Jakarta -

Sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi RI kini sedang lesu alias tidak baik-baik saja. Hal ini dibuktikan dari khususnya dari penurunan daya beli masyarakat.

Penurunan daya beli ini dapat terlihar dari berbagai indikator seperti deflasi atau penurunan harga produk pangan pokok, penurunan pembelian semen nasional, hingga penurunan pengajuan kredit.

Dirangkum detikcom dari podcast 'Tolak Miskin: Sinyal Deflasi Indikasi Ekonomi RI Kurang Darah' bersama Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad, berikut 6 tanda ekonomi RI sedang lesu:

1. Deflasi Produk Pangan Pokok

Tauhid mengatakan salah satu tanda daya beli masyarakat yang kian melemah adalah turunnya harga produk pangan pokok. Misal cabai, bawang, telur, hingga daging ayam.

"Deflasi ini kan ditandai oleh penurunan (harga) bahan pangan pokok seperti misalnya cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam," ucap Tauhid.

Sebab penurunan harga ini menunjukkan bagaimana kemampuan masyarakat untuk membeli produk-produk pangan pokok semakin melemah. Walaupun penurunan harga juga bisa terjadi saat komoditas tersebut kelebihan suplai.

"Ya bisa jadi memang cabai lagi musim begitu, ya dia banyak suplai. Tetapi kalau responnya tidak banyak (yang beli), ya yang terjadi adalah penurunan harga. Nah ini terjadi di bulan September," sambungnya.

2. Turunnya Penjualan Kendaraan Roda Dua

Selain penurunan pembelian produk pangan pokok, Tauhid menilai penurunan penjualan kendaraan roda dua atau sepeda motor menjadi tanda lain melemahnya daya beli masyarakat.

Sebab kondisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat menahan pembelian kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok, seperti sepeda motor.

"Penjualan roda dua itu juga mengalami penurunan. Indikatornya misalnya untuk roda dua di bulan Agustus (2024) itu -4,1% dibandingkan dengan Juli (2024)," terangnya.

3. Penurunan Penjualan Semen Nasional

Tanda lain yang menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat juga terlihat dari pertumbuhan penjualan semen nasional. Sebab menurut Tauhid hal ini menunjukan pertumbuhan sektor properti nasional.

"Kemudian juga indikator misalnya semen nasional yang rata-rata biasanya tumbuh 2,5% ya, itu hanya 2,2%. Padahal dia menunjukkan pergerakan di sektor bangunan masyarakat," papar Tauhid.

4. PMI di Bawah 50

Purchasing Managers Index (PMI) merupakan salah satu indikator ekonomi terpenting yang selalu menjadi sorotan para ekonom dan analis keuangan, termasuk Tauhid.

Sebab indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi sektor manufaktur yang secara tidak langsung arah dan kekuatan ekonomi secara keseluruhan.

PMI Manufaktur memiliki rentang nilai antara 0 hingga 100, di mana angka di atas 50 mengindikasikan ekspansi atau pertumbuhan sektor manufaktur, sedangkan angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi atau penurunan aktivitas.

"Purchasing Manajer Index (PMI) yang di bawah 50 menunjukkan barang yang dibeli lebih banyak, terutama sektor industri ya, lebih banyak daripada barang yang dijual sehingga indikatornya di bawah 50," katanya.

5. Penurunan Permintaan Kredit

Lebih lanjut, Tauhid mengatakan penurunan daya beli masyarakat juga terlihat dari sektor keuangan, terutama pengajuan kredit. Sebab indikator ini secara langsung menunjukkan keinginan masyarakat untuk berbelanja.

"Penurunan kredit itu di Agustus itu persentasenya minus 0,09. Bahkan year on year-nya kreditnya itu turun di Agustus tuh 11,4%, pada di Juli itu 12,4%, jadi laju kreditnya memang turun,"

"itu menunjukkan dari sisi demand, terutama daya beli di bulan ini memang terkontraksi sehingga terjadi deflasi selama beberapa bulan," tambahnya.

