Jakarta -

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) siap mendukung target swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Kesiapan itu berkolaborasi dengan Kementerian BUMN.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menyampaikan asosiasi yang menaungi sekitar 4.000 perusahaan dengan jumlah karyawan mencapai 400.000 di industri logistik siap memberikan dukungan penuh dalam program ini.

"Kami sangat mendukung upaya Menteri BUMN Pak Erick Thohir dalam mewujudkan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kemampuan logistik yang kami miliki, ALFI siap berkontribusi melalui dukungan distribusi dan pengelolaan gudang," ujar Akbar Djohan dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Akbar menyambut positif upaya Erick yang ingin memperbesar keterlibatan swasta dan UMKM dalam mendukung program pemerintah. Akbar menyebut langkah Erick merupakan komitmen nyata dalam membangun penguatan ekosistem yang terintegrasi antara BUMN, swasta, hingga UMKM.

"Keinginan Pak Menteri BUMN melibatkan lebih besar lagi kerja sama dan sinergi dengan swasta dan UMKM sangat tepat, apalagi BUMN bersama swasta, UMKM, hingga koperasi merupakan pilar ekonomi nasional yang harus saling berkolaborasi," ucap Akbar.

Akbar menyampaikan, program swasembada pangan di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Dalam hal ini, sektor logistik memegang peranan penting, terutama dalam memastikan ketersediaan dan distribusi pangan yang merata di seluruh pelosok negeri.

"Peran logistik menjadi krusial mengingat luasnya wilayah Indonesia dan tantangan geografis yang dihadapi, terutama di daerah-daerah terpencil," sambung Akbar.

Target swasembada pangan mencakup peningkatan produksi beras, jagung, kedelai, serta komoditas lainnya. Untuk mencapai target ini, Akbar menilai, dukungan dari sektor logistik sangat dibutuhkan, baik dalam hal penyediaan transportasi, fasilitas penyimpanan yang memadai, hingga efisiensi distribusi ke pasar-pasar lokal.

"Dalam mendukung program ini, ALFI akan memastikan sistem distribusi yang efektif dan efisien, serta optimalisasi pengelolaan gudang untuk menjaga kualitas pangan tetap terjaga hingga ke konsumen. Kami yakin bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor logistik akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan swasembada pangan," tambah Akbar Djohan.

Dengan komitmen ALFI untuk berkontribusi dalam program swasembada pangan, Akbar berharap peran penting sektor logistik mampu mempercepat pencapaian target pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Akbar menyampaikan ALFI memiliki aset, infrastruktur transportasi dan distribusi, serta pergudangan dengan sistem digitalisasi terintegrasi yang dapat mendukung program swasembada pangan.

"Dengan kemampuan dan pengalaman lebih dari 35 tahun dan jaringan dari Sabang sampai Merauke, kami yakin percepatan swasembada pangan di Indonesia bisa kita wujudkan dengan tepat waktu, tepat biaya, tepat penerima, dan tepat barangnya," kata Akbar.

(ada/ara)

Jakarta -

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan pemerintah perlu mengembangkan potensi sektor logistik. Langkah ini sebagai upaya agar mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Ketua Umum ALFI Akbar Djohan menilai sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru. Akbar menyebut sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Hal ini dapat dilihat dari total perputaran uang mencapai Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Akbar dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, angka tersebut mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akbar menjelaskan perputaran uang itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Akbar berpendapat Indonesian perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi. Sayangnya, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," jelas Akbar.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antar kepentingan seluruh pihak," imbuh Akbar.

Tak lupa, dia pun menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. ALFI, di bawah kepemimpinannya, berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," tegasnya.

(ara/ara)

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) , Akbar Djohan menegaskan kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menandai era baru yang akan menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing Indonesia.

"Kita lihat pidato Presiden Prabowo yang begitu semangat dan menggebu-gebu menunjukkan ada tekad kuat untuk membenahi berbagai persoalan yang selama ini terjadi," ujar Akbar di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, ALFI, di bawah kepemimpinannya, berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah. "Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," kata Akbar.

