Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan aturan terkait pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk ubin keramik dari China.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 yang diteken Sri Mulyani pada 9 Oktober 2024 dan diundangkan pada 14 Oktober 2024.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia, telah terbukti terjadi dumping atas impor produk ubin keramik yang berasal dari China sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

Merujuk Pasal 1 beleid tersebut, bea masuk antidumping merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

Bea masuk antidumping ini dikenakan terhadap impor produk ubin keramik yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92, yang berasal dari China.

Pengenaan bea masuk antidumping ini merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesekapatan internasional yang telah dikenakan.

Dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan bea masuk antidumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation).

Merujuk pada lampiran beleid tersebut, Sri Mulyani mengenakan bea masuk anti dumping terhadap 32 perusahaan dengan tarif yang berbeda-beda. Berikut adalah daftar nama perusahaan dan besaran tarifnya:

1. Foshan Sunny Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 14.324 per sqm (meter per segi)

2. Guangdong Haosen Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 14.324 per sqm

3. Guangdong Leader Marble Ceramics Co.,Ltd sebesar Rp 14.324 per sqm

4. Guangxi Chunyi Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 14.333 per sqm

5. Zhaoqing Chunyi Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 14.333 per sqm

6. Qingyuan Ouya Ceramic Co., Ltd sebesar Rp 35.189 per sqm

7. Zhaoqing Jin’ouya Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 35.189 per sqm

8. Jiangxi Ouya Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 35.189 per sqm

9. Guangdong Romantic Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 34.305 per sqm

10 Pingxiang Dacheng Ceramic Technology Co., Ltd sebesar Rp 35.189 per sqm

11. Zhaoqing Guoshi Corporation Mingjia Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 22.366 per sqm

12. Enping Xianying Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 15.259 per sqm

13. Zhaoqing Aomilong Building Materials Co., Ltd sebesar Rp 17.082 per sqm

14. Guangdong Tianbi Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 36.616 per sqm

15. Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 90.384 per sqm

16. Guangdong Gani (Group) Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 90.384 per sqm

17. Guangdong Jiabin Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 36.577 per sqm

18. Zhao Qing City, Gao Yao District Jinshajiang Ceramic Co., Ltd sebesar Rp 13.446 per sqm

19. Zhaoqing Zhenpeng Ceramic Co., Ltd sebesar Rp 15.268 per sqm

20. Guangdong Yonghang New Material Industry Co., Ltd sebesar Rp 37.340per sqm

21. Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd sebesar Rp 37.364 per sqm

22. Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 37.364 per sqm

23. Weder International Development Co., Ltd sebesar Rp 37.364 per sqm

24. Qingyuan Qiangbiao Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 32.486 per sqm

25. Zhaoqing Langfeng Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 37.349 per sqm

26. Guangdong Homeway Ceramics Industry Co., Ltd sebesar Rp 47.740 per sqm

27. Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 22.409 per sqm

28. Newpearl (Guangdong) New Materials Co., Ltd sebesar Rp 37.409 per sqm

29. Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co.,Ltd sebesar Rp 37.409 per sqm

30. Foshan Sanshui Newpearl Building Ceramics Industrial Co., Ltd sebesar Rp 37.409 per sqm

31. Foshan Newpearl Trade Co., Ltd sebesar Rp 37.409 per sqm

32. Perusahaan Lainnya sebesar Rp 94.544

Peraturan ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan menteri ini, dan berlaku setelah 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan mengenai pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari China dan Malaysia.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2024, di mana mulai berlaku setelah 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkannya beleid ini pada 17 September 2024.

Dalam pertimbangan pada beleid itu menyebutkan, sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia membuktikan bahwa terjadi dumping atas impor barang BOPP yang dilakukan oleh Malaysia dan China.

"Sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kasual antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri," bunyi ayat pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Jumat (20/9).

Adapun BMAD ini dikenakan terhadap produk impor produk BOPP dalam bentuk film yang termasuk pos tarif 3920.20.10 asal Malaysia dan China.

Selain itu, BMAD juga dikenakan atas BOPP dalam bentuk pelat, lembaran, foil dan strip lainnya yang termasuk dalam pos tarif ex3920.20.91 dan ex3920.20.99 asal Malaysia dan China.

Secara rinci, Indonesia mengenakan BMAD untuk eksportir Malaysia yakni Stenta Films (M) Sdn.Bhd sebesar 18,60% dan Scientex Great Wall Sdn.Bhd sebesar 6,36% dan perusahaan lainnya sebesar 18,60%.

