JAKARTA, investor.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengajak petani kopi di Kabupaten Badung, Bali, untuk menjaga kualitas kopi lokal agar dapat bersaing dengan produk kopi dari luar negeri. Pria yang akrab disapa Mas Dar ini juga mendorong para petani untuk meningkatkan produktivitas agar kebutuhan pasar nasional dapat terpenuhi.

“Jangan sampai kita punya kopi tapi malah konsumsi produk dari luar negeri. Karena itu pemerintah siap mendukung dari sisi benih. Dan yang pasti kita harus pinter-pinter menjaga pembeli dan ini penting bagi kita,” ujar Wamentan Sudaryono dalam keterangan pers saat mengunjungi Agro Techno Park di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono menekankan bahwa modernisasi dalam pertanian kopi nasional sangat penting, mulai dari penggunaan benih unggul, alat dan mesin yang efisien, hingga pemanfaatan data untuk mengukur hasil produksi.

Mas Dar bilang, para petani harus tahu data produksi per hektare, agar dapat meningkatkan produktivitas secara terukur. Hal ini penting untuk memastikan kita bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik dan berkompetisi di pasar internasional.

“Yang jelas perkebunan kopi nasional harus modern, alatnya modern, pemasarannya juga modern. Jadi siapa petaninya harus jelas dan berkebun kopi itu harus bagaimana. Kemudian 1 hektare bisa berapa ton. Nah ini semua harus kita baca sebagai data,” urai dia.

Wamentan Sudaryono juga berharap agar kopi Indonesia dapat lebih dikenal dan menguasai pasar global. Menurutnya, kopi Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik dan memiliki potensi besar untuk berkembang di luar negeri.

“Kita ingin kopi Indonesia tidak hanya dikenal di dalam negeri, tapi juga bisa mendominasi pasar dunia dan kita kuasai pasar global. Kami juga ingin masyarakat Indonesia lebih mengonsumsi kopi lokal kita,” tambahnya.

Sementara itu, Putu, salah satu petani kopi di Bali, mengucapkan terima kasih atas perhatian Wamentan terhadap perkembangan kopi di wilayah tersebut. Ia berharap dukungan pemerintah dalam pemasaran kopi Bali dapat lebih diperluas ke pasar internasional.

“Terima kasih kepada Pak Wamentan dan pemerintah atas dukungan yang diberikan selama ini. Kami berharap kopi Bali bisa lebih dikenal di seluruh dunia,” ujarnya.

Dengan langkah tersebut, Wamentan berharap para petani kopi di Bali dapat terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk kopi lokal untuk mendukung perkembangan industri kopi Indonesia secara keseluruhan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

NUSA DUA, investor.id–Pemerintah mendorong pelaku industri sawit nasional, baik pengusaha maupun petani, ikut andil mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, utamanya beras. Caranya, saat proses peremajaan, sembari menunggu tanaman baru tumbuh sekitar lima tahun, lahan-lahan sawit tersebut bisa ditanami padi gogo. Upaya tersebut penting dilakukan karena saat ini luas baku sawah nasional relatif terbatas yakni hanya 7,4 juta hektare (ha).

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, semua pemangku kepentingan (stakeholders) sawit, baik pengusaha, petani, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) perlu ikut mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

JAKARTA - Pemerintah mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit untuk mendukung implementasi program mendatori B50. Peningkatan pencampuran biodiesel untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertanian lokal.

"Dengan mengadopsi B35 pada 2023, Indonesia telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan menghemat lebih dari USD7,9 miliar untuk impor bahan bakar fosil," ujar Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono dalam acara IPOC 2025, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Dia mengungkapkan strategi dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit di antaranya mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan menggunakan varietas unggul. Selanjutnya, mendukung perusahaan perkebunan untuk meningkatkan hasil panen dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) dan varietas kelapa sawit yang lebih produktif.

Penerapan sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan kebijakan perubahan penggunaan lahan yang lebih ketat juga dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Selain itu, perlunya mendorong inisiatif peningkatan hasil, penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas kelapa sawit petani.

Saat ini, minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia atau 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Produksi Crude Palm Oil (CPO)/minyak sawit Indonesia pada tahun 2023 sebesar 47,08 juta ton, di mana 10,2 juta ton digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri untuk pangan, 2,3 juta ton untuk industri oleokimia, 10,6 juta ton untuk biodiesel dan 23,98 juta ton untuk ekspor. "Industri kelapa sawit ini ibaratnya adalah angsa bertelur emas yang sangat penting bagi Indonesia," kata dia.

