Disney dan Marvel menjadi salah satu target boikot yang dipelopori Gerakan Boycott, Divestment, Sanctions atau BDS karena dianggap terkait dengan Israel. Gerakan boikot ini meningkat di tengah serangan bertubi-tubi Israel di jalur Gaza yang menewakan puluhan ribu warga Palestina.

Apa sebenarnya alasan BDS menargetkan Disney-Marvel sebagai target boikot?

Mengutip akun Intagram @gerakanBDS, seruan untuk memboikot Disney dan Marvel didengungkan karena studio film ini dianggap menghidupkan kembali karakter anti Palestina, Ruth Bat Seraph. Karakter ini dianggap merupakan bagian dari propoganda genosida Israel.

BDS menjelaskan, lebih dari 25 organisasi kebudayaan Palestina pada April 2023 menyerukan boikot besar-besaran terhadap film yang mengangkat kembali karakter Ruth Bat Seraph. Mereka menuntut karakter yang mewakili Israel itu dihilangkan.

“Dengan menghidupkan kembali karakter rasis ini dalam bentuk apa pun, Marvel turut mempromosikan penindasan brutal Israel terhadap Palestina,” demikian tuntutan organisas-organisasi Palestina saat itu menurut gerakan BDS dalam unggahannya, seperti dikutip Selasa (30/7).

Menurut GerakanBDS, boikot terhadap keduanya perlu dilakukan karena Marvel merupakan bagian dari Wal Disney Company. Makanya tekanan ke Marvel dan ke Disney sama-sama harus dilakukan,” tulis akun tersebut.

Unggahan GerakanBDS yang menyerukan boikot terhadap Disney-Marvel mendapatkan 16 ribu like dan mendapatkan ratusan komentar. Sejumlah akun dalam komentar tersebut mengaku akan membatalkan keinginannya untuk menonton tayangan Deadpool & Wolverine besutan Marvel Studios yang saat ini tengah tayang di bioskop.

"Udah niat mau nonton Deadpool & Wolverine untungnya cari tahu dulu. Akhirnya g jadi deh," ujar pemilik akun @aurasla_.

Hal yang sama juga diutarakan pemilik akun @firdasitihodijah. "Sayang banget. Sebagai orang yang suka nunggu-nunggu film Marvel huhu. Apalagi Dr. Strange. Tapi tetep harus BOIKOT ????," ujarnya

Apa itu Gerakan BDS?

Seruan untuk memboikot produk-produk yang mendukung Israel pun kembali ramai. Aksi ini dipopulerkan melalui gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang sudah dimulai sejak 2005. Langkah untuk ramai-ramai memboikot kembali diserukan di tengah perang yang kembali pecah di Timur Tengah.

Mengutip situs BDS, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi adalah gerakan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan yang dipimpin Palestina. BDS menjunjung tinggi prinsip sederhana bahwa warga Palestina berhak atas hak yang sama seperti umat manusia lainnya.

Menurut mereka, Israel menduduki dan menjajah tanah Palestina, melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina di Israel dan menolak hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka.

Gerakan ini terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan. Komite Nasional Palestina mendorong konsumen untuk memboikot beberapa produk yang terkait atau mendukung Israel, antara lain: Hewlett Packard Google Amazone JBC Volvo Hyndai Chevron AXA Puma Carrefour Booking.com Barclays Expedia.

Liga Arab atau League of Arab States (LAS) menjadi sorotan karena akhirnya mengeluarkan sikap boikot atas produk Israel dan sekutunya.

Keputusan ini diambil dalam pernyataan selepas konferensi ke-96. Pertemuan yang diadakan di Kairo, Mesir itu dipimpin oleh Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk Palestina dan Wilayah Arab yang Diduduki Duta Besar Saeed Abu Ali.

Saeed menegaskan pentingnya memperkuat gerakan boikot kepada Israel. Ia juga menekankan urgensi tindak lanjut dari upaya Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) tersebut.

Konferensi ke-96 Liga Arab itu turut menyinggung koordinasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk terus mengembangkan mekanisme boikot. Harapannya, lahir integrasi gerakan boikot secara Islam dengan aksi negara-negara Arab dan kelompok internasional.

"Para peserta menyampaikan apresiasinya atas upaya gerakan BDS, mengakui dampak dan pencapaiannya yang luas dalam menghadapi pendudukan, kolonialisme, dan kejahatan apartheid Israel," tulis laporan Middle East Monitor, dikutip Selasa (9/7).

"Serta mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri dan memperoleh kedaulatan (bernegara)," tegas hasil pertemuan LAS tersebut.

Lantas, siapa sebenarnya Liga Arab?

League of Arab States (LAS) pertama kali dibentuk pada 22 Maret 1945 di Kairo, Mesir. Perjalanan pembentukan aliansi ini muncul sejak 1942 saat Mesir mengundang Irak, Trans-Jordan (sekarang Yordania), Arab Saudi, Suriah, Lebanon, dan Yaman membahas masalah persatuan di kawasan Arab.

Protokol Alexandria menjadi dokumen kesepakatan bersama yang pertama dari negara inisiator Liga Arab, yakni Mesir, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Irak. Kesepakatan ini diteken pada 1944, disusul Arab Saudi dan Yaman, sehingga terbentuklah League of Arab States setahun setelahnya.

Sekjen Liga Arab pertama adalah Abdel-Rahman Azzam. Ia merupakan seorang diplomat Mesir yang memimpin kelompok negara Arab itu pada 1945-1952.

Berdasarkan penjelasan sejarah di situs resmi LAS, pembentukan Liga Arab ini terwujud seiring kesadaran pentingnya persatuan usai Perang Dunia II. Di lain sisi, negara-negara Arab mewaspadai bahaya gerakan zionis dan masuknya imigran Yahudi ke wilayah Palestina.