Kemudian, untuk eksportir China yakni Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd dikenakan sebesar 6,73%, Guangdong Decro Package Films Co., Ltd sebesar 5,76%, Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd sebesar 10,75%, Sugian Gettel Plastic Industry Co., Ltd sebesar 7,99% serta perusahaan lainnya sebesar 29,95%.

Pengenaan BMAD ini merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

"Dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Antidumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud (...) merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured Nation)," bunyi Pasal 3 ayat 2 beleid tersebut.

Adapun BMAD atas produk BOPP asal Malaysia serta China ini dikenakan selama lima tahun terhitung sejak tanggal berlakunya beleid ini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menagih kepastian bea masuk antidumping (BMAD) atas produk impor asal perusahaan China yang disebut semakin membanjiri pasa dalam negeri.

Padahal, hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang membeberkan bukti praktik dumping keramik asal China sudah dikluarkan sejak 2 Juli 2024 lalu. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait besaran BMAD yang ditetapkan.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan lambatnya penetapan PMK atas BMAD keramik perusahaan China justru dijadikan momentum importir untuk memasukkan produk nya ke pasar domestik sebelum aturan tersebut diterapkan.

"Tentunya memberi peluang bagi para importir untuk terus melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif di atas angka rata-rata impor sebelumnya," kata Edy, Jumat (6/9/2024).

Terlebih, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mengumumkan ke publik terkait tarif BMAD untuk produk ubin keramik impor sebesar 45%-50% pada awal Agustus lalu.

Edy mencemaskan upaya importir yang akan 'jor-joran' memasukkan produk tersebut ke Tanah Air sampai PMK tarif BMAD dirilis. Hal ini justru membuat kebijakan BMAD tidak efektif untuk beberapa bulan ke depan.

Berdasarkan catatan Asaki, volume impor dari China pada semester 1/2024 mengalami kenaikan sebesar 11,6% menjadi 34,9 juta meter persegi.

"Kami telah menyurati Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani], yang meminta atensi dan keseriusan serta mendesak gerak cepatnya Ibu Menteri Keuangan terkait Penetapan PMK BMAD ubin keramik asal RRT," tuturnya.

Menurut dia, praktik dumping produk impor ubin keramik asal China menjadi penyebab utama kinerja industri keramik nasional turun dari tahun ke tahun. Kondisi ini terlihat dari turunnya utilisasi keramik nasional semester I/2024 di level 62% turun dari tahun 2023 sebesar 69% dan tahun 2022 di level 78%.

Selain itu, terjadi defisit transaksi ekspor dan impor keramik 5 tahun terakhir sebesar US$1,24 miliar pada periode 2018-2023. Padahal, industri keramik memiliki kapasitas produksi 625 juta meter persegi per tahun yang mampu memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri.

Bahkan, terdapat lebih dari 6 perusahaan dalam waktu beberapa tahun terakhir yang terpaksa menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya sehingga menyebabkan terjadinya perumahan dan PHK tenaga kerja.

"Kami menyayangkan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkeu bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Juli dan Agustus ini yang kontraksi," terangnya.

Kendati tertekan produk impor murah, pihaknya masih optimistis untuk menargetkan peningkatan utilisasi produksi ke level 65%-67% hingga akhir 2024, meski lebih rendah dari target sebelumnya 70% tahun ini.

Lebih lanjut, Edy membidik utilisasi produksi keramik nasional dapat mencapai 80% pada tahun depan dan meningkat ke level 90% pada 2026 apabila kebijakan BMAD keramik asal China diberlakukan dengan tarif 70%-80%.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia memulai penyelidikan bea antidumping atas impor polietilena tereftalat (PET) atau plastik, yang berasal dari Tiongkok dan Indonesia.

Penyelidikan dimulai setelah ada petisi dari produsen dalam negeri yang diterima Pemerintah Malaysia pada 10 Juli 2024, demikian Kementerian Perdagangan Malaysia dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Reuters, Jumat (9/8).

Pemohon menuduh impor PET dari Tiongkok dan Indonesia dijual dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga jual dalam negeri di negara asal.

Pengaduan tersebut juga menuduh bahwa impor yang didumping dari Tiongkok dan Indonesia telah meningkat dalam hal kuantitas absolut, yang menyebabkan kerugian material bagi pemohon.

Temuan awal akan dibuat dalam waktu 120 hari sejak dimulainya penyelidikan, kata kementerian tersebut, tanpa menyebutkan kapan penyelidikan dimulai.

"Jika penetapan awal positif, pemerintah akan mengenakan bea masuk antidumping sementara pada tingkat yang diperlukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada industri dalam negeri," sebut Kementerian Perdagangan Malaysia.