Industri kelapa sawit, imbuhnya, tidak hanya menjadi sumber utama pendapatan nasional, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 16 juta orang yang bekerja di industri kelapa sawit (on farm dan off farm), termasuk petani skala kecil di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, industri kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian. "Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa industri ini dapat beroperasi secara berkelanjutan, efisien, dan kompetitif," jelasnya.

Kinerja Industri Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan, hingga Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34,7 juta ton dengan ekspor termasuk biodiesel dan oleokimia mencapai lebih dari 20,1 juta ton. Ekspor tersebut menyumbang sekitar USD17.349 juta terhadap devisa negara atau mencapai 10 persen.

Sementara, konsumsi domestik tercatat sebanyak 15,6 juta ton. Namun, kinerja tersebut lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu. Pada periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36,2 juta ton dengan ekspor mencapai 21,9 juta ton senilai lebih USD20.597 juta.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono optimistis sepanjang tahun 2024, industri kelapa sawit memiliki kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. Harga telah menunjukkan tren kenaikan dan puncaknya diproyeksikan akan terjadi pada tahun depan. "Optimisme ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk program biodiesel B40 yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik dan mempengaruhi dinamika produksi dan ekspor," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ikut merespons soal anggur muscat dari China yang disebut memiliki kandungan residu kimia melebihi tingkat diizinkan.

Sudaryono menyebut pihaknya bakal menunggu hasil kajian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum memutuskan apabila akan melarang anggur tersebut di Indonesia.

"Nah kita lagi nunggu hasil dari BPOM ya untuk pengecekan ya. Intinya ya kita kalau memang di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya, tentu akan kita kaji dan akan kita larang," ucapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, kementeriannya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi impor terhadap suatu produk hortikultura. Rekomendasi itu diberikan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk penerbitan Persetujuan Impor.

Pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu menuturkan, sebagian besar anggur di Indonesia merupakan produk impor. Di dalam negeri, produksi sangat minim. Hal itu sejalan dengan konsumsi anggur dalam negeri yang juga tidak banyak.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan untuk mengurangi impor dan menaikkan ekspor.

"Jadi apa yang bisa diproduksi dalam negeri kita maksimalkan kalau itu bisa diproduksi. Anggur atau buah-buahan yang kita masih impor kalau bisa kita produksi dalam negeri kita usahakan dengan benih yang baik dengan riset yang baik," tuturnya.

Pada perkembangan lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi usai melakukan rapid test atau uji cepat terhadap residu pestisida anggur shine muscat.

Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Yusra Egayanti menyampaikan, uji rapid test dilakukan di hampir 100 titik kabupaten/kota dengan melibatkan Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Hasilnya sebagian besar negatif dan 10% ada kandungan residu dalam jumlah aman, sehingga aman dikonsumsi.

“Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman. Sebagian sampel tersebut tetap kami kirim ke laboratorium untuk memastikan kandungannya,” tutur Yusra dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Jakarta -

Pemerintah terus mengejar swasembada pangan, termasuk daging dan susu sapi. Untuk meningkatkan produksi kedua komoditas tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) tidak akan melakukan impor, tapi dengan pengawalan investasi.

Wamentan Sudaryono menekankan pemerintah tidak akan melakukan impor susu atau sapi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pihaknya membuka ruang bagi pengusaha lokal dalam dan luar negeri untuk berinvestasi. Menurutnya, pihaknya hanya memberikan asistensi dan menyiapkan lahan bagi perusahaan yang ingin membangun industri ini.

"Yang impor kan bukan negara, tetapi perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi dan mengembangkan sapi di Indonesia. Kita kawal dan Kementan beri asistensi ataupun menyiapkan lahan," kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan Kementan juga terus berupaya mendatangkan investor agar mau membangun industri sapi perah dan sapi potong. Untuk swasembada daging dan susu, dia menilai tidak bisa mengandalkan indukan sapi yang ada. Untuk itu, diperlukan sapi baru dari investor dalam dan luar negeri.

Dia menambahkan saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Dengan rincian, 1,3 juta sapi perah dan 700 ribu sapi potong. Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya terus mendorong agar hal tersebut realisasi.

"Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700 ribu sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor susu dari Vietnam. Namun, pihaknya mengajak investor dari negara tersebut untuk membangun industri sapi perah di Indonesia.