(fdl/fdl)

IDXChannel - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menilai inflasi September 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, pada level 1,84 persen (yoy). Meskipun, lebih rendah dari bulan sebelumnya 2,12 persen.

Perlambatan terjadi sejak April 2024, didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan dan bensin nonsubsidi. Harga beras yang bergerak stabil dan panen komoditas hortikultura mendorong kembali terjadinya deflasi untuk bulan kelima berturut-turut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, terjaganya level inflasi hingga September 2024 diharapkan dapat memberikan sinyal positif akan terjaganya daya beli masyarakat dan stabilitas harga.

Salah satunya yaitu harga pangan yang terus melandai mendukung terjaganya akses pangan bagi masyarakat.

“Namun demikian, Pemerintah tetap mewaspadai potensi terjadinya kelebihan pasokan. Selain itu, Pemerintah juga akan terus bersiaga dalam mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan gejolak pada harga pangan melalui koordinasi TPIP dan TPID, khususnya memasuki masa peralihan musim,” ujar Febrio dalam keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Kerja sama antara Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat untuk menjaga kestabilan harga serta mengantisipasi risiko potensi bencana dan perubahan cuaca yang ekstrem.

Adapun inflasi inti tercatat naik menjadi sebesar 2,09 persen (yoy) yang didorong oleh kelompok perawatan pribadi, pendidikan, perumahan, serta rekreasi. Inflasi inti yang masih terjaga juga sejalan dengan tren pertumbuhan kredit konsumsi yang masih meningkat (Agustus: 11,4 persen yoy).

Sementara, inflasi volatile food terus melambat menjadi 1,43 persen yang didorong oleh melimpahnya stok pangan, terutama cabai merah dan cabai rawit di berbagai daerah karena musim panen.

Inflasi harga diatur Pemerintah juga tercatat mengalami perlambatan menjadi 1,40 persen (yoy), dipengaruhi oleh penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Sementara itu, aktivitas manufaktur Indonesia bulan September masih berada di zona kontraksi di level 49,2 (Agustus: 48,9).

Di sisi lain, pelemahan kinerja manufaktur global tercermin dari kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur selama 3 bulan berturut-turut. Maraknya hambatan perdagangan menjadi faktor yang turut menekan kinerja manufaktur.

Selain itu, terdapat faktor kekhawatiran atas perlambatan ekonomi China yang masih membayangi, meski Pemerintah China telah berusaha membangkitkan optimisme pasar melalui paket stimulus yang cukup signifikan.

Peluang ekspor manufaktur Indonesia diperkirakan masih cukup kuat, terutama hasil hilirisasi. Hal ini mulai terindikasi dari tren kenaikan beberapa harga komoditas seperti nikel, minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara.

Di tengah moderasi level PMI Indonesia, sebagian besar negara mitra dagang Indonesia juga mencatatkan kontraksi PMI manufaktur, seperti Amerika Serikat (47,0), China (49,3), dan Jepang (49,6). Sementara itu, beberapa negara tercatat ekspansi meskipun melambat, seperti India dan Thailand.

“Di tengah tantangan global, kinerja manufaktur domestik memperlihatkan perbaikan meskipun masih dalam zona kontraksi. Optimisme tetap kita jaga untuk capai target pertumbuhan ekonomi,” kata Febrio.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah akan terus melakukan evaluasi kebijakan dan anstispasi terhadap berbagai tantangan global untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

(Febrina Ratna)

IKN, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyorot purchasing manager index (PMI) manufaktur yang terkontraksi ke level 49,3 pada Juli 2024, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Senin (12/8/2024). Ia mengingatkan agar semua pihak waspada terkait fenomena tersebut, khususnya kepada kementerian/lembaga terkait.

“Setelah ekspansi selama 34 bulan berturut-turut pada bulan Juli kita masuk ke level kontraksi, ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati,” ungkap Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut.

