Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa suami tersangka Lisa Rahmat (LR) dalam perkara dugaan korupsi suap vonis bebas Ronald Tannur.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan suami Lisa yang diperiksa tim penyidik Jampidsus itu berinisial LHP.

"Penyidik Jampidsus Kejagung memeriksa suami LR berinisial LHP," ujar Harli dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Harli menambahkan, penyidik juga telah memeriksa dua tim hukum Ronald Tannur, yaitu ADP dan HSH. Khusus HSH, dia merupakan anak dari Lisa Rahmat.

Selain itu, AS selaku supir Lisa Rahmat dan keluarganya turut diperiksa oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

Hanya saja, Harli tidak memerinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka di kasus ini.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka yaitu tiga oknum hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.

Kemudian, Lisa Rahmat dan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja turut menjadi tersangka dalam kasus ini.

Di samping itu, Kejagung juga telah menetapkan eks petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar atas dugaan kasus pemufakatan jahat Suap atau gratifikasi di tahap kasasi Ronald Tannur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengingatkan para hakim agung soal integritas hingga pentingnya menjaga rezeki yang halal bagi keluarga.

Pesan ini Sunarto sampaikan ketika membuka Rapat Pleno Kamar MA ke-13 di Bandung, Jawa Barat.

Sunarto meminta, agar para hakim agung meneguhkan hati, menjadikan peristiwa yang melanggar integritas sebagai yang terakhir, dan mematuhi kode etik hakim.

“Tetap fokus bekerja dan menjalankan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku guna menjaga integritas," kata Sunarto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sunarto, menjaga integritas diri sendiri, bersikap jujur, tanggung jawab, dan konsisten pada nilai merupakan sikap pertama yang harus diwujudkan aparatur peradilan.

Membangun integritas, menurut mantan Ketua Badan Pengawas (Bawas) MA itu, dimulai dari lingkungan yang paling kecil.

"Istri atau suami, bahkan anak-anak, senantiasa saling mengingatkan akan pentingnya rezeki halal bagi keluarga," tutur Sunarto.

Selain keluarga, integritas juga harus dibangun bersama-sama di lingkungan kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan mengingatkan rekan kerja di lingkungan MA.

Ketika kebaikan dilakukan secara kolektif, kata Sunarto, akan menjadi lebih kuat daripada dilakukan secara individual.

"Kita bisa saling menjaga rekan sejawat untuk tidak tergoda pada hal-hal yang mengarah kepada perbuatan nir-integritas,” ujar Sunarto.

Pada kesempatan yang sama, Sunarto juga menyinggung hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 di lingkungan MA yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun SPI merupakan upaya KPK untuk memotret seberapa rentan suatu lembaga atau instansi terhadap korupsi. Dalam survei ini, responden diminta memberikan kesaksian apakah di lingkungan mereka terdapat tindakan-tindakan korupsi.

Sunarto mengatakan, skor SPI MA pada 2023 84,93. Angka ini naik dari 74,51 pada 2022. Meski demikian, angka itu jauh jika dibanding hasil SPI pada 2021 dengan skor 82,72.

Lebih lanjut, Sunarto mengajak semua aparatur peradilan agar saling membantu dalam meraih kembali kepercayaan publik.

Menurutnya, peristiwa-peristiwa yang melanda MA dalam beberapa waktu terakhir mestinya bisa memperkuat lembaga peradilan jika dihadapi bersama, secara cerdas, dan dengan solidaritas tinggi.

Sunarto pun mengutip gagasan filsuf Jerman yang menjadi salah satu tonggak lahirnya filsafat postmodern, Was mich nicht umbringt macht mich starker. Idiom itu berarti, “peristiwa yang menimpa, selama tidak memusnahkan, justru akan membuat kita lebih”.

"Kepercayaan publik tidak bisa diraih sendiri-sendiri. Ia dibangun di atas fondasi integritas, dirawat dengan kerja cerdas, dan diikat dengan tali solidaritas," ujarnya.

Jakarta: Jaksa Agung RI Sianitar Burhanuddin meresmikan gedung baru Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jumat, 8 November 2024. Burhanuddin berpesan soal pendidikan, terkait sarana dan prasarana.

"Fasilitas yang memadai dan modern tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman tetapi juga mendukung kegiatan akademik yang lebih efektif," kata Burhanuddin di lokasi, Jumat, 8 November 2024.

