Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -NUSA DUA. Bank Dunia mengungkapkan harga beras di Indonesia 20% lebih tinggi daripada harga beras di pasar global. Bahkan saat ini harga beras dalam negeri konsisten tertinggi di kawasan ASEAN.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk menilai tingginya harga beras ini terjadi karena beberapa hal, seperti kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi hingga pengetatan tata niaga melalui non tarif.

"Kebijakan yang mendistorsi harga ini menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing pertanian,” ucap Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9).

Meski begitu, ia menyoroti tingginya harga beras dalam negeri tak sebanding dengan pendapatan petani lokal.

Merangkum dari hasil Survei Pertanian Terpadu, Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 atau Rp 15.199 per hari. Sementara, pendapatan petani per tahun hanya mencapai US$ 341 atau Rp 5,2 juta.

Survei ini juga menyoroti pendapatan petani tanaman pangan khususnya beras jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanaman perkebunan atau pertanian hortikultura.

"Jadi petani mendapat keuntungan rendah, padahal di lain sisi konsumen membayar harga beras dengan harga tinggi," jelas Carolyn.

Lebih lanjut, tingginya beras dalam negeri ini memiliki dampak lebih serius bagi masyarakat luas.

Bank Dunia mencatat, saat ini hanya 31% penduduk Indonesia yang mampu mendapatkan makanan sehat lantaran sulit membeli makanan bergizi seperti daging, telur, ikan dan sayuran.

"Harga beras yang tinggi semakin mempersulit konsumen miskin di Indonesia untuk membeli makanan bergizi," urai Carolyn.

Untuk itu, Corolyn menegaskan kenaikan harga beras seharusnya menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya Indonesia sendiri memiliki ambisi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

Menurutnya langkah awal yang perlu diambil adalah memastikan keterjangkauan harga pangan khususnya beras sebagai salah satu sumber gizi bagi pembentukan sumber daya manusia (SDM).

"Pembentukan sumber daya manusia penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan," jelasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -NUSA DUA. Bank Dunia mengungkapkan harga beras di Indonesia 20% lebih tinggi daripada harga beras di pasar global. Bahkan saat ini harga beras dalam negeri konsisten tertinggi di kawasan ASEAN.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk menilai tingginya harga beras ini terjadi karena beberapa hal, seperti kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi hingga pengetatan tata niaga melalui non tarif.

"Kebijakan yang mendistorsi harga ini menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing pertanian,” ucap Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9).

Meski begitu, ia menyoroti tingginya harga beras dalam negeri tak sebanding dengan pendapatan petani lokal.

Merangkum dari hasil Survei Pertanian Terpadu, Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 atau Rp 15.199 per hari. Sementara, pendapatan petani per tahun hanya mencapai US$ 341 atau Rp 5,2 juta.

Survei ini juga menyoroti pendapatan petani tanaman pangan khususnya beras jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanaman perkebunan atau pertanian hortikultura.

"Jadi petani mendapat keuntungan rendah, padahal di lain sisi konsumen membayar harga beras dengan harga tinggi," jelas Carolyn.

Lebih lanjut, tingginya beras dalam negeri ini memiliki dampak lebih serius bagi masyarakat luas.

Bank Dunia mencatat, saat ini hanya 31% penduduk Indonesia yang mampu mendapatkan makanan sehat lantaran sulit membeli makanan bergizi seperti daging, telur, ikan dan sayuran.

"Harga beras yang tinggi semakin mempersulit konsumen miskin di Indonesia untuk membeli makanan bergizi," urai Carolyn.

Untuk itu, Corolyn menegaskan kenaikan harga beras seharusnya menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya Indonesia sendiri memiliki ambisi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

Menurutnya langkah awal yang perlu diambil adalah memastikan keterjangkauan harga pangan khususnya beras sebagai salah satu sumber gizi bagi pembentukan sumber daya manusia (SDM).

"Pembentukan sumber daya manusia penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan," jelasnya.