Dia menerangkan, kewaspadaan dan kehati-hatian perlu dilakukan saat ini, mengingat sejumlah negara yang juga mitra dagang tengah mengalami hal serupa. PMI dari Jepang misalnya berada di level 49,2, begitu juga PMI dari China di posisi 49,8 dan Malaysia yang sebesar 49,7.

Presiden Jokowi bilang, komponen yang mengalami penurunan paling banyak itu di sektor produksi, yaitu -2,6, pesanan baru atau order baru -1,7 dan employment -1,4.

“Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah, bisa karena beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau adanya juga serangan produk-produk impor yang masuk ke negara kita,” urai Jokowi.

Kepala Negara kemudian memberi arahan agar kementerian/lembaga terkait untuk terus mendorong belanja produk lokal. Termasuk menekankan supaya terjadi kemudahan akses bahan baku lokal, serta memberi perlindungan terhadap industri dalam negeri.

“Dan juga mungkin karena permintaan dari ekspor atau dari luar negeri melemah, ini karena terjadi gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi terhadap mitra-mitra dagang utama kita. Sehingga kita harus bisa mencari pasar nontradisional dan mencari potensi pasar baru ekspor kita,” pungkas Jokowi.

PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2024 tercatat di angka 49,3. Angka ini turun dari posisi 50,7 pada bulan sebelumnya. Ini menandai penurunan PMI ke wilayah negatif sejak bulan Agustus 2021 lalu.

S&P Global dalam rilisnya menerangkan bahwa dengan melihat potensi dalam 12 bulan mendatang, kepercayaan diri tentang masa depan mencapai level tertinggi sejak bulan Februari. Perusahaan percaya diri volume penjualan akan membaik dan kondisi pasar akan menguat pada tahun mendatang.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai merosotnya Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli lalu ke angka 49,3 dikarenakan serangan barang impor yang masuk ke pasar dalam negeri.

Menurutnya, serbuan barang impor yang masuk ke pasar dalam negeri praktis menurunkan permintaan untuk industri-industri lokal, berdampak pada penurunan produksi, hingga pengurangan tenaga kerja akibat permintaan yang melemah.

"Komponen yang mengalami penurunan paling banyak itu di sektor produksi -2,6, pesanan atau order baru -1,7, dan employment -1,4," kata Jokowi dalam pengantar Pada Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin (12/8/2024).

Jika melihat ke belakang, PMI manufaktur pada Mei-Juli 2024 terus menurun bila dibandingkan dengan PMI manufaktur April 2024. Pada April 2024, PMI manufaktur mencapai 52,9, kemudian turun menjadi 52,1 pada Mei 2024, lalu menjadi 50,7 pada Juni 2024, dan 49,3 di Juli 2024.

"Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah, bisa karena beban impor dan kargo yang tinggi karena fluktuasi rupiah, atau adanya serangan produk impor yang masuk ke negara kita," kata Jokowi.

Hal lain yang menurutnya menjadi salah satu indikasi menurunya PMI Manufaktur Indonesia pada Juli lalu adalah permintaan ekspor yang juga melemah. Hal ini dimungkinkan karena daya beli masyarakat dunia juga sedang mengalami penurunan akibat perlambatan ekonomi, terutama di negara-negara mitra dagang Indonesia.

"Mungkin juga karena permintaan dari ekspor melemah, karena terjadi gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi terhadap mitra dagang utama kita, sehingga kita harus bisa mencari pasar non tradisional dan mencari potensi pasar baru ekspor kita," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan kepada jajarannya untuk memperkuat belanja produk lokal, penggunaan bahan baku lokal untuk melindungi order dan pesanan dari industri dalam negeri.

"Sehingga penting belanja produk lokal. Saya tekankan, kemudian penggunaan bahan baku lokal juga perlindungan terhadap industri dalam negeri kita," kata Jokowi.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kontraksi Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 di angka 49,3 atau turun jika dibandingkan dengan Juni 2024 di level 50,7.