Burhanuddin mengatakan peresmian kampus STIH Adhyaksa menandai kemajuan yang signifikan. Serta, simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

Terlebih, pada hakikatnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Peresmian gedung juga dihadiri Direktur Utama PT Pertamina dan jajaran Jaksa Agung Muda berbagai bidang.
Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin juga mengajak seluruh civitas akademika untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia.
ST Burhanudin berharap fasilitas itu dapat memberikan yang terbaik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing unggul.

Dirut Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan tempat kampus baru ini akan menjadi Kawah Candradimuka untuk dapat menggembleng insan yang berkualitas dan berkarakter.

“Semoga tempat ini akan menjadi menumbuhkan SDM yang berkualitas dan berkarakter Merah Putih yang nantinya akan menjadi harapan bangsa ke depan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa, Narendra Jatna mengatakan, semangat hukum di Indonesia sudah ada sejak era para pemimpin besar bangsa ini yang berjuang demi terciptanya tatanan masyarakat yang berlandaskan keadilan. Perkembangan hukum Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan betapa pentingnya peran generasi muda dalam meneruskan dan mengawal cita-cita hukum negara.

Ketua STIH Adhyaksa, Hasbullah mengucapkan terima kasihnya kepada pihak pihak yang turut membangun gedung STIH. Dengan adanya fasilitas baru ini, dirinya bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Sejak berdiri tahun 2022, STIH adhyaksa tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perguruan Tinggi yang berada ditengah masyarakat serta diterima sebagai entitas perguran tinggi yang bereputasi di kalangan dunia pendidikan nasional maupun internasional,” terangnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak memindahkan penahanan Meirizka Widjaja (MW), ibu dari Ronald Tannur, dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya cabang Kejati Jawa Timur, ke Rutan Kejagung di Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan penyidikan.

"Penyidik sedang intens mengumpulkan keterangan dari MW di Jawa Timur, terutama karena domisilinya yang masih berada di sekitar Surabaya,” ujar Harli, Jumat (7/11/2024).

“Hal ini untuk mempermudah pengambilan keterangan dan pembandingan informasi dari saksi-saksi lainnya yang ada di sana," tambah dia.

Harli menambahkan, penyidik kini juga menelusuri lebih dalam mengenai dugaan bahwa Meirizka turut terlibat dalam berbagai pengurusan perkara yang melibatkan jumlah dana besar.

"Dari penyidikan yang ada, dana terkait perkara Ronald Tannur tercatat sekitar Rp 6 miliar,” ungkapnya.

“Nah, selebihnya dana ini terkait perkara apa saja? Ini yang sedang kami gali, termasuk melalui keterangan dari (mantan pejabat Mahkamah Agung/ MA), ZR (Zarof Ricar)," tambah Harli.

Harli berharap Zarof bersedia membuka informasi mengenai asal dana tersebut dan perkara-perkara yang ditangani, sehingga seluruh data bisa dibandingkan secara komprehensif.

Selain itu, saat ini Kejagung masih mendalami apakah Meirizka juga terlibat dalam tahap kasasi perkara tersebut, mengingat adanya dugaan bahwa ada pihak lain dalam kasus ini.

“Nah itu pun sedang digali. Karena kan begini saya paham bahwa antara LR (Lisa Rahmat, pengacara Ronald) dengan ZR kan sudah bertemu dan sudah ada transaksi kan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kejagung menegaskan bahwa saat ini status Edward Tannur atau suami Meirizka yang juga ayah dari Ronald Tannur, masih sebagai saksi.

Sehari setelah Meirizka ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung langsung melakukan pemeriksaan terhadap suami dan anak MW, Christopher Raymond Tannur (CRT) sebagai saksi.

“Kan masih sebagai saksi, masih saksi. Belum (dinaikkan statusnya),” tegas Harli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan alasan Kejagung belum memeriksa pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial R, dalam kasus Ronald Tannur.

R diduga mengatur dan memilih majelis hakim yang akan menyidangkan kasus Ronald Tannur. R dikenalkan oleh mantan petinggi Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR) kepada kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR).

“Saya kira itu menjadi kebutuhan penyidik ya. Dalam penyidikan, penyidik yang memahami bagaimana jadwal terkait dengan pihak-pihak mana yang akan dimintai keterangan. Nanti kita lihat perkembangannya,” kata Harli di Kejagung Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Harli mengatakan, saat ini penyidik Kejagung tengah sibuk mendalami keterlibatan Lisa Rahmat dalam perkara ini, termasuk uang yang diberikan oleh Meirizka Widjaja (MW), ibu Ronald Tannur, kepadanya.

Diduga, uang tersebut digunakan untuk menyuap tiga hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur.