Secara terpisah, Kementerian Perdagangan Malaysia juga mengumumkan tinjauan administratif atas bea masuk antidumping atas impor kawat baja pilin untuk beton prategang yang berasal dari Tiongkok.

Malaysia telah mengenakan bea masuk antidumping atas barang-barang tersebut berkisar antara 2,09% hingga 21,72%, yang berlaku selama lima tahun sejak Desember 2021 setelah penyelidikan sebelumnya.

Pada hari Jumat, kementerian mengatakan telah menerima permintaan tinjauan dari produsen dalam negeri dengan alasan bahwa margin dumping barang dagangan impor telah berubah secara substansial, sesuai dengan peraturan antidumping setempat.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) merespons positif rencana penerapan Bea Masuk Antidumping (BMAD) untuk impor keramik, yang dipandang akan menggerakkan industri nasional ke arah yang lebih produktif dan kompetitif.

Langkah ini telah memicu sejumlah importir besar untuk berinvestasi dan membangun pabrik di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Sambutan Asaki terhadap Penyelidikan KADI

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, menyambut baik hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang telah berlangsung selama lebih dari 1,5 tahun. Penyelidikan ini dilakukan untuk memverifikasi praktik dumping dari produk keramik Tiongkok, memberikan dasar hukum untuk penerapan BMAD.

"Kami menyambut baik kehadiran pemain baru dalam industri keramik, yang sebelumnya berperan sebagai trader atau importir, untuk bersaing secara sehat dan adil dengan fokus pada kreativitas, inovasi, dan efisiensi," ujar Edy Suyanto kepada Kontan pada Senin, 22 Juli.

Dampak Positif BMAD terhadap Industri Keramik Nasional

Menurut Edy Suyanto, implementasi BMAD diharapkan dapat memulihkan kapasitas produksi keramik nasional, khususnya untuk Homogeneous Tiles (HT), yang sebelumnya hanya dapat memanfaatkan kapasitas produksi di bawah 40% akibat dampak kerugian dari praktik dumping.

Asaki optimis bahwa dengan penerapan BMAD, tingkat utilisasi produksi keramik nasional dapat meningkat kembali mencapai 80% pada tahun ini dan 90% pada tahun 2025.

Investasi Baru di Industri Keramik Indonesia

Beberapa importir besar telah mengumumkan rencana mereka untuk membangun pabrik di Indonesia. Salah satunya, PT Trust Trading, akan melanjutkan pembangunan pabrik di Kendal dengan kapasitas produksi 18 juta m² per tahun.

Proyek ini bernilai investasi sebesar Rp1,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap 700 tenaga kerja.

Selain itu, PT RKI berencana membangun pabrik di Batang dengan kapasitas produksi 21,5 juta m² per tahun, dengan investasi sebesar Rp1,5 triliun yang akan menyerap 1000 tenaga kerja.

PT Superior juga menghadirkan investasi baru di Subang dengan kapasitas produksi sekitar 22 juta m² per tahun.

Perkembangan Investasi oleh Anggota Asaki

Terdapat beberapa anggota Asaki lainnya yang juga sedang mempersiapkan investasi baru, yang diharapkan akan selesai pada semester kedua tahun 2025.

"Selain para importir atau trader yang 'ganti baju' menjadi manufaktur atau pabrik, terdapat juga investasi baru dari anggota-anggota Asaki yang diperkirakan akan selesai di semester kedua tahun 2025," tambah Edy.

Edy juga menanggapi skeptisisme terhadap kecukupan pasokan keramik pasca-berlakunya BMAD dengan tegas. Menurutnya, klaim akan kekurangan pasokan yang disuarakan oleh importir atau trader kecil hanya bersifat spekulatif.

Importir besar dan bonafid, yang telah menyiapkan investasi dalam bentuk pabrik produksi, diyakini mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik secara memadai.

"Suara-suara sumbang bahwa akan ada kekurangan supply keramik pasca diberlakukan BMAD hanyalah isapan jempol belaka, yang ditiupkan oleh para importir/trader kecil sedangkan yang besar dan bonafide sudah menyiapkan investasi," pungkasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha meminta pemerintah untuk hati-hati dalam rencana penerapan bea impor ganda berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap tujuh komoditas yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki.

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menilai kebijakan ini juga akan mendatangkan beberapa tantangan.

"Termasuk soal ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan di Indonesia terhadap tujuh komoditas itu," kata Dewi pada Kontan.co.id, Rabu (17/7).

Diana mengatakan dari keterjangkauan harga juga menjadi isu tersendiri. Sebab faktanya, barang-barang impor dari China harganya terbilang murah.