Ia menyoroti sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru, yakni pertumbuhan ekonomi 8%. Akbar menyampaikan sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat, dengan total perputaran uang yang berhasil menembus angka Rp1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Akbar.

Akbar mengatakan angka fantastis ini mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akbar menyampaikan perputaran uang sebesar itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Akbar menambahkan agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Indonesia perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi. Sayangnya, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," tambah Akbar.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antarkepentingan seluruh pihak," ucap Akbar.

JAKARTA, investor.id – Para pengusaha transportasi barang dan logistik yang tergabung dalam Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo) mendukung dibentuknya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur yang salah satu prioritasnya menyelesaikan masalah Over Dimension Overload (ODOL).

Ketua Umum Kamselindo, Kyatmaja Lookman mengatakan pembentukan Kemenko Bidang Infrastruktur tersebut bertujuan agar ada yang mengkoordinir kementerian-kementerian teknis terkait untuk membuat sebuah roadmap atau kebijakan yang bisa disepakati bersama.   

“Selama ini kan tidak pernah ada peta jalannya. Masing-masing kementerian teknisnya jalan sendiri-sendiri dengan mengutamakan egosentrisnya. Makanya, kami para pengusaha barang dan logistik sangat mendukung wacana pembentukan Menko Infrastruktur ini,” ujar Kyatmaja dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, selain mengkoordinir penyelesaian masalah ODOL, tugas Menko Infrastruktur ini nantinya juga akan mengkoordinir pembangunan infrastruktur dan merawat infrastruktur jalan serta memastikan umur pakainya. “Untuk itu, Kemenko Infrastruktur ini nantinya harus segera mengumpulkan semua menteri-menteri terkaitnya seperti Kemenhub, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Korlantas, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan,” katanya.

Kalau selama ini, Kyatmaja menuturkan belum pernah ada opsi-opsi yang disajikan untuk penyelesaian ODOL ini. “Jangankan opsi, ODOL ini juga nggak pernah dibahas secara komprehensif. Hal inilah yang menyebabkan masalah ODOL ini selama puluhan tahun belum bisa diselesaikan,” tuturnya.

Kyatmaja berharap agar masalah ODOL ini nantinya menjadi agenda prioritas di Kementerian Infrastruktur yang wacananya akan dibentuk nanti. “Harus menjadi prioritas. Karena, ODOL ini membuat daya saing produk-produk kita masih lemah,” ungkapnya.

Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan pemetaan terhadap komoditas-komoditas yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Seperti, bagaimana pola pendistribusian dan tata cara logistik yang paling ideal untuk jenis produk itu. Untuk itu, lanjutnya, harus dipetakan titik muatnya mana, titik bongkarnya mana, kalau perlu digeser kemana, dan infrastruktur apa saja yang perlu disiapkan.

“Jadi, memang harus tiap-tiap industri itu dibahas, dan itu nggak gampang. Tapi, itu merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk membuat daya saing produk kita meningkat agar tidak menjadi jajahan negara lain dalam memasarkan produknya ke Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono merespons positif rencana presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto membentuk Kemenko Bidang Infrastruktur. Dia berharap Menteri Koordinator baru ini bisa menyelesaikan persoalan truk yang kelebihan muatan atau ODOL.

Pasalnya, selama ini, kebijakan larangan truk ODOL belum terealisasi. Namun, menurut Basuki, dengan kemauan kuat pemerintahan berikutnya, kebijakan ini bisa dieksekusi melalui Menko Bidang Infrastruktur.

Dia mengatakan penyelesaian masalah ODOL ini harus dilakukan dengan melibatkan semua institusi terkait. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan saat Zero ODOL diterapkan.

Dia mengakui jika hanya beberapa pihak saja yang terlibat seperti saat ini hanya Kemenhub, KemenPUPR, Korlantas saja, masalah ODOL ini tidak bisa terselesaikan. “Jadi, perlu adanya pembahasan dengan semua instansi terkait agar masalah ini bisa diselesaikan,” katanya.

