MEDAN, investor.id - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, unggul jauh dari pesaingnya pasangan nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri. Bobby-Surya meraih 50,6% suara, sementara Edy-Hasan hanya 24,5% suara.

Angka tersebut merupakan hasil dari survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang dirilis Jumat (8/11/2024). 

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada sejumlah simulasi dalam survei Pilgub Sumut kali ini. Pertama, pihaknya melakukan survei top of mind calon Gubernur.

Dalam simulasi ini, Bobby Nasution unggul jauh meninggalkan Edy Rahmayadi meraih suara 50,6% dan Edy Rahmayadi hanya 24,5%.

Indikator Politik juga menggunakan simulasi terbuka empat nama calon. Di dalam simulasi ini Bobby Nasution kembali meraih posisi teratas dengan Raihan 60,6%.

Sementara dalam simulasi dua pasangan calon dengan menggunakan kertas suara, pasangan Bobby-Surya meraih 62%. Angka ini meninggalkan pasangan Edy-Hasan yang hanya meraih 29,1%.

“Hasil riset kami akhir Oktober awal November 2024 terlihat pola yang konsisten di mana Bobby dan Surya unggul signifikan dibanding Pak Edy dan Hasan Basri. Kalau melihat pola begini ada PR besar yang harus dilakukan Pak Edy dan Pak Hasan untuk mengejar ketinggalan," ucap Burhanuddin.

Survei tersebut dilakukan pada 28 Oktober sampai 3 November 2024. Metodologi survei tersebut menggunakan multistage random sampling. Survei ini menggunakan 2.290 responden dan margin of erro +/- 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Menanggapi hasil survei, calon Gubernur Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi, mengatakan tidak mau ambil pusing, karena yang menentukan bukan hasil survey, melainkan hasil yang didapat pada 27 November nanti.

"Saya gak mau ambil pusing, karena yang menentukan di tanggal 27 November nanti," ucap Edy.

Berikut hasil survei Indikator Politik Indonesia soal Pilgub Sumut 2024:

Top of Mind Calon Gubernur Sumatera Utara:

Bobby Afif Nasution: 50,6%

Edy Rahmayadi: 24,5%

Hasan Basri Sagala: 0,1%

Tidak tahu/menjawab: 24,7%

Simulasi Semi Terbuka 4 Nama Calon:

Bobby Afif Nasution: 60,6%

Edy Rahmayadi: 28,6%

Surya: 0,0%

Hasan Basri Sagala: 0,5%

Tidak tahu/jawab: 10,3%

Simulasi 2 Calon Gubernur:

Bobby Afif Nasution: 63,00%

Edy Rahmayadi: 28,6%

Tidak tahu/jawab: 8,4%

Simulasi 2 Pasangan Calon:

Bobby Afif Nasution-Surya: 62%

Edy Rahmayadi-Hasan Basri: 29,1%

Tidak tahu/jawab: 8,8%.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Utara mengatakan bahwa Generasi Milenial dan Generasi Z mendominasi daftar pemilih tetap di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut 2024.

Dengan kata lain, generasi muda yang masing-masing merupakan kelompok penduduk dengan rentang tahun kelahiran antara 1981-1996 (milenial) dan 1997-2012 (Gen Z) menurut Pew Research Center ini yang akan menyemarakkan tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November mendatang.

Anggota KPU Sumut Frendianus Joni Rahmat Zebua mengatakan, jumlah pemilih milenial yang telah terdata saat inu menyentuh angka 3.656.608 orang. Sementara Gen Z menyusul di bawahnya, yakni 2.964.805 orang/ pemilih.

"Angka itu didapat dari hasil sortir berdasarkan kategori usia dari jumlah DPT (daftar pemilih tetap) di 33 kabupaten kota di Sumut yang sebanyak 10,77 juta pemilih," kata Zebua, Minggu (6/10/2024).

Sebagaimana diberitakan Bisnis sebelumnya, daftar pemilih tetap atau DPT di Pilkada Sumut 2024 tercatat sebanyak 10.771.496 pemilih.

Berdasarkan pengelompokan secara umur, KPU Sumut membagi DPT tersebut ke dalam lima kategori, mulai dari generasi Z atau generasi termuda yang bisa menggunakan hak pilihnya, generasi milenial, generasi x, generasi baby boomer, dan generasi pre-boomer.

Zebua merinci, generasi milenial mengisi 33,95% dari total DPT atau sekitar 3,65 juta pemilih. Di urutan kedua, ada generasi Z dengan porsi 27,52% atau sekitar 2,96 juta pemilih.

Generasi X yang berdasarkan Pew Research Center lahir di rentang tahun 1965-1980 atau yang tahun ini berusia 44-59 tahun berjumlah sebanyak 2,72 juta pemilih (25,29%) di Sumut.

Sedangkan generasi baby boomer atau mereka yang tahun ini berusia 60-78 tahun (kelahiran 1946-1964) dan akan mengikuti Pilkada Sumut 2024 tercatat lebih sedikit, yakni sekitar 1,29 juta jiwa (12,04%).

Jumlah pemilih kategori generasi pre-boomer di Sumut menjadi yang paling sedikit yakni hanya 1,20% atau sekitar 129 ribu orang dari total DPT Sumut. Mereka ini adalah generasi yang lahir tahun 1928-1945 dan akan atau telah berusia 79-96 tahun saat Pilkada nanti.

"Kalau berdasarkan kategori jenis kelamin, porsi pemilih perempuan di Sumut lebih banyak dibanding pemilih laki-laki," jelas Zebua.