“Itu yang terus didalami, itu yang saya sebutkan tadi bahwa (misalnya) hari ini penyidik masih fokus misalnya terkait dengan peran LR termasuk menggali dari keluarganya,” katanya.

“Kan kalau kita ikuti dari Rp 3,5 miliar (yang diberikan MW), dimana Rp 1,5 miliar itu kan ada dari MW dan Rp 2 miliar (didulukan oleh LR). Nah ini seperti apa, bagaimana kebiasanya, bagaimana pengetahuan keluarga terkait dengan aktivitas dari LR,” ujar Harli.

Harli mengatakan pihak penyidik Kejagung masih fokus menggali kasus ini, dan selebihnya untuk pemanggilan saksi-saksi lain masih menunggu kebutuhan penyidik.

“Ya nanti kita lihat ya, karena itu bagian dari kebutuhan penyidikan,” tambahnya.

Mengenai apakah benar bahwa R merupakan mantan kepala PN Surabaya, Harli akan berkordinasi lagi dengan tim penyidik untuk memastikannya.

“Itulah yang sedang dicari. Makanya semuanya diperiksa. Yang kita ikuti kan bahwa R itu sebagai pejabat dan LR meminta ZR untuk diperkenalkan kepada pejabat di pengadilan itu,” jelasnya.

“Tapi pada akhirnya LR bertemu dengan 3 oknum hakim (PN Surabaya). Lalu siapa yang mempertemukan? Kan pertanyaan besarnya kan gitu,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mempersilahkan pihak Zarof Ricar menyampaikan langsung kepada penyidik mengenai asal usul uang Rp 920 miliar dan emas seberat 51 kg yang ditemukan di rumahnya.

Ia mengatakan, penyidik saat ini memang sedang mendalami sumber harta nyaris Rp 1 Triliun yang disita dari rumah mantan pejabat Mahkamah Agung itu.

Sehingga, Kejagung akan senang jika pihak Zarof terbuka soal asal harta tersebut.

“Ya kalau kita senang, sebenarnya silakan saja dibuktikan supaya lebih membuat terang. Rp 920 miliar dan 51 kg emas itu dari mana, dan memang itu yang penyidik sedang cari,” kata Harli di Kejagung, Jumat (8/11/2024).

Kejagung menyebut, Zarof memang telah mengakui bahwa uang dan emas itu adalah hasil dari pengurusan pekara sejak tahun 2012.

Meski demikian, kasus apa saja yang diurus Zarof dan siapa saja yang memberikan uang itu masih jadi tanda tanya.

Sejauh ini, baru diketahui bahwa Zarof menjadi makelar kasus dalam vonis bebas Ronald Tannur, anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya hingga tewas.

Meski sudah pensiun dari MA, Zarof nyatanya bisa menjadi perantara suap antara pengacara Ronald Tannur dan tiga hakim PN Surabaya.

“Jadi kalau memang diklarifikasi, misalnya apakah ada dugaan keterkaitan (makelar kasus atau tidak) tentu bisa dilihat. Tapi tidak boleh juga berpolemik, menurut saya,” ungkap Harli.

“Sebaiknya itu disampaikan kepada penyidik lah ya. Kalo misalnya itu memang dugaan hasil kejahatan, supaya jelas,” tambahnya.

Dalam kasus suap vonis Ronald Tannur ini, kejagung menetapkan 6 orang tersangka.

Mereka yakni 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Ketiganya diduga mendapatkan fee dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) atas vonis bebas di tingkat pertama.

Kemudian, Kejagung menetapkan Zarof Ricar karena melakukan permufakatan jahat dengan LR untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan pekara Ronald Tannur.

Kejagung juga menetapkan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW) sebagai tersangka atas dugaan memberikan "fee" kepada LR untuk "mengamankan" vonis anaknya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tersangka Lisa Rahmat (LR) di Kejagung Jakarta, Jumat (8/11/2024)

Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

"Hari ini ada satu pemeriksaan, yaitu LR sebagai saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan.

"Ya saat ini sedang berlangsung," tambah dia.

Sebagai informasi, Lisa Rahmat merupakan pengacara Ronald Tannur yang diduga membantu dalam dua pekara, pertama vonis bebas di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan kedua di tingkat kasasi.

Dalam upaya membantu kliennya, Lisa menghubungi Zarof Ricar untuk dikenalkan dengan petinggi PN Surabaya. Ini bertujuan untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan pekara Ronald Tannur di tingkat pertama.