Pemerintah resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom. Pengaturan ini merupakan hasil keputusan rapat internal mengenai tata niaga ekspor kratom yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana pada Jumat, (20/6) lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Isy Karim mengungkapkan, pengaturan tata niaga kratom difokuskan untuk ekspor, bukan penggunaan dalam negeri. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

"Saya berharap pelaku usaha dapat menjalankan Permendag ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia," tutur Isy Karim, dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Selain itu, pengaturan ekspor komoditas kratom bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan produk ekspor Indonesia dapat diterima.

Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

"Perubahan Permendag tata niaga ekspor kratom merupakan tindak lanjut hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut diputuskan, ekspor kratom harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum," ungkap Isy Karim.

Tata niaga kratom tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor

Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Kedua Permendag ini ditetapkan pada 26 Agustus 2024 dan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan. pada 29 Agustus 2024 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada Permendag 20 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang dilarang ekspor. Pada Permendag tersebut, belum diberlakukan ketentuan terhadap ekspor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor.

Sementara pada Permendag Nomor 21 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan ekspor. Selain itu, ditetapkan bahwa perizinan berusaha untuk ekspor kratom harus memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memilki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS). Permendag ini juga mengatur syarat eksportir serta jenis, bentuk, dan ukuran kratom yang diperkenankan untuk diekspor.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal membentuk badan khusus untuk menangani perubahan iklim dan tata niaga karbon. Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin.

Ferry meyatakan dirinya tengah menggodok draf peraturan pemerintah yang akan menjadi dasar hukum pembentukan lembaga baru tersebut.

"Nanti akan disahkan, kemungkinan kepala badan perubahan iklim dan tata niaga karbon ini akan ditunjuk setelah Pak Prabowo resmi dilantik sebagai presiden," kata Ferry saat ditemui usai menghadiri diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Ferry menjelaskan nomenklatur lembaga baru ini yaitu Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK). Namun demikian, dia mengatakan nomenklatur tersebut belum final dan masih akan dibahas. "Yang jelas tugasnya adalah sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kebijakan mitigasi perubahan iklim dan perdagangan karbon," katanya.

Pembentukan lembaga baru tersebut merupakan implementasi dari salah satu misi Prabowo-Gibran di sektor ekonomi hijau. Ketika resmi dibentuk, badan perubahan iklim dan tata niaga karbon akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. "Ini akan sama seperti Badan Gizi Nasional, jadi dibentuk untuk mencapai target dan tujuan tertentu," ujar Ferry.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, saat ditemui usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Menagih Komitmen Ekonomi Hijau dalam RAPBN 2025, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus, 2024. TEMPO/Nandito Putra.

Pembentukan lembaga baru ini merespon banyaknya kebijakan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dalam penanganan karbon. Dia menilai hal tersebut akan menghambat potensi Indonesia dalam perdagangan karbon di pasar internasional.

Di lain sisi, Ferry mengatakan skema perdagangan karbon selama ini dikendalikan oleh pedagang karbon dari luar negeri. "Dengan adanya badan khusus, maka optimalisasi nilai ekonomi karbon dilakukan dengan membuat peraturan yang mewajibkan pelaku usaha di dalam dan luar negerI menghormati prinsip dasar bahwa karbon adalah kedaulatan negara," katanya.

Pembentukan badan yang mengurusi tata niaga karbon diharapkan bisa mengendalikan volume karbon yang diperdagangkan. Sebab, klaim dia, data karbon yang diperdagangkan saat ini tidak bisa dideteksi.

Dia menjelaskan secara global permintaan kredit karbon diproyeksikan akan tumbuh 632 juta ton pada tahun 2030. "Dan Indonesia memiliki potensi untuk memasok 20 persen dari jumlah tersebut," katanya.

Ferry menambahkan keberadaan lembaga baru ini bisa memperkuat posisi Indonesia secara geopolitik. Selain itu lembaga ini diharapkan bisa mempermudah perorangan atau perusahaan dalam melakukan carbon offset.

Carbon offset merupakan memungkinkan perorangan dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam investasi proyek lingkungan global, seperti perlindungan hutan hujan tropis dan ekosistem terumbu karang. Sederhananya, carbon offset adalah penebusan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi karbon di satu lokasi dengan mengkompensasi emisi karbon di lokasi lain.