Pakar Transportasi Senior dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno, juga menyarankan untuk menghindari kerugian-kerugian yang terjadi terhadap para stakeholder akibat penerapan Zero ODOL, pemerintah harus menyeting ulang kebijakannya. Jika dipaksakan untuk tetap dilanjutkan juga, menurutnya, kebijakan ini dipastikan tidak akan berhasil untuk dijalankan dengan mulus.

“Pelanggaran ODOL selalu gagal untuk ditegakkan selama ini lebih karena pendekatannya hanya penegakkan hukum saja dan bukan menyeluruh. Sama juga dengan yang sekarang, hanya melakukan penegakan hukum saja dan cuma nyontek saja alurnya kayak yang lama. Saya yakin ini juga tidak akan berhasil dan sia-sia,” katanya.

Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kemenhub ini mengatakan ODOL ini pada dasarnya adalah suatu akibat karena tidak efisiennya sistem transportasi. “Jadi, penyelesaiannya juga perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terstruktur,” ujarnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Kebijakan Zero Over Dimension Overload ( ODOL ) akan sulit untuk diterapkan tanpa adanya pembenahan di berbagai infrastruktur seperti penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan memperbaiki moda transportasi alternatif.

Untuk itu perlu dibentuknya sebuah Badan setingkat Kementerian yang mengurusi logistik yang akan fokus membuat blueprint atau cetak biru terkait kebijakan Zero ODOL ini.

?Dalam kondisi idealnya, kalau kita memang benar-benar mau menerapkan Zero ODOL ini, pemerintah harus memperbaiki infrastrukturnya terlebih dahulu. Kalau itu tidak diperbaiki, Zero ODOL akan sulit untuk dilaksanakan,? ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Bidang Angkutan Darat dan Kereta Api, Ian Sudiana.

Dia mencontohkan hal-hal yang harus menjadi perhatian pemerintah itu adalah seperti penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan lain-lain. ?Itu kan bentuk upaya agar logistik menjadi lebih baik,? tukasnya.

Menurutnya masalah status dan fungsi jalan yang masih carut-marut dan tidak jelas, merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini. Padahal, lanjutnya, ketika mengangkut barang dari pabrik-pabrik menuju pelabuhan utama misalnya, truk-truk logistik itu pasti akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).

?Makanya, agar bisa dilewati truk-truk yang berukuran besar, pemerintah perlu meningkatkan jumlah jalan-jalan nasional dan daya dukung jalannya,? tegasnya.

Selain itu melakukan pembenahan terhadap industri-industri terutama yang tidak berada di kawasan industri. ?Nah, itu perlu ada penataan ulang,? katanya.

Tidak hanya itu, menurutnya infrastruktur transportasinya juga harus dibenahi juga. ?Dalam hal ini, infrastruktur kereta api dan laut harus dioptimalkan,? ucapnya.

Moda transportasi kereta api misalnya, belum bisa digunakan untuk pengangkutan barang-barang logistik secara optimal karena masih menerapkan konsep jualan gerbong untuk logistiknya, dan itu perlu dibenahi. ?Jadi, mereka bukan jualan servisisnya, tapi jualan space. Artinya, ada booking slot yang kalau dipakai pun harus dibayar di awal,? tandasnya.

Tidak hanya itu, gudang-gudang tempat penyimpanan barang juga belum mampu untuk menampung barang dalam jumlah banyak. ?Di stasiun-stasiun besar seperti Jakarta dan Surabaya saja nggak ready. Dari Jakarta sampai Surabaya, baru dua titik yang benar-benar bisa dipakai,? ungkapnya.

Jadi, katanya untuk bisa digunakan sebagai moda transportasi logistik, kereta api harus mengubah modelnya tidak jualan space tapi jualan services. Selain itu, harus ada penambahan gerbong, rel, dan keretanya juga. ?Harus sudah benar-benar fully double track. Lalu, jumlah gerbong keretanya ditambah, pemberangkatannya ditambah,? tukasnya.