Dia pun berharap peningkatan produksi daging dan susu ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan mendatangkan sapi baru, kami harap kebutuhan untuk program ini dapat terpenuhi," katanya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menggelar rapat bersama sejumlah menteri berkaitan dengan pangan. Rapat itu utamanya membahas bagaimana mengejar target Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada pangan pada 2028.

Adapun menteri yang hadir di antaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan rapat beberapa kali untuk membahas kejar target swasembada pangan 2028. Sementara hari ini, rapat berlangsung selama 2,5 jam di kantor Kementerian Kehutanan.

"Kita berkejaran dengan waktu. Pak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan kita ingin agar negeri kita ini swasembada pangan. Setelah itu kita terus, siang rapat, malam juga rapat, melakukan rapat koordinasi untuk belajar masalah dan mencari solusinya agar 2028 itu kita bisa swasembada pangan," kata dia usai rapat di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Zulhas untuk mencapai swasembada pangan itu, pemerintah harus berkolaborasi menjamin ketersediaan pangan Indonesia. Dia mencontohkan, Kementerian Pertanian menjadi kementerian yang penting untuk menggenjot produksi dalam negeri, namun tidak dapat berjalan sendiri.

"Kalau mau pupuk harus ke BUMN, kalau dia perlu air untuk mengairi sawahnya dia perlu irigasi dari Kementerian PU, KemenPU yang menentukan. Kalau dia perlu bibit baru dia nggak bisa harus BRIN yang meneliti. Kalau nanti Menteri Pertanian perlu cek lahan perlu Bupati/Gubernur. Kalau perlu lahan maka mesti ke Menteri Kehutanan," jelas dia.

Ditemui di lokasi yang sama, Wamentan Sudaryono mengatakan untuk mengejar swasembada pangan ada berbagai macam komoditas, mulai dari beras, daging, susu, kedelai, hingga bawang putih.

Intinya kejar target swasembada pangan tidak hanya kepada beras, sejumlah komoditas lain juga akan menjadi perhatian pemerintah.

"Yang masih kurang belum swasembada harus kita genjot, sementara yang belum daging, susu. Kemudian bawang putih juga kita akan pikirkan, kedelai dan seterusnya. Intinya yang semua impor harus swasembada," tuturnya.

Lihat Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono optimistis Kementerian Pertanian (Kementan) mampu cetak lahan sawah seluas 3 juta hektare dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan guna menunjang program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto yang ditargetkan terjadi pada 2029 atau lima tahun mendatang.

"Ya, jadi sudah kami identifikasi. Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan karena penduduk kita bertambah, tetapi sawah kita enggak pernah bertambah," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (28/10/2024).

Lebih lanjut, Sudaryono menaksir bahwa target 3 juta hektare itu nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga puluhan tahun ke depan.

Bahkan, dia menilai bahwa 80 tahun ke depan pun kebutuhan pangan akan lebih aman seiring dari terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia.

"Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan. Dengan tadi eksponensial penambahan penduduk, kemudian kebutuhan konsumsi pangan kita, dengan 3 juta itu bisa paling tidak kita save selama 70-80 tahun ke depan," ungkapnya.

Apalagi, kata Sudaryono, untuk mencapai target 3 juta hektare Kementan juga bakal menggunakan sejumlah lahan milik pribadi, perusahaan, hingga lahan negara.

Dalam merealisasi ini, dia melanjutkan bahwa nantinya pemerintah akan diatur skema bisnis hingga bagi hasil.

"Ada yang status lahan milik perorangan, ada yang milik juga perusahaan, yang memang, intinya lahan itu adalah milik negara, adalah milik perorangan, intinya adalah kita cetak sawah, nanti tinggal kita atur skema komersialnya," tandas Sudaryono.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa sejumlah wilayah telah memulai komando yang hilirnya adalah untuk mewujudkan harapan swasembada pangan pada akhir periode Prabowo nanti.

“Saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kami sudah mulai, insyaallah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kami melakukan percepatan untuk cetak sawah,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/10/2024).

Tak hanya cetak sawah, Amran melanjutkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) lebih memberi perhatian pada petani dari segi hulu mulai dari sarana produksi, termasuk pupuk.

Prabowo, kata Amran, memerintahkan mengecek tambahan pupuk kepada petani dapat 100% terealisasi.

“Kami diminta dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani. Kemudian Oplah, kami tindaklanjuti optimalisasi lahan dan seterusnya,” pungkas Andi Amran.