"Kita tahu setelah ekspansi selama 34 bulan, pada Juli kita masuk ke level kontraksi. Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati," ujar Presiden Jokowi dalam pengantar Pada Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin (12/8/2024).

Beberapa komponen yang disoroti presiden yang mengalami penurunan paling banyak itu terjadi di sektor produksi, pemesanan atau order baru, dan employment.

"Saya ingin dicari betul penyebab utamanya, dan segera diantisipasi karena penurunan PMI ini sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan level kontraksi PMI ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga beberapa negara di kawasan Asia juga mengalami hal serupa. Misalnya, pada Juli lalu PMI Jepang berada di angka 49,2, Indonesia 49,3, RRT 49,8, dan Malaysia 48,7.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan PMI manufaktur Indonesia terbukti turun sejak kebijakan relaksasi impor diberlakukan.

"Kami tidak kaget dan logis saja melihat hasil survei ini, karena ini semua sudah terprediksi ketika kebijakan relaksasi impor dikeluarkan," ujar Menperin, belum lama ini.

Tren penurunan PMI manufaktur telah berlangsung sejak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada Mei 2024.

Berturut-turut PMI manufaktur pada Mei-Juli 2024 terus menurun bila dibandingkan dengan PMI manufaktur April 2024 (sebelum pemberlakuan relaksasi impor). Pada April 2024, PMI manufaktur mencapai 52,9, kemudian turun menjadi 52,1 pada Mei 2024, lalu menjadi 50,7 pada Juni 2024, dan 49,3 di Juli 2024.

"Menjaga kinerja sektor manufaktur bukan saja untuk mempertahankan agar nilai tambah tetap dihasilkan di dalam negeri, namun juga melindungi tersedianya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri untuk mengantisipasi dan mencari tahu mengapa Purchasing Managers' Index (PMI) mengalami pelemahan. Hal itu ditunjukkan dengan masuknya PMI ke level kontraksi pada bulan Juli 2024.

“Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi,” ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memasuki level kontraksi setelah ekspansif selama 34 bulan berturut-turut. Penurunan PMI, kata dia, sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir.

“Pada bulan Juli kita masuk ke level kontraksi. Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati,” kata dia.

Terdapat sejumlah kemungkinan yang menjadi sorotan Jokowi terkait dengan pelemahan PMI, yakni kemungkinan tingginya beban impor bahan baku karena fluktuasi rupiah, melemahnya permintaan ekspor yang diakibatkan oleh gangguan rantai pasok, atau perlambatan ekonomi yang dialami oleh berbagai mitra dagang utama Indonesia.

Secara khusus, Jokowi juga menyoroti kemungkinan adanya serangan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, sehingga mengakibatkan pelemahan PMI.

“Sehingga penting belanja produk lokal, sekali lagi saya tekankan. Kemudian penggunaan bahan baku lokal, dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri kita,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan mengatur kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memitigasi pelemahan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terkontraksi ke level 49,3 pada Juli 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan komponen tingkat output dan permintaan baru dalam PMI termoderasi, terutama akibat gejolak geopolitik global.

Meski begitu, komponen Indeks Kepercayaan Bisnis terhadap prospek produksi ke depan berada pada level tertinggi sejak Februari 2024.

Produsen optimistis bahwa volume penjualan akan meningkat dan kondisi pasar akan kembali menguat di tahun depan, sejalan dengan proyeksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi 2025 yang naik ke 3,3 persen.

Jakarta -

S&P Global mengeluarkan data terkait Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia. Hasilnya terjadi kontraksi dari 54,2 pada Maret 2024 menjadi 49,3 pada Juli 2024.

Data tersebut menunjukkan bahwa industri manufaktur di Indonesia dalam kondisi yang menurun. Hal ini pun memacu tanggapan dari pelaku industri seperti industri keramik yang belakangan sudah babak belur dihantam produk impor.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto pun berharap pemerintah segera memutuskan dan menerapkan kebijakan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk keramik impor asal Tiongkok.