Terkait banyaknya permasalahan yang harus dibenahi dalam menerapkan Zero ODOL ini, dia pun mengusulkan agar pemerintahan baru nanti membentuk sebuah Badan Logistik setingkat Kementerian yang akan mengkoordinasi fungsi logistik agar lebih komprehensif, termasuk dalam penerapan Zero ODOL yang win-win solution.

?Setidaknya Badan ini nanti bisa mempersiapkan blueprint-nya terlebih dahulu sebelum menerapkan Zero ODOL ini. Artinya, antara regulator, cargo owner atau principal produsen dan penyedia layanan logistiknya harus satu bahasa dalam mengimplementasikan Zero ODOL ini. Jadi, memang sepertinya butuh proses agar Zero ODOL ini bisa berjalan. Butuh persiapan logistik yang panjang,? katanya.

JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menolak usulan pemerintah untuk menghapus ayat 1 dan ayat 5 pasal 110 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Penolakan ini muncul setelah kelompok pengusaha melakukan konsultasi publik yang digelar Kementerian Perhubungan pada Jumat (16/8/2024).

Ketua Umum ALFI/ILFA Akbar Djohan mengatakan penghapusan ayat-ayat tersebut dapat membuka peluang kepada Otoritas Pelabuhan untuk bertindak sewenang-wenang.

Baginya, kedua pasal ini perlu dipertahankan sehingga menutup dampak negatif yang akan diderita oleh dunia bisnis dan negara.

?ALFI menolak usulan pemerintah untuk menghapus Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (5), karena akan secara sepihak menetapkan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan.? kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Akbar juga menilai penghapusan ayat-ayat tersebut dapat berpengaruh terhadap tarif dan berdampak pada eksistensi serta keberlanjutan usaha anggota ALFI/ILFA yang berjumlah lebih dari 4.300 perusahaan dan UKM, lebih dari 100.000 karyawan.

Ini belum termasuk anggota perusahaan dan karyawan dari asosiasi lain yang jumlahnya bisa mewakili lebih dari 10.000 perusahaan dan ratusan ribu karyawan.

?Karena Otoritas dapat secara sepihak menetapkan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan,? katanya.

Sementara kepada DPR RI, pihaknya meminta untuk tetap mempertahankan pasal yang berisi keterlibatan asosiasi dalam penentuan tarif jasa kepelabuhan.

Baginya, hal ini merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran di mana Pasal 274 dan Pasal 275 UU No. 17 tentang Pelayaran Tahun 2008 menetapkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal.

?Sehingga usulan DPR RI untuk melibatkan asosiasi dalam penentuan jasa kepelabuhanan adalah sangat relevan,? terang Akbar.

Ia mengatakan penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang terlalu tinggi, terangnya, dapat berakibat pada bertambahnya biaya logistik yang tinggi dan mengakibatkan harga produk dalam negeri menjadi tidak kompetitif di pasar nasional dan global.

?Penghapusan pasal 110 Ayat (1) dan (Ayat 5) dapat menimbulkan ekses favoritisme yang hanya menguntungkan anak Perusahaan Operator Pelabuhan BUMN dan mematikan stakeholder lainnya di luar anak perusahaan Otoritas Pelabuhan.? tegasnya.

Akbar menuturkan, sampai saat ini penetapan tarif barang dilakukan melalui kesepakatan antara masing-masing asosiasi yaitu INSA, APBMI; ALFI/ILFA; GINSI dan GPEI.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, dinilai hanya berpihak kepada PT Pelindo selaku BUMN Logistik. Dan mengabaikan ribuan Perusahaan dan karyawan yang bergabung di bawah naungan ; APBMI ; ALFI/ILFA; INSA GINSI dan GPEI .ALFI/I:FA akan menggelar aksi mogok secara nasional apabila Pemerintah tetap mempertahankan posisi untuk menghapus Pasal 110 Ayat (1 dan Ayat 5).