"Belum lagi, dari sisi model, bentuk, dan lainnya, apakah produk lokal kita lebih diminati?," urainya.

Kebijakan ini menurutnya juga berisiko memunculkan retaliasi atau tindakan balas dendam. Dampaknya produk ekspor ataupun impor dalam negeri juga bisa dipersulit oleh negara yang terkena BMTP dan BMAD dari Indonesia.

Diana juga khawatir kebijakan anyar ini nantinya akan memperparah masuknya barang-barang selundupan, dimana sejauh ini belum sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintah.

Pemberantasan perlu dilakukan dari hulu ke hilir. Sebabnya, permintaan akan produk impor ilegal juga tinggi karena isu keterjangkauan harga.

"Bagi kami pengusaha, upaya memproteksi produk-produk lokal harus didukung. Namun, tidak cukup itu saja, harus dibarengi dengan peningkatan mutu dan kualitas produk lokal serta harga jual yang kompetitif," ungkap Diana.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan besaran untuk BMTP dan BMAD masih dihitung oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Menurutnya besaran ini akan mempertimbangkan kondisi lonjakan volume impor ke dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

"Nah itu akan dilihat, setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan nanti akan dihitung," ungkap Zulhas.

Reporter: Vina Elvira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kondisi industri keramik Tanah Air saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Ketua Tim Kerja Pembina Industri Keramik dan Kaca Kemenperin Ashady Hanafie mengungkapkan, permasalahan industri keramik sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2015 karena kenaikan harga gas bumi. Padahal, sebelum tahun 2015 industri ini sedang berada pada masa jayanya yang dibuktikan dengan tingkat utilisasi yang mencapai 90%.

“Sebenarnya (industri keramik) sudah cukup lama memiliki permasalahan yang berat. Mulai parahnya itu kenapa industri keramik drop karena ada kenaikan harga gas. Sebelum 2015 itu industri punya daya saing tinggi, bahkan utilisasi di atas 90%. Setelah gas naik harga naik, impor pun masuk, dan daya saing semakin rendah,” ungkap Ashady, dalam Diskusi Publik INDEF: Menguji Rencana Kebijakan BMAD Terhadap Keramik, Selasa (16/7).

Kondisi tersebut kemudian diperburuk dengan mulai maraknya keramik impor yang masuk ke pasar dalam negeri sehingga menurunkan daya saing karena harga jual keramik impor yang lebih murah dari produk lokal.

Menghadapi hal itu, pemerintah indonesia mulai menerapkan bea masuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) selama tiga tahun mulai tahun 2019 hingga 2021. Kemudian BMTP ini diperpanjang pada tahun 2021 selama tiga tahun lagi.

Dia bilang, BMTP itu pada mulanya ditetapkan dengan tarif 23% untuk tahun pertama kemudian terus menurun hingga menjadi 13% pada tahun 2024. Namun demikian, bea masuk tinggi ini dinilai tidak berhasil menekan impor. “Ternyata impor malah makin banyak masuk,” sebutnya.

Kemudian, industri keramik pun mengambil tindakan dengan mengajukan anti dumping pada 15 Maret 2023. Pengajuan tersebut dimasukan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang dilanjutkan dengan penerbitan laporan pada akhir Juli yang merekomendasikan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) selama lima tahun dengan penetapan tarif maksimal 199,98%

“Jadi dengan itu kami akan melanjutkan proses untuk BMAD ini,” tandas Ashady.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Upaya pemerintah dalam menerapkan bea masuk tambahan berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk melindungi produk dalam negeri perlu kajian mendalam.

Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai upaya ini bisa berisiko menimbulkan tindakan retaliasi atau tindakan pembalasan dari negara yang menerima kebijakan tersebut, termasuk dari China.

"Belajar pengalaman perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina di 2018 silam, peluang terjadinya aksi retaliasi dari kebijakan yang ditempuh oleh suatu negara terhadap aktivitas perekonomian yang dilakukan negara lain itu mungkin terjadi," kaya Yusuf pada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Apalagi, Indonesia merupakan salah satu partai dagang utama dari China. Sehingga peluang adanya aksi 'balas dendam' sangat besar, ketika pemerintah China menemukan hambatan aktivitas ekonomi dari kebijakan ini.

Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi jika memang ada aksi retaliasi dari negara tirai bambu itu.

"Termasuk bukti dan alasan kenapa pemerintah kita melakukan kebijakan bea tambahahan BMTP dan BMAD," urainya.

Perlu juga menyiapkan negosiasi di tingkat perdagangan internasional yang melibatkan stakeholder terkait misalnya Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian Luar Negeri sebagai institusi yang dipercaya untuk melakukan negosiasi dagang internasional.

