JAKARTA, investor.id - Sejumlah eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/10/2024). Kedatangan mereka kali ini untuk membahas bersama pimpinan saat ini soal penguatan KPK di waktu mendatang.

Eks Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan, hari ini ada undangan seluruh angkatan KPK dari yang pertama sampai angkatan dia. Karena KPK periode sekarang akan selesai bertugas, sehingga mengumpulkan eks KPK untuk kebutuhan periode selanjutnya.

“Jadi kita ini dalam rangka masukan-masukan penguatan ya bagaimana penguatan KPK masa depan,” kata Basaria Panjaitan saat dijumpai usai pertemuan.

Diungkapkan Basaria, pertemuan tersebut diikuti oleh pimpinan KPK saat ini yaitu Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango hingga komisioner KPK, Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.

Basaria menyampaikan pertemuan ini turut membahas soal masukan apa saja yang dapat disampaikan KPK ke pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia menekankan, KPK harus siap mendukung komitmen Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Kita memberikan masukan kepada KPK berikutnya nanti. Mereka harus semakin kuat, semakin kompak, harus mendukung statement dari presiden kita Pak Prabowo yang menyatakan berantas korupsi sampai ke mana pun akan dikejar. Jadi mereka harus siap dengan itu. Kira-kira secara garis besar itu yang kita masukan,” ujar Basaria. 

Dalam kesempatan yang sama, eks Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengungkapkan ketika pertemuan tersebut, dia menegaskan pentingnya Prabowo menaruh atensi terhadap indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Dia pun mengaku masih optimistis atas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia untuk waktu mendatang.

“Prabowo harus tegas mau indeks persepsi korupsi berapa ketika dia berakhir memerintah Indonesia, tadi saya menyampaikan itu. Jadi kalau sekarang indeks persepsi korupsi Indonesia 34 sangat kompleks, kira-kira Pak Prabowo ini mau enggak 60 atau 50 di atas Malaysia, indeks persepsi korupsi. Jadi KPI-nya harus jelas, key performance indicators-nya gitu. Itu yang saya sampaikan,” ucap Saut.

Saut juga meyakini, akan ada gaya pemberantasan korupsi yang berbeda dalam pemerintahan kali ini. Dia berharap perbedaan gaya tersebut dapat menyelesaikan permasalahan korupsi yang sudah berlangsung lama. 

“Ada style yang berbeda. Pasti akan ada style yang berbeda, strategi berbeda, mungkin strukturnya juga berbeda karena nilai yang di kepala beliau untuk berantas korupsi pasti beda juga dengan 10 yang terakhir. Udah jelas kok, statement-nya jelas,” tutur Saut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Tinggal di negara yang bebas korupsi jelas menjadi dambaan setiap orang di dunia. Di tengah banyaknya masalah yang ada, masih ada cukup banyak negara yang terbilang cukup bersih dari korupsi.

Mengutip data Transparency International yang dirilis awal tahun 2024 telah menunjukkan daftar teratas negara paling bebas korupsi di dunia.

Melalui proses penilaian sepanjang tahun 2023, Denmark akhirnya ditetapkan sebagai negara dengan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) terbesar.

Tahun lalu Transparency International meneliti 180 negara di seluruh dunia. Skala 0-100 diberikan sebagai hasil penilaian.

Semakin tinggi angka indeks yang diberikan, maka akan semakin rendah persepsi tingkat korupsi di negara tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka menunjukkan bahwa negara itu semakin akrab dengan korupsi.

Berikut adalah 10 negara paling bersih dari korupsi di dunia:

1. Denmark

Denmark untuk saat ini ada di peringkat pertama dalam daftar negara paling bersih dari korupsi. Denmark mencatat nilai 90 dalam indeks CPI.

2. Finlandia

Bebas korupsi sepertinya juga membuat Finlandia jadi negara paling bahagia di dunia. Saat ini Finlandia mendapatkan nilai 87 dalam indeks CPI.

3. Selandia Baru

Negara tetangga Australia ini juga cukup bersih dari korupsi. Data menunjukkan bahwa Selandia Baru mendapatkan skor 85 dalam indeks CPI.

4. Norwegia

Berikutnya masih dari kawasan Nordik. Norwegia saat ini masih ada di daftar teratas sebagai negara bebas korupsi dengan nilai 84 dalam indeks CPI.

5. Singapura

Singapura adalah satu-satunya negara Asia dalam daftar 10 teratas negara paling bebas korupsi. Negara kecil ini mencatat nilai 83 berdasarkan indeks CPI.

6. Swedia

Swedia menambah daftar panjang negara Nordik yang masuk daftar ini. Dalam penilaian terbaru, Swedia mendapatkan nilai 82 dalam indeks CPI.

7. Swiss

Di posisi ketujuh ada negara Eropa lain, yaitu Swiss. Untuk sementara Swiss mendapatkan nilai yang sama dengan Swedia dalam indeks CPI, yaitu 82.

8. Belanda

Masih dari Eropa, Belanda juga jadi salah satu negara paling bersih menurut penilaian Transparency International. Nilai yang didapatkan adalah 79.

9. Jerman

Tak jauh dari Belanda, ada Jerman yang juga masuk daftar ini. Jerman saat ini mendapatkan nilai 78 dalam indeks CPI.

10. Luksemburg

Luksemburg jadi negara terakhir dalam daftar ini. Negara kecil yang jadi tetangga Jerman ini mendapatkan nilai indeks CPI 78, sama seperti Jerman.