JAKARTA, investor.id–Perum Bulog akan menyalurkan 379 ribu ton beras SPHP sepanjang Oktober-Desember 2024 guna mengantisipasi lonjakan harga menjelang akhir tahun. Distribusi beras dalam rangka operasi pasar itu ditujukan ke semua wilayah Indonesia dengan sasaran utama adalah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga tertinggi.

Dalam laporan Perum Bulog, realisasi distribusi beras SPHP per 6 Oktober 2024 mencapai 1.154.188 ton dengan penyaluran di triwulan III-2024 sebesar 324.997 ton atau naik 41,2% dibandingkan triwulan II-2024. Penyaluran beras SPHP di Januari-September 2024 oleh Bulog sebesar 1.138.168 ton, atau mendekati capaian sepanjang 2022 sebesar 1.261.225 ton dan 2023 sekitar 1.196.728 ton atau lebih tinggi dari realisasi sepanjang 2020 sebesar 1.027.023 ton dan 2021 sekitar 767.869 ton.

JAKARTA, investor.id–Pemerintah mendorong para petani untuk mengoptimalkan percepatan tanam padi, terutama masa tanam pada Oktober tahun ini. Percepatan tanam padi harus dilakukan mengingat saat ini sebagian wilayah sentra telah memasuki musim hujan sehingga ketersediaan air dalam posisi mencukupi.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat melakukan Gerakan Percepatan Tanam bersama para petani di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), pada 3 Oktober 2024. Apabila percepatan tanam tersebut bisa dilakukan serentak maka di Januari dan Februari 2025 Indonesia tidak akan lagi kekurangan beras karena hasil produksi bulan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan.

“Saya datang ke sini (Demak) untuk memberi semangat ke petani bahwa kita harus mempercepat tanam supaya dalam setahun ini makin produktif. Sekarang sudah mulai masuk musim hujan, ayo para petani kita segera menanam. Intinya, begitu panen langsung di ditanami karena sebagian sentra mulai turun hujan sehingga sudah ada air," ujar Wamentan.

Dalam keterangan yang dikutip Minggu (06/10/2024), Wamentan Sudaryono juga menuturkan, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk melakukan penyerapan secara maksimal, yakni di angka 600 ribu ton atau 1 juta ton beras. “Saya sendiri sudah berbicara dengan Bulog dan mereka siap menyerap 600 ribu minimal, tapi kita dorong untuk bisa menyerap 1 juta ton beras dari masyarakat agar tidak jatuh harganya,” tutur dia.

Karenanya, Kementan terus mendorong petani untuk mempercepat tanam padi. “Sekali lagi, kita dorong para petani agar cepat tanam di Oktober ini agar Januari nanti kita sudah panen dan memiliki beras yang cukup. Ingat, target kita menambah luas tanam 1,2 juta hektare (ha) di semua daerah,” papar dia.

Wamentan Sudaryono juga meminta agar berbagai pihak mendukung penuh upaya produksi yang dilakukan para petani setiap hari. Karena itu, pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton tahun ini. Tambahan alokasi pupuk bersubsidi itu merupakan komitmen pemerintah terhadap nasib petani agar lebih sejahtera.

“Saya ingin betul-betul petani ini mendapatkan dukungan dari publik bahwa rakyat kita ini adalah rakyat yang susah, hari-hari dia pergi ke kebun, ke sawah, dia darma baktikan untuk mendapatkan rezeki halal tapi tugasnya ini mulia. Jadi, petani ini enggak boleh dipersulit, harus dipermudah, dan harus kita memudahkan dengan menyiapkan segalanya,” tandas Sudaryono. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pupuk Indonesia itu milik negara, negara yang mengelola pemerintah, kita siap apapun keputusan pemerintah

Lombok (ANTARA) - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebutkan pihaknya berkomitmen mengikuti apapun keputusan pemerintah terkait dengan posisi perusahaan di masa depan.

Hal ini disampaikan Rahmad merespons usulan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono agar Pupuk Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Pupuk Indonesia itu milik negara, negara yang mengelola pemerintah, kita siap apapun keputusan pemerintah," ujar Rahmad di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.

Rahmad menyampaikan pihak Persero akan menyesuaikan diri bila usulan tersebut diterima dan harus berada di bawah Kementan.

Menurut Rahmad, pihaknya akan tetap melaksanakan tugas dengan cara yang terbaik walau sudah pindah kementerian.

"Kita terbiasa, kita pasti bisa menyesuaikan lah. Apapun keputusan pemerintah, kita laksanakan dengan cara yang terbaik," kata Rahmad.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengusulkan Pupuk Indonesia dan Badan Urusan Logistik (Bulog) berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan).