Sebelumnya, Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak tak khawatir jika bea impor double ini menimbukan tindakan reliasi dari negara yang menerima kebijakan tersebut.

Franciska menegaskan bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan aturan perdagangan dunia. Selain itu, pemerintah Indonesia sendiri juga memiliki landasan hukum yang jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Selain itu, menurutnya setiap negara anggota WTO juga berhak melakukan hal yang serupa apabila industri lokal mereka terancam gempuran produk impor.

"Jadi dengan ini maka kami mungkin bisa menyatakan kalau negara-negara lain juga melakukan dan mempunyai hak yang sama seperti yang kami lakukan apabila syarat-syarat terpenuhi untuk penerapan BMAD dan BMTP," jelasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengenakan bea masuk tambahan demi melindungi produk lokal dari gempuran barang impor.

Direktur Ekonomi Digital of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda setuju dengan rencana penerapan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAD) dalam melindungi produk lokal.

Meski begitu, Nailul meminta perapan pajak tambahan ini harus diperhitungkan secara hati-hati dan diperkuat dengan kajian dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) agar pelaksanaanya nanti efektif untuk menekan impor.

"Tinggal berapa tarif yang efektif dan bisa membuat produk dalam negeri bisa jadi bersaing secara harga. Apakah 50/100/200 persen? Itu harus ada tahapan kajian yang harus dilakukan," kata Nailul pada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Menurut Nailul, upaya melindungi produk dalam negeri dari gempuran barang impor khususnya dari China mutlak harus dilakukan.

Apalagi, Pemerintah China secara aktif memberikan insentif terhadap industri kecil menengah (IKM) mereka yang dapat melakukan ekspor. Hal itu dilakukan pemerintah China untuk bisa menyerap produksi dalam negeri yang oversupply.

"Sebagai upaya membendung impor dari produk China, pemerintah perlu memberikan hambatan melalui dua bea masuk ini yaitu BMTP dan BMAD. Jadi ya kalo mereka (China) berikan insentif, kita berikan hambatan tarif," tambah Nailul.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut setidaknya ada tujuh barang yang akan dikenai bea impor tambahan berupa BMTP dan BMAD.

"Tujuh komoditas itu di antaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki," katanya Jumat (5/7).

Saat ini, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah melakukan uji mendalam terkait dampak pemberia bea masuk kepada tujuh komoditas yang dimaksud.

Meski begitu, Zulkifli tidak membenarkan besaran bea masuk tambahan ini akan sebesar 200% seperti berita yang beredar.

Hingga kini, besaran untuk BMTP dan BMAD masih dihitung dan besaran nanti akan mengacu kepada lonjakan volume impor ke dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

"Nah itu akan dilihat, setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan nanti akan dihitung," kata Zulkifli.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah bakal menerapkan bea impor tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk melindugi produk dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut setidaknya ada tujuh komoditas yang akan dikenai tambahan bea masuk ini.

"Tujuh komoditas itu di antaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki," katanya Jumat (5/7).

Saat ini, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah melakukan uji mendalam terkait dampak pemberia bea masuk kepada tujuh komoditas yang dimaksud.

Meski begitu, Zulkifli tidak membenarkan besaran bea masuk tambahan ini akan sebesar 200% seperti berita yang beredar.

Hingga kini, besaran untuk BMTP dan BMAD masih dihitung dan besaran nanti akan mengacu kepada lonjakan volume impor ke dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

"Nah itu akan dilihat, setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan nanti akan dihitung," ungkapnya.

Zulkifli juga menyebut pengenaan bea tambahan ini akan menyasar banyak produk dari berbagai negara yang lonjakan impornya tinggi.

"Bisa dari mana saja, bisa Eropa, Australia, China dan lainnya, tidak hanya dari satu negara tertentu," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan penerapan bea tambahan ini sebagai bentuk antisipasi atas impor produk China yang berlebihan di Indonesia, sehingga berdampak terhadap industri tekstil dalam negeri.

"Kondisi di China memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang-kadang juga bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping,” tutur Febrio Kamis (4/7).

Saat ini kata Febrio, pihaknya bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan asosiasi pengusaha sedang memperdalam terkait rencana bea masuk produk China tersebut.

Akan tetapi, Febrio tidak menyebutkan secara gamblang apakah rencana tarif yang akan disepakati yakni sebesar 200%.

"Kita lihat secara lengkap dari hulu sampai hilirnya nanti, kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan menjadi tarif yang disepakati," tambahnya.