?Asosiasi Logistik dan Forworder Indonesia (ALFI/ILFA akan melakukan aksi mogok secara nasional untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada DPR RI dengan melibatkan asosiasi terkait lainnya,? tandasnya.

IDXChannel - Federation of International Freight Forwarders Associations (FIATA) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) sukses menggelar acara inti FIATA Regional Asia Pasific (RAP) Meeting 2024 di Merusaka, Nusa Dua, Bali pada 11 Juli 2024.

Acara dibuka oleh Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, dengan sejumlah keynote speakers, yakni Presiden FIATA Turgut Erkeskin, Chairman FIATA-RAP 2024 Yukki N. Hanafi, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum ALFI atau ILFA) Akbar Djohan.

Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun memberi arahan secara daring terkait strategi pembangunan sektor logistik kawasan regional dalam FIATA-RAP 2024 yang dihadiri lebih dari 200 peserta pemimpin industri logistik, dan pemangku kepentingan dari seluruh dunia khususnya Asia Pasifik.

Pemimpin industri ini berkumpul untuk merumuskan rekomendasi usulan kebijakan dalam menata masa depan sektor logistik di tingkat regional, sekaligus upaya menjaga ketahanan keberlanjutan bisnis dalam rantai pasok global.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengatakan, potensi industri logistik di Kawasan Asia Pasifik didukung oleh pertumbuhan ekonomi tingginya investasi, serta peningkatan volume
perdagangan.

Namun tantangan, kata Ma'ruf masih menjadi perhatian khususnya ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan fluktuasi nilai tukar mata uang

“Pesan saya, pertama dorong adaptasi dan inovasi teknologi dengan transformasi digital di sector logistik, yang akan meningkatkan efisiensi, transparansi, kecepatan, dan akurasi, dalam proses distribusi, sehingga dapat menurunkan ongkos logistik," ujar dia dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (12/7).

"Kedua tingkatkan investasi dalam pelatihan SDM yang memadai bagi tenaga kerja, dan Ketiga perkuat reformasi regulasi kebijakan dan regulasi yang selaras antar instansi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi memaparkan, pemerintah Indonesia telah membangun National Logistic Ecosystem (NLE). Melalui NLE diharapkan dapat menyelaraskan
arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan, sarana pengangkut, hingga barang tiba di gudang, termasuk perizinan dan penyelesaian dokumen pengiriman yang diintegrasikan dalam satu sistem kemudahan “Single Submission”.

“Tantangan industri logistik semakin beragam, mulai dari adaptasi terhadap teknologi, hingga dinamika pasar global yang terus berubah. Ini pentingnya efisiensi bidang transportasi logisti," ujar Budi Karya.

Presiden FIATA, Turgut Erkerskin mengatakan, FIATA-RAP 2024 harus menjadi contoh bagi semua negara dalam mempertemukan negara-negara mitra demi memperkuat konektivitas perdagangan internasional.

“Saat kita berada di sini, kita membahas tantangan dan peluang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Asia Pasifik karena semua perekonomian, semua rantai pasokan saat ini saling terhubung," ujarnya.

"Sistem yang berfungsi dengan baik di satu negara saja tidak cukup. Negara-negara harus bekerja sama, dalam mengembangkan koridor transportasi dan logistik,” kata Turgut.

Pun dengan Chairman FIATA-RAP 2024, Yukki N. Hanafi mempertegas bahwa industri logistik dihadapkan pada tantangan signifikan seperti regulasi yang semakin ketat, perang dagang, dan perubahan dinamika pasar.

"Namun, dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas, kita dapat menciptakan ekosistem logistik yang efisien dan berkelanjutan," ujarnya.

ALFI/ILFA Dorong Pembentukan Badan Logistik Nasional

Sektor logistik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun dihadapkan pada tantangan global. Pada 2023, kontribusi sektor logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 5,5 persen, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7 persen.