Menurut Edy, saat ini para importir telah memanfaatkan celah waktu dari dikeluarkannya laporan hasil akhir penyelidikan KADI dengan melakukan importasi dalam jumlah yang sangat besar untuk menghindari pengenaan BMAD.

"Hal tersebut tentu sangat merugikan industri keramik nasional," kata Edy dalam keterangannya, Jumat (2/8/2024).

Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menilai, ada beberapa faktor yang membuat PMI Indonesia menurun.

Pertama, banyak industri dalam negeri yang sudah terlanjur gulung tikar, karena buruknya iklim usaha. Kedua, derasnya barang-barang impor yang masuk tanpa prosedur yang jelas.

"Barang-barang import yang beredar di dalam negeri banyak yang diimport melalui jalur tidak benar. Meski sebagian barang sudah termasuk barang lartas (larangan terbatas) import, namun barang tersebut masih bisa diimport oleh sebagian pengusaha dengan memakai berbagai jasa yang ditawarkan, tentu dengan harus membayar mahal, untuk mendapatkan quota import. Sebagian barang yang dilarang import juga bisa menggunakan jasa borongan/under name utk dimport. Tentu hal ini diduga melibatkan oknum Bea Cukai," paparnya.

Darmadi memandang, langkah penyelamatan yang dilakukan pemerintah saat ini juga sudah tidak efektif atau sulit menolong kondisi sektor industri.

Dirinya menyarankan, sebaiknya pembenahan harus segera dilakukan mulai sekarang dengan memperbaiki sistem dan pengawasan yang ketat.

"Agar tidak banyak lagi industri lokal yang ambruk, dan PHK massal tidak terjadi," tegasnya.

Untuk menyelamatkan sektor industri secara umum dari badai kehancuran, menurutnya, pemerintah harus segera mengimplementasikan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebagaimana diterapkan terhadap industri keramik.

"Kebijakan BMAD untuk keramik import Tiongkok itu cukup relevan sebagai upaya memperkuat sektor industri tanah air, hanya saja implementasi kebijakan tersebut harus segera dilakukan," tegasnya.

Kendati demikian, Darmadi memandang, kebijakan BMAD dan langkah penegakkan hukum dalam menyelamatkan sektor industri belumlah cukup memadai dalam menyelesaikan persoalan ini.

"Solusinya Pemerintah harus segera melakukan transformasi di sektor industri. Contoh positif dengan adanya transformasi bisa kita lihat di mana ketika para importir keramik bertransformasi menjadi industri terbukti bisa menarik investasi-investasi baru," urainya.

(das/das)

Jakarta -

S&P Global merilis data Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia Juli 2024 yang turun ke level 49,3 atau terkontraksi. Pada Juni 2024, PMI Manufaktur Indonesia masih ekspansif di level 50,7.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons rilis tersebut, dan menyebut posisi ini menunjukkan kontraksi pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah 34 bulan berturut-turut terus ekspansi.

Kontraksi PMI manufaktur Indonesia pada Juli 2024 dipengaruhi oleh penurunan bersamaan pada output dan pesanan baru. Permintaan pasar yang menurun merupakan faktor utama penyebab penjualan turun. Dalam hasil survei disebutkan, produsen merespons kondisi ini dengan sedikit mengurangi aktivitas pembelian mereka pada bulan Juli.

Agus mengaku tidak kaget dengan turunnya PMI manufaktur Indonesia. Menurutnya, PMI manufaktur Indonesia terbukti turun sejak kebijakan relaksasi impor diberlakukan.

"Kami tidak kaget dan logis saja melihat hasil survei ini, karena ini semua sudah terprediksi ketika kebijakan relaksasi impor dikeluarkan," ujar Agus dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Agus terus menekankan pentingnya sinergi kebijakan pemerintah untuk mendukung kinerja industri manufaktur. Ia menyampaikan, jika pemerintah bisa segera mengembalikan kebijakan yang pro kepada industri dalam negeri, pihaknya yakin PMI manufaktur Indonesia akan segera naik lagi pada posisi ekspansi.