Jumlah pemilih berjenis kelamin laki-laki di Sumut sebanyak 5,3 juta orang, sedangkan pemilih perempuan hampir 5,47 juta orang.

Lebih lanjut KPU Sumut juga merekap bahwa pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh pemilih dengan disabilitas yang berjumlah 30.881 orang.

Zebua menjelaskan, kategori tersebut terdiri dari disabilitas fisik sebanyak 12.824 pemilih, disabilitas intelektual sebanyak 2.385 pemilih, dan disabilitas mental sebanyak 5.250 pemilih.

Adapula disabilitas sensorik wicara sebanyak 5.733 pemilih, disabilitas sensorik rungu sebanyak 1.565 pemilih, dan disabilitas sensorik netra sebanyak 3.124 pemilih.

"Jumlah tersebut sudah ditetapkan berdasarkan rapat pleno yang ditelah dilaksanakan beberapa pekan lalu," jelas Zebua.

Sebagai informasi, Pilkada Serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

Masyarakat Sumut akan menyalurkan hak suaranya di 25.223 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 455 kelurahan dan 6.110 desa di 33 kabupaten/ kota se-Sumatra Utara. (K68)

TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) di Pilkada 2024 Bobby Nasution menyindir pernyataan kandidat petahana, Edy Rahmayadi, soal jalan nasional di Sumut yang rusak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Menurut Wali Kota Medan itu, warga jangan diajak berpikir soal status jalan dan pihak mana yang bertanggungjawab atas jalan tersebut.

“Yang penting tahunya itu jalan punya pemerintah, betul ya buk ya? Oleh karena itu tentunya kepala daerah itu bukan tugasnya bukan hanya lempar tanggung jawab tapi bisa mempertanggungjawabkan,” kata Bobby saat menanggapi keluhan warga soal jalan di Gunung Baringin, Panyabungan Timur, Mandailing Natal, pada Jumat, 27 September 2024, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Bobby, yang juga menantu Jokowi menyindir Edy Rahmayadi, selaku Gubernur Sumut periode lalu, soal jalan di Sumut yang rusak. Sindiran itu disampaikan dalam sambutannya setelah mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut pada Senin, 23 September 2024.

“Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata,” katanya

Edy Rahmayadi kemudian menanggapi pernyataan Bobby dengan santai. Kata dia, jalan yang rusak berada di perbatasan Sumut dan statusnya jalan nasional. Artinya, jalan tersebut tanggung jawab pemerintah pusat, yakni pemerintahan yang dipimpin mertua Bobby Nasution, Presiden Jokowi.

“Masalah infrastruktur yang disebut Bobby, itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono (nama kecil Jokowi). Ada jalan yang belum selesai, justru itu kami kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikannya,” ujar Edy usai pengundian nomor urut pasangan cagub-cawagub di Hotel Mercure Medan, Selasa, 24 September 2024.

Masyarakat awam kebanyakan memang tak terlalu menaruh perhatian soal status jalan. Bagi mereka, yang terpenting adalah jalan selalu dalam kondisi baik sehingga mobilitas tetap lancar. Lantas, bagaimana cara membedakan status jalan? Apa karakteristik jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten?

Jalan nasional

Jalan nasional merupakan jalan yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Jalan ini diatur dan diberi nomor rute oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jalan jenis ini meliputi empat kelompok yakni jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan tol, dan jalan strategis nasional.

Adapun contoh jalan nasional di Indonesia antara lain yaitu Jalan Lintas Sumatra, Jalur Pantura atau Jalan Nasional Rute 1 dan Jalur Pansela di Pulau Jawa, Jalan Raya Trans Sulawesi, Jalan Trans-Papua, dan Jalan Nasional Trans Timor.

Karakteristik jalan nasional:

Secara kasat mata, masyarakat bisa mengenali status jalan nasional lewat dua cara.

1. Pertama, lewat papan penunjuk jalan yang biasanya dipasang di jalan yang mencantumkan status jalan tersebut. Jalan nasional umumnya ditandai dengan kode K1.

2. Kedua, dengan mengenali jenis marka jalan. Marka jalan nasional diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan, yaitu terdapat tanda marka membujur berwarna putih dan kuning.

Jalan provinsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 34 Tahun 2006, jalan provinsi merupakan jalan kolektor penghubung ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota dalam satu provinsi tersebut. Selain itu, jalan provinsi juga bisa berupa jalan kolektor primer yang menghubungkan antar-ibu kota kabupaten/kota.

Jalan provinsi lainnya yakni jalan strategis provinsi. Pengelola dan penanggung jawab jalan provinsi adalah gubernur atau pejabat yang ditunjuk

Karakteristik jalan provinsi:

1. Ditandai dengan kode K2 atau K3 dalam papan jalan.

2. Marka jalan hanya berwarna putih tanpa warna kuning.

3. Umumnya jalan provinsi berukuran cukup lebar.

Jalan kabupaten

Jalan kabupaten adalah penghubung ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa, dan antar desa. Jalan kabupaten juga dapat berupa jalan sekunder yang tidak masuk sebagai jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten.

Adapun oengelola dan penanggung jawab jalan kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten, baik oleh bupati maupun pejabat yang ditunjuk.

Karakteristik jalan kabupaten:

1. Kode jalan ini ditandai dengan K4.

2. Ciri warna marka jalan kabupaten sama dengan jalan provinsi yakni hanya berwarna membujur putih saja, baik terputus maupun garis tanpa putus.

