Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan pihaknya mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) soal pengelolaan sektor pertanian. Pada Perpres tersebut nantinya Bulog hingga Pupuk Indonesia akan di bawah perintah Kementerian Pertanian.

Sudaryono menerangkan, rencana pengajuan Perpres yang mengatur soal pengelolaan sektor pertanian akan dilakukan tahun depan. Perpres tersebut, berkaitan dengan pengelolaan Pupuk Indonesia dan Bulog akan di bawah perintah Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tahun depan kita coba mengajukan Peraturan Presiden di mana nanti Pupuk Indonesia, termasuk Bulog dan Kementerian Pertanian menjadi satu (perintah di bawah Kementan)," ucap Sudaryono saat memberikan sambutan pada acara kunjungan kerjanya di Wonosari, Klaten, Senin (23/9/2024).

"Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya' adalah Menteri Pertanian," lanjutnya.

Menurutnya, Perpres tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sebab selama ini, Sudaryono menilai, beberapa instansi yang berkaitan dengan pertanian masih berjalan sendiri.

"Pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog," katanya.

Selanjutnya, Sudaryono menambahkan, tanggung jawab Pupuk Indonesia bukan hanya untuk mencari keuntungan. Namun pula bertanggung jawab untuk menggenjot produktivitas pertanian.

"Tanggung jawab Pupuk Indonesia tidak hanya cari untung, tapi bagaimana juga tanggung jawab produktivitas pertanian kita naik," jelasnya.

Warga Klaten Tewas Tersengat Listrik saat Pangkas Pohon

Warga Klaten Tewas Tersengat Listrik saat Pangkas Pohon

SEMARANG, KOMPAS.com – Dalam rangka merayakan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke-53 yang diperingati setiap 17 September, warga Kota Semarang dapat membayar parkir hanya Rp 53.

Nilai tersebut berlaku pada 17-30 September 2024 dengan menggunakan layanan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra saat acara Angkringan di Siang Hari soal Update Informasi dan Perkembangan Ekonomi Regional Jateng di Aperio Resto, Selasa (10/9/2024).

Rahmat mengatakan, program bernama Parkir Praktis Ngagem QRIS (ParQRIS) menjadi upaya kampanye mendorong praktik pembayaran parkir elektronik di Kota Semarang.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat. Khususnya Kota Semarang, tentang pembayaran retribusi non tunai guna mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD),” kata Rahmat.

Selain mengakselerasi porses pembayaran digital, program ini juga mempermudah masyarakat dalam transaksi non tunai.

Nantinya, biaya parkir dengan harga Rp 53 itu berlaku pada 17-30 September 2024 di Kota Semarang.

Sementara itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Nita Rachmenia mengatakan BI Jateng bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam program ini.

Bila percobaan pada Harhubnas berhasil, praktik ini akan diberlakukan di tepi jalan oleh juru parkir (jukir).

“Kita dengan Dishub mengimplementasikan di tepi jalan dulu, kita akan jajaki mulai tahun ini,” imbuh Nita.

Dalam mempersiapkan hal itu, BI Jateng masih mengedukasi jukir untuk pelaksanaan ParQRIS. Dia berharap dengan penerapan ParQRIS maka sektor perhubungan di Kota Semarang dapat lebih tertib dan tertata.

“Kita rangkul juru parkir untuk dilakukan sosialisasi, dan untuk QRIS itu nanti juru parkir lah yang akan mmeiliki stikernya di hp yang bersangkutan. Kita libatkan juru parkir untuk sistem pembayaran tersebut,” kata dia.

SOLO, KOMPAS.com - Liquified petroleum gas (elpiji) 3 kg atau gas melon langka di tingkat pengecer Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Menangani kelangkaan ini, Pertamina menambahkan pasokan hingga 58.000 tabung gas melon.

Distribusi tabung gas ini menyebar di Pangkalan Penjualan Elpiji 3 Kg Kota Bengawan, sejak Jumat (6/9/2024) hingga Senin (9/9/2024).

Sekretaris Hiswana Migas Kota Solo, Agustinus Aditya menjelaskan, 58.000 tabung gas itu disalurkan di 2.000-an pangkalan dan di luar alokasi normal.

"Untuk per pangkalan berapa beda-beda ya, tergantung kekuatan dari pangkalan. biasanya antara 10 sampai 50 tabung," kata Agustinus Aditya, pada Senin (9/9/2024).

Dia juga membenarkan bahwa kelangkaan terjadi di tingkat pengecer.

Kelangkaan tabung melon diakibatkan dari pembatasan pemberian kuota kepada pengecer, dari 20 pesen, menjadi 10 persen.

"Tujuannya agar lebih tepat sasaran. Jadi ketika kemarin sempat mengeluh gas langka, berarti mereka belinya di tingkat pengecer, bukan di pangkalan," jelasnya.

