KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan kesiapannya mendukung rencana pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan atau rendah sulfur di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kantor Pertamina Patra Niaga Marketing Operation Manager (MOR) VII, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/9/2024).

"Kami siap dukung. Tentunya menunggu peraturan menteri untuk mendukung BBM ramah lingkungan tersebut," ujar anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (22/9/2024).

Yapit menambahkan, BPH Migas akan menyiapkan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan agar penyaluran BBM ramah lingkungan dapat menjadi bagian dari program BBM bersubsidi atau kompensasi pemerintah.

Terkait agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Yapit meminta badan usaha penugasan untuk menjaga pasokan BBM dengan baik.

"Akan ada mobilitas luar biasa. Kami berharap, penghitungan prognosis sampai dengan akhir 2024 sudah memperhitungkan agenda nasional tersebut,” ucapnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris yang hadir dalam kunjungan tersebut turut menyoroti komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan net zero emission (NZE) pada 2060.

Andi menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memaksimalkan penggunaan energi bersih dalam negeri, termasuk melakukan substitusi BBM ke bahan bakar nabati (BBN) bioenergi, seperti biodiesel dan bioetanol.

"Substitusi ke bioenergi merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk mengurangi impor BBM dan sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan di Indonesia," jelasnya.

Andi pun berharap, badan usaha penugasan dapat bertransformasi sesuai arah perkembangan energi global serta kebijakan pemerintah yang fokus pada pengembangan dan pemanfaatan energi bersih dan rendah karbon.

Sebagai informasi, kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dan beberapa anggota Komisi VII DPR RI lain.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mustika Pertiwi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, serta Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Andi Eka Prastia juga turut hadir.

IDXChannel - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu yang dibahas yaitu kesiapan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur atau BBM ramah lingkungan.

Dalam pertemuan itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra menyatakan dukungan terhadap rencana pemanfaatan BBM ramah lingkungan tersebut.

“Kami (BPH Migas) siap support. Tentunya menunggu Peraturan Menteri untuk mendukung BBM ramah lingkungan tersebut. Peraturan-peraturan yang menjadi ranah BPH Migas akan kami siapkan dan keluarkan agar penyaluran BBM ramah lingkungan tersebut dapat menjadi bagian dari BBM yang diberikan subsidi/kompensasi oleh Pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/9/2024).

Lebih lanjut, Yapit juga mengatakan BPH Migas meminta badan usaha penugasan agar dapat menjaga pasokan BBM dengan baik saat pelaksanaanagenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang

“Akan ada mobilitas yang luar biasa. Kami harap dalam menghitung prognosa sampai dengan akhir tahun 2024 itu sudah memperhitungkan agenda nasional tersebut,” tuturnya..

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengutarakan, sebagai salah satu negara yang melakukan ratifikasi Paris Agreement dan adanya komitmen pada net zero emission (NZE) di tahun 2060, Pemerintah Indonesia berupaya memaksimalkan penggunaan energi bersih dalam negeri, di antaranya melakukan substitusi BBM ke Bahan Bakar Nabati (BBN) bioenergi, seperti biodiesel dan bioetanol.

"Subsitusi ke bioenergi merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah untuk mengurangi impor BBM, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan di Indonesia,” ujarnya.

Andi berharap badan usaha penugasan dapat bertransformasi sesuai arah perkembangan energi global dan kebijakan Pemerintah saat ini, yang mengarah pada pengembangan dan pemanfaatan energi bersih dan rendah karbon.

Kegiatan ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding, Bambang DH, Muhammad Ridwan Hisjam, Mulyanto, Ribka Tjiptaning Proletariyati, dan Rico Sia. Hadir juga Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mustika Pertiwi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, serta Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Andi Eka Prastia.

(Febrina Ratna)

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina buka suara terkait penilaian bahwa bahan bakar minyak (BBM) Pertamax RON 92 termasuk kotor karena kandungan sulfur yang tinggi. Pertamina Patra Niaga menegaskan, Pertamax RON 92 adalah BBM berkualitas yang sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), termasuk mengenai kandungan sulfurnya.

Isu mengenai kandungan sulfur Pertamax mengemuka setelah Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Rachmat Kaimuddin dalam diskusi dengan media mengatakan bahwa kandungan sulfur Pertamax adalah 400 ppm (part per million) dan menyebut standar sulfur internasional harusnya di 50 ppm.

Menanggapi hal itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan bahwa kandungan sulfur 400 ppm adalah batas maksimal dalam BBM RON 92 yang ditetapkan oleh Ditjen Migas. Ketetapan ini, jelas dia, berlaku untuk semua BBM RON 92 yang dijual di Indonesia, baik Pertamax yang diproduksi Pertamina maupun BBM dengan RON setara yang dijual badan usaha lain.