3. Namun biasanya, jalan kabupaten lebih sempit dari jalan provinsi dan hanya menghubungkan antar-kecamatan.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | MEI LEANDHA | YUDONO YANUAR | ANTARA

DIAKUI atau tidak, terbukti konfigurasi persaingan politik yang melatari pemilihan presiden tahun 2024 menular ke daerah-daerah jelang Pilkada serentak pada November 2024 nanti.

Bukan saja karena sebagian kekuatan politik daerah menginginkan hal itu terjadi, tapi juga karena keinginan “eksplisit” dari kekuatan politik yang ada di pusat, terutama kekuatan baru pemenang pemilihan nasional, untuk menyuntikkan model persaingan politik di tingkat pusat ke daerah.

Walhasil, di banyak daerah Koalisi Indonesia Maju (KIM), sebagai koalisi pemenang pemilihan presiden, akhirnya ikut menjelma menjadi kekuatan yang nyaris berkategori “supermajority” dengan “magnitudo” lokal yang sangat besar.

Replikasi model kompetisi pusat di daerah ini memang cukup mengkhawatirkan, karena pada kasus-kasus tertentu justru berisiko membungkam aspirasi publik yang secara nominal jumlahnya tak sedikit.

Misalnya di Jakarta. Hasil survei sebelum pencalonan resmi yang menempatkan Anies Rasyid Baswedan di posisi teratas, dengan elektabilitas di atas 40 persenan, justru harus “gugur" begitu saja di tengah jalan sebagai akibat dari model kompetisi pusat yang merembes ke daerah.

Pasalnya, pemenang di pusat memang tidak menginginkan Anies Baswedan berkuasa di Jakarta. Walhasil, peluang Anies untuk maju di kontestasi Pilkada Jakarta juga ditutup sedemikian rupa.

Di Sumatera Utara pun nampaknya tak terlalu jauh berbeda. Dari sisi peta politik, kekuatan politik KIM yang mengerucut di belakang Bobby Nasution, membuat lawannya yang kebetulan petahana, Edy Rahmayadi, harus menerima kenyataan hanya didukung beberapa partai.

Empat partai yang mendukung Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala adalah PDI Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai Ummat, dan Partai Buruh.

Sementara partai-partai politik yang mendukung Bobby dan Surya, yaitu Partai Golkar, Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (NasDem), PSI, PPP, PKB, dan Demokrat.

Tentu secara kasat mata, Bobby adalah pihak yang paling diuntungkan karena mendadak mendapatkan mesin politik dengan kapasitas sangat besar, tanpa harus melalui proses “kaderisasi” kepemimpinan daerah yang selayaknya harus dilalui oleh seorang calon gubernur.

Dikatakan demikian, hanya bermodalkan pengalaman satu periode menjadi kepala daerah di tingkat dua (wali kota); Wali kota Medan, pun tanpa memperlihatkan keunggulan yang menonjol, baik dari sisi kebijakan, program maupun dari sisi model leadership (keteladanan, kebijaksanaan, dan sejenisnya, misalnya), seorang Bobby bisa langsung menaikkan tawaran politiknya menjadi calon kepala daerah untuk level provinsi.

Hal itu bisa terjadi tentu salah satunya karena Bobby berhasil memindahkan model kompetisi politik di level nasional ke level daerah.

Pertama, dengan statusnya sebagai menantu Presiden Jokowi, Bobby secara pukul rata diasumsikan nyaris oleh semua pihak, baik di Pusat dan di Sumut sudah layak untuk menjadi pemimpin di level provinsi.

Kedua, karena faktor pertama tersebut, akhirnya Bobby juga diasumsikan layak mendapatkan dukungan politik secara masif sebagaimana mantan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang pernah mendapatkan dukungan politik untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 tempo hari.

Artinya, terjadi semacam “political framing” di Sumatera Utara bahwa dari kubu besar KIM, yang notabene sebenarnya terdiri dari banyak partai politik dan diduduki oleh banyak orang hebat (senior) di KIM tingkat Sumut, akhirnya hanya melahirkan Bobby sebagai satu-satunya yang dianggap layak mewakili untuk maju sebagai calon gubernur di satu sisi dan satu-satunya tokoh yang layak berhadapan dengan petahana dengan dukungan pusat secara masif di sisi lain.

Memang, pada tataran teknis, berdasarkan perkembangan dan dinamika politik Sumut terkini, asumsi tersebut akhirnya mendapat afirmasi dari hasil-hasil survei Pilkada Sumut yang ada.

Bobby nyatanya memang mendapatkan angka elektabilitas yang sangat dominan. Survei Pilkada Sumut 2024 yang dirilis Katadata Telco Survey oleh Katadata Insight Center (KIC) belum lama ini menggambarkan persaingan Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi hingga September ini.

Elektabilitas Bobby tercatat dua kali lipat lebih sedikit dibanding elektabilitas Edy Rahmayadi, 35 persen berbanding 17 persen, meskipun popularitas kedunya terpaut tipis, 67 persen berbanding 63 persen.

Di sisi lain, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga tak terlalu jauh berbeda. Elektabilitas Bobby juga tercatat sebesar 41,2 persen, dibanding 21,1 persen elektabilitas Edy Rahmayadi.

Sementara itu, dari sisi perhitungan “top of mind”, Bobby mencatatkan angka 34 persen, berbanding 15,1 persen angka yang diraih Edy Rahmayadi.