Sebab, saat ini pembelian elpiji 3 kg harus menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), mengingat elpiji jenis ini mendapat subsidi pemerintah.

Sehingga, masyarakat diminta untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum mereka bisa membeli elpiji 3 kg.

"Sebenarnya masyarakat bisa langsung beli gas di pangkalan. Syaratnya pun mudah, tinggal bawa KTP, dari sisi harga juga lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer," jelasnya.

Pendistribusian tabung gas ini, seperti dilaksanakan di Pangkalan Jalan Teratai No 35 RT 02 RW 14, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari.

Pemilik Pangkalan, Muntasir, menjelaskan beberapa hari lalu, banyak orang baru yang datang membeli gas dari pangkalannya.

"Kalau disini tidak ada kelangkaan ya. Masih aman, cuma memang beberapa hari kemarin, banyak orang baru yang beli gas di sini. Mungkin biasanya beli dipengecer atau pangkalan lain," jelasnya.

Muntasir menjelaskan pengiriman terhadap pangkalannya dijadwalkan seminggu tiga kali. Sekali pengiriman dirinya mendapat jatah 45 tabung.

Meski ada pembeli baru, Muntasir mengaku tidak mengajukan penambahan kuota alokasi.

"Karena kan tidak mungkin orang beli gas setiap hari. Rata-rata pembeli saya itu rumah tangga, jadi baru beli gas seminggu sekali, atau dua minggu sekali," jelasnya.

SOLO, KOMPAS.com - Liquified petroleum gas (elpiji) 3 kg atau gas melon langka di tingkat pengecer Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Menangani kelangkaan ini, Pertamina menambahkan pasokan hingga 58.000 tabung gas melon.

Distribusi tabung gas ini menyebar di Pangkalan Penjualan Elpiji 3 Kg Kota Bengawan, sejak Jumat (6/9/2024) hingga Senin (9/9/2024).

Sekretaris Hiswana Migas Kota Solo, Agustinus Aditya menjelaskan, 58.000 tabung gas itu disalurkan di 2.000-an pangkalan dan di luar alokasi normal.

"Untuk per pangkalan berapa beda-beda ya, tergantung kekuatan dari pangkalan. biasanya antara 10 sampai 50 tabung," kata Agustinus Aditya, pada Senin (9/9/2024).

Dia juga membenarkan bahwa kelangkaan terjadi di tingkat pengecer.

Kelangkaan tabung melon diakibatkan dari pembatasan pemberian kuota kepada pengecer, dari 20 pesen, menjadi 10 persen.

"Tujuannya agar lebih tepat sasaran. Jadi ketika kemarin sempat mengeluh gas langka, berarti mereka belinya di tingkat pengecer, bukan di pangkalan," jelasnya.

Sebab, saat ini pembelian elpiji 3 kg harus menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), mengingat elpiji jenis ini mendapat subsidi pemerintah.

Sehingga, masyarakat diminta untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum mereka bisa membeli elpiji 3 kg.

"Sebenarnya masyarakat bisa langsung beli gas di pangkalan. Syaratnya pun mudah, tinggal bawa KTP, dari sisi harga juga lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer," jelasnya.

Pendistribusian tabung gas ini, seperti dilaksanakan di Pangkalan Jalan Teratai No 35 RT 02 RW 14, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari.

Pemilik Pangkalan, Muntasir, menjelaskan beberapa hari lalu, banyak orang baru yang datang membeli gas dari pangkalannya.

"Kalau disini tidak ada kelangkaan ya. Masih aman, cuma memang beberapa hari kemarin, banyak orang baru yang beli gas di sini. Mungkin biasanya beli dipengecer atau pangkalan lain," jelasnya.

Muntasir menjelaskan pengiriman terhadap pangkalannya dijadwalkan seminggu tiga kali. Sekali pengiriman dirinya mendapat jatah 45 tabung.

Meski ada pembeli baru, Muntasir mengaku tidak mengajukan penambahan kuota alokasi.

"Karena kan tidak mungkin orang beli gas setiap hari. Rata-rata pembeli saya itu rumah tangga, jadi baru beli gas seminggu sekali, atau dua minggu sekali," jelasnya.

Sebuah pabrik pengolahan plastik di Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, ludes terbakar. Api dan asap hitam membumbung tinggi sejak pagi buta.

Kasi Damkar Satpol PP Karanganyar, Efan Pratama mengatakan kebakaran terjadi sejak pukul 06.00 WIB. Butuh waktu sekitar tiga jam untuk memadamkan api.

"Yang terbakar bagian pabrik untuk pengolahan biji plastik menjadi plastik. Di sini ada tiga petak, yang terbakar dua. Satu bagian yang tidak terbakar bagian penyimpanan biji plastik," kata Efan saat ditemui awak media di lokasi kebakaran, Kamis (25/7/2024).