Dalam penggeledahan di rumah Zarof Ricar, penyidik menemukan uang nyaris Rp 1 triliun dan juga emas batangan seberat 51 kg.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kejagung menyebut bahwa Zarof Ricar telah mengaku uang dan emas itu hasil dari pengurusan pekara hukum selama 12 tahun.

Atas perbuatannya, Lisa Rahmat dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Zarof Ricar dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) juncto Pasal 15, juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 12B juncto Pasal 18 beleid yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa empat saksi dalam kasus dugaan korupsi berupa suap atau gratifikasi terkait penanganan perkara terpidana Ronald Tannur.

“Pemeriksaan tersebut dilakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Harli mengatakan, keempat saksi yang diperiksa adalah SW selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, SNKyang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau petugas keamanan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kemudian, KW dan SG, anggota tim kuasa hukum Ronald Tannur dari Lisa Associates & Legal Consultant.

“Pemeriksaan ini bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara atas nama tersangka Erintuah Damanik (ED), Heru Hanindyo (HH), Mangapul (M), Lisa Rahmat (LR), dan Meirizka Widjaja (MW) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata Harli.

Dalam kasus ini, kejagung sudah menetapkan 6 orang tersangka atas kasus dugaan suap vonis Ronald Tannur, antara lain, 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Ketiganya diduga mendapatkan fee dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat untuk menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur.

Kemudian, Kejagung juga menetapkan mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar karena melakukan permufakatan jahat dengan Lisa untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan pekara Ronald Tannur pada tingkat kasasi.

Kejagung juga menetapkan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja sebagai tersangka karena telah memberikan fee kepada Lisa untuk ‘mengamankan’ vonis anaknya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan untuk periode 2017-2023, Kamis (7/11/2024).

“Pemeriksaan ini bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar

Keempat saksi yang diperiksa antara lain SW, Kepala Biro Perencanaan pada Kementerian Perhubungan. Kemudian SS, Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Medan.

Lalu, AH, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan MC, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Perencanaan DED untuk Jembatan, Depo, serta Persinyalan Telekomunikasi.

"Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penyidikan terhadap dugaan korupsi proyek tersebut, yang turut menyeret tersangka Prasetyo Boeditjahjono,” kata Harli.

Kejagung telah menangkap dan menatap Prasetyo sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, Minggu (3/11/2024).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun.

Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain.

“Dalam perkara korupsi terkait rel kereta api ini, saat ini sedang dilakukan proses persidangan terhadap 7 tersangka. Kemudian dalam perkembangannya hari ini sudah ditetapkan satu lagi tersangka,” ujar Qohar saat konferensi pers, Minggu (3/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah, Jaksa AgungST Burhanuddin menegaskan bahwa dia tidak segan menindak jajarannya yang tidak melakukan perintahnya.

Burhanuddin memerintahkan para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang hadir untuk memperbaiki sistem setelah menangani tindak pidana korupsi di daerah.

Menurut Burhanuddin, perbaikan sistem diperlukan karena tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah dari tahun ke tahun memiliki pola yang sama terkait anggaran.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa perbaikan sistem pada pemerintah daerah perlu dilakukan agar tindak pidana korupsi tidak terulang terus.

"Tolong untuk para Kajari, Kajati, lakukan penindakan dan setelah penindakan, berikan mereka perbaikan sistemnya. Karena, dari tahun ke tahun korupsi yang terjadi adalah tetap itu-itu saja," kata Burhanuddin dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Saya minta para Kajari, Kajati setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya. Sistem-sistem itu jangan sampai terulang,” ujarnya lagi.

Setelah itu, Burhanuddin langsung meminta kesanggupan para Kajari dan Kajati yang hadir melakukan perintahnya terkait perbaikan sistem tersebut.

"Kajari, Kajati sanggup?” tanya Burhanuddin yang dijawab “Sanggup” oleh para jaksa yang hadir.

Tak hanya sekadar berbicara, Burhanuddin menegaskan bahwa dirinya tak segan menindak jaksa yang tidak menjalankan perintahnya.

“Lakukan itu, dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang akan saya tindak,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Burhanuddin menyampaikan, tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika seseorang yang dipilih rakyat untuk menjabat jabatan strategis, tidak piawai mengelola keuangan pemerintah.

Menurut dia, mengelola anggaran daerah yang mencapai Rp 1-2 miliar adalah tugas berat bagi mereka yang baru pertama kali menduduki jabatan strategis. Sebab, sebelumnya tidak pernah mengelola keuangan sebanyak itu.

Di situlah, dikatakan Burhanuddin kerap terjadi tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di daerah.