Memang data-data tersebut terdengar agak aneh, mengingat Edy adalah seorang petahana yang diakui publik secara umum memiliki reputasi tidak terlalu buruk.

Namun sebagai data hasil survei, mari kita terima saja dulu sebagai data awal di mana analisis akan saya berangkatkan.

Dibanding dengan calon gubernur yang didukung KIM di Provinsi NTB, misalnya, Bobby memang jauh lebih beruntung, karena pembengkakan perolehan angka elektabilitasnya sangat signifikan.

Kandidat Gubernur yang diusung KIM, Lalu Muhamad Iqbal, seorang diplomat mantan Duta Besar Indonesia untuk Turkiye yang maju sebagai Calon Gubernur NTB, sampai bulan September 2024 hanya mampu mendapatkan angka elektabilitas sekitar 22 persen.

Angka tersebut berbanding tipis dengan petahana, Zulkieflimansyah yang mencatatkan elektabilitas sebesar 21,5 persen dan petahana wakil gubernur, Rohmi, yang mengantongi elektabilitas 20 persenan.

Hal itu bisa terjadi karena Lalu Muhamad Iqbal tidak memiliki dua faktor pendorong sekaligus seperti yang dimiliki oleh Babby Nasution. Ia bukan berasal dari keluarga Jokowi layaknya Bobby.

Fakta tersebut diafirmasi oleh hasil survei Litbang Kompas terbaru, yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo disebut masih memiliki pamor atau pengaruh besar dalam kontestasi Pilkada 2024.

Hasil survei tersebut menunjukkan sebanyak 54 persen publik cenderung akan memilih sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi.

Teknisnya, di dalam survei tersebut ditanyakan apakah responden akan mempertimbangkan pilihan pilkada atas sosok atau pasangan calon yang dekat dengan Jokowi atau pasangan calon yang mungkin didukung Pak Jokowi.

Hasilnya, 54 persen ternyata lebih mengatakan akan mempertimbangkan opsi tersebut dalam penentuan pilihannya.

Jadi cukup bisa dipahami mengapa lonjakan elektabilitas Bobby terbilang cukup drastis, karena ditopang oleh dua faktor yang sangat besar kapasitas politiknya, yakni kekuatan KIM dan status yang bersangkutan sebagai menantu Presiden Jokowi.

Meskipun sebenarnya, jika kita mau mengakui secara jujur dari hati yang paling dalam, situasi ini sesungguhnya tidak ideal. Karena masih perlu diuji lagi relasinya dengan realitas aspirasi publik yang ada di Sumut.

Apakah dua faktor yang mendukung Bobby di atas benar-benar sinkron dengan keinginan mayoritas masyarakat Sumut yang sebenarnya atau justru hanya aspirasi yang dipaksakan oleh kekuatan yang ada di tingkat pusat.

Lebih dari itu, ada beberapa hal penting yang juga perlu dipertimbangkan, sebelum menerima hasil-hasil survei tersebut secara taken for granted.

Dengan kata lain, meskipun angka elektabilitas antara Bobby dan Edy terpaut cukup jauh, namun masih belum bisa otomatis ditarik kesimpulan secara pukul rata bahwa Bobby sudah hampir pasti menjadi pemenang Pilkada Sumut 2024. Mengapa demikian?

Pertama, dari sebaran angka elektabilitas di antara kedua Paslon, angka “undecided voters-nya” (dalam artian belum atau tidak memilih keduanya) masih cukup tinggi.

Misalnya, jika kita mengambil angka hasil survei LSI, di mana gabungan suara kedua Paslon hanya berkisar 60 persen lebih sedikit. Sisa suara yang hampir 40 persen masih menyebar untuk nama-nama lain.

Sebutlah, misalnya, sisa suara tersebut menyebar kepada tokoh-tokoh yang juga sudah berada di kubu KIM. Namun tetap belum ada jaminan tokoh-tokoh tersebut secara personal menginginkan Bobby sebagai pemenang Pilkada, karena beberapa faktor yang tidak tertangkap oleh survei.

Misalnya, ada tokoh daerah di dalam kubu KIM yang sesungguhnya menginginkan maju sebagai Cagub sekaligus juga memiliki infrastruktur politik untuk maju, tapi hanya karena tekanan pusat yang mengharuskannya untuk mendukung Bobby, maka terpaksa secara organisasional dukungannya diberikan kepada Bobby.

Tak ada jaminan tokoh ini secara personal akan mendorong kantong suaranya untuk memilih Bobby nanti di saat pemilihan.

Boleh jadi kasusnya seperti suara Bernie Sanders di Pilpres Amerika Serikat 2016 lalu. Bernie secara personal tidak satu visi dengan Hillary Rodham Clinton, sekalipun satu partai, yaitu Partai Demokrat.

Mayoritas suara dari pemilih Bernie Sanders akhirnya dibiarkan abstain di dalam pemilihan 2016, yang membuat Hillary Clinton akhirnya gagal memenangkan kursi di Electoral College alias membuat Hillary mengalami kekalahan di Pilpres Amerika Serikat.

Kedua, political framing dari pusat yang membuat KIM terkesan sangat perkasa layaknya pada pemilihan presiden 2024, akhirnya juga berpotensi membuat banyak pemilih untuk melakukan “self censored” di saat survei dilaksanakan, jika pilihannya tidak sama dengan kelompok mayoritas.

Atau justru bisa juga sebagian pemilih malah memilih untuk bersikap “banwagoning” (istilah politik internasional sebagai lawan dari kata counter-balance) alias pura-pura mengikuti suara mayoritas semata agar tidak memperpanjang urusan dengan para surveyor dan dengan pihak pendukung kekuasaan.