Khusus Pertamax, kata Heppy, kandungan sulfurnya malah jauh di bawah batas yang ditetapkan Ditjen Migas tersebut. "Kami pastikan seluruh produk BBM Pertamina memenuhi ketentuan yang berlaku. Bahkan kandungan sulfur Pertamax masih jauh di bawah 400 ppm, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," tegas Heppy, Kamis (19/9/2024).

Heppy menerangkan, hasil kandungan sulfur Pertamax tersebut diperoleh dari hasil uji kualitas yang pernah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas Ditjen Migas Kementerian ESDM. "Pengujian dilakukan untuk BBM RON 92 baik dari Pertamina maupun badan usaha lainnya. Untuk Pertamax, hasilnya kandungan sulfurnya masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan Ditjen Migas," tandasnya.

Terkait BBM dengan sulfur 50 ppm yang sesuai standar Internasional, lanjut Heppy, Pertamina Patra Niaga juga sudah sejak lama menyediakan produk bahan bakar dengan standar Euro 4 dan kandungan sulfur 50 ppm di SPBU-SPBU Pertamina. "Produk Pertamina Dex, Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95 sudah lama tersedia di SPBU. Ketiganya merupakan BBM dengan standar Euro 4 dan kandungan sulfur 50 ppm. Silakan masyarakat menentukan pilihan BBM yang diinginkan," tutupnya.

Penyaluran pertama SAF menandai Indonesia dapat beradaptasi dengan tuntutan bauran energi industri penerbangan internasional

Badung, Bali (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperluas distribusi secara global avtur terbarukan (Sustainable Aviation Fuel /SAF) yang diserap maskapai penerbangan Australia untuk menekan emisi karbon.

“Penyaluran pertama SAF menandai Indonesia dapat beradaptasi dengan tuntutan bauran energi industri penerbangan internasional,” kata Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya di sela Bali International Airshow di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Rabu.

Menurut dia, SAF yang diproduksi BUMN minyak dan gas bumi tersebut memadukan 38,43 persen berasal dari minyak jelantah dan 61,57 persen adalah avtur yang berasal dari fosil sehingga berkontribusi mengurangi emisi karbon.

SAF yang disalurkan itu sudah mengacu kerangka sertifikasi karbon dan berkelanjutan internasional (ISCC) untuk skema pengurangan dan penebusan karbon dalam aviasi internasional (Corsia) dan energi terbarukan di Uni Eropa (RED-EU).

Selain itu, lanjut dia, SAF telah memenuhi standar internasional yang diatur oleh Asosiasi Pengujian dan Material Amerika (ASTM) dan terjamin aman karena memenuhi syarat Corsia (CEF) yang dapat diklaim kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

SAF yang diproduksi dari limbah itu diolah di kilang bersamaan dengan bahan bakar fosil untuk menghasilkan bahan bakar sintetis rendah karbon, mengurangi emisi karbon hingga 84 persen dibandingkan bahan bakar jet konvensional, serta telah disertifikasi ISCC CORSIA dan ISCC RED-EU.

Sementara itu, General Manager Sustainability Virgin Australia Fiona Walmsley dalam kesempatan yang sama mengatakan kerja sama itu merupakan langkah awal antara Indonesia dan Australia dalam upaya mewujudkan target emisi nol kedua negara.

“Indonesia dan Australia berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dan mengimplementasikan solusi ramah lingkungan yang inovatif,” katanya.

Dalam penyaluran SAF itu, sebanyak 160 kiloliter disalurkan kepada pesawat Boeing 737 Virgin Australia di sela Bali International Airshow untuk jadwal penerbangan maskapai itu pada 18-19 September 2024 di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Maskapai itu melayani rute penerbangan dari Bali ke Brisbane, Melbourne, Sydney, dan Gold Coast, Australia.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Bakar Bakar Minyak atau BBM rendah sulfur digadang-gadang bakal menjadi pengganti Pertalite dan dapat menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan bagi konsumen. Hal ini juga seiring gencarnya wacana soal pembatasan BBM yang bakal diterapkan awal bulan depan.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menjelaskan, BBM jenis pertalite sendiri nantinya akan digantikan dengan BBM low sulfur yang akan diproduksi baru oleh PT Pertamina (Persero) lewat penambahan teknologi.

"Nanti yang sulfur tinggi per daerah akan dihilangkan. Namun akan ada subsidi yang low sulfur," ujarnya dalam media briefing di Kantor Kemenko Marves, Kamis (12/9/2024).

Meski demikian, Kaimudin memastikan untuk harga BBM low sulfur yang akan dijual ke masayrakat nantinya memiliki harga yang sama dengan harga pertalite yang akan dihapus. Sebab pemerintah akan tetap memberikan kompensasi kepada Pertamina akan adanya penambahan biaya untuk memproduksi BBM low sulfur.

"Saya tidak tahu namanya apa (BBM baru low sulfur), tapi bensin yang kotor ini akan kita hilangkan, tapi untuk harganya akan sama. Namanya apa kita masih belum tahu, itu terseah Pertamina nanti. Tapi intinya kita mau menghilangkan BBM low sulfur di Indoensia," tambahnya.

