juga menunjukan anggota legislatif berada pada urutan terakhir dalam tingkat kepercayaan masyarakat.

Pendekatan dakwah

Menanggapi tentang pendekatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aksi iklim di kalangan umat Islam, Steering Committee MOSAIC yang juga akademisi dari Universitas Gadjah Mada Abdul Gaffar Karim menyampaikan kuncinya aksi dan kolaborasi.

"Walau data mengungkap masyarakat percaya kepada pemuka agama sayangnya seruan-seruan di masjid sangat sedikit yang menyentuh isu iklim, dalam riset kecil kami kurang dari 2 persen dakwah di masjid menyentuh topik ini.” tegas dia.

Gaffar menambahkan tindak lanjut konkrit bisa dilakukan dengan mendekati manajemen masjid seperti siapa yang menentukan ustad, sehingga takmir masjid menjadi bagian pendekatan penting agar bisa memilih pemuka agama yang memiliki pengetahuan yang baik tentang lingkungan.

Inisiatif yang telah dilakukan MOSAIC adalah penyelenggaraan Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari, yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan tokoh agama pada 2022. Selain itu MOSAIC juga mengembangkan gerakan aksi iklim berbasis pendanaan Islam seperti Wakaf Hutan, Sedekah Energi, dan Bengkel Hijrah Iklim.

Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) Gita Syahrani mengatakan isu perubahan iklim menjadi perhatian yang seharusnya digunakan pemimpin politik untuk menjawab kegelisahan masyarakat. Dia mengatakan isu iklim harus berkaitan dengan usaha pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Mungkin isu iklim perlu dilekatkan ke hal hal itu untuk membuktikan kalau tidak mempedulikan kesehatan tanan, kesehatan, air sama kesehatan udara mau punya mimpi pertumbuhan ekonomi 8 persen tuh enggak mungkin," tegas dia yang menekankan hal ini berkaitan dengan upaya swasembada pangan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Bisnis.com, PADANG - Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat tengah melakukan koordinasi dengan pihak maskapai Scoot terkait rencana menambah rute penerbangan internasional di Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Kepala Dispar Sumbar Luhur Budianda mengatakan maskapai Scoot nantinya akan melayani rute Padang - Singapura dan rencana itu tinggal menunggu mencari waktu yang tepat, dan komunikasi terakhir rute Padang - Singapura akan mulai dibuka di BIM pada Januari 2025.

"Sebenarnya pada Desember 2024 ini rencana awal rute penerbangan Padang - Singapura. Ternyata dari pihak maskapai minta diundur hingga Januari 2025," katanya, Sabtu (9/11/2024).

Dia menjelaskan saat ini penerbangan internasional Scoot yang ada di BIM hanya melayani rute Padang - Malaysia. Artinya bila nanti rute Padang - Singapura resmi beroperasi, ada dua rute penerbangan internasional di BIM.

Alasan utama yang membuat Pemprov Sumbar melihat penting adanya rute Padang - Singapura itu, karena melihat dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumbar, Singapura menduduki posisi ke empat.

"Singapura potensial juga untuk menjadi wisatawan mancanegara ke Sumbar. Makanya dengan telah adanya akses penerbangan langsung dari Singapura - Padang, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara bisa meningkat ke Sumbar," ujarnya.

Budi menyampaikan dari komunikasi terakhir, direncanakan jadwal penerbangan Padang - Singapura yang menggunakan maskapai Scoot akan melayani penerbangan 3 kali dalam satu minggu.

"Soal jadwal penerbangan sejauh ini dari rencananya akan membuka penerbangan 3 kali dalam satu minggu," ungkapnya.

Menurutnya dibukanya rute penerbangan Padang - Singapura itu, di satu sisi tidak hanya bisa menarik minat wisatawan di Singapura untuk datang ke Sumbar, tapi penerbangan Singapura menjadi pintu untuk bisa menjangkau banyak negara lainnya.

"Bandara di Singapura itu kan penerbangan internasionalnya ke banyak negara. Nah, hal ini adalah pintu, jadi negara lainnya yang datang ke Singapura juga bisa dengan mudah datang ke Sumbar," sebutnya.

Selain berharap adanya peningkatan kunjungan wisatawan dari Singapura, kata Budi, Negara Singapura ini juga menjadi salah satu investor yang terbesar di Sumbar.

"Jadi bisa jadi perjalanan bisnis. Karena investasi-investasi yang banyak masuk ke Sumbar itu datang dari Singapura juga. Saya melihat hal ini akan sejalan tentunya," tegasnya.

Dia berharap dibukanya nanti rute Padang - Singapura itu, dapat menunjang kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumbar, karena sejauh ini wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbar didominasi dari Malaysia, Australia, dan sejumlah negara Asia dan Eropa lainnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) atau SIG berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dan perumahan melalui penyediaan semen hijau dan solusi hijau.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, mengatakan Semen hijau SIG memiliki keunggulan ramah lingkungan dengan emisi karbon lebih rendah hingga 38% dibandingkan semen konvensional.

Selain itu, produk ini mengandung lebih dari 90% komponen dalam negeri (TKDN), melebihi ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 yang menetapkan TKDN minimal 40%.