Hal seperti ini juga terjadi di Amerika Serikat di saat menjelang pemilihan umum 2020 lalu di mana sebagian pendukung Joe Biden yang berada di lingkungan pemilih Donald Trump dari Partai Republik memilih melakukan self censored karena khawatir dengan reaksi dari pemilih Donald Trump yang militan (terutama white supremacist) jika mereka secara terbuka mengungkapkan pilihan politiknya mendukung Joe Biden.

Kubu Trump akhirnya gagal memahami realitas ini, sehingga gagal menerima hasil pemilihan yang mengakibatkan terjadinya serangan dadakan dari para pendukungnya ke gedung Capitol Hill sebelum pengumuman resmi hasil pemilihan Presiden.

Ketiga, ambiguitas posisi presiden terpilih, Prabowo Subianto, juga bisa menjadi faktor penting dan boleh jadi akan ikut menentukan ketidakpastian suara Bobby.

Secara resmi memang Bobby sudah menjadi kader Partai Gerindra dan sudah mengantongi dukungan resmi dari Gerindra. Namun relasi Jokowi, Prabowo, dan Bobby adalah hubungan politik yang belum lama terbentuk.

Hubungan antara mereka hanya berupa hubungan transaksional politik sejak pemilihan umum 2024. Sementara hubungan Prabowo dengan Edy Rahmayadi justru bisa dikatakan jauh lebih mendalam, yakni hubungan personal profesional, historis, dan hubungan “solidaritas seragam”.

Edy Rahmayadi adalah kandidat yang didukung oleh Prabowo di Pilkada Sumut sebelumnya. Keduanya juga sama-sama alumni korps seragam hijau, yang nyaris tidak terdengar pertentangan di antara keduanya selama ini.

Berbeda dengan, misalnya, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, yang sejak era mertuanya sudah berada dalam pilihan politik yang berbeda dengan Prabowo.

Dengan demikian, kondisi ini akan membuat Prabowo Subianto secara pribadi tidak akan terlalu ikut mengintervensi Pilkada Sumut untuk salah satu pihak.

Karena bagi Prabowo, jika dikaitkan dengan konteks ini, siapapun yang akan memenangkan Pilkada Sumut akan sama-sama bisa diakses dan disubordinasi dengan mudah.

Artinya, baik Bobby maupun Edy sama-sama berpeluang tetap menjadi “orang Prabowo” di Sumut nanti, pasca-Pilkada selesai.

Berbeda dengan di Jakarta, misalnya. Jika Prabowo dan Jokowi tak mengintervensi secara politik untuk membendung Anies, jika nanti Anies ternyata menang, maka potensinya menjadi lawan Prabowo akan sangat besar di kemudian hari.

Pendeknya, di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa peluang Paslon “besutan” KIM belum bisa diasumsikan setinggi yang digambarkan oleh hasil-hasil survei.

Dengan kata lain, meskipun Bobby adalah kader Gerindra dan mendapatkan dukungan dari KIM, tidak serta merta hal itu akan menjadikan Bobby sebagai orang Prabowo satu-satunya di Sumatera Utara di satu sisi dan tidak juga berarti bahwa Edy Rahmayadi serta merta menjadi musuh Prabowo yang harus dibuat kalah di sisi lain.

Dengan kata lain, ketiga faktor di atas, dalam hemat saya, tidak tertangkap oleh berbagai hasil survei, sehingga masih memiliki potensi untuk menghasilkan Pilkada yang tidak sama dengan proyeksi-proyeksi hasil survei berbagai lembaga survei itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi menetapkan pasangan Bobby Nasution-Surya dan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Sumut Agus Arifin setelah melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon peserta Pilkada 2024 secara tertutup (22/9/2024), di Medan, Minggu.

"Pimpinan KPU Sumut telah melaksanakan rapat pleno tertutup penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan sudah ditetapkan pasangan Bobby Nasution-Surya dan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri sebagai peserta Pilkada 2024," ujar Agus dilansir dari Antara, Minggu (22/9/2024).

Agus menjelaskan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU Sumut Nomor 191 tahun 2024.

"Setelah dilaksanakan penetapan bahwa akan dilakukan pengundian nomor yang dilakukan pada 23 September 2024," kata dia.

Dia menjelaskan pasangan Bobby Nasution-Surya diusung oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Partai Perindo dan PSI dengan menetapkan suara sah DPRD Sumut Pemilu 2024 sebanyak 5.493.530 suara.

Sedangkan, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri diusung oleh Partai Hanura, PDI-Perjuangan, PKN, Partai Buruh, Partai Gelora dan Partai Ummat dengan menggunakam 1.820.883 suara sah DPRD Sumut Pemilu 2024.

"Untuk rapat pleno daftar pemilihan tetap (DPT) juga dilakukan besok," ujar dia.

Dia berharap dengan dilakukan penetapan ini masyarakat dapat masyarakat antusias berpartisipasi pada Pilkada 2024 di wilayah ini.

"Kita juga telah melakukan sejumlah tahapan pilkada. Ke depan kita gencarkan lagi sosialisasi Pilkada 2024 di Sumut," ujarnya.

Bisnis.com, MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengumumkan pembukaan pendaftaran anggota kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) seiring diluncurkannya pembentukan KPPS untuk Pilkada tahun 2024 oleh KPU RI hari ini, Selasa (17/9/2024)

Anggota KPU Sumut Robby Effendy mengatakan, pihaknya membutuhkan sekitar 176.561 anggota badan ad hoc yang akan menyokong jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumut November mendatang.