Jakarta, ID – Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) masyarakat Indonesia pada 2024 menurun. Penurunan ini disebabkan melemahnya indeks persepsi dan indeks pengalaman masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, masyarakat Indonesia pada 2024 di angka 3,85 poin yang jika berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2024 masih berada 0,29 poin di bawah target.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan tak berminat untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2024–2029. Sehingga Nawawi memilih tidak mendaftar untuk capim hingga di hari terakhir.

"Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Nawawi mengungkapan dirinya ogah mendaftar lantaran merasa permasalahan di lembaga antirasuah sudah segudang. Tapi mantan hakim tersebut tak menjelaskan permasalahan apa yang membuatnya jera jadi pimpinan KPK.

"Terlalu banyak 'persoalan' di lembaga ini," ujar Nawawi.

Nawawi menyentil permasalahan di KPK tak hanya soal pimpinannya. Nawawi seolah mensinyalkan permasalahan di KPK kian kompleks.

"Itu bukan hanya soal pimpinan," ujar Nawawi.

Tercatat, Nawawi Pomolango dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai Ketua Sementara KPK menggantikan Firli Bahuri pada 27 November 2023. Nawawi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019–2023.

Berbeda dengan Nawawi, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron yang tengah menjabat sebagai pimpinan KPK ingin ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2024—2029. Padahal keduanya pernah terjerat skandal dugaan pelanggaran etik.

"Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya mendaftarkan diri untuk menjadi Capim KPK untuk periode 2024-2029. Berharap ridho dan perlindungan Allah SWT semoga terpilih pimpinan yang terbaik untuk pemberantasan (korupsi) di Indonesia," kata Ghufron saat dikonfirmasi dari Jakarta lewat pesan singkat, Senin.

Dalam pesannya Ghufron juga mengajak semua pihak yang berintegritas dan menginginkan Indonesia bebas korupsi untuk maju dan mendaftarkan diri sebagai Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029. "Semakin banyak peserta akan semakin besar kemungkinan terpilih yang terbaik," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan korupsi tidak bisa diberantas tanpa tindakan nyata dan salah satu langkah menuju Indonesia bebas korupsi adalah dengan mendaftar menjadi pimpinan KPK untuk memimpin langsung perang melawan korupsi di Tanah Air.

"Karena itu Saya berharap dan mengundang segenap warga terbaik bangsa Indonesia untuk turut menjadi peserta seleksi pimpinan KPK periode 2024-2029. Tunjukkan komitmen dan dedikasi dalam pemberantasan korupsi dengan menjadi calon pimpinan KPK, korupsi tak akan habis tanpa turun gelanggang melakukan pemberantasan salah satunya dengan menjadi pimpinan KPK," tuturnya.

Diketahui mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mendaftarkan diri seleksi capim KPK pada hari terakhir. Empat mantan penyidik KPK yang dipecat pada era kepemimpinan Firli Bahuri juga mendaftar.

"Saat publik memanggil untuk membenahi KPK, memperkuat pemberantasan korupsi, sebagai warga negara saya harus bersiap," kata Sudirman setelah resmi mendaftar dan dinyatakan sah sebagai peserta seleksi Capim KPK, Senin (15/7/2024).

Sudirman mengingat sejak usia sekolah merasa terus diurus oleh negara. Sudirman memang mendapat beasiswa penuh selama kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Sudirman pun pernah diberi tugas dan peran-peran penting dalam karir profesionalnya.

"Oleh sebab itu, ketika panggilan tugas publik datang, kita harus bersiap. Preferensi dan kepentingan pribadi harus disisihkan," ujar Sudirman.

Sudirman juga mengapresiasi para sahabatnya yang membantu dalam menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengikuti proses seleksi tersebut.

"Sehingga dengan cepat seluruh syarat-syarat sudah dapat dipenuhi. Tentu ini sebagai bentuk kesungguhan niat baik dalam berkontribusi baik membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih maupun pembenahan KPK," ujar Sudirman.

Ketua Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) Praswad Nugraha mengatakan ada empat mantan pegawai KPK yang ikut mendaftar dalam seleksi capim KPK periode 2024-2029. "Empat orang anggota IM57 mendaftar Capim KPK hari ini," kata Praswad saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Praswad, yang merupakan mantan penyidik KPK, menerangkan empat mantan pegawai KPK tersebut yakni mantan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Herry Muryanto dan mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono. Kemudian mantan Kepala Training Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Hotman Tambunan dan mantan Kabag Rumah Tangga KPK Arien Marttanti Koesniar.

Lebih lanjut dia mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi pendorong keempat mantan pegawai KPK tersebut mendaftar sebagai Capim KPK. Yang pertama adalah banyaknya pimpinan KPK yang terjerat dengan pelanggaran kode etik, salah satunya adalah mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan.

Hal yang kedua adalah banyaknya penyidik, petugas rutan, yang juga melakukan pemerasan terhadap saksi dan keluarga tahanan, sedangkan faktor pendorong ketiga adalah tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK sampai ke titik terendah.

Adapun pada indeks persepsi korupsi di tingkat Asia Tenggara pada 2023, Indonesia berada di posisi keenam. Peringkat tersebut masih sama seperti tahun sebelumnya.

Selain indeks persepsi korupsi yang naik-turun hingga akhirnya stagnan, KPK juga dihadapkan dengan tingkat kepercayaan publik yang merosot. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada 4-5 April 2024, KPK menempati posisi ketujuh dengan sebanyak 47,6 persen responden memilih cukup percaya dengan lembaga tersebut. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kepercayaan lembaga lainnya, salah satunya adalah TNI, yang menempati urutan nomor satu dengan 65,3 persen responden menyatakan cukup percaya.