“Investasi dalam teknologi hijau dan solusi logistik yang berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Penggunaan teknologi seperti Artificial Intelligence dan Big Data dalam manajemen rantai pasok telah menunjukkan efisiensi yang signifikan, mengurangi biaya operasional hingga 20 persen dan emisi karbon hingga 15 persen," ujar Ketua Umum ALFI/ILFA, Akbar Djohan.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ALFI/ILFA 2024 yang digelar setelah diskusi panel FIATA-RAP 2024, seluruh anggota ALFI/ILFA menyepakati rekomendasi usulan asosiasi kepada pemerintah untuk mendirikan suatu badan atau lembaga setingkat kementerian yang khusus untuk mengatur tata kelola logistik nasional dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan industri dalam negeri.

Akbar menambahkan ALFI/ILFA mengusulkan pembentukan lembaga atau badan atau dewan logistik nasional yang independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Badan Logistik Nasional ini merupakan langkah strategis sekaligus motor penggerak dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, integritas sistem logistik nasional kita, maupun tata kelola ekosistem logistik nasional," ujarnya.

Komitmen dan Sinergi Industri dalam Logistik Berkelanjutan

Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid mengatakan, sektor logistik telah menjadi urat nadi dalam pertumbuhan bisnis di Tanah Air. Kolaborasi dan sinergi industri merupakan urgensi dalam memastikan keberlanjutan atau sustainability bisnis logistik.

"Tanpa logistik yang baik dan efisien, ekonomi kita tidak bisa terbang tinggi. Selain menjaga pertumbuhan, industri perlu menjaga bumi kita dengan transisi energi di sektor logistik," kata Arsjad.

Adopsi pengembangan teknologi melalui digitalisasi dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dan juga menjadi perhatian bagi kalangan industri yang bersentuhan dengan aspek logistik.

Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS), Eka Suhendra mengatakan digitalisasi mampu membuat pengaturan terhadap pergerakan kapal menjadi lebih efisien, lebih maksimal.

Pemakaian energi yang ramah lingkungan juga menjadi fokus PT Kilang Pertamina Internasional (KIP).

“Penggunaan bahan bakar saat ini menjadi salah satu kontributor emisi. Dengan melakukan efisiensi energi, maka kita dapat menurunkan 20-25 persen konsumsi fuel,” kata VP Supply and Logistic Operation KIP, Woody Boemara.

Sementara itu, Direktur Strategi PT Pelindo (Persero), Prasetyo, mengungkapkan, optimalisasi sistem operasional perusahaan menjadi faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan biaya logistik.

Diketahui setelah merger, Pelindo fokus penerapan sistem operasi Single Enterprise Resources Planning (ERP) berbasis AP (System Application and Product).

“Kami implementasi digitalisasi, baik itu di Terminal Operating System, kemudian juga ke Single ERP. Nah, ini juga akan meningkatkan performance dari Pelindo," tuturnya.

"Upaya bersama dalam mewujudkan keberlanjutan bisnis logistik tak terlepas dari kepatuhan (compliance) terhadap regulasi, khususnya compliance pajak," sambung Prasetyo.

Managing Director TaxPrime, Muhammad Fajar Putranto memaparkan bahwa masih terdapat pengusaha Indonesia yang terdampak atas ketidakselarasan regulasi dengan kondisi bisnis logistik global, khususnya soal perpajakan

“Sehingga dampaknya terhadap compliance pajak, apalagi di Indonesia tidak ada perluasan tax allowance dalam subsektor logistik, khususnya fleet untuk pengangkutan darat, laut, dan udara. For the sake of Indonesia, saat pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan GDP, tentunya ini harus jadi perhatian,” tegas Fajar.

Agenda FIATA-RAP Meeting 2024 akan berakhir pada 12 Juli 2024 dengan agenda persetujuan atas risalah pertemuan FIATA. Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahun ini akan menyerahkan tongkat estafet bagi host selanjutnya.

(FAY)