Hal itu berdasarkan perhitungan dari jumlah TPS (tempat pemungutan suara) di Sumut yang mencapai 25.223. Setiap satu TPS, lanjutnya, membutuhkan 7 orang KPPS.

"Ada sebanyak 176.561 orang yang akan direkrut untuk jadi anggota KPPS untuk 25.223 TPS di 33 kabupaten/ kota se Sumut," kata Robby, Selasa (17/9/2024).

Disampaikan Robby, masa pendaftaran KPPS akan berlangsung mulai hari ini, Selasa (17/9/2024) hingga 28 September mendatang, sedangkan penetapan dan pelantikan anggota KPPS, dijadwalkan pada 7 November 2024.

Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan seleksi ketat dalam proses rekrutmen anggota KPPS untuk menekan kesalahan dalam pencatatan dalam Pilkada Serentak nanti.

Robby juga menyebut KPU di daerah diimbau untuk tak lagi memilih anggota KPPS yang pernah bermasalah di TPS nya dulu.

"Untuk Pilkada 2024 ini kami diminta untuk tidak memilih KPPS yang pernah bermasalah di TPS-nya. Catatannya ada saat yang bersangkutan menjadi KPPS di Pemilu 2024 dan sebelumnya," lanjutnya.

Adapun bagi masyarakat Sumut yang ingin mendaftar sebagai anggota KPPS untuk Pilkada Serentak 2024 disyaratkan minimal berusia 17 tahun dan maksimal 55 tahun, sesuai ketentuan yang berlaku umum. Selain itu, calon anggota juga disyaratkan berdomisili di wilayah kerja KPPS.

Cara daftar untuk menjadi anggota KPPS juga dapat dilakukan secara luring atau offline dengan mendatangi langsung kantor Panitia Pemungutan Suara di wilayah masing-masing.

Sementara berkas yang perlu dipersiapkan seperti surat pendaftaran, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP elektronik, fotokopi ijazah SMA/ sederajat atau ijazah terakhir, serta pas foto berwarna ukuran 4x6.

Sertakan pula surat pernyataan dan surat keterangan yang dibutuhkan untuk pendaftaran yang dapat dilihat berkala melalui media sosial atau laman resmi KPU Sumut.

Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk nanti melawan Edy Rahmayadi di PilkadaSumatra Utara.

Dia membocorkan salah satu strategi itu adalah menyiapkan program yang belum pernah ada di masa pemerintahan Edy Rahmayadi.

Selain itu, dia juga akan berdoa dan juga menjalin kebersamaan agar bisa menang melawan Edy Rahmayadi.

"Ya tentu disiapkan semua doa, disiapkan program khusus, dan tentu juga nanti akan disiapkan kebersamaan, gitu saja," tuturnya di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Berkaitan dengan itu, Bobby juga mengaku telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Gerindra siang tadi.

Surat tersebut, menurut Bobby akan dibawa ke KPUD sebagai salah satu bentuk dukungan dari Partai Gerindra.

"Hari ini alhamdulillah terima kasih kepada Partai Gerindra, kita menerima P1 KWK yang tadi baru saja diserahkan ke saya," katanya.

Menurut Bobby, dirinya akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Sumatra Utara pada pekan depan ke KPUD.

"Insyaallah pendaftarannya nanti 27 atau 28 Agustus," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'menyenggol' soal wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang bakal terbentuk di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut dia, partai harus mendengar aspirasi dari warga.

Anies mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah ajang yang dibuat agar warga dapat menentukan pilihan politiknya. Artinya, partai politik harus menyerap aspirasi warga dalam menentukan calon yang akan diusung.

"Pokoknya buat saya sih mengalir aja. Toh ini tentang warga Jakarta, aspirasi warga Jakarta," kata dia di Jakarta, Ahad (4/8/2024).

Menurut Anies, aspirasi warga itu biasanya akan diserap oleh pimpinan partai di DKI Jakarta. Karena itu, pimpinan pusat partai politik semestinya harus mendengar aspirasi tersebut. "Cek aja sama DPW-DPW semua partai, apa aspirasinya. Itu mencerminkan aspirasi mereka," kata Anies.

Diketahui, nama Anies masuk dalam usulan sejumlah partai untuk diusung menjadi cagub Jakarta. Sejumlah partai yang mengusulkan nama mantan gubernur DKI Jakarta itu antara lain adalah PKS, PKB, PDIP, dan Partai Nasdem.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, KIM sudah memiliki sejumlah alternatif pasangan calon untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta. Nama-nama pasangan calon itu disebut sudah ada di tangan para ketua umum partai yang tergabung dalam KIM.

Menurut dia, bukan hanya partai yang tergabung dalam KIM yang akan mengusung nama-nama itu. Ia menyebut, ada dukungan dari partai politik lainnya untuk pasangan calon yang diusung oleh KIM.

"Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju plus. Ada Koalisi Indonesia Maju plus nanti," kata dia di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui secara mengejutkan memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut. Penyerahan SK rekomendasi itu langsung diberikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah (BPW) PKS Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irfan Aulia mengatakan, partainya telah resmi memberikan dukungan kepada menantu Presiden Jokowi itu. Alasannya, Bobby dinilai memiliki komitmen untuk membangun Sumut.

