Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsep pengurangan bahaya (harm reduction) pada penggunaan tembakau menjadi fokus kolaborasi kajian ilmiah antara dua perguruan tinggi termuka, yakni Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Catania, Italia.

Hasil dari kolaborasi riset ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam upaya menekan prevalensi merokok di Indonesia. Hal tersebut dipaparkan dalam kuliah umum di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, pada Juli lalu.

Prof. Riccardo Polosa, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Catania dan Pendiri dari The Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR), menjelaskan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan, lebih rendah risiko karena tidak melalui proses pembakaran (non-combustible). Penggunaan dari kedua produk tersebut tidak menghasilkan TAR yang menjadi penyebab masalah kesehatan yang terkait dengan merokok.

“Penting untuk diketahui bahwa penyebab dampak kesehatan dari merokok sebenarnya disebabkan oleh pembakaran yang menghasilkan TAR, bukan zat nikotin itu sendiri. Alternatif ini mewakili cara untuk menghindari konsekuensi dari pembakaran yang berbahaya dan berkontribusi terhadap pengurangan risiko akibat merokok,” jelas Prof. Polosa dalam keterangannya, Senin (5/8).

Prof. Amaliya, Guru Besar FKG Unpad juga menyampaikan konsep harm reduction sangat relevan dengan kesehatan gigi dan mulut, terutama dampak dari kebiasaan merokok. Hal ini disebabkan perokok menghisap rokok dimulai melalui mulut, dan hisapannya menyebar ke gigi dan rongga mulut.

Implementasi konsep harm reduction telah terbukti mampu meminimalkan zat-zat berbahaya yang diperkuat dengan hasil studi klinis FKG Unpad bertajuk ‘Nikotin dan Respon Gusi Pada Pengguna Vape vs Perokok Saat Mengalami Peradangan Gusi Buatan’ yang dipublikasikan pada 2021.

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat sejauh mana gusi merespons bakteri. Hasilnya, para pengguna produk tembakau alternatif yang telah beralih dari rokok menunjukkan respons yang baik terhadap akumulasi plak atau infeksi bakteri serupa dengan yang dialami non-perokok. Latar belakang tersebut mendorong FKG Unpad dan CoEHAR Universitas Catania melakukan kolaborasi riset SMILE Study di Indonesia dan Italia.

“Kuliah umum dan kolaborasi riset menjadi bukti adanya sinergi antara Unpad dengan Universitas Catania dalam mengkaji pengurangan bahaya di Indonesia. SMILE Study juga sudah selesai untuk penelitiannya. Hasil risetnya bisa menjadi referensi bagi pemerintah sebagai upaya mengatasi masalah merokok. Ke depannya, bukan hanya riset masalah merokok, tetapi juga bisa masalah lainnya dengan kajian pengurangan bahaya,” jelas Prof. Amaliya.

Selain SMILE Study, Unpad juga melakukan kolaborasi riset yang merupakan penelitian antarlaboratorium yang membandingkan produk tembakau alternatif dengan rokok. Riset ini mereplikasi hasil penelitian in vitro bersama kajian ilmiah dari Italia, Yunani, Amerika Serikat, Serbia dan Oman.

Prof. Polosa bersama perwakilan Unpad juga telah melakukan kunjungan ke fasilitas penelitian riset tersebut. Kedua kampus juga menyediakan program pelatihan untuk berbagi pengetahuan dan menjalin jaringan laboratorium internasional.

“Studi ini punya tujuan menjalin kemitraan yang bermanfaat dengan universitas dan pusat penelitian internasional. CoEHAR sebagai leading centre melakukan pertukaran mahasiswa antaruniversitas dengan memberikan pelatihan terkait studi pengurangan bahaya selama beberapa minggu untuk mempelajari teknik penelitian dan mendorong kolaborasi penelitian baru,” tutup Prof. Polosa.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Larangan penjualan rokok ketengan di lingkungan sekitar sekolah dinilai bakal sulit dijalankan bila tak diiringi dengan gencarnya edukasi dan informasi terkait bahaya merokok.

Pengamat Kesehatan sekaligus Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Hasbullah Thabrany menyatakan bahwa larangan untuk menjual rokok ketengan memiliki dampak yang besar bagi generasi penerus bangsa, namun ini akan penuh tantangan.

“Prakteknya akan sulit, karena sebagian besar masyarakat kita sama sekali tidak memahami dan tidak peduli juga dengan informasi ilmiah yang menunjukkan bahaya rokok,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (31/7).

Hasbullah menjelaskan, bahaya rokok baru akan terasa setelah penggunaan terus menerus selama puluhan tahun. Untuk itu, perlu peran pemerintah hingga orang tua untuk mengedukasi anak-anak terkait bahayanya.

Dia menyebutkan, saat ini sekitar 20% anak-anak sekolah di Tanak Air sudah merokok, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya iklan produk rokok yang mencantumkan harga per batang.

“Itu adalah teknik-teknik dagang yang bisa membahayakan anak-anak sekolah. Sekarang ini 20% anak sekolah sudah merokok, oleh karena itu saya menghimbau seluruh pedagang, orang tua perhatikan anaknya jangan biarkan mereka membeli, sekarang sudah dibantu pemerintah pedagang tidak boleh menjual rokok ketengan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Presiden baru saja meneken peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Di dalam pasal 434 menyebutkan, setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik kepada orang di bawah usia 21 tahun, perempuan hamil, menggunakan mesin layan diri, secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Selain itu, tidak boleh menjual rokok dalam radius 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak, dan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait kesehatan yang mengatur larangan penjualan produk tembakau (rokok) secara eceran satuan per batang, kecuali cerutu atau rokok elektronik. Ketentuan itu tertera dalam pasal 434 ayat (1) poin c dalam PP tersebut, sebagaimana salinan PP yang dilihat dalam laman jdih.setneg.id di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik,” bunyi ketentuan dalam PP tersebut.

Pasal 434 juga mengatur larangan, yakni penjualan produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layanan diri, kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil, dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau tempat yang sering dilalui, dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Namun, pada pasal 434 ayat (2), dijelaskan bahwa penjualan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dibolehkan jika terdapat verifikasi umur. PP tersebut merupakan aturan pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pengesahan Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan guna membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif.

“Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok negeri,” ujar Budi.

Budi menjelaskan dengan penerbitan PP ini, ada 26 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang tidak lagi berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

PP yang terdiri atas 1172 pasal itu ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tertanggal 26 Juli 2024, dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada tanggal yang sama.