DIAKUI atau tidak, terbukti konfigurasi persaingan politik yang melatari pemilihan presiden tahun 2024 menular ke daerah-daerah jelang Pilkada serentak pada November 2024 nanti.

Bukan saja karena sebagian kekuatan politik daerah menginginkan hal itu terjadi, tapi juga karena keinginan “eksplisit” dari kekuatan politik yang ada di pusat, terutama kekuatan baru pemenang pemilihan nasional, untuk menyuntikkan model persaingan politik di tingkat pusat ke daerah.

Walhasil, di banyak daerah Koalisi Indonesia Maju (KIM), sebagai koalisi pemenang pemilihan presiden, akhirnya ikut menjelma menjadi kekuatan yang nyaris berkategori “supermajority” dengan “magnitudo” lokal yang sangat besar.

Replikasi model kompetisi pusat di daerah ini memang cukup mengkhawatirkan, karena pada kasus-kasus tertentu justru berisiko membungkam aspirasi publik yang secara nominal jumlahnya tak sedikit.

Misalnya di Jakarta. Hasil survei sebelum pencalonan resmi yang menempatkan Anies Rasyid Baswedan di posisi teratas, dengan elektabilitas di atas 40 persenan, justru harus “gugur" begitu saja di tengah jalan sebagai akibat dari model kompetisi pusat yang merembes ke daerah.

Pasalnya, pemenang di pusat memang tidak menginginkan Anies Baswedan berkuasa di Jakarta. Walhasil, peluang Anies untuk maju di kontestasi Pilkada Jakarta juga ditutup sedemikian rupa.

Di Sumatera Utara pun nampaknya tak terlalu jauh berbeda. Dari sisi peta politik, kekuatan politik KIM yang mengerucut di belakang Bobby Nasution, membuat lawannya yang kebetulan petahana, Edy Rahmayadi, harus menerima kenyataan hanya didukung beberapa partai.

Empat partai yang mendukung Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala adalah PDI Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai Ummat, dan Partai Buruh.

Sementara partai-partai politik yang mendukung Bobby dan Surya, yaitu Partai Golkar, Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (NasDem), PSI, PPP, PKB, dan Demokrat.

Tentu secara kasat mata, Bobby adalah pihak yang paling diuntungkan karena mendadak mendapatkan mesin politik dengan kapasitas sangat besar, tanpa harus melalui proses “kaderisasi” kepemimpinan daerah yang selayaknya harus dilalui oleh seorang calon gubernur.

Dikatakan demikian, hanya bermodalkan pengalaman satu periode menjadi kepala daerah di tingkat dua (wali kota); Wali kota Medan, pun tanpa memperlihatkan keunggulan yang menonjol, baik dari sisi kebijakan, program maupun dari sisi model leadership (keteladanan, kebijaksanaan, dan sejenisnya, misalnya), seorang Bobby bisa langsung menaikkan tawaran politiknya menjadi calon kepala daerah untuk level provinsi.

Hal itu bisa terjadi tentu salah satunya karena Bobby berhasil memindahkan model kompetisi politik di level nasional ke level daerah.

Pertama, dengan statusnya sebagai menantu Presiden Jokowi, Bobby secara pukul rata diasumsikan nyaris oleh semua pihak, baik di Pusat dan di Sumut sudah layak untuk menjadi pemimpin di level provinsi.

Kedua, karena faktor pertama tersebut, akhirnya Bobby juga diasumsikan layak mendapatkan dukungan politik secara masif sebagaimana mantan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang pernah mendapatkan dukungan politik untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 tempo hari.

Artinya, terjadi semacam “political framing” di Sumatera Utara bahwa dari kubu besar KIM, yang notabene sebenarnya terdiri dari banyak partai politik dan diduduki oleh banyak orang hebat (senior) di KIM tingkat Sumut, akhirnya hanya melahirkan Bobby sebagai satu-satunya yang dianggap layak mewakili untuk maju sebagai calon gubernur di satu sisi dan satu-satunya tokoh yang layak berhadapan dengan petahana dengan dukungan pusat secara masif di sisi lain.

Memang, pada tataran teknis, berdasarkan perkembangan dan dinamika politik Sumut terkini, asumsi tersebut akhirnya mendapat afirmasi dari hasil-hasil survei Pilkada Sumut yang ada.