Menurutnya, hal ini diperlukan guna memudahkan koordinasi dalam rangka mengakselerasi pembangunan pertanian nasional.

Sudaryono mengatakan usulan itu tidak mengubah organisasi perusahaan plat merah tersebut. Namun, Kementan perlu menjadi leading sector pangan, mulai dari hulu hingga ke hilir.

"Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya' adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan, kemudian si petani yang ngurus pertanian," ujar Sudaryono melalui keterangan di Jakarta, Jumat (27/9).

Sudaryono mengatakan usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.

Melalui Perpres tersebut, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian nasional. Sementara di hilir, stabilitas harga dan pasokan pangan dapat terjaga dengan baik.

"Tahun depan kita coba mengajukan Peraturan Presiden di mana nanti Pupuk Indonesia, termasuk Bulog dan Kementerian Pertanian menjadi satu (perintah di bawah Kementan)," katanya.

Sudaryono berharap Pupuk Indonesia sebagai perusahaan negara tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga bertanggungjawab dalam menggenjot produktivitas pertanian nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – PT Pupuk Indonesia dan Badan Urusan Logistik (Bulog) bergerak di bawah koordinasi  langsung Kementerian Pertanian (Kementan). Usul ini datang dari Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dengan alasan supaya memudahkan koordinasi untuk mengakselerasi pembangunan pertanian nasional.

“Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya' adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan, kemudian si petani yang ngurus (Menteri) Pertanian,” ujar Sudaryono di Jakarta, pada Jumat (27/9/2024) seperti dikutip dari Antara.

Dia menegaskan, usulan menggaet Pupuk Indonesia di bawah Kementerian Pertanian tak mengubah statusnya sebagai BUMN. Ia hanya berharap Pupuk Indonesia sebagai perusahaan negara tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menggenjot produktivitas pertanian nasional.

“Tanggung jawab Pupuk Indonesia tidak hanya cari untung, tapi bagaimana juga tanggung jawab produktivitas pertanian kita naik,” ucapnya.

Dalam hal ini, Kementerian Pertanian berupaya untuk menempatkan diri sebagai leading sector pangan, mulai dari hulu sampai ke hilir. Sudaryono bilang bahwa usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.

“Tahun depan kita coba mengajukan Peraturan Presiden dimana nanti Pupuk Indonesia, termasuk Bulog dan Kementerian Pertanian menjadi satu (perintah di bawah Kementan),” kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu.

Dengan koordinasi yang demikian, pihaknya berharap sisi hulu yaitu produktivitas pertanian nasional bisa semakin meningkat. Sementara di hilir, stabilitas harga dan pasokan pangan dapat terjaga dengan baik.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan sebanyak 46 perusahaan siap berinvestasi di Indonesia dengan mendatangkan 1,3 juta sapi hidup untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sudaryono menyampaikan investasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan susu dan daging dalam program Makan Berizi Gratis.

“Dari 46 perusahaan itu, hitungannya 1,3 juta ekor [yang akan didatangkan ke Indonesia] komitmennya mereka,” kata Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (25/9/2024).

Dia mengatakan beberapa perusahaan di antaranya berasal dari Australia. Namun, dia enggan untuk membocorkan lebih lanjut nama maupun asal perusahaan lainnya.

Sembari menunggu realisasi investasi tersebut, Sudaryono mengusulkan untuk mencari sumber alternatif protein selain susu dan daging untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

“Kami usulkan sebelum sapi itu datang dan menghasilkan susu dan daging, kebutuhan yang harusnya tadinya di beri susu ya diberi sumber protein lain sampai kita bisa menyediakan susu sendiri,” usulnya.

Sebelumnya, Sudaryono sempat mengungkap rencana pemerintah untuk mendatangkan 1,3 juta sapi perah ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis.

Kala itu, Sudaryono menyebut sekitar 36 perusahaan dan koperasi telah menyatakan komitmennya untuk memasukan sapi perah ke Indonesia.

“Terakhir ada sekitar 36 perusahaan, koperasi, dan seterusnya yang sudah komitmen untuk memasukkan sapinya ke Indonesia,” kata Sudaryono usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (12/9/2024).

Sementara itu, Kementan saat ini sedang berencana untuk membuka gerbang impor sapi perah dari negara lain. Dengan begitu, sapi perah tidak hanya berasal dari satu negara saja, dalam hal ini Australia.

Sejalan dengan rencana tersebut, pemerintah tengah merampungkan revisi kedua Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.