Petugas Damkar Karanganyar masih melakukan pendinginan hingga pukul 09.30 WIB. Meski titik api sudah tidak nampak, namun asap masih muncul di sejumlah titik.

Efan mengatakan, saat kebakaran terjadi, aktivitas di dalam pabrik sudah mulai beroperasi. Ketika api muncul, karyawan pabrik segera melakukan evakuasi. Sebagian mencoba memadamkan api dengan APAR dan menghubungi petugas Damkar.

Namun upaya pemadaman dengan alat seadanya tidak berhasil. Api semakin besar dan merembet ke seluruh bagian pabrik.

"Awalnya kami datang dengan dua armada, sampai sini api sudah besar, dan tidak bisa kami kendalikan. Lalu pemadaman dibantu oleh Damkar dari Sukoharjo, Solo, Boyolali, dan Sragen," jelasnya.

Total 10 mobil Damkar berjibaku memadamkan api. Beruntung, sumber air untuk proses pemadaman dekat sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pemadaman.

Meski api sudah berhasil dijinakkan, bahan baku dan mesin di dalam pabrik ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan dalam peristiwa ini.

"Dugaan sementara penyebabnya korsleting listrik pada panel. Kendala pemadaman karena banyaknya objek yang mudah terbakar, ada plastik, mesin, dan bahan kimia juga," pungkasnya.

SPBU Matesih Karanganyar Terbakar, 1 Mobil Hangus

SPBU Matesih Karanganyar Terbakar, 1 Mobil Hangus

Seorang konten creator Ibrahim Jo alias ArtodiPro, mengatakan bahwa produk pesanannya yang merupakan properti film dimusnahkan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) tanpa sepengetahuannya. Curhatan yang dibagikannya itu pun kini viral di media sosial.

Dilansir detikcom, Senin (15/7/2024), dalam video yang mulanya diunggah di TikTok dan tersebar di X itu, Ibrahim Jo mengatakan produk pesanannya tiba dalam kondisi tidak lengkap karena sebagiannya dimusnahkan Bea Cukai. Namun, yang membuatnya bingung, dirinya sempat dimintai untuk membayar pajak cukai barang tersebut.

Lebih lengkap diceritakannya, bahwa produk tersebut merupakan properti film berbentuk menyerupai rokok, yakni Honeyrose. Produk itu dikirimkan dari London, Inggris, dalam rangka kerja sama.

Produk tersebut tidak mengandung nikotin, tembakau, atau apapun yang ada di rokok. Bahkan, dalam informasi pengirimannya telah tercantum keterangan bahwa produk tersebut bukan rokok.

Ia juga menyebutkan bahwa produk yang dikirimkan berjumlah 10 bungkus dengan harga satuannya 40 euro atau sekitar Rp 700 ribuan sehingga total nilai paket ini mencapai Rp 7,5 jutaan. Dalam proses pengirimannya, ia menyebut sempat dimintai untuk membayar cukai sekitar Rp 756 ribuan atau 10% dari nilai barang.

Ibrahim Jo lalu membayar tagihan cukai tersebut. Namun, betapa terkejutnya paket itu sampai di tangannya hanya berjumlah 2 bungkus.

Katanya, produk itu dihanguskan tanpa ada konfirmasi lebih dulu dari pihak Bea Cukai kepadanya. Setelah membayar cukai itu ia baru mendapat penjelasan bahwa di aturannya produk rokok harus dihancurkan sebagian.

Sementara itu, Kepala Seksi Humas Bea Cukai Sudiro mengatakan pihaknya masih membahas hal tersebut. Sehingga, ia belum bisa memberikan keterangan jelas.

"Kita sedang bahas. Nanti kalau sudah ada penjelasannya, saya sampaikan," kata Sudiro, saat dihubungi detikcom, Senin (15/7/2024).

detikcom juga mencatat, ada tiga masalah terkait Bea Cukai pada bulan pertama di 2024 yang viral. Mulai dari pembelian sepatu olahraga impor yang ditagih pajak Rp 31 juta, alat belajar siswa SLB yang ditagih ratusan juta rupiah, hingga mainan untuk review milik influencer yang tertahan.

Selain itu, pada bulan Mei lalu juga sempat viral terkait keluhan bayar 30% dari harga pengiriman peti mati. Bahkan, aktris Enzy Storia juga mengungkapkan pengalaman terkait tasnya yang tertahan di Bea Cukai.

Ia memilih untuk tak menebusnya lantaran pajak yang mesti dibayar lebih mahal ketimbang harga tas tersebut.

Sri Mulyani soal Tugas Bea Cukai: Kadang Ganggu Kenyamanan Masyarakat

Sri Mulyani soal Tugas Bea Cukai: Kadang Ganggu Kenyamanan Masyarakat