Lebih lanjut, Kaimudin menjelaskan, BBM low sulfur akan diproduksi oleh PT Pertamina dengan memberikan tambahan suntikan modal kerja. Sehingga penambahan biaya produksi ini tidak berdampak pada peningkatan harga jual di pasar.

"Kita tidak ada naikan harga BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi," lanjutnya.

Rencananya, jenis BBM yang akan diganti dengan BBM low sulfur adalah Pertamax dan Pertalite karena punya kandungan sulfur yang cukup tinggi. Pertamax memiliki kandungan sulfur yaitu 400 ppm, sedangkan Pertalite punya sulfur 500 ppm.

"Kita akan memberikan payung hukum untuk kita bisa memberikan subsidi dan kompensasi kepada BBM untuk memperbaiki kualitasnya," kata Kaimudin.

"Akan ada payung hukumnya supaya kita bisa minta Pertamina untuk upgrade. Jadi kalau dibilang kapan startnya, begitu aturan dikeluarkan, pemerintah akan diberi penugasan untuk memproduksi BBM dengan kualitas lebih baik," pungkasnya.

BALI - PT Pertamina Patra Niaga dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menjalin kemitraan strategis dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas berkualitas tinggi untuk menunjang operasional SIG di seluruh area, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mencapai efisiensi energi dan mendukung keberlanjutan industri semen.

Penandatanganan komitmen bersama berupa Nota Kesepahaman (MoU) ini dilakukan oleh Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Direktur Supply Chain PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Yosvriandi pada Senin (9/10/2024) di Bali.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya mengatakan, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk mendukung SIG dalam memenuhi kebutuhan energi, mulai dari BBM hingga pelumas, serta menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

"Sinergi ini tidak hanya mencakup penyediaan energi domestik, tetapi juga mendukung operasional SIG di luar negeri, termasuk di Vietnam untuk anak usahanya, Thang Long Cement,? jelas Maya.

Lebih lanjut, Maya menambahkan, bahwa MoU ini sejalan dengan komitmen Pertamina Patra Niaga untuk mendorong upaya dekarbonisasi dan pengurangan emisi karbon di sektor industri.

?Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat peran Pertamina Patra Niaga sebagai mitra energi utama bagi sektor industri nasional, serta mendukung pencapaian implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance),? ujarnya.

Sementara itu Direktur Supply Chain PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Yosvriandi juga menyampaikan, sinergi antar BUMN dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga, semakin memperkokoh posisi BUMN di kancah industri nasional dan global.

"Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan suplai energi yang handal dan berkelanjutan. Di tengah tantangan industri semen yang kompetitif, dukungan energi dari Pertamina Patra Niaga sangat penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan keberlanjutan,? ungkapnya.

Yosvriandi mengungkapkan, penyediaan energi yang handal dan ramah lingkungan menjadi bagian penting dari strategi SIG untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal pemerintah bakal meluncurkan BBM jenis baru pada 17 Agustus 2024.

Ia mengatakan BBM rendah sulfur itu peluncurannya tidak pada saat HUT RI ke-79. Namun, ia tak menjelaskan kapan BBM ramah lingkungan itu dirilis.

"Ya kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur dan tanggalnya bukan tanggal 17 (Agustus)," ujar Airlangga di kantornya, Selasa (16/7), dikutip Detik Finance.

Informasi BBM jenis baru dirilis 17 Agustus besok pertama kali muncul dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kalau rendah sulfur ini akan mulai tapi sebagai pilot, 17 (Agustus) itu adalah semacam kick-off-nya mau mulai di sana," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, dikutip detik, Jumat (12/7).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan pihaknya saat ini sedang mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur.

"Jadi gini kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Sekarang kan kita masih 500 ppm-an. Kalau standarnya Euro 5 kan harus di bawah 50. Menuju itu kan ongkosnya ada. Tapi kilang kita belum kelar sih di Balikpapan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengatakan pemerintah sedang mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk menggantikan bensin.

Bocoran dari Luhut, pemerintah menyiapkan bioetanol yang berbahan baku nabati untuk menggantikan bensin. Adapun saat ini, Indonesia sudah menerapkan Biodiesel 35 atau B35 yang berupa campuran Solar 65 persen dan FAME berbasis minyak sawit 35 persen.

Menurut Luhut, proyek bioetanol untuk menggantikan bensin sedang dikerjakan Pertamina, perusahaan pelat merah bidang BBM.

"Nah ini sekarang lagi diproses, dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," kata Luhut.

"Karena sulfur yang saat ini kan sampai 500 ppm ya. Kita mau sulfurnya itu 50 ppm lah," imbuhnya.

Kandungan sulfur atau belerang di BBM yang saat ini beredar sudah diatur pemerintah. Misalnya produk mengandung sulfur maksimal 500 ppm adalah Pertalite dan Pertamax. Sedangkan kandungan sulfur pada Pertamax Turbo ditetapkan maksimal 50 ppm.