Bisnis.com, JAKARTA — Premiasuransi jiwa pada kuartal IV/2024 ini diprediksi tidak akan mengalami pertumbuhan signifikan dibanding pertumbuhannya hingga kuartal III/2024.

Hingga September 2024, premi asuransi jiwa tercatat tumbuh 2,73% (year on year/YoY) menjadi Rp135,64 triliun. Analis senior bidang perasuransian Irvan Rahardjo mengatakan setidaknya ada tiga alasan mengapa pertumbuhan premi asuransi jiwa tidak akan jauh berbeda.

"Pertama adalah kinerja unit-linked yang tidak lagi semoncer dua hingga tiga tahun yang lalu akibat regulasi SEOJK [Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor] 5/2022 tentang Unit-Linked yang semakin ketat dan menuntut transparansi dan syarat permodalan yang lebih berat," kata Irvan kepada Bisnis, Minggu (3/11/2024).

Faktor kedua menurutnya adalah kasus-kasus gagal bayar asuransi jiwa yang belum terselesaikan dinilai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi jiwa.

"Faktor ketiga adalah pasar modal yang stagnan beberapa waktu terakhir akibat tidak ada katalis positif, termasuk kabinet baru tidak membawa sentimen positif akibat ruang fiskal yang sempit," tegasnya.

Menurut Irvan, tantangan khusus yang dihadapi asuransi jiwa yang tidak dialami oleh industri asuransi umum adalah dari faktor lesunya lini bisnis unit-linked atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PADYI).

Pada semester I/2024, premi unit-linked tercatat sebesar Rp36,68 triliun, mengalami kontraksi 13,8% (YoY) dibandinhkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp42,56 triliun.

"Tantangan khusus asuransi jiwa di sisa akhir tahun ini adalah membalikkan kembali kinerja asuransi unit-linked setelah asuransi melakukan konsolidasi dan penyesuaian dengan regulasi baru SEOJK nomor 5/2022 yang sangat ketat sebagai koreksi praktik bisnis misseling oleh agen selama ini," ujarnya.

Jakarta: Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) meminta Michael Steven selaku pendiri Kresna Group dan seluruh direksi untuk bertanggung jawab kepada para pemegang polis. Meski begitu, pemegang polis tidak mendukung proses subordinasi loan yang diajukan oleh manajemen

Salah satu pemegang polis Kresna Life, Ferdinan Petro Simanjuntak mengatakan, proses subordinasi loan yang diajukan oleh manajemen Asuransi Jiwa Kresna sangat merugikan nasabah. Para pemegang polis juga mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk selalu melindungi nasabah.

"Kami juga minta pertanggungjawaban kepada Michael Steven serta seluruh direksi Asuransi Jiwa Kresna untuk menyelesaikan tanggung jawabnya kepada para pemegang polis," ujar Ferdinan saat menyambangi kantor OJK di Jakarta dilansir, Kamis, 15 Agustus 2024.
Ferdinan membeberkan, kedatangannya ke OJK untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan regulator terkait perkembangan likuidasi kasus gagal bayar Kresna Life. Saat ini likuidasi sedang berlangsung dan diusahakan rampug secepatnya untuk mempercepat penyelesaian pembayaran klaim kepada pemegang polis.

"Kepada pihak kepolisian kami minta untuk segera menangkap Michael Steven yang sudah buron dan seluruh direksi agar bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami nasabah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Ferdinan juga mendukung upaya hukum yang dilakukan OJK kepada Kresna Life melalui pengajuan kasasi. Menurutnya, hal ini dilakukan demi melindungi konsumen, khususnya para pemegang polis yang telah dirugikan oleh manajemen Kresna Life.

Sebagai informasi, pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas. Meski begitu, Michael Steven masih dapat memenangkan gugatan terhadap OJK dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Baca juga: Apa Itu Beneficial Owner pada Kasus Kresna Life? Ini Penjelasannya

Pengamat Hukum Denny Indrayana menyebut, ada sejumlah ketentuan peraturan perundangan-undangan yang bisa digunakan untuk menjerat pemilik manfaat sebagai pelaku kejahatan korporasi. Dua diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019.

“Pemegang saham itu bukan hanya atas nama yang ada di dalam anggaran dasar, tapi dia bisa jadi tidak muncul dalam anggaran dasar dan manfaatnya dia terima,” katanya dalam InfobankTalknews.

Ia menyebut, sebenarnya modus penerima manfaat sudah diantisipasi. Sayangnya, tidak sedikit oknum penegak hukum yang tidak paham, tutup mata, atau bahkan mengenyampingkan ketentuan tersebut. Michael Steven sebagai buron uga semestinya diberikan pengetatan dalam melakukan upaya hukum.

