REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengatakan, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut memutus perkara uji materi Undang-Undang Pilkada terkait syarat usia calon kepala daerah yang tengah bergulir di MK. Hal itu disampaikan oleh Saldi dalam sidang lanjutan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (25/7/2024). Saldi mengatakan, Anwar Usman telah mendeklarasikan keinginannya itu di dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“RPH beberapa waktu yang lalu itu sudah mendengar langsung dari Yang Mulia Anwar Usman. Jadi, ini bukan diminta siapa-siapa, beliau tidak akan ikut memutus yang berkaitan dengan syarat usia ini,” kata Saldi.

Saldi merasa perlu menyampaikan sikap Anwar Usman tersebut agar semua pihak tidak curiga kepada mantan Ketua MK itu. “Jadi ini perlu disampaikan agar semua pihak tidak menaruh rasa curiga. Jadi beliau sudah declare (menyatakan) di RPH bahwa tidak akan ikut memutus,” ucap Saldi.

Sidang lanjutan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 itu dipimpin oleh Saldi dengan didampingi Hakim Konstitusi Arsul Sani dan M. Guntur Hamzah. Agenda persidangan ialah perbaikan permohonan.

Pada mulanya, A. Fahrur Rozi selaku pemohon I menyampaikan permohonan provisi agar Anwar Usman memeriksa dan memutus perkara yang ia ajukan. Menurut dia, Anwar Usman memiliki ikatan keluarga dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang berpotensi maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Kaesang, kata dia, merupakan keponakan dari Anwar Usman.

“Pemohon mengajukan hak ingkar terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman dan meminta dengan hormat agar Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan kesadaran diri mengundurkan diri atau tidak diikutsertakan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan terhadap perkara a quo,” kata Fahrur.

Namun, karena Anwar Usman telah menyatakan tidak akan ikut memutus perkara uji materi UU Pilkada yang berkaitan dengan syarat usia, imbuh Saldi, maka permohonan provisi pemohon sudah tidak relevan.

“Artinya, yang saudara mintakan provisi itu menjadi tidak relevan lagi,” ujar Saldi.

Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta A. Fahrur Rozi dan mahasiswa Podomoro University Anthony Lee. Para pemohon mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Mereka ingin syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK agar memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf e menjadi: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjalankan amar Putusan Mahkamah Agung soal batas usia minimum calon kepala daerah sebagaimana dalam Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Komisioner KPU Idham Holik menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi II DPR secara tertulis.

Idham menjelaskan putusan MA nomor 23 P/HUM/2024 yang mengatur batas usia minimum ini merupakan putusan dari lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang sifatnya inkrah. KPU sebagai lembaga penyelenggara hanya mengikuti putusan tersebut.

“Sehingga KPU berkonsultasi secara tertulis (dengan DPR), pasca KPU mengundangkan peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024, KPU juga menyampaikan surat kembali permohonan konsultasi,” kata Idham dalam tayangan Metro TV, Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga:Jokowi Berhentikan dengan Tidak Hormat Hasyim Asy'ari

Idham mengatakan, konsultasi tertulis juga disampaikan kepada DPR setelah KPU mengundangkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Idham menyebut, KPU telah berkonsultasi dengan pimpinan Komisi II DPR dan juga pihak-pihak terkait lainnya, sehingga tidak bisa melakukan banyak hal.

“Jadi pada dasarnya prosedur kewajiban KPU untuk melakukan konsultasi sebagaimana putusan Mahkamah Agung itu sudah kami tempuh dan kami juga mengapresiasi kebijakan pimpinan komisi II,” ujar Idham.

Idham melanjutkan KPU memang didesak oleh waktu untuk segera mengundangkan Putusan MA soal batas usia minimum kepala daerah. Hal ini karena KPU memiliki tugas untuk melakukan bimbingan kepada anggota di tingkat penyelenggara.

“KPU harus melakukan bimbingan teknis kepada KPU daerah penyelenggara Pilkada. 508 kabupaten kota penyelenggara pilkada, dan 37 KPU provinsi atau KIP Aceh menyelenggarakan Pilkada,” tutur Idham.





(END)

Jakarta: Komisi II DPR akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) buntut penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. KPU dinilai tak berkonsultasi.

"Kita akan memanggil KPU untuk menjelaskan terkait PKPU yang dimaksud," kata Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Mardani memastikan KPU akan dipanggil sebelum masa persidangan DPR berakhir. DPR akan kembali reses mulai 12 Juli 2024.
"Sebelum 11 Juli kan terakhir (masa persidangan) kami," ucap Mardani.

Ketua DPP PKS menekankan bahwa KPU sebagai eksekutif mestinya berkonsultasi terlebih dahulu ke legislatif secara langsung. Konsultasi tidak melalui tertulis.

"Kami Komisi II tetap bersikeras agar konsultasi tidak tertulis tapi bertemu langsung," tegas Mardani.

Baca juga: Pilkada Sudah Dekat, Pergantian Seluruh Komisioner KPU Dinilai Bakal Repot

KPU RI resmi mengakomodir putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait perubahan tafsir usia minimum calon kepala daerah, melalui PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Beleid itu terkait calon gubernur dan wakil gubernur wajib berusia 30 tahun dihitung sejak pelantikan.

PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota itu resmi diundangkan, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam Pasal 14 ayat 2 huruf d, calon gubernur dan wakil gubernur wajib berusia paling rendah 30 tahun, serta calon bupati dan wakil bupati wajib berusia minimum 25 tahun.

"Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota," bunyi Pasal 14 ayat 2 huruf d.

Pada Pasal 15, KPU menyebutkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur wajib berusia 30 tahun terhitung sejak pelantikan. Hal itu sebagai upaya KPU dalam mengakomodir putusan MA.

"Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih," bunyi Pasal 15.

(END)

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui saat ini belum menentukan kapan penentuan waktu pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. KPU masih menunggu arahan lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hal tersebut.

“Kami sedang berkonsolidasi, diskusi dengan teman-teman Kemendagri. Secara teknis juga nanti akan sangat berkepentingan untuk penentuan di teknis pelantikan dari kepala daerah,” kata Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin di Kantor KPU, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Sejauh ini, Afif belum menjelaskan lebih lanjut hasil diskusi antara KPU dan Kemendagri terkait penentuan waktu pelantikan kepala daerah terpilih pada pilkada 2024. Dia memastikan penentuan waktu pelantikan itu akan diinformasikan segera kepada publik.
“Nanti, kelanjutan hasil yang kita diskusikan, kita komunikasikan dengan para pihak akan kita sampaikan,” ucap Afif.

Baca juga:Pengamat Sebut Putusan MA soal Syarat Usia Cakada Aneh, Tapi Harus Dihormati

Anggota KPU sekaligus Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU August Mellaz menyampaikan waktu pelantikan itu akan menjadi dasar penghitungan soal terpenuhi atau tidaknya batas usia minimum calon kepala daerah. Namun hal itu bukan menjadi kewenangan KPU.

“Soal batas waktu pelantikan segala macam itu, bukan wilayah KPU. Makanya hari ini, ada koordinasi antara kami, KPU dan Kemendagri,” kata August.





(END)