"Posisi sektor manufaktur sudah sangat sulit karena kondisi global, termasuk logistik, sangat tidak menguntungkan bagi sektor ini. Oleh sebab itu, para menteri jangan mengeluarkan kebijakan yang justru semakin membunuh industri," tegas Menperin.

Menurut Agus, hasil survei PMI manufaktur Juli 2024 bisa membuka mata para menteri dan pemangku kepentingan akan perlunya keselarasan langkah dan pandangan dalam membangun industri dalam negeri.

"Kemenperin tidak bisa sendiri dalam hal ini. Menjaga kinerja sektor manufaktur bukan saja untuk mempertahankan agar nilai tambah tetap dihasilkan di dalam negeri, namun juga melindungi tersedianya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia," ia mengingatkan.

Tren penurunan PMI manufaktur telah berlangsung sejak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada Mei 2024.

Berturut-turut PMI manufaktur pada Mei-Juli 2024 terus menurun bila dibandingkan dengan PMI manufaktur April 2024 (sebelum pemberlakuan relaksasi impor). Pada April 2024, PMI manufaktur mencapai 52,9, kemudian turun menjadi 52,1 pada Mei 2024, lalu menjadi 50,7 pada Juni 2024, dan 49,3 di Juli 2024.

Kondisi PMI manufaktur Juli 2024 juga tercermin pada hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2024 yang telah dirilis Kamis kemarin (31/7). IKI Juli 2024 turun menjadi 52,4 dari IKI Juni 2024 sebesar 52,5. Perlambatan nilai IKI pada Juli lalu dipengaruhi oleh menurunnya nilai variabel pesanan baru dan masih terkontraksinya variabel produksi.

"Selanjutnya, nilai IKI variabel persediaan produk meningkat. Beberapa faktor lain yang menahan laju ekspansi IKI yaitu pelemahan nilai tukar dan pemberlakuan kebijakan relaksasi impor pasca dikeluarkannya sekitar 26.000 kontainer dari pabean oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan tanpa pertimbangan teknis dari kementerian teknis terkait," kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam kesempatan Rilis IKI Juli 2024 tersebut.

Febri menambahkan, kebijakan lartas yang kurang tegas menimbulkan banjir produk impor, yang akan menurunkan daya saing pelaku usaha di dalam negeri, dan tentu pada ujungnya mengurangi serapan tenaga kerja di dalam negeri.

(ily/das)

JAKARTA - Ekonom Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Fahmi Wibawa mengingatkan, agar pemerintah kompak dalam melindungi industri dalam negeri dari serangan impor . Menurutnya ketidakkompakan dalam menyikapi serangan barang impor sudah menelan korban yaitu salah satunya Purchasing Manager Index (PMI).

Diketahui PMN bulan Juli 2024 yang baru dirilis S&P Global akhirnya masuk ke zona kontraksi setelah sebelumnya selama 33 bulan mampu ada di zona ekspansi. Data PMI Indonesia pada Mei 2024 ada di zona ekspansi di 52,1 lalu turun 50,7 di Juni 2024 dan akhirnya turun ke zona kontraksi di angka 49,3.

?Penurunan PMI pada bulan Juni dan Juli ini tidak lepas dari relaksasi impor yang gongnya dibunyikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melepaskan puluhan ribu kontainer barang impor yang bermasalah perizinannya pada 17 Mei 2024," ungkap Fahmi.

Menurutnya relaksasi impor secara khusus terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya dilakukan pengetatan impor seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga lainnya berimbas besar dan menjadikan PMI Indonesia sebagai salah satu korbannya.

?Perlindungan terhadap industri dalam negeri adalah kunci keberhasilan industri manufaktur di masa depan. Kebijakan relaksasi haruslah mempertimbangkan pandangan dan aspirasi para pemangku yang terdampak. Sehingga diharapkan industri manufaktur Indonesia dapat mencapai di titik posisi dapat bersaing dengan industri manufaktur global baik dari sisi harga maupun kualitas,? jelas Fahmi.