"Ketika ada lembaga khusus, ini tata kelola dan tata niaga karbon menjadi lebih terarah dan investasinya akan berdampak terhadap masyarakat adat dan pembangunan di kawasan pedesaan," kata Ferry.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 20 Juli 2024 dimulai dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli 2024.

Disusul, Kementerian Perdagangan atau Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.

Selanjutnya, transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Berikutnya, peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Sudaryono, politikus Gerindra yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan. Terlebih jika transisi ini masih akan dilanjutkan ke depan.

Terakhir, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non-nfrastruktur di Tanah Air dengan total nilai investasi sebesar Rp 534 triliun.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan....

<!--more-->

1. Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, Fokus Awasi Gudang Distributor dan Importir

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli 2024. Satgas akan mulai bekerja setelah terlebih dahulu merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang ditargetkan selesai pada Senin pekan depan.

“Satgas paling cepat mulai bekerja pada Selasa,” ujar Zulhas, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 20 Juli 2024.

Satgas itu telah diresmikan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Kepmendag ditandatangani Zulhas pada Kamis, 18 Juli 2024 dan mulai berlaku di hari yang sama hingga hingga 31 Desember 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Kemendag Buka Peluang Awasi Pusat Belanja lewat Satgas Barang Impor Ilegal

Kementerian Perdagangan atau Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. “Iya semua diawasi, tapi fokus kepada distributor dan importir,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat pada Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut Zulhas, segala hal yang statusnya ilegal wajib ditindak sesuai hukum di negara tersebut. Zulhas mengatakan para pedagang juga tidak perlu panik jika merasa tak bersalah. “Berdagang saja terus. (Pusat perbelanjaan) kalau diperlukan (diawasi), tapi bukan sasarannya. Kalau diperlukan informasi, kan bisa,” katanya.

Zulhas juga menyoroti kabar adanya pengawasan yang sudah berjalan di pusat-pusat perbelanjaan kendati satgas baru disahkan dan paling cepat bisa bekerja pada Selasa pekan depan. “Tapi kalau ada, tergantung tugas kementerian masing-masing. Kalau sesuai aturan, silakan saja. Tapi satgas ini baru akan bekerja, misalnya mungkin Juknis sudah selesai, Selasa saya kira sudah akan kelihatan gerakannya nanti,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kerja Sama Bank Indonesia dan Bank of Korea.....

<!--more-->

3. Kerja Sama Bank Indonesia dan Bank of Korea, Kapan Mulai Bisa Belanja di Korea dengan QRIS?

Transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara menggunakan kode QR. Ini mencakup QR Code Indonesian Standard (QRIS) dari Indonesia dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditetapkan oleh Bank of Korea (BoK).

"Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antarkedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran," kata Perry dalam keterangan resmi pada Senin lalu.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ekonom Core Beberkan Tantangan yang akan Dihadapi Sudaryono sebagai Wamentan Baru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Salah satu pejabat yang dikukuhkan adalah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Mantan asisten pribadi Prabowo tersebut mulai bekerja di kabinet di sisa akhir pemerintahan Jokowi yang tinggal menghitung bulan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi politikus Gerindra tersebut sebagai Wamentan. Terlebih jika transisi ini masih akan dilanjutkan ke depan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun....

<!--more-->

5. PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non-nfrastruktur di Tanah Air dengan total nilai investasi sebesar Rp 534 triliun.

"Total ada 53 proyek, salah satunya untuk proyek yang ada di SPAM Semarang Barat ini dan total nilai penjaminannya itu Rp 99 triliun," kata Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho dalam acara Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat di Semarang Jawa Tengah, Jumat, 20 Juli 2024.

Dia menjelaskan, total nilai investasi Rp 534 triliun itu terdiri atas Rp 471 triliun untuk nilai investasi proyek infrastruktur dan Rp 63 triliun untuk nilai investasi proyek non-infrastruktur.

Berita selengkapnya baca di sini.