"Dengan Bobby Nasution, ketika kami bangun komunikasi, dia merespon dan menandatangani sembilan poin komitmen dengan kami," kata Irfan saat dikonfirmasi Republika, Ahad (4/7/2024).

Ia menyebutkan, beberapa komitmen yang dimaksud adalah soal pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, pembangunan berbasis keumatan, dan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen Bobby juga dituangkan dalam nota kesepahaman bersama PKS.

Menurut Irfan, sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan untuk Bobby, PKS juga telah melakukan komunikasi dengan Edy Rahmayadi. PKS bahkan sudah berdiskusi intens dengan pejawat gubernur itu untuk membangun kesepakatan.

Namun, ia menyebutkan, Edy tak bisa memenuhi syarat yang diajukan PKS untuk mengkonsolidasikan partai pendukung lainnya. Pasalnya, PKS tak bisa maju sendirian di Pilgub Sumut tanpa adanya dukungan dari partai lain. "Jadi sampai sejauh ini, kita coba komunikasi, Pak Edy masih buntu," ujar Irfan.

Selain itu, Edy dinilai tak memberikan respon ketika PKS meminta komitmennya untuk membangun Sumut. Alhasil, PKS memberikan dukungan kepada Bobby, yang lebih dulu memberikan respon positif kepada PKS. "Pak Edy, ketika kami tawarkan komitmen kesepahaman untuk membangun Sumut pun tak ada respons," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP memastikan akan melawan calon kepala daerah yang disokong Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada pilkada serentak November mendatang. PDIP tak ingin di tiga provinsi penting hanya ada satu pasang calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) yang melawan kotak kosong.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tak akan ada kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim) dan Sumatra Utara (Sumut). PDIP disebut masih terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk membangun koalisi.

“PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong,” kata Hasto melalui keterangannya, Ahad (4/8/2024).

Saat dimintai penegasan kembali oleh wartawan soal kotak kosong di Jakarta, Hasto pun memastikan bahwa hal itu juga tidak akan terjadi di Sumatra Utara (Sumut) dan Jawa Timur (Jatim). “Ya sama untuk di Sumatra Utara, di Jawa Timur, untuk pilgub tidak akan ada kotak kosong,” jelas Hasto.

Seperti diketahui, di Jatim, KIM akan mengusung cagub incumbent atau pejawat, yakni Khofifah Indar Parawansa. Sedangkan di Sumut, hampir pasti KIM akan mengusung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution. Sedangkan di Jakarta masih dinamis, tapi belakangan menguat nama politikus Golkar Ridwan Kamil yang akan dipilih untuk berkontestasi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui secara mengejutkan memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut. Penyerahan SK rekomendasi itu langsung diberikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah (BPW) PKS Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irfan Aulia mengatakan, partainya telah resmi memberikan dukungan kepada menantu Presiden Jokowi itu. Alasannya, Bobby dinilai memiliki komitmen untuk membangun Sumut.

"Dengan Bobby Nasution, ketika kami bangun komunikasi, dia merespon dan menandatangani sembilan poin komitmen dengan kami," kata Irfan saat dikonfirmasi Republika, Ahad (4/7/2024).

Ia menyebutkan, beberapa komitmen yang dimaksud adalah soal pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, pembangunan berbasis keumatan, dan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen Bobby juga dituangkan dalam nota kesepahaman bersama PKS.

Menurut Irfan, sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan untuk Bobby, PKS juga telah melakukan komunikasi dengan Edy Rahmayadi. PKS bahkan sudah berdiskusi intens dengan pejawat gubernur itu untuk membangun kesepakatan.

Namun, ia menyebutkan, Edy tak bisa memenuhi syarat yang diajukan PKS untuk mengkonsolidasikan partai pendukung lainnya. Pasalnya, PKS tak bisa maju sendirian di Pilgub Sumut tanpa adanya dukungan dari partai lain. "Jadi sampai sejauh ini, kita coba komunikasi, Pak Edy masih buntu," ujar Irfan.

Selain itu, Edy dinilai tak memberikan respon ketika PKS meminta komitmennya untuk membangun Sumut. Alhasil, PKS memberikan dukungan kepada Bobby, yang lebih dulu memberikan respon positif kepada PKS. "Pak Edy, ketika kami tawarkan komitmen kesepahaman untuk membangun Sumut pun tak ada respons," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus tak mungkin membuat skenario melawan kotak kosong di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Bukan karena tidak mungkin dilakukan, melainkan karena KIM pasti akan kalah lawan kotak kosong.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, KIM plus pasti akan berupaya memunculkan lawan untuk pasangan calon yang diusung di Pilgub DKI Jakarta. Ia menilai, KIM plus tak akan berani melawan kotak kosong di Jakarta. "Tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong," kata dia kepada wartawan, yang dikutip Republika, Ahad (4/8/2024).

Ahok menilai, calon dari KIM plus pasti akan kalah apabila melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta. Karena itu, KIM plus pasti akan memunculkan calon yang akan dihadapi. "Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul," kata dia.

Meski demikian, syarat untuk menjadi calon dari jalur independen di DKI Jakarta tidaklah mudah. Namun, ia meyakini calon independen itu pasti akan muncul apabil koalisi KIM plus benar-benar terbentuk. "Saya kira kalau KIM plus berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Karena kalau dia lakukan kotak kosong akan dipermalukan. Akan habis nanti," ujar Ahok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham mengklaim Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan melawan kotak kosong dalam Pilkada Sumatera Utara (Sumut) dan Pilkada Kalimatan Timur (Kaltim) 2024.