“Dalam kajian ilmu hukum yang telah diperbincangkan secara global, dikenal doktrin fugitive disentitlement, yaitu konsep untuk membatasi hak “penjahat” dalam melakukan pembelaan hukum pada situasi tertentu. Bila mencermati ketentuan domestik, Mahkamah Agung telah menetapkan sejumlah surat edaran yang mengandung pembatasan hak bagi buronan, misalnya larangan bagi DPO untuk mengajukan upaya praperadilan dalam SEMA 1/2018,” jelasnya.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor lapangan usaha asuransi dan dana pensiun (dapen) kuartal II/2024 mengalami kontraksi 2,98% dari Rp25,65 triliun pada Juni 2023 menjadi Rp24,88 triliun pada Juni 2024.

Pengamat Asuransi Wahyudin Rahman pun menjelaskan penyebab terjadinya kontraksi nilai PDB atas dasar harga konstan di sektor lapangan usaha asuransi dan dana pensiun pada kuartal II tahun ini.

Menurutnya, beberapa faktor penyebabnya adalah pengaruh ekonomi global dan domestik, seperti inflasi, berdampak menggerus daya beli masyarakat.

"Kemudian juga kenaikan suku bunga yang berdampak pada biaya investasi premi dan PAYDI. Lalu fakor fluktuasi pasar yang tidak stabil mengurangi nilai aset yang dikelola peruahaan asuransi dan dapen," kata Wahyudin kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Penyebab lainnya, lanjut dia, adalah perubahan perilaku konsumen akibat ketidakpercayaan karena berbagai kasus gagal bayar dan fraud yang ada di industri asuransi dan dapen, serta daopsi teknologi dan rendahnya kesadaran berasuransi.

Kemudian penyebab terakhir, menurutnya adalah perubahan regulasi yang semakin ketat terhadap modal, cadangan, solvabilitas serta pajak dan insentif lainnya.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) tersebut juga menjelaskan bahwa saat ini industri asuransi dan dapen sedang berada dalam masa transisi dengan tantangan yang cukup kompleks, termasuk kebutuhan untuk beradaptasi dengan digitalisasi, perubahan demografis, dan tuntutan konsumen serta krisis kepercayaan.

"Beberapa Perusahaan asuransi mungkin menghadapi kesulitan likuiditas atau tekanan profitabilitas dan isu merger dan pengalihan pemegang saham serta kasus fraud yang melanda dapen," ujarnya.

Wahyudin melanjutkan, setidaknya ada empat langkah agar lapangan usaha asuransi dan dapen keluar dari potensi resesi.

Pertama, yakni dengan diversifikasi produk dan inovasi. Dia mengatakan industri dapat mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini, seperti asuransi berbasis digital, green economy dan berbasis demografi, kemudahan layanan akseptasi dan klaim.

Kedua, dengan penguatan modal secara bertahap dan manajemen risiko yang lebih baik. Ketiga, adalah dengan efisiensi operasional dengan memanfaatkan teknologi dan otomasi.

"Keempat, kolaborasi. Membentuk kemitraan strategis dengan ekosistem dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan produk-produk inovatif serta berkolaborasi dengan regulator dan pemerintah untuk mencari solusi terhadap tantangan regulasi dan kebijakan yang ada," pungkasnya.

Adapun kontraksi PDB atas dasar harga konstan sektor lapangan usaha asuransi dan dapen pada Juni 2024 sebesar 2,98% merupakan kontraksi terbesar sejak periode sebelum pandemi Covid-19 atau pada 2019.

PDB atas dasar harga konstan lapangan usaha asuransi dan dapen pada kuartal II/2019 naik 4,23% menjadi Rp24,02 triliun. Kemudian pada kuartal II/2020 naik 7,29% menjadi Rp25,77 triliun, selanjutnya pada kuartal II/2021 mengalami kontraksi 0,09% menjadi Rp25,75 triliun.

Berikutnya pada kuartal II/2022 kembali mengalami kontraksi 1,70% menjadi Rp25,31 triliun, kemudian pada kuartal II/2023 mengalami kenaikan 1,33% menjadi Rp25,65 triliun, dan pada kuartal II/2024 ini tercatat kontraksi kembali sebesar 2,98% menjadi Rp24,88 triliun.

Jakarta: Pemilik Kresna Group Michael Steven dinilai sengaja menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management. Hal ini dilakukan Michael Steven sebagai modus agar kejahatannya terlindungi.

Pengamat Hukum Denny Indrayana menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai ultimate beneficial owner. Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun ia melakukan serangkaian intervensi.

Denny mengatakan, ultimatebeneficial owner merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap. Michael Steven melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.
"Memang beneficial owner kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Yang ditangkap nanti namanya disitu sopir, orang enggak jelas," ujar Denny kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga: OJK Cabut Izin Usaha Kresna Life

Untuk menyeret para ultimate beneficial owner ini, menurut Denny, sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar.

Namun sayangnya, ia mengungkapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar sehingga dia tidak bertanggung jawab.

"Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK. Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini," tegas Denny.

(END)