Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong percepatan hilirisasi hasil olahan limbah industri kelapa menjadi produk bioenergi dan bahan bakar nabati (BBN) seperti bioavtur.

Luas perkebunan kelapa di Tanah Air mencapai 3,8 juta hektare dengan kapasitas produksi mencapai 2,8 juta ton kelapa per tahun. Hal tersebut membuat Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar nomor 2 dunia. Adapun wilayah penghasil kelapa terbanyak adalah provinsi Sulawesi Utara dan Riau.

"Ke depan ekonomi hijau merupakan peluang dan potensi yang sangat besar bagi negara kita Indonesia," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan Pembukaan Konferensi Kelapa Internasional ke-51 di Surabaya, Jawa Timur pada Senin (22/7).

Jokowi menyebut Indonesia mampu menjaring US$ 1,55 miliar dari ekspor kelapa. Dia mengatakan perlu ada riset untuk menciptakan bibit pohon kelapa yang sanggup menghasilkan buah lebih banyak.

Selain peningkatan kualitas bibit, dia juga menyoroti perlu adanya metode pemeliharan dan cara panen modern. "Buahnya lebih banyak, lebih baik. Kemudian manfaatkan teknologi untuk hilirisasi. Saya banyak melihat limbah kelapa menjadi bioenergi, bioavtur," ujar Presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyetujui usulan untuk memperluas peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Lembaga tersebut nantinya tak hanya mengelola dana dari industri sawit, tetapi juga industri kakao dan kelapa.

Keputusan untuk memperluas peran BPDPKS merupakan keputusan hasil rapat terbatas antara Presiden Jokowi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, Presiden Jokowi telah menyetujui penambahan satu kedeputian di BPDPKS untuk menjalankan tugas tambahan tersebut. "Jadi tidak perlu badan baru, tapi digabungkan ke BPDPKS. Karena kan kelapa sawit, kelapa dan kakao itu kan mirip-mirip," kata Zulhas usai ratas.

Dana pungutan BPDPKS saat ini memiliki fungsi untuk peremajaan perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, serta pemenuhan untuk kebutuhan pangan.

Dana kelolaannya juga dapat digunakan untuk mendorong hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, hingga penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk campuran solar.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengungkapkan Indonesia memiliki potensi bioenergi setara 72,23 gigawatt (GW). Potensi tersebut berasal dari rencana kayu hutan tanaman energi berbasis hutan tanaman industri (HTI) sebesar 696 Megawatt (MW), hutan tanaman energi di daerah 3T sebesar 1.004 MW, dan hutan tanaman energi di lahan kritis sebesar 70.536 MW.

Hal ini ia ungkapkan dalam pidato ilmiah Wisuda ke-114 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kamis (18/07/2024). Potensi itu kata Alue akan digunakan sebagai bahan baku co-firing biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai salah satu upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

”Potensi tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar biomasa pada program Co-Firing PLTU untuk mensubstitusi batu bara,” ujar Alue.

Guna memasifkan pemanfaatan biomassa di sektor ketenagalistrikan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan regulasi dan kebijakan untuk memanfaatkan HTI sebagai bahan baku bioenergi atau yang dikenal dengan hutan tanaman energi (HTE).

Alue merinci, saat ini terdapat lebih dari 31 unit usaha HTI yang didukung oleh Perum Perhutani utnuk mengembangkan HTE. Ada pun potensi produk bioenergi yang dapat dihasilkan dari hutan tanaman energi ini antara lain wood chips untuk bahan bakar pembangkit, wood pellet, arang kayu, bioetanol, dan biodiesel.

”Pengembangan diversifikasi energi menjadi penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki mega biodiversity sebagai sumber energi terbarukan yang tentunya perlu kita kelola dan dimanfaatkan secara optimal sebagai energi alternatif bagi energi fosil yang semakin berkurang ketersediaan,” lanjut Alue.

Dengan implementasi peningkatan diversifikasi energi, diharapkan mampu mendukung upaya mitigasi perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi GRK dari konsumsi energi fosil secara terus menerus.

”Bagaimana disepakati di dalam perjanjian Paris atau Paris Agreement, kita juga telah menaikkan target pengurangan emisi dari sebelumnya 29 persen di first NDC kita di tahun 2016, menjadi sekarang 31,89 persen (e-NDC) atau setara 913 juta ton CO2 equivalent yang harus kita kurangi dengan kemampuan upaya kita sendiri,” tutup Alue.

Jakarta, ID- Di tengah transisi pemanfaatan energi baru terbarukan, produksi bioenergi terus digulirkan dengan mengajak para pelaku usaha kelapa sawit memroduksi biodiesel.

Produk biodiesel sudah bergulir sejak 2008 dan pada Februari 2023 telah diluncurkan biodiesel B-35.