Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Ia memaparkan hasil disertasinya berjudul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Dalam paparannya, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Reformulasi yang kami sarankan adalah pertama, 30-45%, kami pingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah," kata Bahlil, di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Usulan ini berangkat dari porsi DBH yang menurutnya terbilang kecil. Padahal, sektor hilirisasi yang memberikan sumbangsih cukup besar terhadap negara, diiringi dengan dampak cukup besar terhadap kesehatan masyarakat di daerah terkait.

Bahlil mengatakan, nilai ekspor mengalami peningkatan signifikan berkat hilirisasi. Pada tahun 2017, ekspor nikel menghasilkan US$ 3,3 miliar, sedangkan berkat hilirisasi, saat ini nilainya mencapai US$ 34 miliar.

Hasil besar itu juga seiring dengan besarnya beban tanggungan oleh masyarakat sekitar kawasan. Berdasarkan hasil temuannya, berbagai masalah yang terjadi di daerah tempat hilirisasi industri nikel berada. Adapun untuk penelitiannya, ia mengambil Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku.

"Kesehatan ISPA di Sulawesi, di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali 54% itu kena semua. Kemudian di Halmahera Tengah itu jauh lebih baik. Dan air disana untuk air di Morowali, waduh itu minta ampun. Tapi ini jauh lebih baik ketimbang di Halmahera Tengah," ujarnya.

Dengan beban besar ini, Bahlil mengatakan, pemerintah daerah hanya mendapat porsi DBH 1/6 dari total penerimaan industri tersebut. Menurutnya, kondisi ini cukup mengejutkan.

"Ini juga menggelitik. Jadi jujur ini curiga saya dari awal itu. Saya bisa buktikan disini. DBH, contoh di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah pusat hanya membagikan kepada mereka kabupaten itu tidak lebih dari Rp 1,1 triliun rupiah. Dan provinsi hanya Rp 900 miliar," ujar dia.

"Sementara Beban tanggung jawab kepada mereka cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," sambungnya.

Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dirinya mengusulkan peningkatan porsi DBH menjadi 30-45%. Selain DBH, ia juga mengusulkan untuk dilakukan oemisahan antara dana hasil minyak dan gas (migas) dengan hilirisasi.

"Harus kita bedakan antara dana mati hasil dari oil dan gas dengan hilirisasi. Oil dan gas ini punya banyak, melibatkan masyarakat dan lingkungan. Tetapi hilirisasi nikel itu sepanjang jalan, sepanjang masyarakat itu kena. Jadi antara pendapatan dan pemberian itu harus saya rasa Fair," katanya.

Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit. Setelahnya, Ketua sidang disertasi yang dipimpin oleh Prof.Dr. I Ketut Surajaya, S.S.,M.A mengumumkan hasil sidang tersebut.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji
memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil
Lahadalia menjadi doktor dalam program studi
Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium
cumlaude," kata Ketut.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan ujian terbuka promosi doktor pada Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (7/10/2024).

AHY menyoroti masih adanya celah yang menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

AHY menuturkan bahwa dengan luasnya wilayah Indonesia, menjadi salah satu pemicu sekaligus tantangan yang kompleks bagi Indonesia. Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan sinergi lintas profesi, lintas generasi, dan kehadiran politisi yang intelektual juga mutlak diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia.

Terlebih, populasi dunia pada 2050 diprediksi akan mencapai 10 miliar manusia. Sementara itu, daya dukung bumi yang semakin terbatas.

“Kelangkaan pangan, energi, dan air bersih akan membuat kompetisi antar bangsa semakin sengit, berpotensi pada terjadinya konflik, bahkan perang terbuka,” kata Menteri AHY di Aula Garuda Mukti, Univeritas Airlangga, Surabaya, Senin (7/10/2024).

Kendati demikian, Menteri AHY menjelaskan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Secara kuantitas, lanjut dia, sumber daya manusia (SDM) Indonesia melimpah.

“Orang-orangnya juga banyak yang unggul. Orang-orang pintar juga tidak sedikit. Tapi mengapa saat ini GNI per kapita kita baru sekitar US$4.870. Kelas menengah kita 17,13%, dan GDP kita US$4,33 triliun,” ujarnya.

Di sisi lain, lembaga internasional seperti McKinsey, Global Sachs, hingga World Bank memprediksi Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045.

AHY menambahkan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga memproyeksi pada 2045, Indonesia akan memiliki GNI per kapita US$23.000–30.000. Kemudian masyarakat kas menengahnya mencapai 80%, dan GDP akan mencapai sekitar US$9,8 triliun. Sehingga, menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia.

“Prediksi itulah yang menginisiasi memperkuat semangat kita, visi kita untuk Indonesia Emas 2045. Namun, ada gap yang cukup besar antara kondisi hari ini dengan proyeksi tadi,” ungkapnya.

Adapun, dengan judul disertasi “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045”, anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu melakukan kajian dari Macmillan 2017.

Dalam kajian itu, menyatakan bahwa agenda transformasi ekonomi sebuah negara bisa dijalankan melalui 3 hal.Pertama, melakukan perubahan struktural, baik itu mengelola pekerjaan sumber daya dari produktivitas rendah ke tinggi.

Kedua, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor strategis melalui penggunaan teknologi secara optimal. Sertaketiga, mewujudkan wilayah prioritas sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, agar hadir kelas menengah baru dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, menurut AHY, negara harus memperbaiki kualitas pendidikan dan kualitas penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). “Itulah kunci sukses Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang terbukti mampu mentransformasikan ekonominya seperti saat ini,” ungkapnya.

Merujuk data, AHY mengungkap bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-112 dari 189 negara. Di Asean, Indonesia di posisi ke-6.

“Kualitas pendidikan dan R&D kita juga belum optimal. Berdasarkan data Global Innovation Index, posisi Indonesia diurutan ke-61,” ungkapnya.

Realitas ini, menurut AHY, menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan, kerja penelitian, dan aktivitas industri di Indonesia cenderung belum selaras dan belum optimal. “Tapi kita harus tetap optimis karena peluangnya ada,” imbuhnya.

SBY Ikut Hadir

Berdasarkan pantauanBisnis, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memasuki Aula Garuda Mukti, Gedung Kantor Manajemen MERR C Mulyorejo, Universitas Airlangga, Surabaya pada pukul 09.04 WIB. Terpantau, SBY mengenakan setelan jas biru dongker lengkap dengan dasi berwarna senada.

Hadir pula keluarga inti Menteri AHY, di antaranya Annisa Pohan Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, dan Aliya Rajasa.

Juga hadir Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan Djalil, Mantan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, para petinggi Partai Demokrat, hingga jajaran Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, sidang baru dimulai pukul 09.10 WIB. Adapun, pimpinan sidang ujian doktor terbuka AHY dipimpin oleh Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Muhammad Nasih, S.E., M.T.A.

“Disertasi sidang AHY diterima, dengan demikian saudara AHY telah menyelesaikan program pendidikan doktor sumber daya manusia dan dinyatakan lulus dengan masa studi 3 tahun 2 bulan 1 hari dengan peringkat cumlaude,” kata pimpinan sidang.

Perlu diketahui, ujian doktor terbuka yang AHY ikuti merupakan bagian dari skema penilaian untuk menentukan predikat kelulusan promovendus.

Menteri AHY telah menyelesaikan studi doktoral dengan predikat cumlaude atau dengan pujian, dalam ujian doktor terbuka pada Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga.

Disertasi berjudul “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045” itu diangkat dalam rangka mempersiapkan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan baik melalui kepemimpinan yang transformasional serta orkestrasi sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan kebutuhan masa depan bangsa Indonesia.