Bobby nyatanya memang mendapatkan angka elektabilitas yang sangat dominan. Survei Pilkada Sumut 2024 yang dirilis Katadata Telco Survey oleh Katadata Insight Center (KIC) belum lama ini menggambarkan persaingan Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi hingga September ini.

Elektabilitas Bobby tercatat dua kali lipat lebih sedikit dibanding elektabilitas Edy Rahmayadi, 35 persen berbanding 17 persen, meskipun popularitas kedunya terpaut tipis, 67 persen berbanding 63 persen.

Di sisi lain, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga tak terlalu jauh berbeda. Elektabilitas Bobby juga tercatat sebesar 41,2 persen, dibanding 21,1 persen elektabilitas Edy Rahmayadi.

Sementara itu, dari sisi perhitungan “top of mind”, Bobby mencatatkan angka 34 persen, berbanding 15,1 persen angka yang diraih Edy Rahmayadi.

Memang data-data tersebut terdengar agak aneh, mengingat Edy adalah seorang petahana yang diakui publik secara umum memiliki reputasi tidak terlalu buruk.

Namun sebagai data hasil survei, mari kita terima saja dulu sebagai data awal di mana analisis akan saya berangkatkan.

Dibanding dengan calon gubernur yang didukung KIM di Provinsi NTB, misalnya, Bobby memang jauh lebih beruntung, karena pembengkakan perolehan angka elektabilitasnya sangat signifikan.

Kandidat Gubernur yang diusung KIM, Lalu Muhamad Iqbal, seorang diplomat mantan Duta Besar Indonesia untuk Turkiye yang maju sebagai Calon Gubernur NTB, sampai bulan September 2024 hanya mampu mendapatkan angka elektabilitas sekitar 22 persen.

Angka tersebut berbanding tipis dengan petahana, Zulkieflimansyah yang mencatatkan elektabilitas sebesar 21,5 persen dan petahana wakil gubernur, Rohmi, yang mengantongi elektabilitas 20 persenan.

Hal itu bisa terjadi karena Lalu Muhamad Iqbal tidak memiliki dua faktor pendorong sekaligus seperti yang dimiliki oleh Babby Nasution. Ia bukan berasal dari keluarga Jokowi layaknya Bobby.

Fakta tersebut diafirmasi oleh hasil survei Litbang Kompas terbaru, yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo disebut masih memiliki pamor atau pengaruh besar dalam kontestasi Pilkada 2024.

Hasil survei tersebut menunjukkan sebanyak 54 persen publik cenderung akan memilih sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi.

Teknisnya, di dalam survei tersebut ditanyakan apakah responden akan mempertimbangkan pilihan pilkada atas sosok atau pasangan calon yang dekat dengan Jokowi atau pasangan calon yang mungkin didukung Pak Jokowi.

Hasilnya, 54 persen ternyata lebih mengatakan akan mempertimbangkan opsi tersebut dalam penentuan pilihannya.

Jadi cukup bisa dipahami mengapa lonjakan elektabilitas Bobby terbilang cukup drastis, karena ditopang oleh dua faktor yang sangat besar kapasitas politiknya, yakni kekuatan KIM dan status yang bersangkutan sebagai menantu Presiden Jokowi.

Meskipun sebenarnya, jika kita mau mengakui secara jujur dari hati yang paling dalam, situasi ini sesungguhnya tidak ideal. Karena masih perlu diuji lagi relasinya dengan realitas aspirasi publik yang ada di Sumut.

Apakah dua faktor yang mendukung Bobby di atas benar-benar sinkron dengan keinginan mayoritas masyarakat Sumut yang sebenarnya atau justru hanya aspirasi yang dipaksakan oleh kekuatan yang ada di tingkat pusat.

Lebih dari itu, ada beberapa hal penting yang juga perlu dipertimbangkan, sebelum menerima hasil-hasil survei tersebut secara taken for granted.

Dengan kata lain, meskipun angka elektabilitas antara Bobby dan Edy terpaut cukup jauh, namun masih belum bisa otomatis ditarik kesimpulan secara pukul rata bahwa Bobby sudah hampir pasti menjadi pemenang Pilkada Sumut 2024. Mengapa demikian?