LAS sedari awal menaruh fokus pada Palestina, terutama mengenai nasib orang Arab yang ada di negara tersebut. Selain itu, Liga Arab berniat untuk saling menjaga kedaulatan negara anggota dari serangan luar.

Israel menjadi salah satu musuh utama Negara Arab. Ini terlihat dari konferensi tingkat tinggi (KTT) pertama Liga Arab di Kairo pada 1964 ketika membahas aksi Israel yang merebut air Sungai Yordan.

Lalu, Liga Arab membahas rencana pembentukan organisasi untuk membebaskan Palestina. Ini dibahas dalam KTT kedua yang berlangsung di Alexandria.

Seiring berjalannya waktu dan berbagai macam kegiatan Liga Arab, anggota mereka terus bertambah. Saat ini sudah ada 22 negara yang tergabung dalam League of Arab State, termasuk Palestina.

Anggota Liga Arab, yakni Mesir, Suriah, Lebanon, Yordania, Irak, Arab, Yaman. Lalu, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Tunisia, Aljazair, Djibouti, Sudan, Somalia.

Kemudian, ada Oman, Palestina, Qatar, Komoro, Kuwait, Libya, Maroko, dan Mauritania.

Selain melakukan kerja sama di bidang keamanan, Liga Arab juga berkoordinasi dalam urusan lain. Ini mencakup ekonomi, budaya, dan isu strategis lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Liga Arab bersepakat memboikot perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Hal itu tertuang dalam pernyataan yang dikeluarkan pada akhir konferensi ke-96 di Kairo, Mesir.

Delegasi Arab menegaskan anggotanya tidak akan berinvestasi di permukiman Yahudi dan menuntut para pengusaha menarik investasi dan menghentikan kerja sama dari permukiman tersebut.

"Para peserta menyampaikan apresiasinya atas upaya gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) dan mengakui dampak dan pencapaiannya yang luas dalam menghadapi pendudukan, kolonialisme, dan apartheid Israel, serta mendukung perjuangan rakyat Palestina," bunyi laporan yang dikutip dari Middle East Monitor pada Selasa (9/7/2024).

Konferensi yang dipimpin Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk Palestina Saeed Abu Ali, menekankan pentingnya memperkuat kerja lembaga-lembaga boikot Arab. Boikot Liga Arab terhadap perusahaan terafiliasi Israel dimulai sejak 3 Juli 2024.

"Hal ini juga menekankan pentingnya bekerja untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mengembangkan mekanisme boikot Islam dan mengintegrasikannya dengan boikot Arab dan internasional,"

Abu menyampaikan konferensi tersebut juga mendesak Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mematuhi pembaruan tahunan daftar hitam perusahaan global dan Israel yang beroperasi di pemukiman ilegal Israel di wilayah Arab yang diduduki (Tepi Barat dan Golan), sejalan dengan resolusi Dewan 31/36 tahun 2016. Abu mengatakan konferensi tersebut mengutuk segala undang-undang atau keputusan yang mengkriminalisasi dan menargetkan gerakan BDS, mencegah divestasi, dan tindakan boikot terhadap Israel, termasuk undang-undang tentang aktivitas ekonomi untuk badan publik yang dikeluarkan oleh House of Commons Inggris dan keputusan serupa di Jerman dan beberapa negara bagian AS.

"Selain itu, konferensi tersebut meminta FIFA dan Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk melarang Israel berpartisipasi dalam acara olahraga mengingat tindakan penghancuran dan genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza," kata Abu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Liga Arab bersepakat memboikot perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Hal itu tertuang dalam pernyataan yang dikeluarkan pada akhir konferensi ke-96 di Kairo, Mesir.

Delegasi Arab menegaskan anggotanya tidak akan berinvestasi di permukiman Yahudi dan menuntut para pengusaha menarik investasi dan menghentikan kerja sama dari permukiman tersebut.

"Para peserta menyampaikan apresiasinya atas upaya gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) dan mengakui dampak dan pencapaiannya yang luas dalam menghadapi pendudukan, kolonialisme, dan apartheid Israel, serta mendukung perjuangan rakyat Palestina," bunyi laporan yang dikutip dari Middle East Monitor pada Selasa (9/7/2024).

Konferensi yang dipimpin Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk Palestina Saeed Abu Ali, menekankan pentingnya memperkuat kerja lembaga-lembaga boikot Arab. Boikot Liga Arab terhadap perusahaan terafiliasi Israel dimulai sejak 3 Juli 2024.

"Hal ini juga menekankan pentingnya bekerja untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mengembangkan mekanisme boikot Islam dan mengintegrasikannya dengan boikot Arab dan internasional,"

Abu menyampaikan konferensi tersebut juga mendesak Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mematuhi pembaruan tahunan daftar hitam perusahaan global dan Israel yang beroperasi di pemukiman ilegal Israel di wilayah Arab yang diduduki (Tepi Barat dan Golan), sejalan dengan resolusi Dewan 31/36 tahun 2016. Abu mengatakan konferensi tersebut mengutuk segala undang-undang atau keputusan yang mengkriminalisasi dan menargetkan gerakan BDS, mencegah divestasi, dan tindakan boikot terhadap Israel, termasuk undang-undang tentang aktivitas ekonomi untuk badan publik yang dikeluarkan oleh House of Commons Inggris dan keputusan serupa di Jerman dan beberapa negara bagian AS.

"Selain itu, konferensi tersebut meminta FIFA dan Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk melarang Israel berpartisipasi dalam acara olahraga mengingat tindakan penghancuran dan genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza," kata Abu.