"Ini lah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena ia tidak mengerti apa yang harus saya lakukan setelah menerima uang-uang itu. Itulah yang saya sampaikan kepada Jaksa di daerah-daerah untuk berhati-hati menahan ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin meminta Kajari dan Kajati memperbaiki sistem pada pemerintahan daerah agar tindak pidana korupsi yang sama tidak terulang.

BOGOR, KOMPAS.com -Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui bahwa masih ada jaksa-jaksa yang nakal di lembaganya.

Namun demikian, ia menegaskan, jumlah tersebut mengalami penurunan setelah dilakukan langkah bersih-bersih di Kejaksaan.

"Kita akui. Kita akui. Masih ada jaksa yang nakal. Tetapi persentasenya mulai menurun," ujar Burhanuddin dalam acara rapat koordinasi nasional di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Kamis (7/11/2024).

Burhanuddin menjelaskan, upaya bersih-bersih tersebut dimulai sejak lima tahun lalu, saat ia baru bergabung dengan kabinet pemerintahan.

Ia menekankan, langkah ini merupakan prioritas utama yang dilakukannya ketika memasuki lembaga baru.

"Maka apa yang saya lakukan, saya bersih-bersih dulu di kejaksaan. Walaupun jujur sampai saat ini juga masih ada aja jaksa yang masih nakal," ungkapnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menekankan, pemberantasan korupsi harus dimulai dari individu sebelum meluas ke orang lain.

Ia menegaskan pentingnya integritas seorang pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih.

Menurutnya, seorang pemimpin yang bersih, maka bawahannya tidak akan melakukan hal yang tercela. Sebaliknya, jika pemimpin korup, maka bawahannya pun akan menjadi rampok.

"Seorang pemimpin yang bersih, maka bawahannya tidak akan melakukan hal yang tercela. Sebaliknya, pemimpin korup, bawahannya pun akan menjadi rampok," tuturnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin meminta jajarannya di kejaksaan untuk membersihkan diri masing-masing.

Ia berharap kejaksaan dapat memberikan contoh yang baik kepada institusi lain sebagai penegak hukum yang diharapkan masyarakat.

"Koordinasi yang baik dengan para penegak hukum, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, dan bersama-sama kita mewujudkan cita-cita kita menjadi Indonesia yang bersih dari korupsi," ujarnya.

BOGOR, KOMPAS.com -Jaksa AgungST Burhanuddin menegaskan penindakan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyasar kepala daerah bukan sebagai bentuk mencari kesalahan.

Ia menyatakan, Kejagung tidak menjadikan kepala daerah sebagai obyek pengusutan kasus korupsi.

"(Kami) Juga ingin kesadaran teman-teman kita semua terutama teman-teman di daerah bahwa kami bukan mencari kesalahan-kesalahan sehingga teman-teman di daerah menjadi obyek kami. Kami tidak menginginkan itu," kata Burhanuddin di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

Ia mengungkapkan, penindakan korupsi dilakukan Kejaksaan semata-mata untuk mencintai dan merawat Indonesia.

Terlebih, penilaian dunia terhadap korupsi Indonesia menjadi perhatian. Bahkan kata dia, Indonesia masuk wilayah negara yang paling korup.

"Saya yakin semua juga tidak ingin negara kita disebut adalah negara yang adalah negara yang paling korup. Saya yakin kita masih punya harga diri. Dan dari mana kita memulai pemberantasan korupsi? Pemberantasan korupsi kita mulai kita jangan berteori. Tapi mulai dari kita diri sendiri," kata Burhanuddin.

Oleh karena itu, ia meminta para pemimpin di daerah untuk mencontohkan lebih dulu praktik-praktik antikorupsi.

Burhanuddin mengatakan, jika pimpinan unit kerja bersih, anak buah pun tidak melakukan perbuatan tercela.

"Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup di bawah adalah rampok, ingat itu. Untuk itu ingat mari kita memberantas korupsi dari diri sendiri," ucap dia.

Lebih lanjut Burhanuddin menyampaikan, tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika seseorang yang dipilih rakyat untuk menjabat jabatan strategis, tidak piawai mengelola keuangan pemerintah.

Ia mencontohkan, seseorang yang belum punya pengalaman mengelola keuangan tentu merasa mendapatkan tugas berat karane it harus mengelola uang Rp 1-2 miliar per tahun ketika menjabat sebagai kepala daerah.

"Inilah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena ia tidak mengerti apa yang harus saya lakukan setelah menerima uang-uang itu. Itulah yang saya sampaikan kepada Jaksa di daerah-daerah untuk berhati-hati menahan ini," kata Burhanuddin.