JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung C1 KPK pada Kamis (31/10/2024).

Mereka menemui para anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk membahas kasus Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan kondisi lembaga antirasuah.

"Kita juga dari diskusi tentang bagaimana Pak Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK), saya pelajarin ternyata Alex ini gak seperti yang digambarkan di luar. Ada sesuatu tempus yang enggak cocok. Jadi kita masuk ke detail-detail," kata Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Saut juga mengatakan, dirinya juga membahas terkait kondisi KPK saat ini yang memiliki sejumlah masalah.

Ia mengatakan, terjadi perubahan nilai di KPK dalam beberapa tahun terakhir seperti cara komunikasi antara pimpinan dengan penyidik, dan pimpinan dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya.

"Beberapa tahun setelah kita tinggalkan gedung ini ada nilai yang berubah, itu harus diakui sehingga kemudian mau enggak mau kita harus masuk ke detail-detail," ujarnya.

Senada dengan Saut, mantan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya bertemu dengan Dewas untuk mengetahui perkembangan dari kasus Alexander Marwata.

"Kita ingin mengetahui perkembangan (kasus) Pak Alex, salah satu pimpinan yang sekarang sudah sampai mana. Perlu juga penjelasan," kata Basaria.

Selain itu, Basaria mengatakan, mantan Pimpinan KPK memberikan semangat kepada Dewas yang terus bekerja di sisa masa jabatannya.

"Jadi kita datang ke sini memberi semangat juga kepada rekan-rekan yang masih bekerja. Ya kita sifatnya hanya memberikan masukan," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dengan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Ia yakin Dewas akan obyektif dan profesional menindaklanjuti pelaporan tersebut.

Tessa mengatakan, melihat pada Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, berkenaan dengan nilai integritas telah diatur rambu-rambu kapan seseorang insan KPK masih dapat berhubungan dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, yaitu, ketika hubungan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.

"Sebagaimana telah dijelaskan bapak Alexander Marwata bahwa, pertemuan tersebut didasari alasan karena ED akan melaporkan adanya dugaan TPK," kata dia.

Ia mengatakan, menerima laporan awal dugaan tindak pidana korupsi merupakan perintah jabatan bagi setiap insan KPK, karena dalam setiap insan KPK terkandung kewajiban untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Termasuk memfasilitasi penerimaan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi, dan kemudian meneruskan laporan tersebut kepada pihak yang berwenang di KPK apakah merupakan kewajiban bagi setiap insan KPK. Hal inilah yang akan diuji oleh Dewan Pengawas," ujarnya.

Tessa mengatakan, dengan memahami aturan Dewas tersebut, serta didorong oleh pemahaman akan tugas jabatan bahwa laporan yang akan diberikan ED tidak boleh diabaikan, Alexander bersedia menerima laporan tersebut.

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan Dewas yakni dengan memberitahukan kepada Pimpinan yang lain serta didampingi oleh Pegawai pada bidang pengaduan masyarakat dan accounting forensic," ucap dia.

JAKARTA, investor.id - Sejumlah eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/10/2024). Kedatangan mereka kali ini untuk membahas bersama pimpinan saat ini soal penguatan KPK di waktu mendatang.

Eks Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan, hari ini ada undangan seluruh angkatan KPK dari yang pertama sampai angkatan dia. Karena KPK periode sekarang akan selesai bertugas, sehingga mengumpulkan eks KPK untuk kebutuhan periode selanjutnya.

“Jadi kita ini dalam rangka masukan-masukan penguatan ya bagaimana penguatan KPK masa depan,” kata Basaria Panjaitan saat dijumpai usai pertemuan.

Diungkapkan Basaria, pertemuan tersebut diikuti oleh pimpinan KPK saat ini yaitu Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango hingga komisioner KPK, Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.

Basaria menyampaikan pertemuan ini turut membahas soal masukan apa saja yang dapat disampaikan KPK ke pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia menekankan, KPK harus siap mendukung komitmen Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Kita memberikan masukan kepada KPK berikutnya nanti. Mereka harus semakin kuat, semakin kompak, harus mendukung statement dari presiden kita Pak Prabowo yang menyatakan berantas korupsi sampai ke mana pun akan dikejar. Jadi mereka harus siap dengan itu. Kira-kira secara garis besar itu yang kita masukan,” ujar Basaria. 

Dalam kesempatan yang sama, eks Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengungkapkan ketika pertemuan tersebut, dia menegaskan pentingnya Prabowo menaruh atensi terhadap indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Dia pun mengaku masih optimistis atas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia untuk waktu mendatang.

“Prabowo harus tegas mau indeks persepsi korupsi berapa ketika dia berakhir memerintah Indonesia, tadi saya menyampaikan itu. Jadi kalau sekarang indeks persepsi korupsi Indonesia 34 sangat kompleks, kira-kira Pak Prabowo ini mau enggak 60 atau 50 di atas Malaysia, indeks persepsi korupsi. Jadi KPI-nya harus jelas, key performance indicators-nya gitu. Itu yang saya sampaikan,” ucap Saut.

Saut juga meyakini, akan ada gaya pemberantasan korupsi yang berbeda dalam pemerintahan kali ini. Dia berharap perbedaan gaya tersebut dapat menyelesaikan permasalahan korupsi yang sudah berlangsung lama. 

“Ada style yang berbeda. Pasti akan ada style yang berbeda, strategi berbeda, mungkin strukturnya juga berbeda karena nilai yang di kepala beliau untuk berantas korupsi pasti beda juga dengan 10 yang terakhir. Udah jelas kok, statement-nya jelas,” tutur Saut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News