“Semen hijau SIG hadir dengan rentang spesifikasi lengkap yang telah tersertifikasi SNI untuk menyesuaikan karakteristik berbagai aplikasi dan kebutuhan, sehingga lebih tepat guna,” ujar Donny dalam siaran pers, Sabtu (9/112024).

SIG terus berinovasi, salah satunya dengan memperkenalkan precise interlock brick (PIB), produk turunan semen hijau.

PIB menawarkan solusi pembangunan rumah yang efisien, ramah gempa, dan mempercepat durasi konstruksi. PIB telah diterapkan di berbagai proyek, seperti di Sulthan Residence, Kabupaten Pasaman Barat, dan pada hunian ramah lingkungan tipe 36 di IKN (Ibu Kota Nusantara) yang dibangun dalam 15 hari.

Donny berharap inovasi ini dapat mendukung pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia. “Kami ingin mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat,” kata Donny.

SIG menyambut baik penyelenggaraan KI 2024 sebagai momentum untuk memperkenalkan produk semen hijau dan solusi hijau kepada publik, terutama pemangku kepentingan sektor konstruksi.

“Event ini sangat penting bagi SIG untuk memperkenalkan produk inovatif terkait solusi perumahan,” ujar Donny.

KI 2024 merupakan ajang pertemuan pemangku kepentingan sektor konstruksi di Indonesia. Mengusung tema Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing, acara ini dimeriahkan dengan pameran, penghargaan, kompetisi, dan berbagai kegiatan lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya sektor konstruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

“Pembangunan infrastruktur dan perumahan akan mendukung itu semua,” kata AHY.

AHY menilai tema KI 2024 sangat relevan dengan tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian global. Ia mendorong pemangku kepentingan untuk meningkatkan kompetensi dan adaptasi terhadap dampak urbanisasi serta perkembangan teknologi untuk memperkuat ketahanan industri.

“Disrupsi akan terus terjadi. Kita harus siap menghadapi kemajuan pesat teknologi konstruksi,” tegas AHY.

Sejalan dengan arahan Menko AHY, SIG siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan perumahan secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Jakarta -

Belum genap sebulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikutip Sabtu (9/11), Perpres 193/2024 ini berisi struktur organisasi KKP yang diperluas menjadi 10 unit dari yang awalnya hanya sembilan unit kerja Eselon 1. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 8 November itu, pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, unit kerja Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang.

Penguatan struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sudah menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021. Tiga program tersebut meliputi, perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600% berkat transformasi kinerja penataan ruang laut.

Namun, tugas dan fungsi tersebut berubah karena adanya Perpres baru ini. Mengacu pada Pasal 12 dan 13 Perpres 193/2024, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki tujuh fungsi meliputi,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 15 dan 16, Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Unit ini juga memiliki tujuh fungsi, antara lain,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan,adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja Eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tiga staf ahli, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut juga tidak mengalami perubahan karena perpres ini.

(prf/ega)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada perdagangan akhir pekan ini.

Sepanjang perdagangan IHSG bergerak di zona hijau setelah sebelumnya tertekan.

Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI) IHSG bertambah 43,33 poin atau naik 0,60% ke level 7.287,19 pada penutupan perdagangan Jumat (8/11/2024).

Namun dalam sepekan IHSG tercatat turun 2,91%.

Total volume perdagangan saham di BEI pada hari Jumat mencapai 16,93 miliar dengan nilai transaksi Rp 10,04 triliun.

Ada 289 saham yang naik, 287 saham yang turun dan 204 saham yang stagnan.

Investor asing kembali membukukan net sell jumbo Rp 2,22 triliun di seluruh pasar.

Namun asing tercatat banyak mengoleksi saham-saham ini di perdagangan akhir pekan.

Berikut 10 saham net buy terbesar asing pada Jumat:

1. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Rp 30,09 miliar
2. PT Amman Mineral Internasonal Tbk (AMMN) Rp 24,68 miliar
3. PT United Tractors Tbk (UNTR) Rp 20,04 miiar
4. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) Rp 13,22 miliar
5. PT Timah Tbk (TINS) Rp 12,45 miliar
6. PT MD Entertainment Tbk (FILM) Rp 12,4 miliar
7. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) Rp 7,39 miliar
8. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) Rp 6,97 miliar
9. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) Rp 5,48 miliar
10. PT MNC Land Tbk (KPIG) Rp 3,79 miliar

Jakarta: Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.
"Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk," ujar Andry dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 November 2024.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar tujuh persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi covid-19, industri ini menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, ia mengingatkan industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Indef, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6 persen dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.

"Pada 2019, industri ini menyerap 32 persen dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak," jelasnya.

Baca juga: Negara Boncos Rp5,76 Triliun Gegara Kenaikan Tarif Cukai

Bertentangan dengan kedaulatan ekonomi

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menilai Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.

Ia menjelaskan, penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

"Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan," tutur dia.

Hikmahanto menekankan Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

"Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional," tambahnya.

Ia menegaskan pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

"Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?" imbuh dia.

Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. "Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol," paparnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)