Pertama, dari sebaran angka elektabilitas di antara kedua Paslon, angka “undecided voters-nya” (dalam artian belum atau tidak memilih keduanya) masih cukup tinggi.

Misalnya, jika kita mengambil angka hasil survei LSI, di mana gabungan suara kedua Paslon hanya berkisar 60 persen lebih sedikit. Sisa suara yang hampir 40 persen masih menyebar untuk nama-nama lain.

Sebutlah, misalnya, sisa suara tersebut menyebar kepada tokoh-tokoh yang juga sudah berada di kubu KIM. Namun tetap belum ada jaminan tokoh-tokoh tersebut secara personal menginginkan Bobby sebagai pemenang Pilkada, karena beberapa faktor yang tidak tertangkap oleh survei.

Misalnya, ada tokoh daerah di dalam kubu KIM yang sesungguhnya menginginkan maju sebagai Cagub sekaligus juga memiliki infrastruktur politik untuk maju, tapi hanya karena tekanan pusat yang mengharuskannya untuk mendukung Bobby, maka terpaksa secara organisasional dukungannya diberikan kepada Bobby.

Tak ada jaminan tokoh ini secara personal akan mendorong kantong suaranya untuk memilih Bobby nanti di saat pemilihan.

Boleh jadi kasusnya seperti suara Bernie Sanders di Pilpres Amerika Serikat 2016 lalu. Bernie secara personal tidak satu visi dengan Hillary Rodham Clinton, sekalipun satu partai, yaitu Partai Demokrat.

Mayoritas suara dari pemilih Bernie Sanders akhirnya dibiarkan abstain di dalam pemilihan 2016, yang membuat Hillary Clinton akhirnya gagal memenangkan kursi di Electoral College alias membuat Hillary mengalami kekalahan di Pilpres Amerika Serikat.

Kedua, political framing dari pusat yang membuat KIM terkesan sangat perkasa layaknya pada pemilihan presiden 2024, akhirnya juga berpotensi membuat banyak pemilih untuk melakukan “self censored” di saat survei dilaksanakan, jika pilihannya tidak sama dengan kelompok mayoritas.

Atau justru bisa juga sebagian pemilih malah memilih untuk bersikap “banwagoning” (istilah politik internasional sebagai lawan dari kata counter-balance) alias pura-pura mengikuti suara mayoritas semata agar tidak memperpanjang urusan dengan para surveyor dan dengan pihak pendukung kekuasaan.

Hal seperti ini juga terjadi di Amerika Serikat di saat menjelang pemilihan umum 2020 lalu di mana sebagian pendukung Joe Biden yang berada di lingkungan pemilih Donald Trump dari Partai Republik memilih melakukan self censored karena khawatir dengan reaksi dari pemilih Donald Trump yang militan (terutama white supremacist) jika mereka secara terbuka mengungkapkan pilihan politiknya mendukung Joe Biden.

Kubu Trump akhirnya gagal memahami realitas ini, sehingga gagal menerima hasil pemilihan yang mengakibatkan terjadinya serangan dadakan dari para pendukungnya ke gedung Capitol Hill sebelum pengumuman resmi hasil pemilihan Presiden.

Ketiga, ambiguitas posisi presiden terpilih, Prabowo Subianto, juga bisa menjadi faktor penting dan boleh jadi akan ikut menentukan ketidakpastian suara Bobby.

Secara resmi memang Bobby sudah menjadi kader Partai Gerindra dan sudah mengantongi dukungan resmi dari Gerindra. Namun relasi Jokowi, Prabowo, dan Bobby adalah hubungan politik yang belum lama terbentuk.

Hubungan antara mereka hanya berupa hubungan transaksional politik sejak pemilihan umum 2024. Sementara hubungan Prabowo dengan Edy Rahmayadi justru bisa dikatakan jauh lebih mendalam, yakni hubungan personal profesional, historis, dan hubungan “solidaritas seragam”.

Edy Rahmayadi adalah kandidat yang didukung oleh Prabowo di Pilkada Sumut sebelumnya. Keduanya juga sama-sama alumni korps seragam hijau, yang nyaris tidak terdengar pertentangan di antara keduanya selama ini.