Menurut Idrus, skenario kotak kosong merupakan bagian dari akibat komunikasi politik yang dilakukan oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto tersebut.

"Sebagai akibat daripada komunikasi politik yang dilakukan di KIM, maka ada beberapa format koalisi atau paslon yang diusung di pilkada ini. Yang pertama adalah ada beberapa daerah yang diproyeksikan calon dari KIM itu lawannya kotak kosong, ya lawannya kotak kosong," ujar Idrus dalam jumpa pers di Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

"Salah satu di antaranya misalkan adalah kemungkinan Kalimantan Timur, misalkan. Kemudian juga mungkin Sumatera Utara juga berkembang dan lain-lain sebagainya. Ini kan ini lawan kotak kosong," sambungnya.

Idrus menjelaskan, koalisi Prabowo juga memproyeksikan 'all KIM final' di pilkada sejumlah daerah.

Di mana, kata dia, calon yang bertarung di suatu daerah diisi oleh partai sesama KIM.

Idrus memberi contoh Pilkada Banten, yang mana Golkar mengusung Airin Rachmi Diany, sedangkan partai KIM lainnya mendukung Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

Dengan skenario seperti itu, maka ujung-ujungnya yang menang adalah calon dari KIM, meski mereka sempat berhadapan dulu.

"Ada juga daerah-daerah yang diproyeksikan ya all KIM final. Ya misalkan daerah Banten misalkan. Ya di situ juga semua KIM di situ. Jadi ada calon yang dimotori oleh teman-teman dari Gerindra satu sisi, dan juga ada calon yang dimotori oleh dari teman-teman dari Partai Golkar. Jadi ini dua-duanya dari KIM. Artinya siapapun yang menang adalah KIM. Nah ini yang saya kira yang harus kita-kita lihat," tutur Idrus.

Skenario selanjutnya, menurut Idrus, adalah pembentukan KIM "Plus". KIM bakal mengajak partai rival untuk ikut mendukung calon pilihan mereka di beberapa daerah.

Dia menyebut KIM 'Plus' kemungkinan terjadi di Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng).

Namun, Idrus menegaskan, pasti tetap ada partai yang tidak bergabung ke KIM 'Plus' ini, sehingga mereka tetap harus berjuang.

"Tetapi saya melihat ya apa yang disampaikan oleh Mas Dasco itu adalah merupakan pencerminan ya dari konstruksi berpikir yang dibangun oleh Presiden terpilih yang mengajak kepada seluruh partai-partai politik untuk bersama-sama di dalam pemerintahan untuk membangun Indonesia, dengan pertimbangan pemahaman bahwa demokrasi Indonesia memiliki ciri karakter sendiri yang berbeda dengan demokrasi di negara-negara lain," paparnya.

Diketahui, KIM telah mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution untuk maju di Pilkada Sumut 2024. Sejauh ini, kompetitor di Sumut yang mencuat adalah Edy Rahmayadi, meski belum ada partai yang mendukung Edy.

Lalu, di Kaltim, sejumlah partai KIM telah mendukung Rudy Mas'ud-Seno Aji.

Meski begitu, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengakui PDI-P tengah membangun komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Djarot mengatakan, PDI-P berkomunikasi dengan partai politik yang belum mendukung wali kota Medan Bobby Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara.

Menurutnya, lebih baik jika seorang calon tidak melawan kotak kosong.

"Ada kan (partai yang belum mendukung Bobby)? PKS. Kemarin DPD PDI Perjuangan silaturahmi berkomunikasi dengan PKS karena PKS sudah dua kali ke kantor DPD, kemudian kita juga membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan syarat kepada Edy Rahmayadi untuk bisa melakukan konsolidasi partai pendukung apabila hendak maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut). Di sisi lain, PKS juga tetap membangun komunikasi dengan Bobby Nasution.

Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) DPP PKS Irfan Aulia mengatakan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu telah berkomunikasi dengan Edy untuk menegaskan syarat itu. Namun, di sisi lain PKS tetap melakukan komunikasi yang hangat dan intens dengan Bobby.

"Karena bagaimanapun Bobby juga salah satu dari tokoh di Sumut yang selama memimpin di Medan punya hubungan baik dengan teman-teman dan kader," kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (30/7/2024).

Ia menambahkan, komunikasi PKS dengan Bobby juga relatif hangat. Pasalnya, keluarga besar Bobby juga bagian dari pemilih PKS.

Menurut dia, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari PKS terkait calon yang akan diusung di Pilgub Sumut. Karena itu, partainya masih terus melakukan penjajakan ke dua calon yang ada, yaitu Edy dan Bobby. Ia mengatakan, PKS melihat dua tokoh itu memiliki kesempatan untuk memajukan aspirasi umat di Sumut dengan caranya masing-masing.

"Jadi saat ini kami sedang membangun intens komunikasi kepada Pak Edy Rahmayadi, yang sudah jumpa dengan ustaz Syaikhu. Yang kedua, kami juga berhubungan dengan Bobby Nasution lewat Pak Tifatul Sembiring," kata dia.

Irfan mengatakan, PKS kemungkinan akan memutuskan calon yang akan diusung di Pilgub Sumut dalam waktu dekat. Namun, ia tak bisa memastikan waktu pastinya.

"Mungkin, satu atau dua pekan lagi baru lebih jelas ke mana kami akan berlabuh. Bisa lebih cepat, bisa lebih mundur," kata dia.