Menurut Fahmi kondisi relaksasi impor yang tidak menguntungkan tersebut berimbas pada persepsi para pelaku industri dalam negeri. Persepsi kekhawatiran inilah yang ditangkap dalam rilis S&P Global mengenai PMI ini.

?Persepsi tersebut muncul setelah relaksasi impor dilakukan pada 17 Mei 2024. Memang bisa jadi efek relaksasi impor bersifat ganda. Di satu sisi terjadi kompetisi antara produk impor dan lokal, dalam waktu yang bersamaan nilai mata uang rupiah juga semakin lama semakin melemah. Nah, bila relaksasi impor berlanjut, dampak gempuran barang impor akan semakin parah karena produk industri lokal akan semakin jauh dalam berkompetisi dengan produk impor,? jelas Fahmi.

Fahmi yang juga merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta juga menekankan kebijakan yang melindungi perkembangan industri dalam negeri adalah salah satu bentuk keyakinan pemerintah terhadap industri dalam negeri.

Menurutnya tugas melindungi industri dalam negeri bukan hanya kewajiban Menteri Perindustrian, juga tugas kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Lebih lanjut Fahmi menilai, relaksasi impor memang menimbulkan respon dua hal. Dari sisi pelaku importir, mereka merasa pemerintah memberikan dukungan yang sangat besar untuk mereka. Di sisi para pelaku industri dalam negeri, hal ini sebuah pukulan keras untuk mereka.

?Banyak pelaku industri dalam negeri yang kontraknya dibatalkan imbas dari relaksasi impor yang dilakukan. Dapat dibayangkan jika relaksasi impor terus dilakukan, berapa besar efek domino yang terjadi nantinya," tutur Fahmi.

"Berawal dari banyaknya manufaktur lokal yang terpaksa gulung tikar karena ketidakmampuan bersaing, meningkatnya jumlah pengangguran, nilai rupiah yang semakin lemah imbas dari tingginya kuota impor, hingga melemahnya kepercayaan investor akibat turunnya nilai mata uang rupiah. Relaksasi impor perlu diberikan kebijakan yang sangat adil terutama untuk pelaku industri dalam negeri,? lanjutnya.

Fahmi juga secara khusus menyoroti polemik terkait aturan impor yang berkepanjangan sehingga harus Presiden Jokowi yang memberikan arahan agar tetap mengutamakan kemajuan industri dalam negeri.

?Ya hikmahnya publik jadi tercerahkan dan masing-masing kementerian sektor bisa lebih menyadari pentingnya keseimbangan ?gas? dan ?rem? dalam mengeluarkan kebijakan,? tutup Fahmi.

Di kesempatan lain Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiono menyatakan bahwa impor barang yang membanjiri Indonesia memberikan dampak negatif terhadap industri dalam negeri yang akan mempengaruhi angka PMI.

?Mau tidak mau industri harus menurunkan produksi, bahkan di sektor tekstil malah sudah PHK. Kalau ini dibiarkan terus menerus dan pemerintah tidak ada action, maka saya melihat tahun 2024 ini PMI manufaktur akan tambah jelek,? buka Fajar.

Menurutnya, harus ada tindakan yang diambil segera, jangan hanya memprioritaskan kelompok tertentu, tapi nasionalnya terganggu. Jadi harus segera ambil tindakan yang cepat dan tepat.

?Saat ini juga ada beberapa parameter yang banyak anomalinya. Sudah saatnya negara harus turun cepat. Namun, kadang-kadang, pemerintah kurang tanggap dan respon cepat. Safeguard harus segera dijalankan, anti-dumping dijalankan, Permendag yang mengatur hajat hidup orang banyak harus segera diimplementasikan dengan benar, bahan baku dipermudah, namun kenyataannya ini justru terbalik,? sesal Fajar.