Berbeda dengan, misalnya, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, yang sejak era mertuanya sudah berada dalam pilihan politik yang berbeda dengan Prabowo.

Dengan demikian, kondisi ini akan membuat Prabowo Subianto secara pribadi tidak akan terlalu ikut mengintervensi Pilkada Sumut untuk salah satu pihak.

Karena bagi Prabowo, jika dikaitkan dengan konteks ini, siapapun yang akan memenangkan Pilkada Sumut akan sama-sama bisa diakses dan disubordinasi dengan mudah.

Artinya, baik Bobby maupun Edy sama-sama berpeluang tetap menjadi “orang Prabowo” di Sumut nanti, pasca-Pilkada selesai.

Berbeda dengan di Jakarta, misalnya. Jika Prabowo dan Jokowi tak mengintervensi secara politik untuk membendung Anies, jika nanti Anies ternyata menang, maka potensinya menjadi lawan Prabowo akan sangat besar di kemudian hari.

Pendeknya, di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa peluang Paslon “besutan” KIM belum bisa diasumsikan setinggi yang digambarkan oleh hasil-hasil survei.

Dengan kata lain, meskipun Bobby adalah kader Gerindra dan mendapatkan dukungan dari KIM, tidak serta merta hal itu akan menjadikan Bobby sebagai orang Prabowo satu-satunya di Sumatera Utara di satu sisi dan tidak juga berarti bahwa Edy Rahmayadi serta merta menjadi musuh Prabowo yang harus dibuat kalah di sisi lain.

Dengan kata lain, ketiga faktor di atas, dalam hemat saya, tidak tertangkap oleh berbagai hasil survei, sehingga masih memiliki potensi untuk menghasilkan Pilkada yang tidak sama dengan proyeksi-proyeksi hasil survei berbagai lembaga survei itu.

JAKARTA, investor.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengusung nama Bobby Nasution-Surya sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut) 2024.

Dukungan kepada Bobby Nasution terus bertambah, sehingga kans memenangkan Pilgub Sumut terus menguat.

"Ya sudah resmi tadi sore jam 17.00 WIB," tutur Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri, Jumat (2/8/2024).

Menurut Mabruri, suara dukungan diberikan secara langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada Bobby Nasution berikut pendampingnya, Bupati Asahan Surya. Pertemuan ini berlangsung di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Diserahkan langsung oleh Presiden PKS di DPP PKS. Iya sama cawagubnya, Surya," imbuhnya.

Selain dari PKS, hingga kini Bobby Nasution telah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik untuk maju pada Pilgub Sumatera Utara. Adapun partai pendukungnya hingga saat ini, antara lain Partai Gerindra yang kini merupakan partainya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan Partai Golkar terhadap Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Bupati Asahan Surya sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, bakal diresmikan besok, Jumat (19/7/2024).

Ini disampaikan Bobby Nasution usai mendatangi Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (18/7/2024) sore usai DPP Golkar menyampaikan 10 surat keputusan untuk Pilkada provinsi.

Salah satu dari 10 SK itu berisikan nama Bobby dan Surya untuk Pilkada Sumatera Utara.

"Tadi sudah dikonfirmasi untuk penyerahan rekomendasi, waktunya besok. Waktunya besok kurang lebih sore hari juga akan diserahkan oleh Bapak Ketua Umum Golkar Pak Airlangga," kata Bobby ditemui di Kantor DPP Golkar.

Bobby mengeklaim, dirinya dan Surya sudah mendapatkan dukungan dari tujuh partai politik yang mengusungnya maju di Pilkada Sumut.

Mereka disebut sepakat jika calon wakil gubernur Sumut yang mendampinginya adalah Surya.

Ditanya peluang PDI-P turut mengusungnya di Sumut, Bobby menyerahkan hal itu kepada PDI-P.

"Ya saya sampaikan PDI-P ini kan bisa mengusung sendiri juga. Kursinya cukup untuk mengusung sendiri. Ya untuk soal paslonnya ya itu kita tidak bisa komentar ya. Itu tergantung dari PDI-P sendiri," ungkap menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Sebagai informasi, Bobby sejauh ini sudah didukung oleh tujuh partai politik untuk Pilkada Sumut 2024. Tujuh partai politik ini antara lain, Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, PKB dan PKS.